1. A Pendahuluan
a. Latar Belakang
Mahkamah Internasional adalah sebuah organisasi yang bertugas dalam menyelesaikan
sangketa atau perdebatan yang tak dapat diselesaikan oleh kedua Negara tersebut. Dengan
adanya Mahkamah Internasioanal sebuah Negara tidak perlu menyelesaikan sangketa dengan
cara perang melainkan dengan secara damai karena itu adalah tugas dari mahkamah
internasional.
Dan dalam makalah ini kami akan membahas seputar tugas Mahkamah intenasional dalam
menyelesaikan masalah atau sangketa yang terjadi pada Negara-negara bentrok akibat
masalah yang terjadi di antara kedua Negara. Di dalam Makalah ini kami akan membahas
bagaimana mahkamah internasional dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan tata cara
tertentu agar kedua Negara merasa diuntungkan,bagaimana sistematika keputusan mahkamah
internasional dalam mengambil keputusan bahkan bagaimana menyelesaikan dampak suatu
Negara yang melanggar Mahkamah internasional dan Negara yang menghargai keputusan
mahkamah internasional. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca bagaimana
mahkamah internasional dalam menyelesaikan masalah.
b. Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah :
1. Memperoleh gambaran tentang prosedur Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan
masalah Internasional.
2. Untuk dapat memahami sistematika pengambilan keputusan Mahkamah Internasional.
3. Agar dapat mengetahui dampak-dampak apa yang timbul dari sikap tidak mematuhi
keputusan Mahkamah Internasional.
4. Untuk dapat meneladani sikap negara yang mematuhi putusan Mahkamah Internasional.
c. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk prosedur Mahkamah Internasional dalam penyelesaian masalah
internasional?
2. Bagaimanakah sistematika putusan Mahkamah Internasional?
3. Bagaimanakah dampak suatu negara yang tidak mematuhi keputusan mahkamah
internasional?
4. Bagaimanakah contoh sikap negara yang mematuhi keputusan mahkamah internasional?
1

2. B. Pengertian Mahkamah Internasional
mahkamah internasional (international courf of justice) adalah salah satu dari organ di bawah
PBB. Mahkamah internasional dapat dikatakan sebagai organ hukum dari PBB. Hali ini
karena tugas Mahkamah internasional berkaitan dengan penyelesaian secara hukum suatu
perkara. mahkamah internasional pada dasarnya adalah suatu pengadilan internasional. Pada
uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penyelesaian sengketa internasional dapat
dilakukan melalui pengadilan internasinal, yaitu mahkamah internasional.
2
C. Tugas Mahkamah Internasional
Adapun tugas mahkamah internasional secara rinci adalah :
1. Memeriksa perselisihan atau sengketa antar negara – negara anggota PBB yang
diserahkan putusannya kepada mahkamah internasioanl
2. Memberi pendapat kepada majelis umum tentang penyelesaian sengketa antar negara
anggota PBB
3. Mengajukan kepada dewan keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang
tidak menaati keputusan mahkamah internasional.
4. Memberi nasehat hukum kepada majelis umum dan dewan keamanan
Mahkamah internasional mempunyai kewenangan untuk
1. Menyelesaikan sengketa (contentions case), yaitu menyelesaikan sengketa antar
negara yang berdasarkan permohonan.
2. Memberikan nasehat (advisori opinion), yaitu pendapat mahkamah internasional
Dalam memecahkan masalah hukum yang diajukan oleh badan yang memohon.
Mahkamah internasional adalah peradilan untuk negara. artinya, pihak yang boleh
berperkara dalam mahkamah internasioan adalah negara. perseorangan, badan hukum,
serta organisasi internasional pada umumnya tidak berhak menjadi pihak untuk
berperkara di mahkama internasional.
Dengan demikian, negara yang terlibat sengketa dengan negara lain dapat
mengajukan penyelesaian melalui mahkamah internasional. pada umumnya negara-negara
jarang menempuh cara penyelesaian melalui mahkama internasioan dikarenakan
hal berikut.
1. Proses ini hanya ditempuh sebagai jalan terakhir, hanya apabila penyelesaian lain
mengalami kemacetan.
2. Proses ini memakan waktu lama dan biaya yang cukup mahal.
3. Proses ini dipergunakan hanya untuk sengketa internasioan yang besar

