1. Nama : Nofi Istieni
NIM : 14040284043
Kelas: Pendidikan Sejarah B
Materi: Pemerintahan Penjajahan
Hindia Belanda
(Kebijakan – kebijakan Masa
Penjajahan Hindia Belanda di
Indonesia)
2. Setelah dibentuknya pemerintahan
Republi Bataaf oleh Napoleon Bonaperte,
Raja Williem dalam perintahnya di dalam
“Surat – Surat Kew memerintahkan untuk
mengangkat Herman Williem daendels untuk
menjadi Gubernur Jendral di Kepulauan
Nusantara dan mengatasi perlawanan
melawan Inggris. Oleh sebab itu, Daendels
memberlakukan beberapa kebijkaan.
3. Kebijakan pemerintahan pada masa Daendels
Dan dalam mengemban tugas sebagai gubernur jendral, Daendels melakukan
beberapa langkah stategis, terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan,
administrasi pemerintahan, dan sosial ekonomi. Adapun usaha – usahanya antara lain :
a. Bidang Pertahanan dan Keamanan
Dalam memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels
melakukan, langkah – langkah sebagai berikut :
1. Membangun benteng – benteng pertahanan baru
2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon.
3. Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang – orang pribumi.
4. Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Propinsi Banten) sampai
Panarukan (Ujung timur Pulau Jawa, Propinsi Jawa Timur) sepanjang kurang lebih
1.100 km. dan dinamakan dengan Jalan Daendels.
Kebijakan – Kebijakan Pada Pemerintahan
Hindia Belanda
4. b. Dalam bidang pemerintahan, meliputi :
1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja – raja di Nusantara
2. Membagi pulau Jawa menjadi Sembilan daerah prefectuurl –
prefectuurl (wilayah yang memiliki otoritas). Masing – masing
prefektur dikepalai oleh seorang prefek. Setiap prefek langsung
bertanggung jawab kepada Gubernur Jendral dan setiap perfek
membawahi para bupati.
3. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah
menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya
dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial.
5. c. Bidang peradilan
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan
dan mengatur ketertiban dalam kehidupan
bermasyarakat. Daendels melakukan
perbaikan dibidang peradilan, yang meliputi :
1. Daendels membentuk tiga jenis
peradilan. Meliputi (1) Peradilan untuk
orang Eropa, (2) Peradilan untuk orang –
orang Timur Asing, (3) Peradilan untuk
orang – orang pribumi. Peradilan untuk
kaum pribumi dibentuk disetiap
prefektur, misalnya saja di Batavia,
Surabaya, dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi
tanpa pandang bulu, baik itu orang –
orang Eropa, dan Timur Asing.
d. Bidang Sosial Ekonomi
Untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia,
Daendels melakukan untuk mendapatkan keuntungan
dalam mencari dana untuk biaya perang, yaitu :
1. Daendels melakukan berbagai penjanjian dengan
penguasa Suarakrta dan Yogyakarta yang
nantinya melakukan penggabungan banyk
daerah kedalam wilayah pemerintahan kolonia,
misalnya daerah Cirebon.
2. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan
cara pemungutan pajak.
3. Meningkatkan penanaman Tanaman yang
haslnya laku di pasaran dunia.
4. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan
wajibhasil pertaniannya.
5. Melakukan penjualan tanah – tanah kepada
pihak swasta.
6. Selanjutnya,
Kekalahan Janssen dalam melawan Inggris
disebabkan oleh :
1. Tidak terjalinnya hubungan kerja sama
dengan raja – raja di Indonesia
2. Warisan perang Daendels kurang kuat
3. Janssen kurang kuat dalam memimpin
pemerintahan
Kekalahan Janssen akhirnya menimbulkan
adanya perjanjian kapitulasi Tuntang pada
tanggal 18 September 1811. Dan
membuat Inggris kembali menduduki
Hindia, dan Inggris menyuruh Raflles
untuk memimpin kepulauan Nusantara
dengan beberapa kebijkan,
7. a. Kebijakan dalam bidng pemerintahan
Dalam memperkuat kedudukan dan mempertahankan
keberlangsungan kekuasaan Inggris, raffles membina hubungan
baik dengan para pangeran dan penguasa yang membenci
Belanda. Strategi ini dilakukan untuk mempercepat penguasaan
Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan
Nusantara. Realisasinya, Raffles berhasil menjalin hubungan di
raja – raja Jawa dan Palembang untuk mngusir Hindia Belanda.
a. Tindakan dalam bidang ekonomi, antara lain ::
1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau land rent
2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi
3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan
4. Penghapusan sistem monopoli
Kebijakan Raffles (1811-1816)
8. Setelah, Raffles tidak kuat lagi menahan serangan dari
Belanda dan mengundurkan diri dan karena dalanya
konferensi London, membuat Inggris harus menyerahkan
kembali tanah jajahannya ke pihak Belanda. setelah
Belanda mengambil alih kepulauan Nusantara. Belanda
melakukan beberapakn kebijakan untuk memperbaiki
keadaan ekonomi di tanah jajahannya. Untuk itu, diadakan
pertemuan bersama jendral Williem VI untuk mengeluarkan
undang – undang untuk jajahannya pada tahun 1815, yang
salah satu pasalnya berisi penegasan pelaksanaan
pertanian secara bebas. Dimana dalam menjalankan
kebijakan tersebut mengalami kendala, yang akhirnya pada
tanggal 22 Desember 1811 pemerintah memberlakukan UU
sewa tanah dan penghapusan peran penguasa tradisional,
yang dipimpin oleh Van der Capellen. Dlam hal ini banyak
menimbulkan protes dan mendorong terjadinya perlawanan.
Misalnya saja, Perang Diponegoro.
9. Serta, dengan adanya Tanam paksa yang dilakukan Johannes Van den Bosch
untuk mengatasi problem ekonomi. Adapun ketentuan dalam tanam paksa
(culturestesel), yaitu:
a. Penduduk menyediakan sebagai dari tanahnya untuk melaksanakan
Tanam Paksa
b. Tanah pertanian disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa
tidak boleh lebih tanah yang dimiliki pemiliknya.
c. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman Tanam
Paksa tidak boleh melibihi pekerjaan dari menanam padi
d. Tanah yang disediakan untuk Tanam Paksa dibebaskan dari pajak
e. Hasil tanaman Tanam Paksa wajib diserahkan kepada pemerintahan
Hindia Belanda.
f. Kegagalan panen dibebankan pada pemiliknya
g. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja diperkebunan
10. Sejak dihapusnya sistem tanam paksa secara resmi
mulai pada tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda
memasuki zaman liberal, khusunya dibidang ekonomi
dan melakukan beberapa asas. Antara lain :
a. Pemerintah tidak boleh ikut campur dalam kegiatan
ekonomi rakyat.
b. Kegiatan ekonomi sehari-hari harus ditangani oleh
pihak swasta dengan corak dan gayanya sendiri-
sendiri.
c. Paham liberal menuntut agar beberapa faktor yang
dapat menghambat kehidupan ekonomi masyarakat
harus dihapuskan, misalnya Sistem Tanam Paksa,
kerja rodi, dan pajak yang berlebihan.
d. Tugas negara (pemerintah) adalah memelihara
ketertiban umum dan menegakkan hukum agar
kehidupan ekonomi berjalan lancar
