1. PERAN BALAI KESEHATAN PARU DALAM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI
INDONESIA
Nugroho Arief Budiyono
Unit Pengobatan Penyakit Paru Kebumen
[d.h. Balai Pengobatan Penyakit Paru Paru (BP4)]

2. Sistem Kesehatan Nasional
Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Perorangan
(UKM) (UKP)
diselenggarakan secara berjenjang dari strata I,II dan III dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan
Puskesmas Rumah Sakit
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar di menyelenggarakan pelayanan kesehatan
dalam dan luar gedung di wilayah kerjanya spesialistik tetapi tidak mempunyai wilayah kerja
UNTUK MEWUJUDKAN KESEHATAN BAGI SEMUA

3. MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
ditandai dengan tingginya angka prevalensi dan angka insiden
penyakit atau angka prevalensi rendah tapi mempunyai dampak
kesakitan dan kematian yang tinggi
DIBUTUHKAN
sarana pelayanan kesehatan masyarakat strata kedua
yang mempunyai wilayah kerja
Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas)

4. BALKESMAS
merupakan upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan
spesialistik ke masyarakat untuk mengatasi berbagai
permasalahan kesehatan masyarakat
dibentuk sesuai jenis masalah
kesehatan masyarakat yang ditangani
Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) atau Balai Kesehatan Indera
Masyarakat (BKIM), Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM),
Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat (BKOM), Balai Kesehatan Kerja
Masyarakat (BKKM), Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat (BKJM)

5. BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT ( BKPM )
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau
Propinsi atau Pusat yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata
kedua di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya
BKPM sebagai UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota:
-Secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota
-BKPM membantu Dinkes Kab/Kota untuk melaksanakan pembinaan dan
melaksanakan rujukan di bidang kesehatan paru kepada pelayanan kesehatan strata
kedua, baik Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) maupun Upaya Kesehatan
Perorangan (UKP)

6. SISTEM RUJUKAN
UKM UKP
DEPKES/DINKES PROP/BBKPM YANKES RS PUSAT/ PROP/BBKPM
STRATA III
YANKES RS KAB/KOTA/BKPM/KLINIK/
DINKES KAB/KOTA, BKPM STRATA II PRAKTEK SPESIALIS /SWASTA
YANKES PUSKESMAS,PRAKTEK
PUSKESMAS DOKTER UMUM ,BIDAN,
STRATA I BP,BKIA
MASYARAKAT
POSYANDU, POSYANDU
POLINDES, UKBM
lainnya POLINDES
RUMAH TANGGA

7. Misi Balai Kesehatan Masyarakat
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan
kesehatan di wilayah kerjanya ( Balkesmas
menggerakkan pembangunan yang dilakukan oleh sektor lain di wilayah kerjanya
agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
masalah kesehatan masyarakat tertentu)
2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi
keluarga dan masyarakat di wilayah
kerjanya ( Balkesmas selalu berupaya agar setiap keluarga dan
masyarakat di wilayah kerjanya secara mandiri mampu mencegah da mengatasi
masalah kesehatan tertentu di masyarakat sesuai kemampuannya)
3. Meningkatkan mutu, pemerataan dan
keterjangkauan pelayanan kesehatan
masyarakat ( Balkesmas dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan strata kedua sesuai bidangnya selalu berupaya memenuhi standar,
memuaskan masyarakat serta mengupayakan pemerataan dan keterjangkauan
pelayanan dengan menggunakan teknologi tepat guna)
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dan
koordinasi dengan institusi terkait ( Balkesmas
selalu berupaya mengembangkan jejaring kemitraan dan koordinasi dengan
isntitusi terkait dalam mengatasi masalah kesehatan di masyarakat)

8. Tugas Pokok
Balkesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dari organisasi
induknya melalui penyelenggaraan upaya kesehatan strata kedua untuk
mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu di wilayah kerjanya

9. Fungsi
Balai Kesehatan Masyarakat
1. Memberdayakan masyarakat untuk mampu
mencegah dan mengatasi masalah
kesehatan masyarakat tertentu
2. Membantu organisasi induknya
memberikan bimbingan teknis kepada
sarana pelayanan kesehatan secara
berjenjang sesuai bidangnya
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan
strata kedua sesuai bidangnya
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dan
koordinasi dengan institusi terkait dalam
mengatasi masalah kesehatan masyarakat
tertentu
5. Menyelenggarakan penelitian dan pelatihan
teknis masalah kesehatan sesuai bidangnya

