SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
• Sila ini menekankan fundamen etis-religius
• Pancasila memberikan dimensi transedental pada
kehidupan politik
• Mempertemukan hubungan simbiosis anatara konsepsi
“daulat tuhan” dan “daulat rakyat”
• Terdapat rekonsiliasi antara tendensi sekularisasi dan
sakralisasi
• Indonesia adalah negara religius (religius nation state).
• Sila ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila pada
prinsipnya menegeskan bahwa, bukan saja bangsa
Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang
Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Oleh
karena itu, dalam negra Indonesia tiap-tiap orang dapat
menyembah tuhannya.
• Segenap rakyat Indonesia bertuhan secara
berkebudayaan, secara berbudi pekerti luhur, yakni
dengan tiada egoisme agama.
• Bangsa Indonesia mengamalkan dan menjalankan
agamanya dengan cara yang berkeadaban, yaitu
hormat-menghormati satu sama lain
• Negara Indonesia adalah satu negara yang bertuhan
• Segenap agama yang ada di Indonesia mendapat
tempat yang sama
kemanusiaan manusia
Makhluk yang
berbudaya dengan
memiliki potensi pikir,
rasa, karsa dan cipta.
Hakikat dan sifat-
sifat khas manusia
sesuai dgn
martabatnya
Adil
Patut, tidak
memihak atau
berpegang pada
kebenaran
adab
Berbudi luhur, berkesopanan
dan bersusila sekaligus
menuju tingkat kemajuan lahir
dan batin
Berdasarkan nilai-nilai
keluhuran budi,
kesopanan dan
kesusilaan
• Kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang
didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani
manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan
kesusuliaan umum.
• Kemanusian yang adil dan beradab adalah akhlak mulia.
• Kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah
kebangsaan yang menyindiri, chauvisisme, melainkan
kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-
bangsa.
• nilai kemanusiaan universal hanya bermakna sejauh bisa
dibumikan dalam konteks sosiohistoris partikularitas
bangsa-bangsa yang bersifat heterogen.
• Sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama.
• Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
(internasionalisme) dalam Pancasila pada prinsipnya
menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia merdeka
yang berada pula pada lingkungan kekeluargaan
bangsa-bangsa.
• Prinsip internasionalisme dan kebangsaan kita adalah
internasionalisme yang berakar didalam buminya
nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman
sarinya internasionalisme; bahwa akan dihargai dan
dijunjung tinggi HAM.
persatuan satu Utuh tidak
terpecah-pecah
Persatuan dalam arti
ideologi, politik,
ekonomi, sosial,
budaya dan
keamanan
Persatuan Indonesia adalah
persatuan bangsa yang
mendiami wilayah Indonesia
Bersatu karena
u/ mencapai
kehidupan
kebangsaan
yang bebas
Dalam wadah negara yang merdeka
dan berdaulat.
• Sila persatuan Indonesia (Kebangsaan Indondesia)
dalam pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa
kita mempunyai negara kebangsaan
• Kita adalah bangsa yang memiliki kehendak untuk
bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan
nasin, bangsa yang terikat pada tanah airnya.
• Kita sebagai bangsa akan tetap terjaga dari
kemungkinan mempunyai sifat chauvinistis.
• Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok
manusia yang mendiami suatu wilayah negara tertentu.
• Mengandung beberapa ciri dalam pemikiran demokrasi di
Indonesia :
• 1. kerakyatan (daulat rakyat) dari semangat
emansipasi dan egalitarianisme dari segala bentuk
penindasan
• 2. permusyawaratan (Kekeluargaan)
Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia u/
merumuskan dan a/ memutuskan suatu hal
berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai
kebulatan pendapat atau mufakat.
• Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara
(Prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat
mengambil bagian dalam kehidupan berbegara, antara
lain dilakukan dengan badan2 perwakilan.
• Hikmat-kebijaksanaan merefleksi orientasi etis
Melalui daya rasionalitas,
kearifan konsensual, dab
komitmen keadilan
Mencegah kekuasaan
dikendalikan oleh
golongan mayoritas
dan minoritas elit
politik dan pengusaha
• Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan
politik dikatakan benar apabila :
1. Didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan
2. Didedikasikan bagi kepentingan orang banyak
3. Berorientasi jauh ke depan
4. Bersifat imparsial, dengan melibatkan dan
mempertimbangkan pendapat semua pihak
• Menegaskan bahwa kita akan terus memelihara dan
mengembangkan semangat bermusyawarah untuk
mencapai mufakat dalam perwakilan.
• Memelihara dan mengambangkan kehidupan demokrasi
• Memelihara serta mengambangkan kearifan dan
kebijaksanaan dalam bermusyawarah.
• Bangsa Indonesia tidak hanya punya demokrasi politik
tapi juga punya demokrasi ekonomi.
• Menekankan prinsip keadilan dab kesejahteraan
ekonomi atau disebut Soekarno sbg prinsip (Sociale
Rechtvaardigheid)
• Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial tidaklah sama
dengan komunisme dan liberalisme
• Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam
masyarakat di segala bidang kehidupan baik material
maupun spritual bagi seluruh rakyat Indonesia
• Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan,
landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan,
matra kedaulatan rakyat.
• Menegaskan bahwa tidak akan ada kemiskinan dalam
Indonesia merdeka.
• Harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi
• Harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi
seluruh rakyat Indonesia
Pendidikan Pancasila

