KEBIJAKAN  KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM  PENANGGULANGAN krisis kesehatan akibat BENCANA Disampaikan pada Pelatihan Manaj...
LANDASAN  HUKUM  <ul><li>LANDASAN IDIIL: </li></ul><ul><ul><li>UUD 45 </li></ul></ul><ul><ul><li>UU 36 TAHUN 2009 TENTANG ...
<ul><li>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010–20 14 ,  ( Peraturan Presiden  N omor  5 tahun 20...
<ul><li>VISI </li></ul><ul><li>“ MASYARAKAT SEHAT YANG  MANDIRI DAN  BERKEADILAN ”  </li></ul><ul><li>MISI KEMENTERIAN KES...
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL <ul><li>Pembangunan  kesehatan  pada tahun 2010-2014 diprioritaskan pada ; </li></ul>...
<ul><li>8  Fokus prioritas pembangunan kesehatan 2010-2014  : </li></ul><ul><li>P eningkatan kesehatan ibu , bayi dan bali...
<ul><li>Upaya  Pemberdayaan Masyarakat dan P enanggulangan  B encana dan  K risis  K esehatan </li></ul><ul><li>P erilaku ...
ARAH KEBIJAKAN  DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN <ul><li>Amanat Presiden untuk Program Aksi bidang kesehatan adalah: </l...
<ul><ul><ul><li>P embangunan klinik atau rumah sakit berkualitas internasional baik pengelolaan pemerintah maupun swasta ,...
<ul><ul><ul><li>Revitalisasi  pr ogram keluarga berencana.  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perba i kan  kesejahteraan...
STRATEGI  :  <ul><ul><li>P emberdayaan masyarakat , swasta, global. </li></ul></ul><ul><ul><li>M eningkat k an pelayanan k...
<ul><li>Pen anggulangan Krisis  Kesehatan </li></ul><ul><ul><li>- Output:  Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat...
TUGAS PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR; 1575/MENKES/SK/XI/2005 <ul><ul><li>M...
FUNGSI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS <ul><ul><li>Penyusunan rancangan kebijakan umum penanggulangan krisis dan masalah keseh...
VISI  &  MISI  PENANGGULANGAN KRISIS <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Terwujudnya “Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan L...
Kebijakan <ul><li>L ebih menitikberatkan kepada upaya  sebelum terjadi bencana </li></ul><ul><li>Pengorganisasian dilaksan...
<ul><li>Ya nkes dan pemenuhan kebutuhan sarana, tenaga, obat dan perbekalan kesehatan  diatur secara berjenjang </li></ul>...
Strategi <ul><li>Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan  </li></ul><ul><li>Mendorong terbentuknya unit ...
<ul><li>Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai utk mendukung yankes bagi korban dgn memobilisasi semua potensi </li>...
KENDALA <ul><li>Sistem Informasi yang belum berjalan dengan baik </li></ul><ul><li>Mekanisme koordinasi belum berfungsi de...
DATA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS TAHUN 2006 – 2009 No Frekuensi Bencana & Permasalahan Kesehatan Tahun 2006 Tahun ...
DATA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS TAHUN 20 10 (sampai Januari 2010) No Frekuensi Bencana & Permasalahan Kesehatan J...
Frekuensi Bencana Yang Paling Sering   2007 2008 200 9 Januari Banjir Banjir Banjir , tanah longsor Februari Banjir Banjir...
> 25 16 - 25 6 - 15 1 - 5 0 Jawa Barat 47 Sumatera Barat 17 NAD 8 Riau 5 Bangka Belitung 0 Jawa Tengah 37 Su matera Utara ...
 
Total Kejadian Tahun 2009 : 103  > 15 11 - 15 6 - 10 1 - 5 Jawa Timur 18 Jawa Tengah  13 Sulawesi Selatan 7 NAD 5 Jawa Bar...
 
Total Kejadian Tahun 2009 : 58  10 - 15 6 - 10 1 - 5   Jawa Barat 15 Sumatera Barat 6 Sulawesi Selatan 5   Jawa Tengah 13 ...
 
Total Kejadian Tahun 2009 :  40   10 - 15 6 - 10 1 - 5   Jawa Barat   12 Jawa  Tengah 9 Riau  2       Jawa Timur  6 Goront...
 
Total Kejadian Tahun 2009 :  20   6 - 10 1 - 5   Jawa Timur   7 Nangroe Aceh Darussalam 2     Sumatera Utara 2     Jawa T ...
 
UPAYA PRA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN  KESEHATAN RI
LOKASI 9 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS REGIONAL DAN 2 SUB REGIONAL
Penyiapan SDM Kesehatan PPK Regional 2006 2007 2008 MANAJEMEN BENCANA 133 orang 120 orang 341 orang RENCANA KONTINJENSI 59...
<ul><li>Obat dan bahan habis pakai </li></ul><ul><li>Alat kesehatan </li></ul><ul><li>Alat transportasi (ambulans  emergen...
<ul><li>Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan informasi dan komunikasi  </li></ul><ul><li>Peningkatan sarana pengelo...
<ul><li>KEPMENKES No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan </li></ul><ul><li>K EPM...
<ul><li>Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana  </li></ul><ul><li>Pedoman  Umum Penanggulangan Benc...
<ul><li>Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana </li></ul><ul><li>TOT Penyusunan Rencana Kontijensi </...
<ul><li>Menyelenggarakan Pelatihan Teknis : </li></ul><ul><ul><li>Radio Komunikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>RHA </li></u...
<ul><li>Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor (Tk Nasional) </li></ul><ul><li>Sosialisasi program ke daera...
UPAYA SAAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN  KESEHATAN RI
<ul><li>Dukungan logistik (alkes, obat dan bahan habis pakai, MP ASI, alat dan bahan sanitasi, water purifier, sarana tran...
PASCA BENCANA
<ul><li>Pengadaan sarana s e b a g ai  pengganti yang rusak  (alkes, obat dan bahan habis pakai, sarana transportasi dan p...
<ul><li>Evaluasi program (Tk Nasional) </li></ul><ul><li>Evaluasi penanggulangan  (lesson learn) : </li></ul><ul><ul><li>B...
<ul><li>Pemantapan PPK Regional </li></ul><ul><ul><li>Penambahan  sarana kesehatan dan penunjang </li></ul></ul><ul><ul><l...
<ul><li>Penyelenggaraan Pelatihan </li></ul><ul><ul><li>Manajemen Penanggulangan Bencana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengel...
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS  KEMENTERIAN KESEHATAN TELP.: 021-5210394 (Kepala Pusat Penanggulangan Krisis)  021-5265043, 0...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1 Jakstra Pk

1,839 views
1,739 views

Published on

materi pertemuan manajemen bencana bg ptgs kes.kab/kota & rumah sakit se prov.sum-sel/h.wisata plg 7 - 10 apr 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,839
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1 Jakstra Pk

  1. 1. KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI DALAM PENANGGULANGAN krisis kesehatan akibat BENCANA Disampaikan pada Pelatihan Manajemen Bencana Bagi Petugas Kesehatan Kab/Kota dan RS se Prov. Sumsel Palembang, 7 - 9 April 2010 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
  2. 2. LANDASAN HUKUM <ul><li>LANDASAN IDIIL: </li></ul><ul><ul><li>UUD 45 </li></ul></ul><ul><ul><li>UU 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN </li></ul></ul><ul><li>2. LANDASAN OPERASIONAL : </li></ul><ul><ul><li>RPJPN TAHUN 2005 - 2025 </li></ul></ul><ul><ul><li>RPJMN TAHUN 2010 - 2014 </li></ul></ul><ul><ul><li>RENSTRA tahun 2010 - 2014 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepmenkes 145 </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010–20 14 , ( Peraturan Presiden N omor 5 tahun 2010); </li></ul><ul><li>“ Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama”. </li></ul>RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
  4. 4. <ul><li>VISI </li></ul><ul><li>“ MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN ” </li></ul><ul><li>MISI KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014 </li></ul><ul><li>Misi ditempuh melalui : </li></ul><ul><li>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani </li></ul><ul><li>Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan </li></ul><ul><li>Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan </li></ul><ul><li>Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang bai k </li></ul>
  5. 5. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL <ul><li>Pembangunan kesehatan pada tahun 2010-2014 diprioritaskan pada ; </li></ul><ul><li>“ peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan melalui delapan fokus prioritas ” . </li></ul>
  6. 6. <ul><li>8 Fokus prioritas pembangunan kesehatan 2010-2014 : </li></ul><ul><li>P eningkatan kesehatan ibu , bayi dan balita </li></ul><ul><li>P erbaikan status gizi masyarakat </li></ul><ul><li>P engendalian penyakit menular , penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan </li></ul><ul><li>Pengembangan SDM kesehatan </li></ul><ul><li>P eningkatan ketersediaan, obat, pengawasan obat dan makanan </li></ul><ul><li>Pengembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas ) </li></ul><ul><li>P emberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan </li></ul><ul><li>P eningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan P enanggulangan B encana dan K risis K esehatan </li></ul><ul><li>P erilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat , </li></ul><ul><li>P engembangan sarana , prasarana dan peraturan dalam upaya kesehatan berbasis masyarakat , </li></ul><ul><li>M obilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung , </li></ul><ul><li>K eterpaduan pemberdayaan , </li></ul><ul><li>E vakuasi, perawatan dan pengobatan korban pada daerah bencana , </li></ul><ul><li>K emitraan bidang kesehatan dengan organisasi masyarakat , </li></ul><ul><li>K emandirian masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan akibat bencana ; dan </li></ul><ul><li>P engembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat . </li></ul>
  8. 8. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN <ul><li>Amanat Presiden untuk Program Aksi bidang kesehatan adalah: </li></ul><ul><ul><ul><li>Menyempurnakan dan memantapkan program Jamkesmas baik pelayanan, akses, akuntabilitas dan penataan administrasi yang transparan dan bersih. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mendorong pembuatan obat dan produk farmasi yang terjangkau tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan obat </li></ul></ul></ul>
  9. 9. <ul><ul><ul><li>P embangunan klinik atau rumah sakit berkualitas internasional baik pengelolaan pemerintah maupun swasta , sebagai wisata medik dan sekaligus mengurangi devisa yang dikeluarkan keluarga menengah ke atas Indonesia . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui posyandu . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, dan TBC. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita . </li></ul></ul></ul>
  10. 10. <ul><ul><ul><li>Revitalisasi pr ogram keluarga berencana. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perba i kan kesejahteraan dan sistem insentif tenaga medis dan paramedi s di daerah terpencil . </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran untuk perlindungan masyarakat dari malpraktek dokter dan rumah sakit. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengembangkan sistem peringatan dini ; untuk informasi terjadinya wabah dan cara menghindar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam. </li></ul></ul></ul>
  11. 11. STRATEGI : <ul><ul><li>P emberdayaan masyarakat , swasta, global. </li></ul></ul><ul><ul><li>M eningkat k an pelayanan kesehatan; merata, terjangkau , bermutu dan berkeadilan . </li></ul></ul><ul><ul><li>M eningkat k an pembiayaan melalui jaminan sosial kesehatan nasional. </li></ul></ul><ul><ul><li>P engembangan dan pemberdayaan S D M kes. merata dan bermutu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketersediaan , pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan, menjamin keamanan/khasiat , kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan . </li></ul></ul><ul><ul><li>M anajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna . </li></ul></ul>
  12. 12. <ul><li>Pen anggulangan Krisis Kesehatan </li></ul><ul><ul><li>- Output: Meningkatnya penanggulangan krisis secara cepat </li></ul></ul><ul><ul><li>- Indikator pencapaian pada tahun 2014 adalah: </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah kabupaten/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana sebanyak 3 00 kabupaten/kota </li></ul></ul><ul><ul><li>Seluruh kabupaten/kota dapat terpenuhi fasilitas penyampaian informasi pelaporan bencana </li></ul></ul><ul><ul><li>Seluruh kabupaten/kota memiliki petugas pelatih untuk penanggulangan krisis . </li></ul></ul><ul><ul><li>Tersedianya produk informasi penanggulangan krisis sebanyak 5 buah </li></ul></ul><ul><ul><li>Adanya produk kebijakan/pedoman untuk penanggulangan krisis dan masalah kesehatan </li></ul></ul>
  13. 13. TUGAS PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR; 1575/MENKES/SK/XI/2005 <ul><ul><li>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku </li></ul></ul>
  14. 14. FUNGSI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS <ul><ul><li>Penyusunan rancangan kebijakan umum penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyiapan rumusan kebijakan pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis dalam penanggulangan krisis dan masalah lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Koordinasi pelaksanaan bimbingan dan pengendalian di bidang pemantauan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Mobilisasi sumber daya dalam penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lainMengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Mengumpulkan data, menganalisa dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Evaluasi pelaksanaan kebijakan, peraturan, standar dan program yang berkaitan dengan penanggulangan krisis dan masalah kesehatan lain </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga </li></ul></ul>
  15. 15. VISI & MISI PENANGGULANGAN KRISIS <ul><li>Visi </li></ul><ul><li>Terwujudnya “Penanganan Krisis dan Masalah Kesehatan Lain secara cepat, tepat dan terpadu menuju masyarakat yg mandiri u n t u k hidup sehat” </li></ul><ul><li>Misi </li></ul><ul><ul><li>Menggerakkan upaya yg lebih bernuansa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memelihara dan meningkatkan yankes yg bermutu, merata dan terjangkau </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan </li></ul></ul><ul><ul><li>Menumbuhkan kemandirian masy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Menyediakan informasi secara cepat, tepat dan akurat </li></ul></ul>
  16. 16. Kebijakan <ul><li>L ebih menitikberatkan kepada upaya sebelum terjadi bencana </li></ul><ul><li>Pengorganisasian dilaksanakan dengan semangat desentralisasi dan otonomi </li></ul><ul><li>M emperkuat koordinasi dan kemitraan </li></ul><ul><li>Pemantapan dan pengembangan jejaring lintas program dan lintas sektor </li></ul><ul><li>Pemantapan sistem informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan dan Masyarakat guna menunjang kemandirian masyarakat </li></ul>14
  17. 17. <ul><li>Ya nkes dan pemenuhan kebutuhan sarana, tenaga, obat dan perbekalan kesehatan diatur secara berjenjang </li></ul><ul><li>Setiap korban mendapatkan yankes sesegera mungkin secara optimal dan manusiawi </li></ul><ul><li>Pada masa tanggap darurat , yankes dijamin oleh Pemerintah dan yankes pasca tanggap darurat disesuaikan d n g kebijakan Men kes dan Pem da setempat </li></ul><ul><li>Pemantapan regionalisasi penanganan utk mempercepat respons </li></ul>Kebijakan
  18. 18. Strategi <ul><li>Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan </li></ul><ul><li>Mendorong terbentuknya unit kerja penanganan di daerah </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem manajemen penanganan hingga ke tk desa </li></ul><ul><li>Setiap Prov. dan Kab/Kota berkewajiban membentuk satgaskes di wilayahnya dan secara terpadu berkoordinasi dgn Satkorlak/Satlak PB </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Memperkuat jejaring informasi dan komunikasi melalui peningkatan intensitas pertemuan koordinasi dan kemitraan LP/LS </li></ul>
  19. 19. <ul><li>Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai utk mendukung yankes bagi korban dgn memobilisasi semua potensi </li></ul><ul><li>Meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas melalui diklat </li></ul><ul><li>Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masy . dlm mengenal, mencegah dan mengatasi krisis dan ma salah kesehatan lain di wilayahnya </li></ul><ul><li>Mengembangkan sistem r egionalisasi penanganan melalui pembentukan pusat-pusat penanganan regional </li></ul>Strategi
  20. 20. KENDALA <ul><li>Sistem Informasi yang belum berjalan dengan baik </li></ul><ul><li>Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik </li></ul><ul><li>Mobilisasi bantuan dari luar lokasi bencana masih terhambat akibat masalah transportasi </li></ul><ul><li>Sistem pembiayaan belum mendukung </li></ul><ul><li>Sistem kewaspadaan dini belum berjalan dengan baik </li></ul><ul><li>Keterbatasan logistik </li></ul>
  21. 21. DATA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS TAHUN 2006 – 2009 No Frekuensi Bencana & Permasalahan Kesehatan Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 1 Frekuensi Kejadian 162 205 456 270 2 Meninggal (orang) 7.679 642 337 1.508 3 Luka Berat / Rawat inap (orang) 30.506 3.479 2.615 1.488 4 Luka Ringan /Rawat jalan (orang) 260.604 351.857 73.221 54.626 5 Hilang/Belum Ditemukan (orang) 712 507 10 72 6 Pengungsi (orang) 2.485.953 807.708 348.562 459.137
  22. 22. DATA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS TAHUN 20 10 (sampai Januari 2010) No Frekuensi Bencana & Permasalahan Kesehatan JANUARI FEBRUARI 1 Frekuensi Kejadian 20 32 2 Meninggal (orang) 16 59 3 Luka Berat / Rawat inap (orang) 46 40 4 Luka Ringan /Rawat jalan (orang) 466 232 5 Hilang/Belum Ditemukan (orang) 4 20 6 Pengungsi (orang) 218 8.144
  23. 23. Frekuensi Bencana Yang Paling Sering 2007 2008 200 9 Januari Banjir Banjir Banjir , tanah longsor Februari Banjir Banjir, Angin P uting Beliung Banjir Maret Banjir Banjir Banjir ,angin puting beliung April Banjir Banjir Banjir dan Tanah Longsor Mei Banjir Banjir, Tanah Longsor Banjir dan Tanah Longsor Juni Banjir Banjir Banjir dan Tanah Longsor Juli Banjir, Tanah Longsor Banjir disertai Tanah Longsor (Bansor) Tanah Longsor Agustus Tanah Longsor, Gn.Api, Gempa Bumi, Led.Bom Banjir Banjir Bandang dan Konflik Sosial September Banjir, Tanah Longsor, Gempa Bumi Banjir Gempa Bumi Tektonik dan Tanah Longsor Oktober Banjir Banjir, Tanah Longsor, Puting Beliung Tanah longsor November Banjir , Angin Puting Beliung Banjir Banjir, Tanah Longsor dan Angin Siklon Tropis Desember Banjir Banjir Banjir dan Angin Siklon Tropis
  24. 24. > 25 16 - 25 6 - 15 1 - 5 0 Jawa Barat 47 Sumatera Barat 17 NAD 8 Riau 5 Bangka Belitung 0 Jawa Tengah 37 Su matera Utara 8 Lampung 3 Bengkulu 0 Jawa Timur 4 5 Banten 7 Bali 3 Sulawesi Selatan 1 4 DI Jogjakarta 2             Sulawesi Tengah 1 0 NTT 2             DKI Jakarta 10 Kalimantan Tengah 2             Nusa Tenggara Barat 7 Kalimantan Selatan 2     Kalimantan Barat 7 Jambi 2         Papua 6 Kalimantan Timur 1             Sulawesi Utara 5     Sulawesi Barat 3           Gorontalo   4               Maluku   1     Sumatera Selatan 1 Kep. Riau 1           Maluku Utara   1             Papua Barat   1    
  25. 26. Total Kejadian Tahun 2009 : 103 > 15 11 - 15 6 - 10 1 - 5 Jawa Timur 18 Jawa Tengah 13 Sulawesi Selatan 7 NAD 5 Jawa Barat 20 Sumatera Barat 7 Sumatera Utara 4 Riau 3 Banten 3 Nusa Tenggara Barat 1 Sulawesi Tengah 3 Jambi 1 Sumatera Selatan 1 Kalimantan Barat 4 Kalimantan Tengah 1 Sulawesi Utara 1 Gorontalo 1 Kalimantan Timur 1 Kalimantan Selatan 1 Lampung 1 Bali 1 NTT 1
  26. 28. Total Kejadian Tahun 2009 : 58 10 - 15 6 - 10 1 - 5   Jawa Barat 15 Sumatera Barat 6 Sulawesi Selatan 5   Jawa Tengah 13 Jawa Timur 9 Sulawesi Tengah 2         Nusa Tenggara Barat 2         Sulawesi Utara 1         Sumatera Utara 1         Lampung 1         Bali 1         Gorontalo 1         Kalimantan Selatan 1
  27. 30. Total Kejadian Tahun 2009 : 40 10 - 15 6 - 10 1 - 5   Jawa Barat   12 Jawa Tengah 9 Riau 2       Jawa Timur 6 Gorontalo 2         Sulawesi Tengah 2         Su lawesi Barat 2 Sumatera U tara 1         Lampung 1         B anten 1         DI Jogjakarta 1         Kalimantan Barat 1
  28. 32. Total Kejadian Tahun 2009 : 20 6 - 10 1 - 5   Jawa Timur   7 Nangroe Aceh Darussalam 2     Sumatera Utara 2     Jawa T engah 2     Sulawesi Selatan 2     Su matera Barat 1     Banten 1     Kalimantan Barat 1     Kalimantan Tengah 1     Su lawesi Utara 1
  29. 34. UPAYA PRA BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
  30. 35. LOKASI 9 PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS REGIONAL DAN 2 SUB REGIONAL
  31. 36. Penyiapan SDM Kesehatan PPK Regional 2006 2007 2008 MANAJEMEN BENCANA 133 orang 120 orang 341 orang RENCANA KONTINJENSI 59 orang 230 orang 135 orang EMERGENCY NURSING 266 orang 30 orang 270 orang ATLS 96 orang 388 orang 608 orang ACLS 32 orang 360 orang 660 orang MANAJEMEN OBAT & ALKES 227 orang 30 orang 270 orang RADIO KOMUNIKASI 59 orang 184 orang 142 orang PENGOLAHAN DATA & INFORMASI 51 orang 101 orang 121 orang RS LAPANGAN 103 orang 69 orang 122 orang ITC-DRR - 23 orang 29 orang TOTAL 1.026 orang 1.535 orang 2.698 orang
  32. 37. <ul><li>Obat dan bahan habis pakai </li></ul><ul><li>Alat kesehatan </li></ul><ul><li>Alat transportasi (ambulans emergency , Mobil klinik, perahu karet, motor URC, kendaraan operasional R-4 dan R-3) </li></ul><ul><li>Alat komunikasi (HT, RIG, HP satelit) </li></ul><ul><li>RS lapangan </li></ul><ul><li>Alat dan bahan sanitasi (water purifier, PAC, insektisida, dll) </li></ul><ul><li>Sarana penunjang lain (gen set, tenda lapangan, kantong jenazah dll) </li></ul><ul><li>Pembangunan gedung sekretariat/media center dan gudang </li></ul>Penyiapan Sarana Kesehatan PPK Regional
  33. 38. <ul><li>Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan informasi dan komunikasi </li></ul><ul><li>Peningkatan sarana pengelolaan data dan informasi (Pusat dan Regional) </li></ul><ul><li>Peningkatan jaringan komunikasi link selama 24 jam </li></ul><ul><li>Pengembangan penyajian informasi berbasis web site </li></ul><ul><li>Pengembangan penyampaian informasi melalui SMS-Gateway </li></ul>Pen gembangan Sistem Informasi dan Komunikasi
  34. 39. <ul><li>KEPMENKES No. 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan </li></ul><ul><li>K EPMENKES N o. 1227/MENKES/SK/XI/2007 tentang O rganisasi Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional </li></ul><ul><li>K EPMENKES N o. 1228/MENKES/SK/XI/2007 tentang R egionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul><ul><li>KEPMENKES No.406/MENKES/SK/IV/2008 tentang Pembentukan Pemuda Siaga Peduli Bencana (DASIPENA) </li></ul><ul><li>KEPMENKES No.459/MENKES/SK/V/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internasional Pengurangan Risiko Bencana (ITC-DRR) </li></ul>Pen yusunan Peraturan
  35. 40. <ul><li>Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul><ul><li>Pedoman Umum Penanggulangan Bencana Kimia </li></ul><ul><li>Pedoman Teknis Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul><ul><li>Pedoman Teknis Operasionalisasi Rumah Sakit Lapangan </li></ul><ul><li>Pedoman Operasional Perahu Karet </li></ul><ul><li>Pedoman Rapid Health Assessment (RHA) </li></ul><ul><li>Kurikulum Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis PB </li></ul><ul><li>Pedoman Manajemen SDM Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana </li></ul>Pen yusunan Pedoman
  36. 41. <ul><li>Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana </li></ul><ul><li>TOT Penyusunan Rencana Kontijensi </li></ul><ul><li>Menyelenggarakan Pelatihan bertaraf Internasional (ITC-DRR) </li></ul><ul><li>Pelatihan Pengelolaan Data dan Informasi </li></ul>Pen ingkatan Kapasitas SDM
  37. 42. <ul><li>Menyelenggarakan Pelatihan Teknis : </li></ul><ul><ul><li>Radio Komunikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>RHA </li></ul></ul><ul><ul><li>Operasional Perahu Karet </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengelolaan RS Lapangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Operasionalisasi dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan Kapasitas Petugas Tim Reaksi Cepat </li></ul></ul>Pen ingkatan Kapasitas SDM
  38. 43. <ul><li>Pertemuan koordinasi lintas program dan lintas sektor (Tk Nasional) </li></ul><ul><li>Sosialisasi program ke daerah </li></ul><ul><li>Dukungan upaya kesehatan Pulau-Pulau Kecil Terluar </li></ul><ul><ul><li>Pengumpulan data dasar </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengiriman nakes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dokter 3 org (P. Kakorutan, P. Marampit, P. Miangas) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Perawat 24 org (P. Kakorutan, P. Marampit, P. Miangas, P. Marore, P. Makalehi, P. Mapia, P. Simuk) </li></ul></ul></ul>Lain-lain
  39. 44. UPAYA SAAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN RI
  40. 45. <ul><li>Dukungan logistik (alkes, obat dan bahan habis pakai, MP ASI, alat dan bahan sanitasi, water purifier, sarana transportasi dan penunjang lainnya) </li></ul><ul><li>Mobilisasi tenaga kesehatan </li></ul><ul><li>Dukungan dana operasional (tanggap darurat) </li></ul>Pemberian Bantuan Tanggap Darurat
  41. 46. PASCA BENCANA
  42. 47. <ul><li>Pengadaan sarana s e b a g ai pengganti yang rusak (alkes, obat dan bahan habis pakai, sarana transportasi dan penunjang lainnya) </li></ul><ul><li>Dukungan dana utk rehabilitasi </li></ul><ul><ul><li>RSUD M. Yoenoes (Bengkulu) ~ 10 Milyar </li></ul></ul>Pemberian Bantuan Pemulihan/Rehabilitasi
  43. 48. <ul><li>Evaluasi program (Tk Nasional) </li></ul><ul><li>Evaluasi penanggulangan (lesson learn) : </li></ul><ul><ul><li>Banjir Jabodetabek </li></ul></ul><ul><ul><li>Banjir Kaltim </li></ul></ul><ul><ul><li>Dampak letusan gunung Merapi (DIY dan Jateng) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dampak gempa bumi (DIY dan Jateng) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dampak gempa bumi (Sumatera Barat) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dampak gempa bumi (Jawa Barat) </li></ul></ul>KOORDINASI DAN EVALUASI
  44. 49. <ul><li>Pemantapan PPK Regional </li></ul><ul><ul><li>Penambahan sarana kesehatan dan penunjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan kemampuan SDM Kesehatan (pelatihan) </li></ul></ul><ul><li>Pengembangan kebijakan dan strategi (disesuaikan dng UU no. 24/2007) </li></ul><ul><li>Penyusunan pedoman teknis </li></ul><ul><ul><li>Pe doman DASIPENA/Relawan Kesehatan </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisi Buku Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul></ul><ul><li>Pertemuan koordinasi LP/LS (Tk Nasional, Regional) </li></ul><ul><li>Sosialisasi program PPK </li></ul><ul><li>Pertemuan Evaluasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana </li></ul>RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN
  45. 50. <ul><li>Penyelenggaraan Pelatihan </li></ul><ul><ul><li>Manajemen Penanggulangan Bencana </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengelolaan Fas ilitas K es ehatan L ap angan </li></ul></ul><ul><ul><li>Operasional Sarana Penunjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Radio Komunikasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengelolaan Data dan Informasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Peningkatan Kapasitas Petugas TRC </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapid Health Assessment (RHA) </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelenggaraan Interna t ional T raining (ITC-DRR) </li></ul></ul>RENCANA YANG AKAN DILAKUKAN
  46. 51. PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS KEMENTERIAN KESEHATAN TELP.: 021-5210394 (Kepala Pusat Penanggulangan Krisis) 021-5265043, 021-5210411, 021-5210420 FAX.: 021-5271111, 021-5210395 WEBSITE : www.ppk-depkes.org E-MAIL : [email_address] Terimakasih

×