Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah
satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di
bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan,
saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal.
Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan
syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini
di luar perbincangan kamus ini.
Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan
banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,
yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya,
kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah
lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undangundang,
yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan
menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal
pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa.
Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan
aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen
yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus
istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu,
kamus ini.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020Akademi Desa 4.0
Kamus Kebijakan Pembangunan Desa PDT dan Transmigrasi 2020
Begitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, salah
satu yang dilirik ialah ayat-ayat tentang amanat penyusunan peraturan-peraturan di
bawahnya. Pertama, lazimnya aturan-aturan turunan lebih mengikat di lapangan,
saying lazim lebih birokratis, dan akhirnya menyulitkan implementasi yang ideal.
Belum lagi, the devil is on the detail, artinya aturan turunan bisa berisi tambahan
syarat-syarat implementasi undang-undang. Persoalan ini tentu penting, namun ini
di luar perbincangan kamus ini.
Kedua, yang memunculkan kebutuhan akan kamus ini, ialah kenyataan
banyaknya peraturan turunan perihal desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi,
yang memang menjadi amanat dari peraturan perundangan di atasnya. Artinya,
kalau aturan turunan itu tidak disusun, justru menteri dalam posisi bersalah
lantaran tidak melaksanakan amanat aturan yang lebih tinggi. Dari satu undangundang,
yaitu UU No 6/2014, muncul amanat penyusunan lebih dari 30 peraturan
menteri. Ini belum termasuk peraturan yang harus disusun tahunan, seperti perihal
pengalokasian dan prioritas penggunaan dana desa.
Banyak aturan turunan membutuhkan pengetahuan yang mendalam akan
aturan desa. Sekaligus, yang menarik, kekayaan aturan ini menjadi studi dokumen
yang sangat menarik. Langkah pertama dari studi tersebut ialah menyusun kamus
istilah pembangunan desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Yaitu,
kamus ini.
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021Teguh Kristyanto
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
DISAMPAIKAN OLEH : Dr. H. Yusra, M.Pd – Kepala Pusat PPMDDTT
BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
MATERI :
1. Landasan Regulasi
2. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
3. Pendampingan Masyarakat Desa
4. Pengertian dan Kedudukan Tenaga Pendamping Profesional
5. Tata Cara Pendampingan Masyarakat Desa
6. Pengelolaan Tenaga Pendamping Profesional
7. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional
8. Sertifikasi Tenaga Pendamping Profesional
9. Pendayagunaan Tenaga Pendamping Profesional
10. Permasalahan Pendampingan Masyarakat Desa
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
PEDOMAN UMUM PELAKSANA PADAT KARYA TUNAI DIDESA TAHUN 2018vie akbar
Padat Karya tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskis yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya dan tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinanmeningkatkan pendapatan dan menunrukan angka
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
1. Disusun Oleh :
Tenaga Pendamping Profesional Pusat
( TPP PUSAT )
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Masyarakat Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi
KEMENDESA PDT DAN TRANSMIGRASI RI
2.
3. Perpres
No 59
Tentang
Pemban
gunan
Berkelanj
utan
Permende
sa No 21
Tahun
2021
Tentang
Pedoman
Pembangu
nan
Masyaraka
t Desa
Permendes
a No 13
Tahun
2020
tentang
Prioritas
Penggunaa
n Dana
Desa
Tahun 2021
)
SE Menteri
Desa PDTT
No 17/2020
Tentang
Percepatan
Penggunaa
n DD Tahun
2021
Surat Plt.
Ditjen PDP,
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Tentang
Pemutakhira
n IDM
Berbasis
SDG’s tanggal
1 Maret 2021
Tentang
Pendataan
IDM Berbasis
SDG’s
DASAR HUKUM SDG’s DESA
1 2 3 4 5
13. KWALIFIKASI HP ANDROID YANG AKSEPTEBLE UNTUK APLIKASI DGN SPEK MINIMAL
RAM 3 GB DAN MEMEORI INTERNAL 64 GB
14.
15. TAHAPAN SDG’s
Kades Menerbitkan SK
Pokja Relawan Pendata
(jumlah tim disesuaikan
dg kebutuhan, 3 org/RT)
Menyerahkan SK Pokja
Pendataan ke TPP secara
berjenjang untuk
mendapatkan Ussername
dan Password
Pokja Relawan
Pendataan memperoleh
Ussername dan
Password (semua
dapat)
Bimtek Pokja
Pendataan dan
Douwnload Aplikasi
SDG’s menggunakan
Android
Ketua Pokja
Membagi Tugas
Siapa Mendata Apa
Pelakasanaan
Pendataan SDG’s
menggunakan Hp
Android
TAHAPAN PENDATAAN SDG’s DESA
16. KLASTER SURVEY SDG’s DESA
SURVEY DATA DESA
SURVEY DATA RT
SURVEY DATA KELUARGA
SURVEY DATA WARGA
/ INDIVIDU
17. WAKTU PELAKSANAAN PENDATAAN SDG’s DESA 2021
1 Maret s.d 31 Mei 2021
1. Sosialisasi
2. Pembentukan Pokja Pendataan
3. Penyerahan Daftar Nama Pokja
Pendataan
4. Permintaan Ussername dan
Password
5. Bimtek dan Instal aplikasi SDG’s
6. Pembagian tugas tim pendata
7. Penyiapan Data awal
1. Pelaksanaan pendataan
1. Pelaksanaan Pendataan
2. Penetapan hasil
pendataan SDG’s
Maret
2021
April
2021
Mei
2021
18. PENDANAAN UNTUK PENDATAAN BISA MENGGUNAKAN
DD ATAU SUMBER DANA LAINNYA UNTUK :
PEMBEKALAN/BIMTEK
POKJA RELAWAN
PENDATAAN
RAPAT,
KONSUMSI,
TRANSPORTASI
SARPRAS PENDATAAN :
(HP ANDROID DG SPEK
MIN RAM 3 GB DAN
MEMORI INTERNAL 64
GB, PULSA/DATA )
Sumber : Permendes 21/2020
Karena waktu pendataan hanya 3 bulan, sebaiknya tidak melakukan
pembelian Hp, tapi melalui mekanisme sewa
