SAPA                                                                STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION            ...
Dari Redaksi                                                                       SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012  ...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                  From The Editorbertahan untuk melan...
Data                                                                 SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012    Meneropong P...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                               Dataperempuan, khususn...
Data                                                                    SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012    Shedding ...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                      Datait will not...
Inovasi                                                                    SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012    Mereta...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                               Innovationtangga dari ...
Inovasi                                                                       SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012     4)...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                          Innovation                 ...
Inovasi                                                               SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012           memp...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                        Innovationstatistik UN, ILO d...
Data                                                                     SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012     Pemberd...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                   Dataperekonomian. ...
Data                                                                   SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012              ...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                                Databertentangan, seh...
Data                                                                                 SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012...
SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012                                                        News from SAPAPeluncuran Inde...
News from SAPA                                                                  SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buletin SAPA Indonesia

1,296 views
1,251 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buletin SAPA Indonesia

  1. 1. SAPA STRATEGIC ALLIANCE FOR POVERTY ALLEVIATION (ALIANSI STRATEGIS UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN) NEWSLETTER PROMOTING INNOVATION, COORDINATION AND PARTICIPATION IN POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS EDISI 2, AGUSTUS 2012 | VOLUME 2, AUGUST 2012 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT FORDFOUNDATIONAdvisor: Sujana Royat (Kemenko Kesra)Chief Editor: Katiman Kartowinomo(Kemenko Kesra)Editor: Yaury Tetanel (Komite KemitraanIndonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan –KKIPK), Katiman Kartowinomo (KemenkoKesra), Luh Nyoman Dewi Triandayani(KKIPK), Fakhrulsyah Mega (KKIPK), RizkiSisindra (Kemenko Kesra), Rudi Hermawan(Kemenko Kesra)Contributors: Aceh: Azharuddin; NorthSumatera: Kominta Sari Purba; West Java: Sujana Royat: Pemerintah mendukung upaya untuk memberdayakan kelompokSurahmat, Eva Patimah, Umar Alam, Yudi rentan seperti perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepalaKurnia, Daden Sukendar, Deden; Central keluarga. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan mengentaskan kemiskinan. Kebijakan lainnyaJava: Zakaria, Gunung Wiryanto; Yogyakarta: adalah PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --Triwahyuni Suci Wulandari; South Sulawesi:Mulyadi; East Nusa Tenggara: Zevan Aome; Sujana Royat: The government supports the efforts to empower the vulnerableBali: Luh Debora Murthy; West Nusa groups like the women who take the responsibility as heads of the family.Tenggara: Siti Sanisah People empowerment is one of the governments policies aimed at alleviating poverty. The other policy is the PNPM Mandiri. -- The Jakarta Post --Publisher: SAPA SecretariatAddress: Jl. Kesehatan IX No. 8, Jakarta,Telephone and fax 62 21 3865213 Dari RedaksiWebsite: www.sapa.or.idEmail: newsletter@sapa.or.id Perempuan MelawanInside PemiskinanData: KMeneropong Partisipasi Perempuan dalam ondisi kemiskinan tidak ling besar menerima dampakPerencanaan Pembangunan p. 4 dapat disangkal telah negatifnya dan siapa yang palingShedding Light on Women’s Participation inDevelopment Planning p. 6 menyebabkan masalah- berpotensi untuk mengatasinya? masalah turunan lainnya seperti Kalau kita kaji lebih dalam,Innovation: ketidakmampuan orang miskin sesungguhnya kondisi kemiskinanMeretas Jalan Akses terhadap Keadilan Hak(Acces to Justice) p. 8 mengakses pendidikan, pada skala mikro, yaitu pada levelPaving the Way for Access to Justice p. 8 kesehatan, perumahan, rumah tangga, pihak yang sumberdaya ekonomi, yang pada menerima dampak paling besarNews from SAPA:Peluncuran Indeks Kesejahteraan Rakyat p. 19 akhirnya melahirkan kemiskinan adalah perempuan. KarenaThe Launch of IKRaR baru. Dalam kondisi kemiskinan meskipun laki-laki yang mencari(People’s Welfare Index) p. 19 ini sesungguhnya siapa yang pa- nafkah, perempuan-lah yang 1
  2. 2. Dari Redaksi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 menjadi aktor dalam pengelolaan Sebagai contoh, unit usaha Provinsi, gajinya ditransfer sumberdana dan sumberdaya simpan pinjam yang dikelola langsung kepada istrinya agar keluarga untuk kemudian oleh perempuan dalam PNPM dananya lebih bermanfaat jika memastikan semua kebutuhan Mandiri selalu kinerjanya lebih dibandingkan, gaji tersebut dasar minimum terpenuhi. baik yang ditandai dengan dikelola oleh laki-laki. Berbagai literatur tentang rendahnya NPL, lancarnya Dalam satu pertemuan perempuan dalam perguliran dana, dan d e n g a n Ti m S A PA , Pr o f . pembangunan juga membawa sebagainya. Selain itu, Susetyawan, seorang pengajar pada satu kesimpulan bahwa perempuan-lah yang menjadi di UGM, bercerita tentang ‘the intervensi yang paling efektif aktor dalam memperkuat modal logic of Dakon’, yang dalam meningkatkan ekonomi sosial, yaitu dengan menganalogikan permainan keluarga adalah dengan memanfaatkan seoptimal tradisional Jawa yaitu Dakon memberdayakan perempuan mungkin modal sosial baik yang atau Congklak dengan praktik karena perempuan mempunyai b e r u p a j a r i n g a n ( network) hidup dan kehidupan yang ‘efek ganda’ yang tinggi