otonomi daerah

21,028 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
  • SEBAGAI MAHASISWA INI SUDAH MEMEPERLIHATKAN KESERIUSAN DALAM MENIMBA ILMU. DAN ITU AWAL YANG BAIK BAGI MASA DEPAN ANAKNDA SUHER
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
21,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
317
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

otonomi daerah

  1. 1. Pendidikan Kewarganegaraan Mata Kuliah Ciri Universitas Universitas Mercu Buana - Jakarta OTONOMI DAERAH Dosen : Udjiani Hatiningrum
  2. 2. 1. Pengertian Otonomi Daerah.Istilah Otonomi Daerah berasal dari kata Otonomi, yang dalam arti sempit berarti Mandirisedangkan dalam arti luas berarti Berdaya.Jadi pengertian Otonomi Daerahadalah“Pemberian kewenangan pemerintah kepada PEMDA untuk secara mandiri atauberdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri”.Otonomi daerahdapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat danpelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah kewenangandaerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Darirumusan tsb di atas, maka dapat disimpulkan bahwa otonomidaerah pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu : 1) Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 2) Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional. 3) Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.Terjadinya Otonomi Daerah dikarenakan adanya perubahan sistem pemerintahan darisistem Sentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintahdaerah ke pemerintah pusat,ke sistem Desentralisasi yaitu Pelimpahan kewenangan dantanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.2. Latar Belakang Otonomi Daerah.Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadapmekanismepemerintahanNegara Indonesia. Dengan keadaangeografis yang berupa kepulauan ini 1
  3. 3. menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada didaerah. Di erareformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkancepatnyapenyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasanpemerintah pusat.Haltersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhanNKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diridari Negara Kesatuan Republik Indornesia.Di Indonesia, otonomi daerah sebenarnya mulaibergulir sejak keluarnya UU No.1 Tahun 1945, kemudian UU No.2 Tahun 1984 dan UU No.5Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Semuanya berupaya menciptakanpemerintahan yang cenderung ke arah desentralisasi.Namun pelaksanaannya mengalamipasang surut, sampai masa reformasi bergulir.Pada masa ini keluarlah UU No.2 Tahun 1999tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat.Sejak itu, penerapan otonomi daerahberjalan cepat.Prinsip otonomi daerah adalah pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengeloladaerahnya sendiri.Hanya saja ada beberapa bidang yang tetap ditangani pemerintahpusat, yaitu agama, peradilan, pertahanan, dan keamanan, moneter/fiscal, politik luarnegeri dan dalam negeri serta sejumlah kewenangan bidang lain (meliputi perencanaannasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan,sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan sumberdaya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis,dan konversi serta standarisasi nasional).Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiritidak bisa diserahkan begitu sajapada pemerintah daerah.Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat jugaharus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil olehpemerintah daerah.Alasan perlunya Otonomi Daerah adalah sebagai berikut : 1) Kehidupan berbangsa dan bernegara selama ini (masa orde baru) sangat sentralisasi,daerah diabaikan. 2) Pembagian kekayaan alam tidaklah adil dan merata. 3) Kesenjangan sosial dan pembangunan. 4) Sedangkan alasan filoposofisnya adalah : a) Mencegah penumpukan kekuatan atau tirani(aspek politis). b) Mengembangkan kehidupan Demokrasi. c) Dari aspek tekhnik organisasi penyelanggaraan pemrintah agar lebih efisien. 2
  4. 4. d) Merupakan sarana Pedidikan politik. e) Persiapan untuk karier politik lanjutan. f) Menjaga stabilitas politik nasional. g) Mencapai kesetaraan politik di Indonesia.3. Tujuan & Prinsip Otonomi Daerah.Banyak orang yang lupa bahwa pelaksanaan yang baik Otonomi Daerah adalah padahakikatnya, atau pada intinya adalah pelaksanaan secara baik program nasional kitabersama, yaitu reformasi.Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang Otonomi Daerah,perlulah sekaligus kita sadar tentang pentingnya untuk mensenyawakannya denganreformasi. Kalau tidak, maka pastilah Otonomi Daerah itu akan kandasdi tengah jalan, atauakan salah arah. Jelasnya, Otonomi Daerah tidak bisa dilaksanakan oleh orang-orangyang masih dihinggapi oleh cara berfikir pola Orde Baru. Seperti yang sudah kitasaksikan selama puluhan tahun, cara berfikir pola Orde Baru adalah, antara lain sikap yangtidak menghormarti demokrasi, melecehkan supremasi hukum, penyalahgunaan kekuasaansecara sewenang-wenang, tidak mengacuhkan hak asasi manusia, membudayakan KKN,tidak menghargai kepentingan rakyat banyak, menumpuk kekayaan dengan cara-cara haramatau tidak bermoral, memanipulasi agama untuk tujuan-tujuan yang haram, menipu rakyatdan menindas rakyat demi kepentingan sekelompok atau segolongan orang saja. OtonomiDaerah adalah tujuan yang mulia bagi bangsa kita, dan, karenanya, harus kita laksanakandengan konsekuen. Walaupun akan mengalami berbagai kesulitan dan menghadapi berbagairintangan. Karena Otonomi Daerah adalah masalah baru, sedangkan bidang-bidang yangharus ditangani dewasa ini begitu banyak dan persiapan-persiapkan juga belum sempurna,maka jelaslah bahwa banyak sekali kesulitan yang akan muncul. Apalagi, pelaksanaanOtonomi Daerah ini terpaksa dilakukan sambil meneruskan reformasi yang sekarang ini masihberjalan seret. Dan seperti yang sudah kita saksikan selamaini, seretnya reformasi adalahdisebabkan oleh ulah berbagai kalangan atau golongan yang budi pekertinya masihdihinggapi penyakit-penyakit Orde Baru. Reformasi adalah perubahan gradual melaluirekonstruksi sistem pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi. Karena itu, agak naifkalau kiranya dalam jangka waktu satu dasawarsa kita menuntut reformasi telah“berbuah lebat”.Tetapiitu tidak berartikitatidakbisamelakukan akselerasi untuk 3
  5. 5. mempercepat tercapainya tujuan reformasi. Di negara-negara yang melakukan transisi politikdari sistem otoritarian ke sistem demokrasi, umumnya diperlukan waktu sekitar 10 hingga 20tahun untuk memformat dan menstabilkan pemerintahan.Itupun tidak semua berhasil, bahkanada negara-negara yang kembali ke sistem otoritarian (Gready, 2003).Ruang lingkup reformasi di Indonesia sesungguhnya sangat luas, paling tidak mencakupbidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Di bidang politik ada tiga pilar utamareformasi, yaitu perubahan bentuk pengelolaan pemerintahan dari otoritarian ke demokrasi,perubahan pola distribusi kekuasaan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan perubahan carapenanganan pers dari pers terkontrol ke pers bebas (Kalla, 2008). Riswandha Imawanmalahan mengidentikkan reformasi bidang politik dengan demokratisasi (Imawan,2004).Perubahan sistem pemilihan umum maupun rekonstruksi struktur lembaga partai politik,lembaga perwakilan rakyat dan lembaga kepresidenan merupakan contoh-contohnya.Pelaksanaan Otonomi Daerah bukanlah hanya urusan pemerintah saja, bukan pulahanya urusan DPR atau DPRD saja. Hanya dengan partisipasi aktif dan dukunganpositif masyarakatlah maka pelaksanaannya akan berjalan mulus.Oleh karena itu,partisipasi masyarakat perlu disambut baik, bahkan dibantu sekuat mungkin oleh pihakmanapun juga, terutama pihak pemerintah, baik di Pusat maupun di daerah-daerah (tingkatpropinsi atau kabupaten).Makin besar partisipasi rakyat, atau makin besar dukungan rakyat,maka makin terjaminlah sukses yang bisa dicapai.Tetapi, supaya rakyat bisa leluasamengembangkan inisiatifnya, maka perlu pemerintah (tingkat Pusat maupun tingkat daerah)menunjukkan goodwillnya (atau political will-nya). Namun, mengingat sikap keliru pemerintahselama ini, yang sering menunjukkan sikap acuh tak acuh (bahkan “curiga”) terhadap inisiatifmasyarakat, maka masyarakat tidak perlu ragu-ragu, apalagi takut, untuk mengambilberanekaragam langkah-langkah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.Untuk tujuan mulia ini, masyarakat tidak perlu minta ijin, atau minta restu pihak “resmi”.Urusan Otonomi Daerah adalah urusan yang bersangkutan dengan kepentingan rakyatbanyak.Adalah hak rakyat yang sah untuk ikut mengkontrol pelaksanaannya.Tujuan otonomidaerah adalahmencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efisien,dan partisipasi masyarakat.Sedangkan prinsip otonomi daerah yaituefisiensi danefektivitas, pendidikan politik, karier politik, stabilitas politik, kesetaraan politik, danakuntanbilitas publik. 4
  6. 6. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah : 1) menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri. 2) secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerahjuga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah. 3) pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tk. II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 4) Sistem otonomi yang dianut adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 5) Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya. 6) Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di 5
  7. 7. daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.7) Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.8) Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggungjawab kepada Presiden.9) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.10) Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.11) Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.12) Yang dapat menjadi Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : (a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah, (c) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri, (d) Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA dan atau sederajat, (e) Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, 6
  8. 8. (f) Sehat jasmani dan rohani, (g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya, (h) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, (i) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan negeri, (j) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat daerahnya, (k) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi, (l) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah.13) Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.14) Keuangan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan sah. Dalam setiap kewenangan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah melekat kewenangan keuangan.15) Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.16) Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Tehnis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah 7
  9. 9. dan Kandep dihapus. 17) Kepala Daerah sepenuhnya bertanggungjawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggung jawaban Kepala daerahsetelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.Prinsip otonomi daerah yaitu efisiensi dan efektivitas, pendidikan, politik, karier politik,stabilitas politik, kesetaraan politik, dan akuntanbilitas (pertanggungjawaban) publik.4. Perkembangan UU Otonomi Daerah di Indonesia.Meskipun UUD 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasartentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangansejarahnya ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakanyang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabilaperkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saatitu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimanayang terdapat dalam UU berikut ini : 1) UU No. 1 tahun 1945 tentang PEMDA : Kebijakan Otonomi daerah pada masa ini lebih menitikberatkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat. 2) UU No. 22 tahun 1948tentang Susunan PEMDA yang Demokrati : Mulai tahun ini Kebijakan otonomi daerah lebih menitikberatkan pada desentralisasi. Tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah, di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Dalam undang-undang ini, pemerintah pusat memberikan hak istimewa kepada beberapa daerah di Jawa, Bali, Minangkabau, dan Palembang untuk menghormati daerah tersebut guna melakukan pengaturan sendiri daerahnya mengenai hak dan asal usul daerah. 3) UU No. 1 tahun 1957tentang PEMDA yang berlaku menyeluruh dan bersifat seragam : Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggungjawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah 8
  10. 10. pusat.4) Penetapan Presiden No.6 tahun 1959 : Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat terutama dari kalangan pamong praja.5) UU No. 18 tahun 1965Tentang PEMDA yang menganut otonomi yang seluas- luasnya : Pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitikberatkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.6) UU No. 5 tahun 1974tentang pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintah Pusat di Daerah : Undangpundang ini usianya paling panjang yaitu 25 tahun.Setelah terjadinya G.30.S PKI pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkanya UU NO. 5 tahun 1974 yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Sejalan dengan kebijakan ekonomi pada awal Ode Baru, maka pada masa berlakunya UU No. 5 tahun 1974 pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapanya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional.7) UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah : Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedapankan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.8) UU No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.9) UU No 32 Tahun 2004 tentang PEMDA: Dalam undang-undang ini terlihat jelas pembagian urusan pemerintahan, dimana pemerintah pusat menjalankan urusan dalam pembuatan perundangan, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, kebijakan fiskal dan moneter, serta agama.PEMDA mempunyai kekuasaan selain wewenang pusat, yaitu bidang ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, tata ruang, pendidikan, kesejahteraan, dan menjalankan fungsi pemerintahan umum sebagai wakil pemerintah pusat. 9
  11. 11. 10) UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah : UU ini mengatur pembiayaan pembangunan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain, serta juga mengatur pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu penerimaan hasil hutan (pusat 20%, daerah 80%), penerimaan dana reboisasi (pusat 60%, daerah 40%), pertambangan umum dan perikanan (pusat 20%, daerah 80%) pertambangan minyak (pusat 69%, daerah 30,5%), dan panas bumi (pusat 20%, daerah 80%).5. Model Desentralisasi.Bangsa Indonesia sebenarnya telah memiliki sejarah desentralisasi yang cukup panjang,dalam hal ini dapat kita lihat perkembangan desentralisasi itu sendiri mulai dariDecentralisastie Wet 1903 (Stbld 1903/329) pada zaman hindia belanda sampai dengansekarang sejak berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 . Namun kenyataannya sejakzaman hindia belanda pelaksanaan desentralisasi di Indonesia tetap terjadi tarik menarikkewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah masih terus saja terjadi.Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, danpersoalan Otonomi Daerah tidak akan pernah selesai sepanjan kebutuhan serta keinginandari masyarakat itu sendiri masih terus berubah.Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat menjadibatu penjuru bagi terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis.Sebab pada dasarnyapemberian otonomi dalam rangka desentralisasi diarahkan untuk peningkatanpenyelenggaraanpemerintah enganmelibatkan seluruh komponen yang ada di Daerah.Desentralisasi adalah sebuah bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dansumber-sumber daya (dana, personil, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke levelpemerintahan daerah. Dasar dari inisiatif seperti ini adalah desentralisasi dapatmemindahkan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintahan yang lebih dekatdengan masyarakat. Karena merekalah yang akan merasakan langsung pengaruh programpelayanan yang dirancang, dan kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.Selama beberapa dekade terakhir terjadi pergerakan global menuju model-modeldesentralisasi pembangunan sebagai alat untuk mempromosikan prinsip-prinsip kunci seperti 10
  12. 12. otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, efisiensi dan efektifitasekonomi, serta kesamaan akses terhadap pelayan. pelayanan. Di Indonesia, usaha untukmempromosikan desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan pedesaan baru-baru ini memperoleh titik terang dengan dikeluarkannya dua undang-undang baru tentangpemerintahan dan otonomi daerah, yaitu Undang-Undang No 32, tahun 2004 tentangpemerintahan daerah dan Undang-Undang No 33, tahun 2004 tentang perimbangankeuangan pemerintah daerah dan pusat. Tujuan peningkatan desentralisasi adalah untukmengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan publik denganmenggabungkan kebutuhan dan kondisi lokal yang, sekaligus untuk mencapai objektifpembangunan sosial ekonomi pada tingkat daerah dan nasional.Peningkatanperencanaan, pelaksanaan, dan anggaran pembangunan sosial dan ekonomi diharapkandapat menjamin bahwa sumber-sumber daya pemerintah yang terbatas dapat digunakandengan lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.Desentralisasi pemerintahan akan memberikan peluang dan mempromosikan kepedulianmasyarakat pada program-program pemerintah melalui partisipasi masyarakat daerah dalampengambilan keputusan kebijakan pemerintah. Sampai sejauh mana para stake holderberperan dalam proses policy Kebijakan Pemerintah. Sebagai pemilik kedaulatan setiapwarga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam prosesbernegara, dan pemerintahserta masyarakat.Partisipasi tersebutdapat dilakukan secaralangsung maupun melalui institusi intermeditasi seperti DPRD, LSM dan lainsebagainya.Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga maupunbentuk-bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanyadilakukan dalam tahapan inplementasi, tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapanpenyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya.Seiringdenganperkembanganzaman serta berjalannya Desentralisasi pemerintahan ini masyarakat Indonesia sudahsemakin peka dan tanggap terhadap birokrasi yang sedang berlangsung pada massa ini,keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan melaluiOrganisasi-organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi serta di Pusat.Dengan demikian desentralisasisebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempatuntuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demikesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi,otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah
  13. 13. 11daerah.Konsensus nasional mengenai keberadaan Desentralisasi dalam Negara KesatuanIndonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi danadministrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi,tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengandemikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasinegara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dandesentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yangberlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan(continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagikeutuhan organisasi negara.Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkandesentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.Model desentralisasi adalah pola penyerahan wewenang pemerintahan olehpemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengatur dan menangani urusanpemerintahan dalam sistem NKRI.Menurut Rondinelli , model desentralisasi ada empat,yaitu : 1) Dekonsentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah, dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2) Delegasi adalah pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi, yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. 3) Devolusi adalah transfer kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonomi PEMDA. 4) Privatisasi adalah tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan- badan sukarela, swasta, dan swadaya masyarakat.6. Pembagian Urusan Pemerintahan.Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pemerintahan daerahadalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah
  14. 14. 12daerah dan DPRD menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalamsistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, danperangkat daerahsebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.Dewan Perwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsurpenyelenggarapemerintahan daerah.Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajibandaerah otonomuntuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Daerah otonom,selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yangberwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahandankepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasimasyarakat dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.Desentralisasi adalahpenyerahan wewenang pemerintahan olehPemerintah kepada daerah otonom untukmengatur dan mengurusurusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik. Menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapatdibagi ke dalam urusan pemerintahan pusat, pemerintahan daerah tingkat I, danpemerintahan daerah tingkat II. Pembagian urusan pemerintahan tersebut meliputi : a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.Urusanpemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan olehpemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat,seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dansebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yangdiprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upayamengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.
  15. 15. 13Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan olehpemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetapharus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.Namun mengingatterbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh daerah, maka prioritaspenyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihanyang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengankondisi, potensi, dan kekhasan daerah yang bersangkutan.Untuk itu pemberdayaan dariPemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkankapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaiprasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi.Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota danDPRD Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusatmenggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai denganperaturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hukumadministrasi negara menjadi dasar pijakan utama dan legitimasi kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga format hukum sangatmenentukannuansa dan dialektika otonomi daerah yang ditetapkan pemerintah pusat.Hukum tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintahan daerah karena melalui hukumdapat diperoleh arah tujuan negara dalam membagi kewenangan antar-tingkatanpemerintahan.Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusandalam skala provinsi yang meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  16. 16. 14 i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan olehkabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan PEMDA Kabupaten/Kota, meliputi 15 bidang,yaitu : a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang pendidikan; f. penanggulangan masalah sosial; g. pelayanan bidang ketenagakerjaan; h. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah; i. pengendalian lingkungan hidup; j. pelayanan pertahanan; k. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; l. pelayanan administrasi penanaman modal; m. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; n. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.7. Otonomi Daerah dan Demokratisasi.
  17. 17. Otonomi daerah adalah wujud upaya demokratisasi di bidang pemerintahan darisentralisasi ke desentralisasi kewenangan. Ujung-ujungnya adalahrakyat diberi prakarsa 15untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Namun demikian, demokrasi itu tetap harusberdasarkan pada peraturan dan hukum yang berlaku, karena pada prinsipnya demokrasiberisi juga penghormatan terhadap hukum.Desentralisasi, demokratisasi, danakuntabilitas pemerintahan daerah merupakan tiga kata kunci yang penting dalamimplementasi otonomi daerah.Ketiganya memiliki hubungan yang tidak salingterpisahkan.Akuntabilitas atau pertanggungjawaban di dalam konteks politik merupakan suatukonsep yang melekat di dalam teori dan praktek demokrasi.Di situlah terlihat bahwa semangatdemokrasi jelas menghendaki suatu pemerintahan yang bersandikan "pemerintahan darirakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat".Karenanya, akuntabilitas sangat erat kaitannya dengankedaulatan rakyat, sebab bertanggungjawabnya penguasa kepada rakyat berarti mengakuibahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang sesungguhnya (Miriam Budiardjo).Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatannegara berada di tangan rakyat.Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersamarakyat,pemerintah rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.Keberadaan demokrasi sangatpenting karena keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung padapelaksanaan desentralisasi yang baik dan benar.Salah satu keuntungan desentralisasiadalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat,dengan demikian prioritaspembangunan dan kualitas pelayananmasyarakat diharapkandapat lebih mencerminkankebutuhan nyata masyarakat di daerah.
  18. 18. 16

×