Siaran pers bersama se no. 21 final pdf

1. 1
Jakarta, 21 Oktober 2021
Siaran Pers Bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan
Satgas Keluarkan SE No. 21, Perubahan pada Pengaturan Mobilitas
Kemenhub Terbitkan SE untuk Empat Moda Transportasi
Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No. 21 Tahun 2021 tentang
Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 21 Oktober 2021 sampai waktu yang
ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan terakhir di
lapangan ataupun hasil evaluasi dari Kementerian/Lembaga.
Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan
COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Sementara saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Addendum Kedua Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri
Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum berakhir sampai 31 Oktober 2021.
“Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku
perjalanan dalam negeri. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan,
pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19),”ujar Kasatgas Penanganan COVID-19 yang juga Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

2. 2
Berikut update pengaturan mobilitas (dikecualikan untuk daerah perintis) :
1. Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di
wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali serta daerah PPKM Level 3 dan 4 :
a. Kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
b. Surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 2 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
2. Syarat Perjalanan dengan moda transportasi laut, darat menggunakan kendaraan pribadi
atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke daerah di wilayah Pulau
Jawa dan Pulau Bali serta daerah Level 4 dan PPKM Level 3 wajib :
a. kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
b. surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan.
3. Syarat perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara, laut, darat menggunakan
kendaraan pribadi atau umum, penyeberangan dan kereta api antarkota dari dan ke
daerah di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang ditetapkan melalui Instruksi
Menteri Dalam Negeri sebagai daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan 2 wajib
menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu
maksimal 2 x 24 jam atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam
kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan
perjalanan.
4. Perjalanan rutin dengan moda transportasi darat menggunakan kendaraan pribadi atau
umum, dan kereta api dalam satu wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan tidak
membutuhkan persyaratan perjalanan khusus namun tetap dengan penerapan protokol
kesehatan ketat.
5. Terdapat 3 opsi yang dapat dipilih sebagai syarat perjalanan kendaraan logistik dan
transportasi barang lainnya di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali :
a. Kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14 x 24 jam sebelum keberangkatan;
atau
b. Kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum keberangkatan; atau
c. Surat keterangan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun
waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan
vaksinasi.

3. 3
6. Pengecualian ketentuan menunjukkan kartu vaksin :
a. Anak usia di bawah 12 tahun;
b. Pelaku perjalanan kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya yang melakukan
perjalanan dalam negeri di wilayah Luar Jawa dan Bali;
c. Pelaku perjalanan dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang
menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin namun wajib melampirkan
surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat
Protokol Kesehatan
Sementara itu protokol kesehatan yang harus diperhatikan selama perjalanan, antara lain :
a. Minimal menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis dengan penggunaan
sempurna menutupi hidung dan mulut.
b. Tidak diperkenankan untuk berbicara satu (via alat telekomunikasi) atau dua arah
(berbicara langsung) mengingat terdapat potensi penularan yang erat akibat droplet yang
dikeluarkan secara alami saat berbicara.
c. Tidak diperkenankan makan/minum sepanjang perjalanan penerbangan <2 jam kecuali
bagi individu yang memiliki kewajiban konsumsi obat terjadwal.
d. Setiap operator moda transportasi wajib mempersiapkan sarana dan prasarananya untuk
mengintegrasikan implementasi skrining kesehatan elektronik dengan Peduli Lindungi.
Menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 21 tahun 2021,
Kementerian Perhubungan pada hari ini, Kamis 21 Oktober 2021 telah menerbitkan 4 (empat)
Surat Edaran yang mengatur tentang Syarat Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Covid-
19, baik menggunakan transportasi darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.
“SE Kemenhub mengatur hal-hal teknis sebagai petunjuk pelaksanaan bagi para operator
prasarana dan sarana, maupun bagi para calon penumpang di semua moda transportasi terkait
perjalanan orang dalam negeri,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan
Adita Irawati di Jakarta, Kamis (21/10).
Adapun keempat SE Kemenhub tersebut yaitu:
• SE Kemenhub No. 86 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Dengan Transportasi Darat;
• SE Kemenhub No. 87 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Dengan Transportasi Laut;

4. 4
• SE Kemenhub No. 88 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Dengan Transportasi Udara;
• SE Kemenhub No. 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam
Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian.
“Keempat SE baru ini menggantikan empat SE sebelumnya yaitu SE Nomor 56, 58, 59, dan 62
Tahun 2021, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Adita.
Adita menjelaskan, sejumlah hal teknis di dalam SE Kemenhub yang perlu diketahui masyarakat,
antara lain sebagai berikut:
• Untuk transportasi udara, kapasitas penumpang dapat lebih dari 70%, namun
penyelenggara angkutan udara tetap wajib menyediakan 3 (tiga) baris kursi (3 (three) seat
row) yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi
bergejala COVID-19. Sedangkan penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan
paling banyak 70% dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal.
• Untuk transportasi darat, di daerah dengan kategori PPKM level 3 dan 4 diterapkan
pembatasan jumlah penumpang paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dan 100% untuk
untuk daerah dengan kategori PPKM Level 1 dan Level 2.
• Untuk transportasi laut, di daerah dengan kategori PPKM level 4 diterapkan kapasitas
maksimal 50%, di level 3 (70%), dan level 1 dan 2 (100%).
• Untuk kereta api, kapasitas penumpang kereta api antarkota maksimal 70% (tujuh puluh
persen) untuk komuter dalam wilayah atau kawasan aglomerasi, maksimal 32 % (tiga
puluh dua persen) untuk Kereta Rel Listrik (KRL), dan maksimal 50 % (lima puluh persen)
untuk Kereta Api Lokal Perkotaan.
Lebih lanjut Adita menjelaskan, pengawasan terhadap Surat Edaran ini dilakukan melalui Otoritas
di tiap-tiap moda transportasi, bekerja sama dengan unsur terkait yakni: Satgas Penanganan
Covid-19 di daerah, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, serta TNI/Polri yang juga akan
melakukan pengawasan atas implementasi ketentuan ini sekaligus memastikan penumpang
mentaati protokol kesehatan.
“Kami juga meminta kepada operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan
sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan ini. Selain itu, kami juga
memnta operator dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan ikut melaksanakan
pengawasan penerapan prokes dari penumpang,” tutur Adita.
Adita mengungkapkan, SE Kemenhub ini ditetapkan dan mulai berlaku efektif pada hari ini, Kamis
21 Oktober 2021, sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan terakhir di lapangan.

5. 5
“Khusus untuk transportasi udara, SE ini baru akan mulai berlaku efektif pada Minggu, 24 Oktober
2021 pukul 00:00 WIB, untuk memberikan kesempatan kepada maskapai dan operator bandara
mempersiapkan diri serta memberikan sosialisasi kepada calon penumpang,” ungkap Adita.
***
Narahubung
Hery Trianto (0818 866 827)
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19
Adita Irawati (0811 999 1408)
Juru Bicara Kementerian Perhubungan