dalam antar anggota kelompok, dijalankan para perempuan di pemenuhan kebutuhan kepercayaan yang diberikan sebuah perdesaan, di keluarga. Hal ini juga diperkuat kelompok dan norma-norma Kabupaten Kulon Progo. Dalam berbagai fakta bahwa dalam atau ketentuan yang disepakati analogi ini perempuan berusaha berbagai program dalam kelompok masyarakat memenuhi kebutuhan dengan pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi menjadi anggota dari beberapa perempuan menjadi aktor yang kebutuhannya. kelompok simpan pinjam aktif, responsif dan tangguh Tak kalah menarik adalah sekaligus. Dengan pola ‘gali dan hasilnya lebih efektif keputusan Gubernur Provinsi lubang, tutup lubang’ dan dibandingkan dengan apabila Gorontalo yang membuat masih tingginya modal sosial di program dijalankan oleh laki- peraturan bahwa untuk PNS di masyarakat, ternyata keluarga laki. lingkungan Pem e r i n t a h di kampung masih tetap Women Against Impoverishment T here is no doubt that makes a living, women become the program is run by men. For poverty has led to actors in the management of example, savings and loan busi- other problems such as funds and resources to families ness units run by women in the the inability of the and make sure all the minimum PNPM Mandiri always perform poor to access education, basic needs are met. better than when it is run by health, housing, economic re- The literature on women in men. It is characterized by low sources, which ultimately led to development also leads to the NPL (non-performing loan), the the emergence of new poverty. conclusion that the most effec- good performance of revolving In the conditions of poverty, tive interventions to improve funds, and so forth. In addition, who are most affected and who the family economy is to em- women became important ac- is the most negative potential power women because women tors in strengthening social to solve it? If we look deeper, have a stronger ‘multiplier ef- capital, ie. to optimally utilize the real conditions of poverty fect’ in the family needs. This the social capital either in the occur at the micro scale, ie. at is also strengthened by the form of a network (network) the household level. In this con- facts that in many community between group members, the dition, the party receiving the empowerment programs, trust and group norms or rules greatest impact are women. women becoming an active, agreed upon in the community This is because although men responsive and resilient and the in meeting the needs. More- are the party who generally result is more effective than if over, another interesting ex-2
  3. 3. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 From The Editorbertahan untuk melanjutkan riil dalam kemiskinan, danhidupnya. Tradisi-tradisi lain di mereka juga lah yangkampung seperti jimpitan, mempunyai potensi besar untukarisan, dan sebagainya juga menanggulangi kemiskinan.diaktori oleh perempuan. Mereka telah menunjukkanBerbagai fakta ini membuktikan bahwa kemiskinan danbahwa perempuan mempunyai pemiskinan dapat dan harusperanan yang sangat besar dilawan dengan semangat dandalam melawan kemiskinan dan kerjakeras. Inilah yangpemiskinan, yang mana secara seharusnya menjadi menjadikultur yang umum di Indonesia dasar bahwa seluruh programperempuan selalu terpinggirkan penanggulangan kemiskinanhaknya. harus memberikan ruang yang Pada edisi kedua ini, Redaksi cukup kepada perempuan untukmengangkat tema tentang beraktualisasi agar hasilnyaperan perempuan dalam lebih efektif.melawan pemiskinan setelahmelihat berbagai fakta bahwadi tengah struktur dan kultur Selamatmasyarakat yang cenderung membaca!!!memarginalkan perempuan,perempuan dengan segalakekurangan dan kelebihannyamampu menunjukkan bahwamerekalah yang selama ini Chief Editorbergelut dan bergulat secara Katiman Kartowinomoample is the decision of the ing the hole’ and the high so-Governor of Gorontalo Province cial capital in communities,that issued a regional regula- families in the village was stilltion for civil servants in the Pro- be retained to live off from.vincial Government, that his Other traditions in the villagesalary is to be transferred di- such as jimpitan, gathering,rectly to his wife in order to and so on are also initiated byoptimally manage the income women. These facts prove thatmore effectively than if the sal- women have a very large roleary is to be managed by men. in the fight against poverty and who have great potential to re- In a meeting with SAPA Team, impoverishment, which is a duce poverty. They have shownProf. Susetyawan, a lecturer at common culture in Indonesia. that poverty must be con-Gadjah Mada University, talked In this second edition, the fronted with strong spirits andabout ‘the logic of Dakon’, a editors chose women’s role in hard work. This is should be thechildren’s game of Java. Tradi- fighting poverty as a main fo- basis that all poverty reductiontional games are analogous to cus after witnessing the facts programs should providethe practice of life and the lives that in the middle of the struc- enough space for women to ac-of the women in a rural district ture and the culture of the so- tualize more effective results.Kulonprogo. The analogy re- ciety that tends to marginalizelates to women trying to meet women, women with all the dis- Happy reading!the needs of a member of some advantages were able to showgroup of savings and loans as that they had been strugglingwell. With a continuous pattern and grappling in real terms in Chief Editorof ‘digging a hole, and cover- poverty. They are also those Katiman Kartowinomo 3
  4. 4. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Meneropong Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Oleh: Yauri Tetanel K onsep mengenai partisipasi publik telah berkembang luas diberbagai belahan dunia. Partisipasi publik tidak hanya dimaknai sebagai suatu tindakan atau kegiatan yang terkait dengan aspek politik semata, akan tetapi juga terkait dengan aspek lainnya seperti ekonomi maupun sosial. Gelombang partisipasi publik melanda Indonesia setelah tumbangnya rezim otoritarian Orde Baru, yang ditandai dengan pemilihan umum secara langsung pada tahun 1999. Walaupun Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang dikenal sebagai negara yang demokratis, namun hal itu belum dapat menjamin bahwa partisipasi masyarakat secara otomatis juga telah menunjukkan perbaikan yang berarti. Salah satu aspek penting yang menjadi tantangan pada era desentralisasi di Indonesia saat ini adalah partisipasi publik dalam pembangunan, khususnya adalah partisipasi perempuan. Adalah keliru jika hanya melihat tingkat keberhasilan partisipasi Pembangunan membutuhkan partisipasi seluruh perempuan hanya dalam konteks representasi masyarakat, termasuk