Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Prosedur Dokumen Lingkungan
Similar to Prosedur Dokumen Lingkungan (20)
More from AbdulRahman161511
More from AbdulRahman161511 (12)
Prosedur Dokumen Lingkungan
- 1. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP OLEH : DR. RAHMAT SALAM, M.SI
- 2. LANDASAN PERATURAN 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
- 3. DOKUMEN LINGKUNGAN TERDIRI DARI : 1. AMDAL (KERANGKA ACUAN, ANDAL, RKL-RPL) 2. UKL-UPL 3. SPPL PERSYARATAN PENERBITAN SKKL DAN REKOMENDASI - SURAT PERMOHONAN (AMDAL, UKL-UPL DAN SPPL) - DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) JANGKA WAKTU PENGURUSAN AMDAL TERDIRI DARI : KERANGKA ACUAN (30 HARI KERJA) ANDAL, RKL-RPL (75 HARI KERJA) UKL-UPL : 10-14 HARI KERJA SPPL : 3-7 HARI KERJA
- 4. Batas AMDAL Batas dokumen UKL-UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL SPPL OBJEK KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal 22-33 UU 32/2009 Peraturan MENLH No 05 Tahun 2012 SK Kemen LH No. B-5362/Dep.I- 1/LH/107/2010 Peraturaturan Walikota Pasal 34 UU 32/2009 Pasal 35 UU 32/2009
- 6. Definisi amdal Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) adalah Kajian Mengenai Dampak Penting Suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pada Lingkungan Hidup Yang Diperlukan Bagi Proses Pengambilan Keputusan Tentang Penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.. PP 27/2012, Ps. 1 Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Andal) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- 7. Lengkapi dengan AMDAL Proses Penapisan Usaha/Kegiatan Wajib Amdal Memeriksa apakah sesuai dengan kriteria wajib amdal (Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012) ? Periksa apakah lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung ? Periksa apakah termasuk kegiatan wajib UKL/UPL Tidak Ya Tidak Ya ? Lengkapi dengan UKL-UPL Ya Lengkapi dengan SPPL Tidak Rencana Usaha dan/atau Kegiatan • Kawasan lindung wajib ditetapkan; • Tidak semua jenis kawasan lindung dalam PP 26/2008 dan Keppres 32/1990 dimasukan dalam daftar kawasan lindung • Ada jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan Deskripsi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan utama & pendukung harus diuraikan secara jelas . Periksa dan bandingkan seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan dengan Permen 05/2012
- 8. Rencana Umum Studi Kelayakan Disain Rinci Konstruksi Operasi 1 4 5 Dokumen AMDAL Penyusunan Dokumen Amdal 2 3 Tahap Perencanaan Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Sumber: Pasal 4-5 PP NO 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa KA ANDAL RKL-RPL 1 2 3
- 9. Pengajuan Penilaian Kerangka Acuan Penilaian KA oleh Sekretariat KPA Penyusunan Kerangka Acuan (KA) Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL Pengajuan Permohonan Izin Lingkungan dan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Penerbitan: 1. Keputusan Kelayakan Lingkungan; dan 2. izin Lingkungan Pengumuman dan Konsultasi Publik Keputusan Ketidaklayakan LH Layak Lingkungan Tidak Layak Lingkungan Pemrakarsa Sekretariat KPA, Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal Menteri, gubernur, atau bupati/walikota TAHUN 2012 Penilaian KA oleh Tim Teknis Penerbitan Persetujuan KA oleh Ketua KPA Penilaian Kerangka Acuan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL Penilaian ANDAL & RKL-RPL Sekretariat KPA Penilaian ANDAL & RKL oleh Tim Teknis Penilaian ANDAL & RKL-RPL oleh KPA Rekomendasi KPA SPT dari Pengumuman = 10 hari Kerja 30 hari kerja 75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman 10 hari kerja Pengumuman Izin Lingkungan Paling lambat 5 hari kerja setelah diterbitkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a 13b 14 Satu surat permohonan Catatan: Keputusan disampaikan kepada Pemrakarsa Keterlibatan Masyarakat
- 10. Mekanisme Penetapan UKL-UPL dan SPPL Pasal 3 Penapisan Penetapan Jenis kegiatan wajib AMDAL (PermenLH 05/2012) UKL-UPL dan SPPL 10 Ditetapkan oleh: Gubernur : jika berlokasi > 1 wilayah kabupaten/kota Bupati/Walikota: Jika berlokasi pada 1 wilayah kabupaten/kota
- 11. Definisi UKL-UPL PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan UKL – UPL
- 12. duan Pemeriksaan lir UKL-UPL dan honan Izin ngan Rekomendasi YA Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemrakarsa UKL-UPL Kelengkapan Administrasi YA Tidak Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL- UPL dapat dilakukan oleh: • Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, • Instansi LH Provinsi, atau; • Instansi LH Kab/kota Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki Sumber: Pasal 36-40 PP No. 27/2012 Izin Lingkungan Pengumuman Izin Lingkungan 1. Rekomendasi UKL-UPL 2. Izin Lingkungan Penolakan Paling lambat 3 hari kerja setelah diterbitkan Keterlibatan Masyarakat
- 13. Definisi SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya. PP 27/2012, Ps. 1 SPPL
- 14. Pemeriksaan SPPL Legalitas Tanda Terima Pemeriksaan & Penerbitan Legalitas Tanda Terima SPPL Pemrakarsa SPPL Kelengkapan Administrasi YA Tidak Jangka waktu Pemeriksaan dan Penerbitan Legalitas Tanda Terima SPPL, 3 - 7 Hari Kerja
- 15. IZIN LINGKUNGAN Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Wajib Memiliki Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin. Sumber: Pasal 2 PP Izin Lingkungan
- 16. FLOW CHAT UKL-UPL • Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c. Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; • Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan Dalam PP 27/1999: Ketentuan terkait hal ini tidak diatur/tidak ada
- 17. Sanksi Administratif Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: • teguran tertulis; • paksaan pemerintah; • pembekuan izin lingkungan; atau • pencabutan izin lingkungan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 1 2 Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan
- 18. PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN BIDANG AMDAL ►Pasal 109 18 ►Pasal 110
- 19. PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN BIDANG AMDAL ►Pasal 111 19
- 21. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Bidang Pengkajian dan Bina Hukum Lingkungan Jl. Raya Puspiptek Serpong No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan 15314 Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih