1. TUGAS PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN[PKN]
DISUSUN OLEH:
INDAH INDRIYANI UMAR

2. A.Hasil amandemen UUD 1945
AMANDEMEN PERTAMA
A.MPR
*sebelum amandemen
1.susunan
pasal 2 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota
DPR di tambah utusan daerah dan utusan golongan.
2.wewenang
Pasal 3 ‘’MPR menetapkan UUD dan GHBN’’
Pasal 6 ayat [2]’’presiden dan wakil presiden dipilih
oleh MPR dengan suara terbanyak’’
Pasal 37ayat [1]’’untuk mengubah UUD sekurang
kurangnya 2/8 dari pada jumlah MPR yang harus
hadir’’
Ayat [2]’’putusan di amabil dengan persetujuan
sekurang kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota
yang hadir’’
*sesudah amandemen
1.susunan
Pasal2
a.MPR terdiri atas anggota DPR angg ota
perwakilan daerah yang dipilih dari pemilu dan diatur
lebih lanjut dengan UU

3. b.MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di
ibukota negara
c.segala putusan MPR ditetapkan dengan suara
terbanyak
2.wewenag
Pasal 3
a.MPR berwewenang mengubah dan menetapkan
UUD
b.MPR melantik presiden dan wakil presiden
c.MPR hanya dapat memberhentikan presidan dan
wakil presidan dalam masa jabatanya menurut UUD
AMANDEMEN KEDUA
B.Presiden
*sebelum amandemen
1]pengisian jabatan presiden
Pasal 6 ayat [2] presiden dipilih oleh MPR
DENGAN SUARA TERBANYAK
SEDANGKAN SYARAT UNYUK MENJADI
PRESIDEN HANYA DITENTUKAN OLEH
INDONESIA ASLI PASAL 6 AYAT [1] UUD
1945

4. 2]kekuasaan presiden
Kekuasaan presiden dalam bidang eksklusif
a.pasal 4 ayat [1] presiden RI memegang
kekuasaan pemerintahan menurut UUD
b.pasal 5 ayat [2] presiden menetapkan peraturan
pemerintahan untukmenjalankan UU sebagai
mana mestinya.
3]kekuasaan presiden dalam bidang legislatif
Merupakan partner bagi DPR artinya presiden
berkerja sama dengan DPR dalam bidang legislatif
Diantaranya:
a.pasal 5 ayat[1] ‘’presiden memegang kekuasaan
membentuk UU dengan perseyujuan DPR’’
b.pasal20 ayat[1]’’tiap-tiap UU
menghendakipersetujuan DPR’’
c.pasal21 ayat[1]’’anggota-anggota DPR berhak
mengajukan rancangan UU’’
4]Wewenag presiden sebagai kepala negara
a.pasal 10’’ presiden memegang kekuasaan atas,
AD,AL dan AU
b.pasal 11’’presiden dengan persetujuan DPR
menyatakan perang,membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain.

5. c.pasal 12’’presiden menyatakan keadaan bahaya
.syarat-syarat dan keadaan bahaya ditetapkan dengan
UU
d.pasal 13 ayat[1]’’presiden mengangkat duta atau
konsul’’
e.pasal 13 ayat [2]’’presiden menerima duta negara
lain
f.pasal 14’’presiden memberi grasi,amnesti,dan
rehabilitasi
g.pasal15’’presiden memberi gelarantanda jasa
*sesudah amandemen
1]pengisian jabatan presiden
Pasal6:calon presiden dan wakil presiden harus
seorang warga negara indonesia sejak kelahiranya dan
tidak pernah menerima kewarga negraan lain karena
kehendaknya sendiri sertamampu secara rohani
maupun jasmani untuk melaksanakan tugas presiden
dan kemudian syarat-syarat untuk menjadi presiden
seperti yang di atur dalam pasal 6A
2]kekuasaan preesiden dibidangeksekutif
a.pasal 4ayat[1]’’presiden RI memegang kekuasaan
menurut UUD.
b.pasal 17 ayat[1]’’presiden dibantu oleh mentri
mentri negara.

6. c.pasal 17 ayat [2]’’mentri-mentri diangkat dan
diberhentikan oleh presiden.
3]Bidang legislatiF
a.ayat[1] presiden memegang kekuasaan
membentuk UUD dengan kekuasaan DPR.
b.pasal20 ayat[1]’’ setiap RUU dibahas oleh DPR.
c.pasal 17 ayat [2]’’jika rancangan itu disetujui oleh
DPR tidak disahkan oleh presiden maka rancangan
tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan
DPR masa itu.
4]wewnag presiden sebagai kepala negara
a.pasal 11 ayat[1]’’presiden dengan persetujuan
DPR mwnyatakan perang dan menyatakan dengan
perdamaian dengan negara lain.
b.pasal 11 ayat[2]’’ presiden dalam membuat
perjanjian inter nasional lainya menimbulkan akibat
yang mendasar bagi rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara yang mengharuskan pembentukan
UU harus dengan persetujuan DPR.
c.pasal 13 ayat[3]’’presiden menerima penempatan
duta darinegara lain dengan memerhatikan
pertimbangan DPR
d.pasal 14 ayat[1]’’presiden memberikan grasi dan
abolisi dengan memerhatikan pertibangan dari DPR

7. AMANDEMEN KE TIGA
C.DPR
*sebelum amandemen
1]susunan
a.pasal 19 ayat[1]’’susunan DPR ditetapkan dengan
undang-undang pelaksanaan dari pasal tersebut
keluar
b.UU no.15 tahun 1969 jo no.4 tahun1975dan no.2
rahun1980 tentang pemilu anggota DPR dan MPR
c.UU no.16 tahun 1969dan UU NO.5 tahun 1975
tentang susunan dan kedifukan MPR,DPRDAN
DPRD
2]Tugas DPR
a.pasal20 ayat [1]’’DPR selalu memberi
persetujuan dalam pembentukan UU
b.pasal 22 ayat [3]’’jika tidak memdapat
persetujuan maka pemrtintahan itu harus di cabut.
*sesudah amandemen
1]susunan
a]pasal 19 ayat [1] anggota DPR dipili melalui pemilu
b]pasal 19 ayat [2]susunan DPR diatur dengan UU
c.pasal 19 ayat[3]DPR bersidan sedikitnya sekai
setahun

8. 2]tugas
Terdapat didalam pasal 20
[1] DPR memegang kekuasaan membentuk UU
[2] Setiap rancangan UU harus dibicarakan dahulu
oleh DPR dan Presiden
Fungsi da wewenag DPR
Terdapat dalam pasal 20:
[1] DPR mempunyai funsi legislatif
[2]ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR
AMANDEMEN KE EMPAT
D.MAHKAMA AGUNG
*sebelum amandemen
[1]kedudukan MA
MA Sebagai badan atau lembaga mempunyai tugas untuk
menetapkan tertib hukum yang telah di garisi oleh rakyat.
[2]hak menguji MA
Adalah hak untuk menguji nilai apakah suatu peraturan
perundang –undangan
[3]linkungan peradilan dibawah MA
Kekuasaam kehakiman dilakukab oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan,peradilan umum dan militer.

9. *sesudah amandemen
Membahas tentang kedudukan MA YANG TERDAPAT
DALAM PASAL 24 AYAT [1] DAN PASAL24 AYAT[2]
[2]Hak menguji MA yang terdapatdalam pasal 24 ayat [1]
[3]lingkungan peradilan di bawah MA yang terdapat dalam
pasal 24 ayat[2]