perempuan. Khususnya keterlibatan perempuan dalam perencanaan perempuan yang menduduki kursi di-parlemen, dan pembangunan di daerah, yang dimulai dari tingkat desa tidak memperhatikan aspek-aspek penting dalam hingga tingkat kabupaten/kota. Foto: Zulkifli pembangunan yang sangat terkait dengan peran dan memiliki dampak terhadap perempuan. Dalam berbagai penelitian maupun kajian mengenai Salah satu aspek penting yang disorot dalam keterlibatan perempuan dalam perencanaan tulisan ini adalah keterlibatan perempuan dalam pembangunan ditemukan fakta bahwa keterlibatan perencanaan pembangunan di daerah, yang dimulai perempuan sangat rendah (pasif) bahkan hampir dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten/kota. tidak ada dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat desa. Kondisi ini mengakibatkan program pembangunan yang diusulkan menjadi bias gender dan tidak berpihak pada kepentingan perempuan. Mengutip data yang ditemukan oleh Women Research Institute (2006) yang menemukan bahwa selama lebih dari 30 tahun Indonesia tidak melakukan upaya nyata dalam mengatasi terjadinya kematian ibu ketika melahirkan yang angkanya jauh diatas negara- negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di kawasan ASEAN. BPS mengeluarkan angka kematian ibu sebesar 307/100.000 kelahiran pada tahun 2004 dan saat ini angka kematian ibu sekitar 247/100.000 kelahiran. Walaupun terus menunjukkan penurunan, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi dan dikuatirkan tidak tercapainya salah satu Tujuan Kaum perempuan berkumpul dan berbagi tugas pasca Pembangunan Millennium (MDGs) pada tahun 2015. erupsi Gunung Merapi. Foto: Rudi H. Terkait dengan data diatas, pelibatan4
  5. 5. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Dataperempuan, khususnya perempuan miskin dalamperencanaan pembangunan menjadi mutlakdiperlukan. Perspektif gender perlu didudukkansecara cermat dan bukan hanya atas dasar jumlahdan kepantasan akan tetapi juga sebagai bagiandari tindakan afirmasi terhadap kepentinganperempuan. Inpres Nomor 9 tahun 2000 secarategas menyatakan bahwa pengarusutamaan gen-der diperlukan dalam penyelenggaraanperencanaan, penyusunan, pemantauan, danevaluasi atas kebijakan dan programpembangunan. Berdasarkan upaya yang dilakukan dalammendorong partisipasi perempuan untuk terlibatdalam perencanaan pembangunan yang dilakukandi daerah sasaran Program SAPA setidaknya ada 3(tiga) aspek penting yang perlu diperhatikan Tampak senyum salah satu perempuan yang ikut bekerjasebagai berikut : dalam pembangunan jalan di salah satu desa di Kabupaten Ciamis, 14 Juni 2010. Foto: Rekompak-JRFKapasitas Perempuan Kapasitas perempuan menjadi persoalan utama Pengorganisasiandalam mendorong partisipasi perempuan. Hal ini Pengorganisasian merupakan instrumen pentingbukan hanya sekedar mengenai persoalan dalam mendorong dan mengawal usulan kelompokkonstruksi sosial yang selama ini membelenggu dan perempuan dalam perencanaan pembangunan.mengatur peran laki-laki dan perempuan, akan Sebagai contoh, Kota Banda Aceh sebagai salah satutetapi juga akses dan kapasitas perempuan untuk daerah sasaran Program SAPA tidak hanyadapat menyuarakan kepentingannya. Terkait mendorong dan memfasilitasi pengorganisasiandengan hal tersebut maka upaya pemberdayaan kelompok perempuan akan tetapi juga memfasilitasidan peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat forum khusus bagi perempuan dalam menyampaikanmengenali dan menganalisis permasalahannya usulan pembangunan yang berpihak padamenjadi sangat strategis dalam mendorong kepentingan perempuan dalam forum Musrenapartisipasi perempuan. (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perempuan). Integrasi Perspektif Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Keberhasilan pembangunan seringkali hanya dilihat dari aspek makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, pembentukan modal, pengurangan jumlah penduduk miskin. Walaupun demikian keberhasilan tersebut masih dipandang bersifat buta dan tidak sensitif terhadap gender. Gugatan yang seringkali diajukan pada pencapaian keberhasilan pembangunan tersebut adalah seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut memberikan manfaat kepada laki-laki dan perempuan? Seberapa jauh keberhasilan pembangunan tersebut memberikan akses dan peran kepada laki-laki dan perempuan?. Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi perempuan perlu mendapatkan dukungan dariSalah satu bentuk penguatan kapasitas perempuanmelalui siaran radio. Foto: Suci Idea kebijakan maupun regulasi ditingkat daerah. 5
  6. 6. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Shedding Light on Women’s Participation in Development Planning By: Yauri Tetanel T he concept of public participa tion is widespread in many parts of the world. Public participa tion does not only mean an act or activity associated with purely political aspect, but also related to other aspects such as economic and social. Public participation waves hit Indonesia after the fall of the authoritarian New Order re- gime, which is characterized by direct elections in 1999. Although Indonesia is now one of the countries known as a democratic country, but it has not been able to ensure that public partici- pation is automatic, also have shown significant improvement, especially for the public services. One of important aspect is a challenge in the era of decentralization in Indonesia today, is public participation to involve in the government plan- ning process that affected their life, particularly the participation of women. It is a mistake to only Women search of firewood. Photo: Kibar Kediri look at the success rate of women participation, which is only in the context of the representa- tion of women holding seats in parliament, and not pay attention to important aspects in the One of important aspect highlighted in this development that is highly related to the role and paper is the involvement of women in the plan- have an impact on women. ning process in the districts/cities, which starts from the village to the sub district, as well as government agencies forum at the district/cit- ies level. In various research and studies regard- ing the involvement of women in government planning process is found that the women par- ticipation is very low (passive) and almost no involvement of women in the planning process at the lower up to the higher level. These condi- tions resulted in the proposition of a program by the community that will be a potential be- come gender bias. Citing the data found by the Women Research Institute (2006) that found for more than 30 years, Indonesia did not make a real effort to address the occurrence of mater- nal deaths in childbirth, and the numbers is rela- tively high among Asian countries, even the high- est record in the ASEAN region. The Central Body for Statistics (BPS) issued a maternal mortality ratio 307/100.000 born in 2004 and the current maternal mortality rate of about 247/100.000 birth. Although it continues to decline, the ma- Corn farmer in Kediri. Photo: KIbar Kediri ternal mortality rate in Indonesia is still high and6
  7. 7. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Datait will not achieve the target of Millennium De-velopment Goals (MDGs) by 2015. Associated with the data above, the involve-ment of women, particularly poor women in thegovernment planning process are necessary. Gen-der perspective needs to be carefully mounted,and not just on the basis of the numbers andappropriateness but also as part of affirmativeaction for women’s interests. In 2000, Presidentissued the Presidential Instruction No. 9/2000expressly states that gender mainstreaming isneeded in organizing the planning, preparation,monitoring, and evaluation of policy and programdevelopment. Based on the efforts made to encourage theparticipation of women to engage in the plan-ning process at every level conducted in the SAPA Gender perspective needs to be carefully mounted, andtarget area at least 3 (three) important aspects not just on the basis of the numbers and appropriatenessto note are as follows: but also as part of affirmative action for women’s interests. Photo: Kibar KediriCapacity of Women Capacity of women became a major issue inencouraging women’s participation. It is not justa matter of social construction that has bind andregulate the role of men and women, but also Organizingaccess and capacity of women to be able to voice Organizing is an important instrument in pro-their interests. In this regard, the efforts of moting and guarding the proposed group ofwomen’s empowerment and capacity building in women in planning process at the village untilorder to identify and analyze the problem be- district/cities level. For example, the City ofcome very strategic in encouraging the women Banda Aceh as one of the SAPA Program targets,participation. not only encourage and organizing of women’s groups but also in facilitating them by forming a special forum for women to deliver their pro- posal in the Musrena Forum. Integration of Gender Perspective in Government Planning Development success is often only seen from the macro aspects such as economic growth, in- vestment rate, capital formation, as well as pov- erty reduction. Although this success is still con- sidered to be blind and insensitive to gender. The query often filed on the achievements of such development is how far the success of such development provides benefits to both men and women? How far does the success of develop- ment provide access and equality of roles be-The query often filed on the achievements of suchdevelopment is how far the success of such development tween men and women? In this regard, the par-provides benefits to both men and women? How far does ticipation of women needs to gain support fromthe success of development provide access and equality policies and regulations from the local level.of roles between men and women? Photo: Kibar Kediri 7
  8. 8. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Meretas Jalan Akses terhadap Keadilan (Acces to Justice) A wal krisis global melanda dunia tahun 1997, (3) Lama sekolah dan tingkat buta-huruf orang United Nation mencatat bahwa terdapat 70% dewasa, (4) Akses masyarakat pada infrastruktur dari 1,3 milyar jumlah penduduk miskin dunia sosial dasar (akses pada air bersih, sanitasi, adalah kaum perempuan. 7 (tujuh) tahun pasca pelayanan kesehatan, layanan pendidikan, dan krisis moneter 1997/1998, tepatnya tahun 2004, perumahan layak huni), (6) Jumlah balita kurang organisasi buruh internasional (ILO) mencatat gizi, jumlah kelahiran dan kematian ibu hamil, (7) terdapat 550 juta pekerja miskin didunia yang Akses masyarakat pada sumberdaya ekonomi dan penghasilannya dibawah US $ 1 perhari. Dari jumlah (8) Akses pada keadilan (access to justice). tersebut, 60% atau sekitar 330 juta adalah kaum Pada kesempatan ini Kami ingin mengupas secara perempuan. Apa makna keadaan tersebut bagi ringkas inovasi kelompok masyarakat sipil dan para dunia ketiga? pemangku kepentingan dalam mengembangkan Dapat diartikan bahwa ada upaya-upaya sistem akses kaum marginal dan atau access to jus- sistematis dinegara-negara dunia ketiga, termasuk tice pada kaum perempuan. Indonesia, terjadinya perampasan daya kemampuan Adalah PEKKA (Program Pemberdayaan (capability deprivation) manusia dan atau kelompok Perempuan Kepala Keluarga) yang digagas KOMNAS masyarakat, sehingga membuat manusia dan atau PEREMPUAN Indonesia tahun 2000 yang ingin kelompok masyarakat tersebut masuk dalam mendokumentasikan kehidupan janda di wilayah lingkaran (circle) kehidupan yang memiskinkan, konflik, seperti di Aceh, dimana para perempuan dimiskinkan/dimarginalkan secara sosial, budaya, berjuang untuk memperoleh akses sumberdaya agar ekonomi dan politik. Lantas, apakah yang kami dapat mengatasi persoalan ekonomi dan trauma maksudkan perampasan daya tersebut? Yaitu sebuah mereka. KOMNAS PEREMPUAN bekerjasama dengan proses penguasaan sistemik yang dijalankan oleh Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) kekuatan ekonomi dan politik atas (1) hak dan daya yang saat ini menjadi salah satu stakeholder Stra- sosial-ekonomi, (2) daya politik, dan (3) daya tegic Alliance for Poverty Alleviation (SAPA). psikologis warga negara. Data Susenas tahun 2007 menunjukkan bahwa Secara indikator, ‘perampasan daya’ tersebut jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat sehari- mencapai 13,60% atau sekitar 6 juta rumah tangga. hari yakni: (1) Indeks kemiskinan manusia (angka Dan pada tahun 2010 Badan Pusat Statistik (BPS) kedalaman dan keparahan kemiskinan), (2) Jumlah mendata jumlah Perempuan Kepala Keluarga penduduk yang meninggal di bawah usia 40 tahun, meningkat menjadi 14% atau sekitar 9 juta rumah Paving the Way for Access to Justice I n the beginning of the global crisis of 1997, s o c i a l l y, c u l t u r a l l y, e c o n o m i c a l l y and the United Nations noted that 70% of politically. Seizure of power is a systemic con- the 1.3 billion of world’s poor are women. 7 trol process executed by the economic and po- (seven) years after the monetary crisis litical power on (1) rights and socio- of 1997/1998, International Labor Organization economic power, (2) political power, and (3) the (ILO) noted that there are 550 million people in psychology of citizens. poverty in the world whose income is below U.S. $ 1 per d a y. Of these, 60% or ‘Seizure of power’ indicators can be about 330 million are women. What is seen in the daily life of the community, namely: the meaning of that situation for the third world? (1) the human poverty index (number of depth and severity of poverty), (2) The number of This means that there are systematic death under the age of 40, (3) school period and deprivation of the pople’s capacity and society levels of adult literacy, (4)public access to ba- in those third world countries, including sic social infrastructure (access to clean water, Indonesia, thus make them fit into the circle that sanitation, health services, education services, impoverish life, impoverished/marginalized and livable housing), (6) the number8