3. 4. Mahkamah internasional tidak memiliki juridiksi yang wajib.
Contoh penyelesaian sengketa internasional melalui mahkamah internasioan adalah sengketa
antara indonesia dengan malaysia mengenai kepemilikan pulau sipadan dan ligitan. kedua
negara bersikukuh bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah wilayahnya. Indonesia
menyatakan ke 2 pulau itu sebagai wilayahnya berdasar bukti-bukti historis, sedangkan
malaysia juga memiliki bukti sendiri bahwa pulau tersebut adalah wilayahnya.
Setelah dilakukan berbagai perundingan bilateral tidak tercapai maka kedua negara
sepakat membawa masalah ini ke mahkamah internasional. akhirnya, pada tanggal 17
desember 2002 mahkamah internasional memutuskan bahwa pulau sipadan dan ligitan adalah
wilayah Malaysia berdasarkan kenyataan bahwa inggris dan malaysia dianggap telah
melaksanakan kedaulatan yang lebih evektif atas pulau itu sebelum tahun 1969.
Terhadap putusan demikian sebenarnya indonesia merasa dirugikan. namun demikian,
pemerintah indonesia tetap menerima hasil tersebut. kita harus bisa menerima putusan apapun
hasilnya sebagai konsekuensi penyelesaian perkara tersebut melalui mahkamah internasional.
penyelesaian secara damai baik dan bermartabat dari pada dipakai cara-cara kekerasan.
disamping itu, sebagai bentuk penghormatan negara indonesia terhadap hukum termaksud
internasional.
Belajar dari pengalaman itu, indonesia harus berupaya terus mencari penyelesaian
damai diluar pengadilan internasional. indonesia saat ini masih memiliki sengketa dengan
malaysia mengenai kepulauan ambalat. pemerintah indonesia tidak ingin masalah kepulauan
ambalat di bawah ke mahkamah internasional tetapi akan diupayakan penyelesaian damai
secara bilateral atau regional dengan malaysia sebagai sesama negara ASEAN. hal ini
menunjukan bahwa penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional merupakan jalan
terakhir apabila penyelesaian lain mengalami kebuntuan.
D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional
Masalah Internasional dapat diselesaikan oleh Mahkamah Internasional dengan melalui
prosedur berikut:
1. Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter (kemanusiaan) di
suatu negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain.
2. Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban
terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah
melakukan pelanggaran HAM atau kejahatan humaniter lainnya.
3

4. 3. Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga
HAM Internasional lainnya.
4. Pengaduan ditindaklajuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika
ditemui bukti-bukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan lainnya,
maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahatan humaniter dapat
diajukan ke Mahkamah Internasional.
5. Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhkan sanksi. Sanksi dapat dijatuhkan bila
terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran
terhadap konvensi-konvensi Internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau
kejahatan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu,
tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan
itu.
Prosedur penyelesaian sengketa internasional yang ditangani oleh Mahkamah Internasional
juga dapat dikelompokkan dalam 2 hal, yaitu :
a. Ajudikasi (adjudication) yaitu cara penyelesaian sengketa Internasional dengan
menyerahkan kepada lembaga peradilan untuk memutuskan sengketa.
b. Arbitrase yaitu cara penyelesaian melalui prosedur Ad Hoc (khusus) atau
melalui perundingan yang ditengahi oleh pihak ketiga.
Untuk menyelesaikan kasus sengketa internasional maka dikumpulkan bukti-bukti,
digunakan pertimbangan-pertimbangan dan berbagai aspek yang menyangkut dampak dari
sengketa. Selain itu, pedoman utama penyelesaian sengketa internasional adalah sumber-sumber
4
hukum internasional :
a. Konvensi-konvensi internasional untuk menetapkan perkara-perkara yang diakui oleh
negara-negara yang sedang berselisih.
b. Kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu praktik umum yang diterima
sebagai hukum.
c. Asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara yang mempunyai peradaban.
d. Keputusan – keputusan kehakiman dan pendidikan dari publisis- publisis yang paling
cakap dari pelbagai negara, sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan
hukum.