More Related Content

Similar to Pendidikan Pancasila

Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILA
Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILAArtikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILA
Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILARaha Sia
 
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasila
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasilaHakikat fungsi dan kedudukan pancasila
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasilaAgus S. Hidayat, S.Pd
 
makna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamakna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamiftah_rahmat
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraDoris Agusnita
 
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptxSaepudinAsmintar
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptxPancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptxTiaraMuzdalifah
 
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)fikri asyura
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxMellyAnita
 
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegara
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegaraBab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegara
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegaraermisetyawati
 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxjwjanwsnansna
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafatdita rahmawati
 
Paper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paper Pancasila Sebagai Paradigma PembangunanPaper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunanafa hyerin
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologidea merisa
 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxrohim21112000
 
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa IndonesiaNilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesiametalujay
 
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negaraPancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negarajulyaneria
 
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Julyan Eria
 
Bab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilaBab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilayudikrismen1
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ikaMakalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ikachilovely
 

Similar to Pendidikan Pancasila (20)

Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILA
Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILAArtikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILA
Artikel pendidikan kewarganegaraan, PANCASILA
 
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasila
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasilaHakikat fungsi dan kedudukan pancasila
Hakikat fungsi dan kedudukan pancasila
 
makna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasilamakna dan fungsi pancasila
makna dan fungsi pancasila
 
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegaraPPT kesadaran berbangsa dan bernegara
PPT kesadaran berbangsa dan bernegara
 
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
Makna Pancasila dalam system filsafat..pptx
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptxPancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
Pancasila sebagai ideologi terbuka revisi.pptx
 
Tugas PKN Pancasila
Tugas PKN PancasilaTugas PKN Pancasila
Tugas PKN Pancasila
 
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)
Pancasil sebagai ideologi bangsa (modul pancasila)
 
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptxkedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
kedudukan__fungsi_pancasila-1 (1).pptx
 
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegara
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegaraBab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegara
Bab 8. membangaun kesadaran berbangsa dan bernegara
 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
 
8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat8a. pancasila sistem filsafat
8a. pancasila sistem filsafat
 
Paper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paper Pancasila Sebagai Paradigma PembangunanPaper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
Paper Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan
 
Pancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologiPancasila sebagai ideologi
Pancasila sebagai ideologi
 
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptxPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL.pptx
 
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa IndonesiaNilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia
Nilai-nilai Pancasila Berakar dari Budaya Bangsa Indonesia
 
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negaraPancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
 
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
 
Bab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasilaBab V uraian sila sila pancasila
Bab V uraian sila sila pancasila
 
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ikaMakalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
Makalah integrasi nasional dalam bingkai bineka tunggal ika
 

Recently uploaded

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 

Recently uploaded (9)