  9. 9. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovationtangga dari jumlah penduduk miskin di Indonesia.Mendasari pada kenyataan statistik tersebutdigagaslah upaya pemberdayaan kaum perempuankhususnya perempuan kepala keluarga dari aspekpemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satuinstrumen pengembangan access to justice kaumperempuan. Lokasi program mencakup di 14 Provinsisebagai berikut:1. Aceh: Kab. Aceh Bireun, Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Besar, Kab. Pidie, Kab. Aceh Timur, Kab. Aceh Jaya, Kab. Singkil, Kab. Aceh Selatan, dan Kab. Nagan Raya. Pemberdayaan hukum perempuan sebagai salah satu2. Jawa Barat: Kab. Cianjur, Kab. Subang, Kab. instrumen pengembangan access to justice kaum perempuan. Ilustrasi: Koran Jakarta Sukabumi, Kab. Karawang.3. Nusa Tenggara Timur: Kab. Flores Timur. perempuan atas akses dan kontrolnya terhadap4. Sulawesi Tenggara: Kab. Buton. penegakan hukum dan keadilan. Secara khusus pro-5. Kalimantan Barat: Kota Pontianak, Kab. Kubu Raya gram ini dimaksudkan sebagai upaya peningkatan6. Jawa T engah: Kab. Batang, Kab. Pemalang, Kab. Brebes kapasitas kaum perempuan antara lain untuk:7. Nusa Tenggara Barat: Kab. Lombok Barat, Kab. 1) Mengembangkan dan memperkuat pemimpin- Lombok Tengah. pemimpin dan kader-kader perempuan sehingga8. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara mampu memfasilitasi masyarakat di wilayahnya9. Sumatera Utara: Kab. Asahan dalam proses penyadaran kritis terhadap10. Sumatera Selatan: Kab. Ogan Komering Ilir penegakan hak dan keadilan.11. Jawa Timur: Kab. Bangkalan 2) Mengembangkan pusat informasi, pelatihan dan12. Sulawesi Selatan: Kab. Bone pelayanan hukum13. Sulawesi Utara: Kab. Bolaang Mongondow 3) Mengembangkan forum masyarakat dan14. Bali pemangku kepentingan (multi-stakeholder fo- rum) di tingkat wilayah untuk memfasilitasi Program yang dimulai sejak Mei 2010 ini penyelesaian persoalan hukum dan ketidakadilanbertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kaum di masyarakat.of malnourished children under five, the num- currently one of the stakeholders of Strategicber of births and maternal mortality, (7) public Alliance for Poverty Alleviation (SAPA).access to economic resources, and (8) Accessto justice. Susenas (national census) data in 2007 showed that the number of female-headed households This article will explore the innovation of civil reached 13.60%, or about 6 million households.society groups and stakeholders in developing And in 2010 the Central Body for Statistics (BPS)the access system for marginal people and or recorded the number of Women Headed House-access to justice to women. holds increased to 14%, or about 9 million house- holds of the poor population in Indonesia. Based PEKKA (Empowerment of Women Headed on that statistical reality, women empowermentHouseholds Program) that was initiated by was initiated as one of the access to justice in-Komnas Perempuan Indonesia (Indonesia strument for women. The program’s locations areWoman’s National Commission) in 2000 who wants in the following 14 provinces:to document the lives of widows in conflict ar-eas, such as in Aceh, where women struggle to 1. Aceh: Aceh Bireun Districk, Aceh Baratgain access to resources in order to solve their DayaDistrick, Aceh Besar Districk, Pidieeconomic problems and trauma. Komnas Districk, Aceh Timur Districk, Aceh JayaPerempuan Indonesia collaborated with Women’s Districk, Singkil Districk, Aceh Selatan Districk,Development Resource Center (PPSW) which is and Nagan Raya Districk 9
  10. 10. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 4) Mengembangkan sistem pendokumentasian dan melalui pelatihan dan diskusi di tingkat publikasi serta pengembangan kurikulum/materi kelompok hingga tingkat kecamatan. hukum. 2. Peningkatan untuk meningkatkan akses keadilan, mencakup: Dalam perjalanannya, sebagaimana Laporan Akhir Seknas PEKKA tahun 2010, bahwa program a. Pengembangan Kelas-kelas hukum. Kegiatan inovatif ini difokuskan pada 3 program strategis ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan yakni: kapasitas kaum perempuan atas kesadaran 1. Peningkatan kesadaran kristis kaum perempuan dan pengetahuan serta informasi atas hak- meliputi aspek: hak perempuan secara hukum dan a. Penyadaran kritis PEKKA terhadap persoalan masalahnya. ketidakadilan, yang dilakukan oleh parale- b. Pengembangan Paralegal. Kegiatan ini gal pendamping komunitas memberikan dimaksudkan sebagai upaya penumbuhan dan muatan pengetahuan bagi kelompok pengembangan kader hukum perempuan. dampingan (anggota PEKKA) secara intensif Selain merupakan strategi keberlanjutan pro- untuk memahami akar persoalan yang gram access to justice, kegiatan ini juga menyebabkan berbagai hal ketidak-adilan hak dimaksudkan untuk mendampingi kaum secara hukum, kekerasan (secara fisik dan perempuan dalam penyelesaian masalahnya ekonomi), dan diskriminasi hal seacara secara litigasi dan non litigasi. politik. c. Klinik Hukum b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan PEKKA terhadap hukum. Anggota PEKKA dan dampingan dan konsultasi hukum bagi masyarakat diajak untuk mengenali berbagai Perempuan (PEKKA) yang mengalami kasus aspek kehidupan termasuk sistem hukum In- kekerasan baik secara fisik, psikis dan donesia dan relasi kuasa yang mereka hadapi ekonomi. Klinik hukum ini bekerja sama agar dapat melakukan suatu perubahan dengan lembaga bantuan hukum di daerah. 2. West Java: Cianjur Districk, Subang Districk, stakeholders (multi-stakeholder forum) at the Sukabumi Districk, Karawang Districk regional level to facilitate the settlement of le- 3. East Nusa Tenggara: East Flores Districk gal issues and injustices in society. 4) Develop a 4. Southeast Sulawesi: Buton Districk system of documentation and publications and 5. West Kalimantan: Pontianak City, Kubu Raya Districk curriculum development / law materials. 6. Central Java: Batang Districk, Pemalang Districk, Brebes Districk 7. West Nusa Tenggara: West Lombok Districk, Central Lombok Districk 8. North Maluku: North Halmahera Districk 9. North Sumatera: Asahan Districk 10. South Sumatera: Ogan Komering Ilir Districk 11. East Java: Bangkalan Districk 12. South Sulawesi: Bone Districk 13. North Sulawesi: Bolaang Mongondow Districk 14. Bali The program which began in May 2010 aims to increase the empowerment of women to ac- cess and control over law enforcement and jus- tice. This program is specifically intended as an effort to increase the capacity of women, among others, to: 1) Develop and strengthen leaders and cadres of women so as to facilitate the pub- lic in the territory in the process of critical PEKKA and community members are invited to recognize awareness of the enforcement of rights and jus- the various aspects of life including the legal system of Indonesia and the power relations that they face in order tice. 2) develop an information center, training to make a change through training and discussion at the and legal services 3) Develop a public forum and group level to the district level. Photo: Wordpress10
  11. 11. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovation secara kolektif ini dapat memberikan dan atau menjamin rasa aman bagi korban. e. Pengembangan Informasi, Media dan Pemberdayaan Hukum. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pengembangan instrumen kerja peningkatan kapasitas pengetahuan perempuan. Fokus kegiatan ini adalah memproduksi manual pendidikan dan media informasi berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai keberhasilan kaum perempuan dalam advo-Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ilustrasi: Republika cacy hukum. f. Penguatan dan pengembangan jaringan multi stakeholder forum. d. Rumah Aman Berbasis Komunitas Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya Kegiatan ini terkait dengan klinik hukum, penciptaan ruang baru untuk menggalang dimana pemyediaan rumah aman solidaritas dan atau kepekaan serta dimaksudkan sebagai upaya perlindungan pelembagaan komitmen para pemangku korban selama penyelesian kasus hukum kepentingan dalam penegakan hukum bagi khususnya kasus KDRT yang sedang diproses kaum perempuan secara adil dan atau tanpa baik secara litigasi maupun non litigasi. diskriminasi. Forum pemangku kepentingan Pengembangan rumah aman berbasis ini terdiri dari aparat penegak hukum, komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah, dinas-dinas/instansi membangun kepekaan dan solidaritas sosial terkait dengan penegakan hukum dan atas ketidak-adilan sosial bagi kaum keadilan, Lembaga Swadaya Masyarakat, perempuan korban KDRT. Perlindungan sosial organisasi dan tokoh masyarakat yang A stated on PEKKA’s Final Report, this inno- This activity is aiming to develop femalevative program focused on three strategic pro- cadre on law. Aside from being thegram which are: program’s sustainability strategy, this ac- tivity is also aiming to assist in solving the1. Increasing women’s critical awareness problem of women in litigation and non a) Critical awareness of the problems of in- litigation. justice, which is done by community para- c) Legal clinic legals that provide content knowledge for This activity is intended to provide legal assistance groups (PEKKA members) inten- assistance and consultation for Women sively to understand the root causes that (PEKKA) who experienced physical, psycho- lead to many things like the injustice of logical, and economic violence. This legal the law, violence (physical and economic), clinic is in collaboration with the regional and political discrimination. legal aid. b) Increasing PEKKA’s understanding and d) Community-Based Safe House knowledge on the law. PEKKA members and This activity is related to the legal clinic, community are invited to recognize the which is a safe house becomes victims’ pro- various aspects of life, including the legal tection during case processes, especially system of Indonesia and the power rela- domestic violence cases that are on liti- tions that they faced, in order to make a gation and non litigation process. Devel- change through training and discussion at opment of community-based safe house is the group level to the district level. a part of efforts to build a sense of social2. Improving access to justice solidarity and the social injustice to women victims of domestic violence. Col- a) The law classes development lective social protection can provide or This activity is intended as an effort to in- guarantee security for victims. crease women’s capacity for awareness e) Development of Information, Media and Le- and knowledge and information on gal Empowerment. women’s rights and legal problems. This activity is aiming as an effort to de- b) Paralegal development 11
  12. 12. Inovasi SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 mempunyai peran, tugas dan kepedulian Mahkamah Agung khususnya Direktorat terhadap penegakan hukum dan keadilan bagi Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai perempuan dan masyarakat miskin serta lembaga Negara yang berwenang kelompok marginal lainnya. Kegiatan utama memfasilitasi proses peradilan agama program strategi mencakup: untuk mengalokasikan dana prodeo dan 1. Dialog Hukum Multi Stakeholder Forum dan sidang keliling di kantor Pengadilan Agama Masyarakat (PA). 2. Pengembangan dan Pertemuan Forum b. Advokasi di tingkat lokal. Kegiatan ini Koordinasi Multi Stakeholder Forum dimaksudkan sebagai upaya penataan g. Advokasi untuk perubahan Kebijakan dan Tata administrasi legal warega khususnya Nilai yang Lebih Adil perempuan. Fokus kegiatan adalah Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran secara advokasi hukum ditingkatan Nasional dan gratis. Lokal secara non litigasi. Kegiatan advocacy antara lain: a. Advokasi di tingkat Nasional. Kegiatan ini Lesson learn Innovation difokuskan pada (1) pengembangan dan Apa yang digagas oleh PEKKA dan para pemangku atau perluasan akses PEKKA dan kepentingan penegakan hukum di atas, adalah masyarakat miskin terkait hukum dalam sebuah kegiatan yang strategis dan patut menjadi berperkara secara prodeo. Dan (2) inspirasi kita semua dalam meningkatkan fasilitasi penyediaan sidang keliling. perlindungan hak-hak kaum perempuan dalam Gagasan ini didiskusikan dengan kehidupan sosialnya. Jika mengacu pada data velop working instrumen of women’s ca- opment and expansion of access of PEKKA pacity building. The focus of this activity and poor people related with law. And is to produce educational manuals and (2) facilitating the provision of itinerant media information in the form of legis- court. This idea is discussed by the Su- lation and the various successes of preme Court in particular the Director- women in legal advocacy. ate-General of the Religious Board as the 3. Strengthening and developing stakeholder. authorized State agency to facilitate the This activity is aiming to create new space for solidarity and sensitivity as well as in- stitutionalization or commitment of the stakeholders in law enforcement for women to be treated fairly and without discrimi- nation. Stakeholder forum consists of law enforcement personnel, local government, NGOs, organizations and community lead- ers who have a role, task and concern for law enforcement and justice for women and the poor and other marginalized groups. The main activities of the program are: a. Multi Stakeholder and community dia- logue on law b. Multi Stakeholder Forum Development and Meeting 4. Advocacy for policy change and More Fair Values. This activity is intended as a legal advocacy effort in non-litigation. Advocacy activities, among others are: a. Advocacy at the national level This activity is focused on (1) the devel-12
  13. 13. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Innovationstatistik UN, ILO dan BPS di awal tulisan ini, dalam pemberdayaan hak dan kapasitas kaumsesungguhnya perlindungan hak kaum perempuan perempuan melainkan sebagai wujud pemenuhandan masyarakat marginal menjadi sangat krusial dan hak-hak dasar kaum perempuan sebagaimanamenentukan dalam meningkatkan keberdayaan telah diatur dalam konstitusi negara.kaum perempuan. Itu artinya dapat ditarik pelajaran 4. Partisipasi politik perempuan dalam keseluruhanbaik dari gagasan inovatif PEKKA ini. Diantaranya proses melawan pemiskinan selain melaluiadalah: jabatan politik di parlemen dan pemerintahan,1. Sesungguhnya melawan pemiskinan dan atau juga dapat dilakukan melalui penegakan dan atau perampasan daya , baik daya sosial-ekonomi, advocacy keadilan hukum baik bagi kaum daya politik, dan daya psikologis melalui strategi perempuan maupun untuk masyarakat marginal. penguatan akses atas keadilan hukum (access to 5. Keberdayaan perempuan dalam status sosial justice) menjadi sebuah keniscayaan. apapun secara bermartabat dan tanpa2. Pelembagaan komitmen para pemangku diskriminasi merupakan pilar utama dalam kepentingan hukum untuk penguatan memutus rantai kemiskinan bangsa dan keberdayaan kaum perempuan khususnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan perempuan kepala keluarga menjadi hal yang rakyat secara hakiki. strategis dan efektif untuk menghormati, Sebagai penutup tulisan singkat ini, saya melindungi dan memenuhi hak-hak keadilan mengutip nasehat pendiri republik kita Bung Hatta hukum perempuan tanpa diskriminasi. “bangsa Indonesia yang bersatu, sejahtera3. Inovasi access to justice yang digagas PEKKA dan kehidupannya, demokratis penyelenggaraan para pemangku kepentingan keadilan hukum negaranya, dan negara ini bukan saja sebuah negara tidak saja menjadi ruang baru dan cara baru hukum, tetapi juga sebuah negara Kultural.” process of religious courts to allocate 2. Institutionalization of stakeholder commit- funds without cost and traveling in the ment to strengthening legal empowerment trial court office of Religious Affairs (PA). of women, especially female heads of house- b. Advocacy at the local level hold becomes a strategic and effective way This activity is intended as a legal ad- to respect, protect and fulfill the rights of ministrative restructuring efforts for so- women’s legal justice without discrimina- ciety, especially women. The focus of this tion. activity is the facilitation of the issuance 3. Innovation initiated access to justice and of birth certificates for free. stakeholders PEKKA legal justice is not only a new space and new ways of empowering women’s rights and capacity but as a mani-Innovation lesson learned festation of the fulfillment of basic rights of What was initiated by PEKKA and law en- women as stipulated in the constitution.forcement stakeholders above, is a strategic 4. Political participation of women in the wholeactivity that should inspire us all in improving process against impoverishment than throughthe protection of the rights of women in so- political office in the parliament and gov-cial life. If referring to UN statistics, the ILO ernment, can also be done through the en-and BPS at the beginning of this paper, the real forcement of law and justice or good advo-protection of the rights of women and cacy for women and for marginalized com-marginalized people to be very crucial and de- munities.cisive in increasing women’s empowerment. 5. Empowerment of women in any social statusThis means that some lessons can be drawn with dignity and without discrimination is afrom this PEKKA innovative ideas. Among them major pillar in the nation to break the chainsare: of poverty.1. Fighting for impoverishment and deprivation In closing this brief article, I quoted the ad- of resources, both social and economic vice of the founders of our republic Bung Hatta power, political power, and psychological “Indonesian people unite, live a prosperous life, resources through the strengthening of ac- the democratic organization of the country, and cess to legal justice (access to justice) is a the country is not only a lawful nation, but also necessity. a cultutal nation.” 13
  14. 14. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Pelaku Usaha Mikro & Kecil: Peluang Dalam Upaya Penanggulangan kemiskinan ISU pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil perempuan miskin dan rakyat marginal untuk dapat dan mikro menjadi isu yang sangat strategis ketika bertahan hidup. Peran perempuan dalam semua pihak melihat usaha kecil sebagai potensi menjalankan usaha kecil tidak dapat dianggap tidak besar penyangga ekonomi rakyat. Hal ini tidak dapat ada. Menurut data statistik tahun 2010, sebanyak dipungkiri, bahwa berkembangnya kegiatan ekonomi 3.013.450 tenaga kerja perempuan bergerak di IMK pinggiran merupakan bentuk nyata dari upaya (industri mikro dan kecil). Angka ini hanya berbeda sedikit dari jumlah tenaga kerja laki-laki yang Grafik 1: bergerak di IMK. Tenaga kerja laki-laki yang bergerak di IMK menurut data BPS tahun 2010 sebanyak 3.433.810. Perbandingan persentase tenaga kerja perempuan dan laki-laki yang bergerak di sektor IMK dapat dlihat dalam grafik 1. Fakta lain yang harus kita sadari adalah bahwa perempuan telah banyak memberikan sumbangan perekonomian keluarga dan negara, baik sebagai pekerja maupun pengusaha. Berbagai sumbangan perempuan yang tercermin dari kiprahnya dalam Economic Empowerment of Women in Micro & Small Enterprises: Opportunities in Poverty Alleviation Efforts THE issue of women’s empowerment in micro and percentage of women workers and men who en- small businesses becomes strategic when all gaged in this sector is represented in The Chart 1. parties see small businesses as Another fact that we have to realize is that a potential economic support of the people. It can- women have substantially contributed to the not be denied, that the development of ”sideline” economic activities is a clear form of the efforts of Chart 1: poor women and marginalized people to survive. The role of women entrepreneurs cannot be considered insignificant. Because according to 2010 statistics, a total of 3.01345 million women workers engaged in the MSI (micro and small indus- tries). These figures differ only slightly from the number of male workers engaged in the MSI. Male labor force engaged in MSI according to CBS in 2010 is as much as 3.43381 million. Comparison of the14