5. E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional merupakan organ hukum utama PBB.Didirikan pada tahun 1945 di
bawah Piagam PBB sebagai kelanjutan Mahkamah Permanen Keadilan Internasional Liga
Bangsa-Bangsa. Lembaga ini bertugas memutuskan kasus hukum antarnegara dan
memberikan pendapat hukum bagi PBB dan lembaga-lembaganya tentang hukum
internasional.
Suatu sengketa dapat dibawa ke MI dalam dua cara. Pertama melalui kesepakatan khusus
antarpihak, dimana seluruh pihak setuju mengajukan persoalan kepada MI. Kedua melalui
permohonan sendiri oleh suatu pihak yang bertikai. Hal ini dapat terjadi jika pemohon
percaya bahwa lawannya diwajibkan oleh syarat traktat tertentu untuk menerima yuridiksi MI
dalam hal sengketa. Atau negara yang merupakan pihak dalam statuta dapat menyatakan
lebih dahulu penerimaan otomatis mereka atas yuridiksi MI untuk suatu atau seluruh jenis
sengketa hukum. Pernyataan ini dikenal sebagai menerima yuridiksi wajib (compulsory
jurisdiction).
Setelah permohonan diajukan maka diadakan pemeriksaan perkara.Pemeriksaan perkara
dilakukan melalui:
a. Pemeriksaan naskah dan pemeriksaan lisan untuk menjamin setiap pihak dalam
mengemukakan pendapatnya;
b. Sidang-sidang mahkamah terbuka untuk umum, sedangkan sidang-sidang arbitrase
tertutup. Rapat hakim-hakim mahkamah diadakan dalam sidang tertutup.
Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 26 statuta, mahkamah dari waktu ke waktu dapat
membentuk satu atau beberapa kamar yang terdiri atas tiga hakim atau lebih untuk
memeriksa kategori tertentu atas kasus-kasus seperti perburuhan atau masalah-masalah yang
berkaitan dengan transit dan komunikasi. Kemudian, Mahkamah Internasional memutuskan
sengketa berdasarkan hukum. Keputusan dapat dilakukan berdasarkan kepantasan dan
kebaikan apabila disetujui oleh negara yang bersengketa. Keputusan Mahkamah Internasional
berdasarkan keputusan suara mayoritas hakim.Apabila jumlah suara sama maka keputusan
ditentukan oleh Presiden Mahkamah Internasional.
Dalam mengeluarkan keputusannya, MI juga menerapkan hukum internasional yang berasal
dari traktat, praktik-praktik yang dapat diterima secara luas sebagai hukum (kebiasaan), dan
prinsip-prinsip umum yang ditemukan dalam sistem hukum utama dunia. Selain itu, MI juga
merujuk pada keputusan hukum di masa lalu atau tulisan para ahli dalam bidang hukum
internasional. Keputusan Mahkamah Internasional ini bersifat mengikat, final dan tanpa
5

6. banding. Artinya mengikat para pihak yang bersengketa dan hanya untuk perkara yang
disengketakan.
F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional
Ada beberapa dampak yang akan diterima suatu negara yang tidak mematuhi keputusan dari
Mahkamah Internasional. Adapun dampak tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dikucilkan dari pergaulan internasional.
2. Diberlakukan Travel Warning (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu
terhadap warga negaranya.
3. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing.
4. Pemutusan hubungan diplomatik.
5. Pengurangan bantuan ekonomi.
6. Pengurangan tingkat kerjasama.
7. Pemboikotan produk ekspor.
8. Embargo ekonomi.
G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional
Negara-negara yang selalu mematuhi keputusan dari Mahkamah Internasional mempunyai
beberapa sikap berbeda dari negara lain, yaitu:
a. Sikap tidak mau mencampuri urusan dalam negeri setiap negara.
b. Sikap mau mengembangkan hubungan persaudaraan antarbangsa-bangsa.
c. Sikap mau bekerja sama secara internasional dalam memecahkan persoalan ekonomi,
sosial, kebudayaan dan kemanusiaan.
d. Sikap mau menyelesaikan persengketaan secara damai.
e. Sikap menghargai dan menjunjung tinggi prinsip – prinsip Mahkamah Internasional.
6

7. H. PENUTUP
a. Kesimpulan
Mahkamah Internasional merupakan organisasi hukum utama PBB yang bertugas memeriksa
perselisihan atau sengketa antar negara dan memutuskan kasus hukumnya. Keputusan yang
diberikan Mahkamah Internasional bersifat mengikat pihak yang bersengketa, sehingga
negara yang bersangkutan wajib memenuhi keputusan tersebut. Apabila negara yang
bersengketa tidak menjalankan kewajiban tersebut, negara lawan sengketa dapat mengajukan
permohonan kepada Dewan Keamanan PBB yang memiliki kewenangan untuk
merekomendasikan agar keputusan itu dilaksanakan.
Dan tugas lain dari Mahkamah Internasional adalah memecahkan masalah yang ada diantara
kedua Negara yang sedang mengalami bentrok yang tak terselesaikan. Keputusan Mahkamah
Internasional terkadang ada yang menguntungkan dan ada yang tidak,meskipun keputusan
tersebut ada yang merugikan salah satu pihak Negara tersebut harus mengakui karena
keputusan dari mahkamah internasional bersifat paten dan tidak bias diganggu gugat dan apa
bila ada Negara yang memprotes, maka Negara tersebut akan terkena sanksi. Maka dari itu
lebih baik menuruti hasil yang telah ditetapkan oleh mahkamah internasional.
b. Saran
Saran kami untuk dapat mencapai tujuan perdamaian dunia yaitu sebaiknya Mahkamah
Internasional lebih meningkatkan prosedurnya dalam rangka menyelesaikan sengketa
internasional dan memberikan keputusan. Dan MI harus lebih teliti lagi dalam memeriksa
suatu sengketa dengan terus berpedoman kepada sumber-sumber hukum internasional agar
dalam pengambilan keputusan tidak terjadi suatu kekecewaan yang berlebihan dari suatu
negara.
Saran untuk Bapak atau Ibu guru adalah agar dapat memberikan tugas seperti ini karena
dengan adanya tugas ini dapat membantu kuliah kami kelak. Dan saran untuk siswa Sekolah
Menengah Atas Negeri 1 Belitang adalah agar makalah ini tidak disia-siakan dengan percuma
atau hanya dibaca saja tapi lebih baik dibaca dan dipahami dan siapa tau apabila kalian
mendaptkan tugas seperti ini kaliandapat mengerti seluk beluk bagaimana makalah itu.
7

8. DAFTAR PUSTAKA
Gunadi, Tateng.2006.”BAHASA INDONESIA Untuk SMA Kelas XI”.Jakarta:Arya
8
Duta.
Listyarti, Retno.2007.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA dan MA Kelas
XI”.Jakarta:Erlangga (ESIS).
Siahaan, Parlindungan.2009.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Semester
Genap”. Surakarta.:Mediatama.
Suryanti.2010.”Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA/MA Kelas XI
Semester2”.Jakarta:Bina Sarana Edukasi.
http://ceastercorp.blogspot.com/2013/04/makalah-pkn-tentang-menghargai.html

9. KATA PENGANTAR
Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-
Nya lah kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “MENGHARGAI
KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL” ini dengan baik.
Kami menyadari bahwa di dalam penyusunan makalah ini terdapat kekurangan dan kesalahan
baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.
Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang banyak membantu
dalam penyusunan karya tulis ini. Ucapan terima kasih itu kami sampaikan kepada; Guru
Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas makalah ini kepada kami,
sehingga pengetahuan kami mengenai materi ini semakin luas.
Semoga makalah ini dapat memberikan kontribusi positif dan bermakna dalam proses
pembelajaran tentang pendidikan kewarganegaraan. Dari lubuk hati yang paling dalam,
sangat disadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik
yang membangun sangat kami harapkan.
Terima kasih, semoga bermanfaat.
9
Pure, Januari 2014
Penyusun

10. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii
A. PENDAHULUAN............................................................................................................ 1
a. Latar Belakang.......................................................................................................... 1
b. Tujuan Penulisan....................................................................................................... 1
c. Rumusan Masalah..................................................................................................... 1
B. Pengertian Mahkamah Internasional................................................................................ 1
C. Tugas Mahkamah Internasional................................................................................ 1
D. Prosedur Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Masalah Internasional......... 1
E. Sistematika Pengambilan Keputusan Mahkamah Internasional................................. 1
F. Dampak Suatu Negara yang Tidak Mematuhi Putusan Mahkamah Internasional............ 1
G. Contoh Sikap Negara Yang Mematuhi Keputusan Mahkamah Internasional............ 1
H. PENUTUP...................................................................................................................... 1
3.1. Kesimpulan.................................................................................................................... 1
3.2. Saran............................................................................................................................. 1
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 1
10