Moh. Arifin Purwakananta Dompet Dhuafa
<ul><li>Pembangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita masyarakat m...
<ul><li>Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, budaya dan agama </li></ul><ul><li>Konsep ini mencer...
<ul><li>Banyaknya kebijakan Pemerintah yang  bernuansa “ top-down ”,  sehingga dominasi Pemerintah Pusat sangat tinggi. Ak...
 
 
 
 
 
<ul><li>Patisipasi masyarakat  dalam pembangunan bukanlah  mobilisasi  masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyaraka...
<ul><li>Enabling </li></ul><ul><ul><li>Menciptakanb suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang </l...
<ul><li>Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sudah sewajarnya ikut melakukan (berperan) atau dengan kata lain Pem...
<ul><li>Ir. Erna Witoelar, Msi, Urgensi peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penguatan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan Aceh Pasca Brr

3,078 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
82
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penguatan Peranserta Masyarakat Dalam Pembangunan Aceh Pasca Brr

  1. 1. Moh. Arifin Purwakananta Dompet Dhuafa
  2. 2. <ul><li>Pembangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil perkapita masyarakat melalui peningkatan jumlah dan produktifitas Sumber daya </li></ul><ul><li>(Dadang Solihin) </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, budaya dan agama </li></ul><ul><li>Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni people centered, participatory, empowering, and sustainable </li></ul><ul><li>(Chambers, 1995) </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Banyaknya kebijakan Pemerintah yang bernuansa “ top-down ”, sehingga dominasi Pemerintah Pusat sangat tinggi. Akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi daerah, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal. Lebih jauh dampaknya akan menimbulkan perbedaan dan konflik-konflik sosial dan lingkungan yang menjadi mahal untuk mengatasinya. </li></ul><ul><li>Rendahnya semangat untuk melibatkan dan bekerja bersama masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak terfahaminya masalah yang sebenarnya terjadi dan berkembang di masyarakat. Dampaknya antara lain beberapa kegiatan Pemerintah tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat setempat sehingga akhirnya tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Kurang terbukanya Pemerintah dalam proses penyelenggaraan pembangunan menunjukan masyarakat hanya sekedar objek pembangunan yang harus memenuhi keinginan Pemerintah. Masyarakat belum menjadi subyek pembangunan atau masyarakat belum ditempatkan pada posisi inisiator (sumber bertindak). </li></ul>
  5. 10. <ul><li>Patisipasi masyarakat  dalam pembangunan bukanlah mobilisasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. </li></ul><ul><li>Untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan haruslah dianggap sebagai sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh masyarakat , bukan suatu ideologi baru yang harus diamankan. </li></ul><ul><li>Untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu merupakan satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan. </li></ul><ul><li>Untuk membangun saling keterpercayaan antara masyarakat dan pemerintah </li></ul>
  6. 11. <ul><li>Enabling </li></ul><ul><ul><li>Menciptakanb suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang </li></ul></ul><ul><li>Empowering </li></ul><ul><ul><li>Memperkuat potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat </li></ul></ul><ul><li>Protecting </li></ul><ul><ul><li>Mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. </li></ul></ul>
  7. 12. <ul><li>Dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat sudah sewajarnya ikut melakukan (berperan) atau dengan kata lain Pemerintah harus bekerja bersama masyarakat, karena pada hakekatnya Pemerintah bekerja bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat. Upaya ini merupakan rangkaian proses untuk menuju penguatan peran masyarakat, bukan sekedar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (community driven development). </li></ul><ul><li>Dengan kuatnya peran masyarakat, maka penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, berakhlak, dan berorientasi pada rakyat atau dengan kata lain bernuansa good governance di segala lapisan . </li></ul><ul><li>Keterlibatan masyarakat akan lebih mendorong penyelenggaraan pembangunan lebih memiliki roh (bermoral tinggi), dan mendekati pada pemecahan masalah yang sebenarnya (yang dibutuhkan masyarakat lokal), karena masyarakat dikenal dengan komunitas yang sangat dekat dengan akar rumput. </li></ul>
  8. 13. <ul><li>Ir. Erna Witoelar, Msi, Urgensi peningkatan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi daerah menuju terciptanya local good governance, Makalah, 2001 </li></ul><ul><li>Dadang Solihin, Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, Makalah, 2007 </li></ul><ul><li>BAPPEDA Kabupaten Sukabumi, Kebijakan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan, 2006 </li></ul>

×