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 

Pendidikan Pancasila

  • 2. • Sila ini menekankan fundamen etis-religius • Pancasila memberikan dimensi transedental pada kehidupan politik • Mempertemukan hubungan simbiosis anatara konsepsi “daulat tuhan” dan “daulat rakyat” • Terdapat rekonsiliasi antara tendensi sekularisasi dan sakralisasi • Indonesia adalah negara religius (religius nation state).
  • 3. • Sila ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegeskan bahwa, bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Oleh karena itu, dalam negra Indonesia tiap-tiap orang dapat menyembah tuhannya. • Segenap rakyat Indonesia bertuhan secara berkebudayaan, secara berbudi pekerti luhur, yakni dengan tiada egoisme agama. • Bangsa Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang berkeadaban, yaitu hormat-menghormati satu sama lain • Negara Indonesia adalah satu negara yang bertuhan • Segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat yang sama
  • 4. kemanusiaan manusia Makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Hakikat dan sifat- sifat khas manusia sesuai dgn martabatnya Adil Patut, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran adab Berbudi luhur, berkesopanan dan bersusila sekaligus menuju tingkat kemajuan lahir dan batin Berdasarkan nilai-nilai keluhuran budi, kesopanan dan kesusilaan
  • 5. • Kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusuliaan umum. • Kemanusian yang adil dan beradab adalah akhlak mulia. • Kebangsaan yang kita kembangkan bukanlah kebangsaan yang menyindiri, chauvisisme, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa- bangsa. • nilai kemanusiaan universal hanya bermakna sejauh bisa dibumikan dalam konteks sosiohistoris partikularitas bangsa-bangsa yang bersifat heterogen.
  • 6. • Sila kedua ini diliputi dan dijiwai sila pertama. • Sila kemanusiaan yang adil dan beradab (internasionalisme) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita memiliki Indonesia merdeka yang berada pula pada lingkungan kekeluargaan bangsa-bangsa. • Prinsip internasionalisme dan kebangsaan kita adalah internasionalisme yang berakar didalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya internasionalisme; bahwa akan dihargai dan dijunjung tinggi HAM.
  • 7. persatuan satu Utuh tidak terpecah-pecah Persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia Bersatu karena u/ mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas Dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat.
  • 8. • Sila persatuan Indonesia (Kebangsaan Indondesia) dalam pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kita mempunyai negara kebangsaan • Kita adalah bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasin, bangsa yang terikat pada tanah airnya. • Kita sebagai bangsa akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunyai sifat chauvinistis.
  • 9. • Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara tertentu. • Mengandung beberapa ciri dalam pemikiran demokrasi di Indonesia : • 1. kerakyatan (daulat rakyat) dari semangat emansipasi dan egalitarianisme dari segala bentuk penindasan • 2. permusyawaratan (Kekeluargaan) Suatu tata cara khas kepribadian Indonesia u/ merumuskan dan a/ memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai kebulatan pendapat atau mufakat.
  • 10. • Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (Prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbegara, antara lain dilakukan dengan badan2 perwakilan. • Hikmat-kebijaksanaan merefleksi orientasi etis Melalui daya rasionalitas, kearifan konsensual, dab komitmen keadilan Mencegah kekuasaan dikendalikan oleh golongan mayoritas dan minoritas elit politik dan pengusaha
  • 11. • Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar apabila : 1. Didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan 2. Didedikasikan bagi kepentingan orang banyak 3. Berorientasi jauh ke depan 4. Bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak
  • 12. • Menegaskan bahwa kita akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. • Memelihara dan mengambangkan kehidupan demokrasi • Memelihara serta mengambangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.
  • 13. • Bangsa Indonesia tidak hanya punya demokrasi politik tapi juga punya demokrasi ekonomi. • Menekankan prinsip keadilan dab kesejahteraan ekonomi atau disebut Soekarno sbg prinsip (Sociale Rechtvaardigheid) • Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial tidaklah sama dengan komunisme dan liberalisme • Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik material maupun spritual bagi seluruh rakyat Indonesia • Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat.
  • 14. • Menegaskan bahwa tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia merdeka. • Harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi • Harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia