7. 1. Peserta yang melakukan kontak
Jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta)
yang terdaftar di 1 FKTP dan mendapatkan pelayanan
di FKTP per bulan baik di dalam maupun luar gedung
tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan
peserta dalam 1 (satu) bulan
2. Peserta terdaftar di FKTP
jumlah peserta JKN yang terdaftar di suatu FKTP per
bulan.
7
Indikator Angka Kontak
Angka Kontak (AK) merupakan indikator untuk mengetahui tingkat aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer di
FKTP oleh Peserta berdasarkan jumlah peserta JKN (per nomor identitas peserta) yang mendapatkan pelayanan kesehatan di
FKTP per bulan baik di dalam gedung maupun di luar gedung tanpa memperhitungkan frekuensi kedatangan peserta dalam
satu bulan.
Tempat kontak:
1. FKTP
2. Jaringan pelayanan Puskesmas
3. Jejaring fasilitas pelayanan
kesehatan
4. Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM), seperti
Posyandu, Posbindu, Poskesdes,
Posyandu Lansia, dll.
5. Tempat kontak lainnya yang
disepakati
Bentuk Kontak yang menjadi catatan penilaian, dengan kondisi:
Jenis Pelayanan:
1. Kunjungan Sakit
2. Kunjungan sehat
a. Imunisasi
b. Edukasi (perorangan/kelompok)
c. KIA, KB
d. Home visit
e. Senam sehat
3. Bentuk kontak lain yang dapat diukur dan
telah disepakati antara Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan BPJS Kesehatan
(kunjungan sakit maupun sehat)
Target >150 0/00
Sumber : PerBPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 ttg Juklak Pembayaran KBK Pada FKTP
8. 4
Pelayanan Kontak Tidak Langsung
PelayananKontak Tidak Langsungyang diperhitungkansebagai Angka Kontak:
DUA ARAH
P CARE
PENCATATAN
JENIS KONTAK
Kontak tidak langsung
Sehat
Sakit
Kontak komunikasi secara 2 arah.
Pesan secara masif/broadcast
tidak dihitung sebagai AK
Terinput dalam aplikasi
PCare
Dicatat dalam dokumen pendukung:
1.Log book pelayanan kontak tidak
langsung
2.Rekam medik (sesuai ketentuan)
DOKUMENTASI
FKTP mendokumentasikan
Pelayanan Kontak Tidak Langsung
pada media penyimpanan yang
dimiliki oleh FKTP
JENIS LAYANAN
1. Konsultasi promotif preventif
2. Konsultasi promprev pencegahan
penyebaran Covid
3. konsultasi medis sesuai indikasi
medis, dengan fokus peserta riwayat
kronis (PRB & Prolanis
8
Tim Monev KBK dapat melakukan sampling kesesuaian kontak berdasarkan dokumen
pendukung dalam pelaksanaan monitoring evaluasi pembayaran KBK.
9. 9
Indikator Rasio Rujukan Non Spesialistik
Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS) merupakan indikator untuk mengetahui kualitas
pelayanan di FKTP, sehingga sistem rujukan terselenggara sesuai indikasi medis dan kompetensinya.
1. Jumlah rujukan kasus non spesialistik
Jumlah rujukan dengan diagnosa yang termasuk
dalam jenis penyakit yang menjadi kompetensi
dokter di FKTP sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
2. Jumlah rujukan FKTP
Total jumlah rujukan FKTP ke FKRTL.
Note:
1. Tidak ada lagi peer review kasus non spesialistik sebagai
dasar perhitungan capaian KBK
2. Kasus non spesialistik yang dijadikan dasar perhitungan
capaian KBK mengacu ketentuan perundangan (SKDI 2012
dan Kepmenkes 1186 Tahun 2022 ttg PPK Bagi Dokter di
FKTP)
3. Rujukan kasus non spesialistik dengan kriteria Time, Age,
Complication dan Comorbidity (TACC) tidak diperhitungkan
dalam jumlah rujukan rawat jalan kasus non spesialistik.
Target <2%
Sumber : PerBPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 ttg Juklak Pembayaran KBK Pada FKTP
10. 10
Indikator Rasio Peserta Prolanis Terkendali
Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) merupakan indikator untuk mengetahui optimalisasi penatalaksanaan
Prolanis oleh FKTP dalam menjaga kadar gula darah puasa bagi pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (DM) atau tekanan
darah bagi pasien Hipertensi Essensial (HT).
Target >5%
Penekanan:
Dasar penilaian RPPT DM kadar gula darah puasa terkendali
Dasar penilaian RPPT HT tekanan darah terkendali
Sumber : PerBPJS Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 ttg Juklak Pembayaran KBK Pada FKTP
11. 11
INFORMASI PENTING
Target Terkendali Prolanis:
√ Prolanis DM : hasil GPD 80 – 130 mg/dl
(Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan DM Tipe 2 di Indonesia Tahun
2015 oleh Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (PERKENI))
√ Prolanis HT : capaian tekanan darah
umur 18 – 65 tahun : 120 – 130 / 70 – 79 mmgHg;
umur > 65 tahun : 130 – 139 / 70 – 79 mmgHg
(Konsensus Penatalaksanaan Hipertensi Tahun 2019 oleh Perhimpunan
Dokter Hipertensi Indonesia (PERHI)
12. Pembiayaan Kegiatan Kelompok Prolanis
No Pelayanan Biaya (Rp) Ketentuan
1 Edukasi
Kesehatan
Prolanis
a. Paling banyak Rp890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
per kegiatan per klub untuk pertemuan tatap muka secara langsung
(offline).
Dengan rincian:
1) Honor narasumber sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
per kegiatan
2) Unit Cost konsumsi peserta Prolanis paling banyak Rp13.000,00
(tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan.
b. Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan per klub
untuk pertemuan secara daring (online).
1. Dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali per Klub per
bulan oleh FKTP kepada Peserta Prolanis.
2. Jumlah Peserta Prolanis yang mengikuti edukasi
kesehatan paling sedikit 15 (lima belas) peserta dan
paling banyak 30 (tiga puluh) peserta.
3. Biaya pertemuan secara daring (online) sebesar
Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) merupakan honor
narasumber.
4. Biaya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
2 Aktifitas Fisik
Prolanis
a. Paling banyak Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)
per kegiatan per klub untuk pertemuan tatap muka secara langsung
(offline). Dengan rincian:
1) Honor instruktur sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per
kegiatan
2) Unit Cost konsumsi peserta Prolanis paling banyak Rp13.000,00
(tiga belas ribu rupiah) per peserta per kegiatan
b. sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kegiatan per klub
untuk pertemuan secara daring (online).
1. Diberikan paling banyak 1 (satu) kali per Klub per minggu
oleh FKTP kepada Peserta Prolanis.
2. Jumlah Peserta Prolanis yang mengikuti aktifitas fisik
paling sedikit 15 (lima belas) peserta dan paling banyak
30 (tiga puluh) peserta.
3. Biaya pertemuan secara daring (online) sebesar
Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan honor
instruktur.
4. Biaya dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.
13. TARIF KLAIM NON KAPITASI
No Pelayanan
Kesehatan
Tarif
1 Ambulans Sesuai standar biaya Ambulan yang
ditetapkan oleh Pemda
2 Pemeriksaan
penunjang rujuk balik
a. GDP = Rp18.000
b. HbA1c = Rp160.000
c. Microalbunuria = Rp120.000
d. Ureum = Rp30.000
e. Kretatinin = Rp30.000
f. Kolesterol Total = Rp45.000
g. Kolesterol LDL = Rp60.000
h. Kolesterol HDL = Rp45.000
i. Trigliserida = Rp50.000
3 Pelayanan penapisan
(skrining) kesehatan
tertentu
a. IVA = Rp25.000
b. Papsmear = Rp125.000
c. GDS/GDP/GDPP = Rp18.000
d. Krioterapi = Rp150.000
4 RITP Rp120.000 – Rp.200.000,-
No Pelayanan
Kesehatan
Tarif
5 ANC Paket paling 4 x pemeriksaan (sesuai
ketentuan = Rp200.000
Per kali kunjungan (maks 4 kali sesuai
ketentuan) Rp50.000/kunj
6 Persalinan pervaginam
normal
Persalinan pervaginan
emergensi dasar
Dilakukan oleh Dokter = Rp800.000
Dilakukan oleh Bidan = Rp700.000
Puskesmas PONED = Rp.950.000
7 Pelayanan Tindakan Paska
Persalinan
Puskesmas PONED = Rp.175.000
8 PNC Rp25.000/ kali kunjungan (sesuai
ketentuan)
9 pelayanan pra rujukan
pada komplikasi
kebidanan dan/atau
neonatal
Rp125.000
10 Pasang/cabut IUD/implan Rp100.000 (alokon dijamin oleh BKKBN)
11 Pelayanan suntik KB Rp15.000 (alokon dijamin oleh BKKBN)
12 Penanganan komplikasi KB Rp125.000
13 Vasektomi Rp350.000
Sumber: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
15. Simulasi Perhitungan Capaian KBK
Puskesmas A, pada bulan Oktober 22
jumlah dokter = 2; dokter gigi = 1;
dengan capaian KBK bulan Sep 22
sebagai berikut:
a. Angka kontak = 147 0/00
b. RRNS = 2,3%
c. RPPT = 4,3%
15
Indikator Nilai FKTP Bobot Rating Nilai Capaian
a b c d e = c x d
Angka Kontak 147 ‰ 40% 3 1,2
RRNS 2,3% 50% 3 1,5
RPPT 4,3% 10% 3 0,3
3
TOTAL
• Pembayaran kapitasi bulan Oktober 2022 di Puskesmas A adalah norma kapitasi bulan Oktober 2022 x nilai capaian KBK
bulan September 2022
• Sesuai dengan Permenkes No.52 tahun 2016, norma kapitasi Puskesmas A adalah Rp6.000 per peserta terdaftar
(berdasarkan jumlah nakes yaitu 2 dokter dan 1 dokter gigi, norma kapitasinya adalah Rp6.000)
• Pembayaran kapitasi bulan Oktober 2022 di Puskesmas A =Rp6.000 x 95% = Rp5.700 per peserta terdaftar
Puskesmas
Klinik Pratama/
RS D Pratama
4 100% 100%
3 - < 4 95% 97%
2 - < 3 90% 96%
1 - < 2 85% 95%
Nilai Capaian
% Pembayaran Kapitasi
Rating Deskripsi
a b c d e f= b x d
4 ≥ 150
0
/00 1,6
3 > 145 - < 1500
/00 1,2
2 > 140 - 1450
/00 0,8
1 ≤ 140 0
/00 0,4
4 ≤ 2% 2
3 > 2 - 2,5 % 1,5
2 > 2,5 - 3% 1
1 > 3 % 0,5
4 ≥ 5% 0,4
3 < 5 - 4% 0,3
2 < 4 - 3% 0,2
1 < 3 % 0,1
2 Rasio Rujukan
Non Spesialistik
50% ≤2%
3 Rasio Peserta
Prolanis
Terkendali
10% ≥5 %
1 Angka Kontak 40% ≥ 1500
/00
No
Indikator Kinerja Bobot Target
Kriteria Penilaian Nilai
Capaian
Norma
kapitasi
Jumlah
Dokter
Jumlah
Dokter
Gigi
6.000 > 2 1
5.500 2 -
5.000 1 1
4.500 1 -
3.500 - 1
3.000 - -
24. 24
CAPAIAN KEPATUHAN FKTP BULAN DESEMBER 2022
IUR BIAYA WTA PEMANFAATAN
ANTREAN ONLINE
KONTAK TIDAK
LANGSUNG
PAKTA
INTEGRITAS
PRB
ADA / TIDAK Nilai WTA Nilai Pemanfaatan
Jumlah Kontak
Tidak Langsung
Tanggal Approval Nilai PRB
f g h i j k l m
DARUL AZHAR PUSKESMAS TIDAK 85 85,63 3 2 0
PULAU TANJUNG PUSKESMAS TIDAK 100 100 14 2 0
TELUK KEPAYANG PUSKESMAS TIDAK 100 100 1 2 100
SATUI PUSKESMAS TIDAK 96,67 2,73 2 2 100
SEBAMBAN II PUSKESMAS TIDAK 100 33,6 4 2 50
SEBAMBAN I PUSKESMAS TIDAK 100 2,06 2 2 66,7
LASUNG PUSKESMAS TIDAK 100 52,62 3 2 0
PAGATAN PUSKESMAS TIDAK 100 32,01 6 2 85,7
BATULICIN PUSKESMAS TIDAK 93,33 97,56 10 2 25
SIMPANG EMPAT PUSKESMAS TIDAK 85 88,74 43 2 100
BATU LICIN I PUSKESMAS TIDAK 100 23,18 21 2 100
KARANG BINTANG PUSKESMAS TIDAK 100 100 19 2 100
MENTEWE PUSKESMAS TIDAK 100 100 5 2 0
GIRIMULYA PUSKESMAS TIDAK 100 60,56 30 2 100
NAMA FKTP JENIS FASKES Masukan data sesuai dengan keterangan pengisian pada setiap kolomnya
KENDALI BIAYA KENDALI MUTU
25. • Menyediakan dokter pengganti sementara dalam hal dokter tetap berhalangan hadir dan
diinput pada aplikasi HFIS
• Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh Peserta JKN yang mengalami
kegawatdaruratan medis
• Memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta selain Peserta terdaftar yang berada
diluar wilayah Kota/Kabupaten paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan; tanpa iur biaya
• Memasang papan nama yang paling sedikit mencantumkan Nama FKTP, jam Operasional
FKTP serta mencantumkan nama, jadwal dan jam pelayanan dokter dan dokter gigi di
ruang tunggu.
Kewajiban FKTP
Poin penting Isi Perjanjian Kerja Sama tahun 2023
26. Monitoring Evaluasi
Poin penting Isi Perjanjian Kerja Sama
• Evaluasi yang dilakukan antara lain :
Indikator KBK*
- angka kontak (kontak langsung dan kontak tidak langsung) >150‰
- angka rujukan non spesialistik <2% termasuk review kesesuaian rujukan
spesialistik dari FKTP yang ditegakkan sebagai kasus non spesialistik di
FKRTL.
- Pengelolaan prolanis terkendali >5%
Peserta Rujuk Balik Aktif di FKTP*
Skrining Riwayat Kesehatan wajib bagi Peserta JKN yang berusia 15 tahun ke
atas yang pertama kali mengakses pelayanan kesehatan di FKTP.
Rasio rujukan
27. Monitoring Evaluasi
Poin penting Isi Perjanjian Kerja Sama
• Indikator Kepatuhan FKTP terhadap Perjanjian Kerjasama :
1. Memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta tanpa biaya tambahan/iur biaya dari peserta
sesuai ketentuan JKN-KIS.
2. Menyampaikan mekanisme Walk Through Audit/KESSAN kepada Peserta JKN
3. Memanfaatkan Sistem Antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN.
Melalukan update Jadwal Praktik, Jadwal Praktik Tenaga Medis, Poli FKTP (sesuai dengan surat Ketum IDI
Nomor 0333/PB/B.5/12/2018 tanggal 26 Desember 2018, , estimasi waktu layanan pasien di poliklinik
adalah minimal 6 menit per pasien untuk menentukan kapasitas layanan di HFIS)
4. Memberikan pelayanan kesehatan kontak tidak langsung kepada Peserta melalui media komunikasi
yang dimiliki oleh FKTP (WhatsApp, Telegram, Telepon, SMS dan semua sosial media yang digunakan FKTP)
dan/atau Mobile JKN.
Kontak yang dilakukan secara 2 (dua) arah antara FKTP dan peserta dalam pemberian informasi dan disertai
dengan konsultasi tentang promotif preventif
5. Mengajukan Pakta Integritas jumlah tenaga medis yang berpraktik di FKTP melalui aplikasi HFIS mulai
tanggal 2 dan paling lambat tanggal 4 setiap bulan.
6. Pemenuhan komitmen pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB), Persentase Peserta PRB Aktif
melakukan kontak.
29. • Dalam hal Dokter dan/atau Dokter Gigi melakukan cuti, pelatihan, atau penugasan lainnya yang
berdampak tidak adanya pelayanan kepada peserta maka kapitasi dibayarkan sesuai dengan
ketersediaan dokter pengganti dibuktikan dengan surat penugasan/surat pemberitahuan.
• Dalam hal Dokter dan/atau Dokter Gigi melakukan pelatihan, atau penugasan dimana dokter tersebut
masih dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN yang dibuktikan dengan
dokumentasi kontak tidak langsung dan/atau resume medis maka kapitasi dapat dibayarkan sesuai
ketentuan.
• Klausul PKS Puskesmas dan Klinik: Pengajuan perpanjangan SIP Dokter umum/Dokter Gigi yang
sama tanpa jeda masa berlaku SIP dan dilakukan pemutakhiran pada aplikasi HFIS selambat-
lambatnya 1 (satu) hari setelah tanggal terbit SIP diperhitungkan dalam kapitasi.
• Dalam hal terdapat perubahan nomor rekening pembayaran dan NPWP , maka pembayaran kapitasi
dan non kapitasi setelah dilakukan penandatanganan Addendum PKS dan telah dilakukan updating
pada aplikasi HFIS.
Lampiran II Tata Cara Pembayaran
Lampiran I
Prosedur pelayanan Peserta JKN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Perubahan isi Perjanjian Kerja Sama (PKS)
30. HAL-HAL YANG MENJADI PERHATIAN
IDENTITAS PESERTA JKN :
NIK / KARTU JKN / KIS DIGITAL
• Jika peserta sudah mengantri menggunakan
mobile JKN dari rumah, maka peserta tidak
diminta untuk mendaftar kembali di FKTP secara
manual
• Menginformasikan kepada peserta untuk
mendownload Mobile JKN dan untuk peserta yang
di rujuk ke RS, agar mengambil nomor antrean ke
RS melalui Mobile JKN
PEMANFAATAN SISTEM ANTREAN ONLINE
TERKONEKSI MOBILE JKN
Tidak ada perubahan dibandingkan dengan indikator dan target sebelumnya
Penekanan:
Perubahan target RRNS yang sebelumnya <5% menjadi <2%
Tidak ada lagi peer revew kasus non spesialistik
Perhitungan RRNS tidak termasuk RRNS dengan TACC
Penekanan:
Dasar penilaian RPPT DM kadar gula darah puasa terkendali
Dasar penilaian RPPT HT tekanan darah terkendali
Tidak ada perubahan dibandingkan dengan indikator dan target sebelumnya