10. Upaya
(Balai Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya):
1. Memberikan pelayanan kesehatan strata kedua untuk
mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu di
wilayah kerjanya mulai dari promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif ( memberikan pelayanan medis spesialistik untuk mengatasi
masalah kesehatan masyarakat tertentu)
2. Memberikan bimbingan teknis ke sarana pelayanan
kesehatan strata yang lebih rendah ( melaksanakan bimbingan teknis
kepada sarana pelayanan kesehatan strata yang lebih rendah baik pemerintah maupun swasta,
contohnya melakukan pelatihan, konsultasi, rujukan, peningkatan kualitas tenaga dan lían-lain)
3. Mengembangkan jejaring kemitraan dan koordinasi
dengan institusi terkait ( untuk memadukan potensi sumberdaya dengan
berbagai institusi terkait dalam dan luar negeri melalui jejaring kemitraan, sesuai ketentuan
yang berlaku)
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat & keluarga (
disesuaikan dengan jenis pelayanan yang diberikan oleh Balai Kesehatan Masyarakat di bawah
koordinasi Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, agar
masyarakat mampu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat)
5. Pelatihan teknis dan penelitian ( Pelatihan, dilakukan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan sesuai bidangnya, guna
peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan Penelitian bertujuan untuk
mengembangkan program dalam rangka mengatasi masalah kesehatan masyarakat dan
kebijakan di bidang kesehatan)

11. TUJUAN
Meningkatkan status kesehatan masyarakat melalui
penyediaan pelayanan kesehatan UKM dan UKP strata
kedua dibidang paru secara proaktif kepada masyarakat
diwilayah kerjanya

12. BKPM sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)
PROPINSI
PUSAT PROPINSI KAB/KOTA
DI. Aceh Aceh
Sumatera Utara Medan
Sumatera Barat Lubuk Alung
Jawa Barat Bandung Cianjur
Garut
Cirebon
Jawa Tengah Surakarta Semarang Pekalongan
Pati Ambarawa
Magelang Salatiga
Klaten Kebumen
Tegal
Purwokerto
DIY DIY (Muja-Muju)
Sleman
Wates
Bantul
Kulonprogo
Jawa Timur Madiun
Surbaya
Pamekasan
Kalimantan Barat Pontianak
Sulawesi Selatan Makassar
Maluku Ambon

13. Unit Pengobatan Penyakit Paru
(d.h. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru) Kebumen
• Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru (BP4) Kebumen
semula merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat (Dirjen
Binkesmas) Departemen Kesehatan RI sebagaimana
tertuang dalam SK Menteri Kesehatan Nomor :
144/Menkes/SK/IV/1978 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pengobatan Penyakit Paru–Paru
• Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka sebagian
besar Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru telah
diserahkan ke daerah (Kabupaten atau Provinsi), kecuali
Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Surakarta,
Bandung dan Ujung Pandang yang masih tetap
merupakan UPT Dirjen Binkesmas Departemen
Kesehatan RI yang berubah nama menjadi BBKPM (Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat)
• Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor : 22 Tahun 2001 dan dipertegas oleh Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 20 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dimana
kedudukan BP4 Kebumen adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan dikepalai oleh
seorang Kepala BP4 (Eselon IV.a, sebagai satu-satunya
jabatan struktural yang ada di BP4)

14. • BP4 Kebumen mengalami perubahan SOT
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor :
68/2008, sehingga tahun 2008 BP4
Kebumen dikepalai oleh seorang Kepala
BP4 (Eselon IV.a) dan ditambah 1
struktural eselon IV.b sebagai Ka. Sub.
Bag. Tata Usaha
• Kemudian berdasar pada Peraturan Bupati
Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 24)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor: 20 tahun 2011 tetang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011 Nomor: 20, tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor: 61), UPT Pengobatan Penyakit
Paru mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas
Kesehatan di bidang pengobatan
penyakit paru