2. Latar Belakang
Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh
wilayah, telah diupayakan pelaksanaan Otonomi
Daerah (Otoda) dengan mempertimbangkan
kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan.
Dalam pelaksanaan pembangunan masih diperlukan
perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah
yang terbelakang, daerah yang padat dan daerah yang
sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi,
daerah terpencil dan daerah perbatasan, serta daerah
yang memiliki ciri khas seperti daerah tertentu di KTI.
3. Herliana Amriah (2019) Berdasarkan penelitiannya
tersebut, diperoleh hasil bahwa Pembangunan
yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh
komponen bangsa di berbagai wilayah indonesia
akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat
dalam pembangunan, permberdayaan dilakukan
melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan
perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan
evaluasi pembangunan.
“Dari penelitian Paigal Firdaus (2020), bahwa dalam
rangka pemerataan pembangunan wilayah secara
internal, daerah perbatasan merupakan wilayah yang
perlu mendapatkan perhatian khusus karena
beberapa kecenderungan yang terjadi di wilayah
perbatasan ”
4. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia dalam hal
jumlah penduduk, luas wilayah dan keragaman wilayah, maka diperlukan strategi
yang jelas bagi pembangunan dan pengelolaan bangsa dan negara untuk
mencapai tujuan pembangunan nasional dan membangun masyarakat yang
sejahtera secara adil, berkeadilan dan berkelanjutan. Momentum pertumbuhan
ekonomi Indonesia yang baik perlu terus diarahkan dalam mewujudkan
pemerataan yang berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang sama
kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan
menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).
Potret Permasalahan
5. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan
dapat dicapai dengan pembangunan yang lebih
merata di seluruh wilayah. Sektor industri dapat
menjadi motor penggerak perekonomian, dengan
sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan
pembangunan infrastruktur yang mendukungnya.
Pembahasan
6. Pemerataan pembangunan juga harus ditunjukkan
dengan pemerataan pembangunan di segala bidang,
termasuk pembangunan di antara pusat-pusat
perkotaan besar, menengah, dan kecil serta kota-kota
yang laju pertumbuhannya seimbang baik mengacu
pada sistem nasional pembangunan perkotaan
maupun pembangunan di bidang-bidang yang
berkaitan dengan peningkatan manusia.
7. Pembangunan yang adil dan merata yang dapat
dinikmati oleh seluruh komponen negara di seluruh
wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif
masyarakat dalam pembangunan, mengurangi
gangguan keamanan, dan menghilangkan
kemungkinan konflik sosial untuk Indonesia yang maju,
mandiri, dan adil.
8. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat di perkotaan dan perdesaan dapat
dicapai melalui pembangunan yang lebih
merata di seluruh wilayah. Pemerataan
pembangunan juga harus tercermin dalam
pemerataan pembangunan di berbagai bidang,
termasuk pembangunan di antara pusat-pusat
perkotaan besar, menengah, dan kecil, serta
kota-kota dengan tingkat pertumbuhan yang
seimbang, yang tidak hanya mengacu pada
sistem pembangunan perkotaan nasional,
tetapi juga pada sistem pengembangan bidang
terkait kemajuan manusia.
9. Pembangunan yang berkeadilan harus memperhatikan keseimbangan antara
supply and demand pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Pencapaian
dalam pemerataan yang adil dapat ditunjukkan dengan:
● meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan layanan penting lainnya bagi
masyarakat miskin dan tidak miskin di lokasi perkotaan dan pedesaan;
● Untuk mendukung penurunan tingkat kebijakan, diperlukan pertumbuhan
lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal.;
● penurunan nilai rasio Gini, yang menunjukkan pelebaran distribusi pendapatan;
● partisipasi masyarakat yang kuat dalam kegiatan pembangunan.
saran