  15. 15. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Dataperekonomian. Berdasarkan hitungan statistik dapat Grafik 2:dilihat sebagai berikut: Perempuan dan Ketenagakerjaan 1) Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerjaperempuan lima tahun terakhir, yang berartisumbangan perempuan dalam perekonomian Negarajuga semakin besar. 2) Laporan ILO tahun 2009 menunjukkanperkembangan yang meningkat dalam kurun waktulima tahun terakhir ini. Keadaan ini terkait denganadanya kemajuan yang signifikan menuju kesetaraangender dari segi partisipasi angkatan kerja dan Sumber: BPSlapangan kerja. Hal tersebut ditunjukkan dalamtabel. 2) 60 persen dari 85,4 juta tenaga kerja di sektor 3) Kesenjangan gender dalam partisipasi UKM adalah perempuanangkatan kerja juga menyempit sebesar 4,4 poin. 3) Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuanPersentase antara tahun 2004 dan tahun 2008, 53,04%.seperti tampak dalam tabel 1. 4) Kemampuan perempuan untuk mengem- 4) Fakta tentang tenaga kerja perempuan bangkan kepemimpinan usaha adalah sebesar 5,17tersebut juga berarti bahwa perempuan semakin (skala 1-7; 1=terburuk; 7=terbaik).banyak yang berkiprah dalam kegiatan ekonomi. Hal 5) Diperkirakan, triliunan dana telah dikelolaini dimungkinkan salah satunya karena adanya oleh perempuan melalui berbagai programpeningkatan kualitas kemampuan perempuan, pemerintah: tahun 2009, pemerintahterutama dari peningkatan jenjang pendidikan. mengalokasikan dana sebesar Rp 4,303,220,676,744 Perempuan dan Produktivitas melalui Program Simpan Pinjam untuk Perempuan 1) Jumlah pekerja perempuan yang bekerja di (SPP), dengan tingkat pengembalian 94%, atau Rp.sektor informal lebih besar dibandingkan dengan 2,768,312,228,834 untuk pokok pinjaman, dan Rp.pekerja laki-laki. 459,050,897,233 untuk bunga pinjaman.family’s and the state’s economy, both Graphic 2:as workers and employers. The various contribu-tions of women as reflected in their work in theeconomy can be seen below: Women and Employment 1) An increase in the number of women’s em-ployment within the last five years, which meansthat the contribution of women in the State’seconomy is rising. 2) ILO reports in 2009 showed significant progressover the last five years. This situation is related tothe presence of significant progress towards gen- Sumber: BPSder equality in terms of labor force participation andemployment as shown in The Table 1. 2) 60 % of the 85.4 million work forces in the 3) The gender gap in labor force participation is micro sectors are women.also narrowed by 4.4 percentage points between 3) The participation rate of female work force is2004 and 2008, as shown in The Table 2. 53.04% 4) A fact about women’s employment also means 4) The ability of women to develop leadership isthat more and more women take part in economic at 5.17 points in a scale of 1-7activities. This is possible partly due to an increase 5) It is estimated that billions of Rupiahs havein the quality of women’s been managed by women through various Govern-capabilities, primarily from increased levels of edu- ment programs. In 2009 alone, the government havecation. allocated Rp. 4,303,220,676,744 through the Savings Women and Productivity and Loans for Women program (SPP), with a returned 1) The number of women in the formal employ- rate of 94% or Rp. 2,768,312,228,834 for the princi-ment sector is larger than men. pal loan, and Rp. 459,050,897,233 in interests. 15
  16. 16. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Tabel 1: Selain berkiprah sebagai pelaku ekonomi, formasikan sesuatu yang disesuaikan dengan perempuan memiliki berbagai kelebihan yang tindakan untuk menanggapinya (komunikator dapat menunjang kiprahnya tersebut. Beberapa yang baik). kelebihan perempuan tersebut antara lain: 3) Kemampuan memperhatikan dan mempelajari hasil tindakan, meskipun tanpa Kekuatan Perempuan (peluang yang berasal umpan balik (terbentuk dari kebiasaan dari dalam pribadi) melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa 1) Lingkungan hidup dan fisik perempuan mendapat imbalan). membentuk perilakunya cenderung berprinsip 4) Kemampuan menyesuaikan tindakan feiminin. Ciri feminin dominan dalam menjalin terhadap situasi yang mewujudkan relasi dengan sesama. kebijaksanaan. 2) Kemampuan mendengarkan dan mengin- 5) Kemampuan mempertemukan ide yang Table 1: Aside from being economic actors, women have communicator). many advantages that can support their contribu- 3) The ability to observe and study the results of tion. Some of the advantages of women include: an action, even without compensation (formed from Power of Women (the opportunities that come the habit of doing housework voluntarily). from the person). 4) The ability to adjust an action to certain 1) The environment and women’s principled situations that embodies wisdom. feminine behavior. Feminine qualities are an advan- 5) The ability to accommodate contradicting tage in establishing relationships with others. ideas, thus able to find a solution to the problem. 2) The ability to listen and communicate (good 6) The ability to accept situations and knowl-16
  17. 17. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 Databertentangan, sehingga mampu mencari solusi Tabel 2:untuk menyelesaikan masalah. 6) Kemampuan menerima situasi danpengetahuan dengan lebih mementingkan isinyadaripada bentuk luar. 7) Mampu bertoleransi terhadap kekurangandan keraguan, sehingga membentuk sikap penuhpengampunan. 8) Kemampuan berpikir panjang dalammembuat pertimbangan karenamemperhitungkan nalar dan rasa (intuisi). 9) Kemampuan memecahkan masalah secararealistis, tidak bertele-tele. 10) Kemampuan merengkuh dan memeliharadunia, sebab perempuan hidup dalam dunianyasendiri. 11) Kemampuan mencintai dan memelihara. Kesempatan Perempuan (peluang yang 3) Terbukanya kesempatan bagi perempuanberasal dari luar pribadi) untuk meningkatkan pengetahuannya melalui 1) Berkembangnya kesadaran kaum laki-laki berbagai jalur pendidikan.tentang paham feminisme, yang berarti mereka 4) Ada jalinan kerjasama yang makin luas bagibersedia menghargai dan memberi kesempatan perkembangan perempuan, sehingga perempuankepada perempuan untuk berkembang secara makin percaya diri bahwa mereka tidak sendiri.pribadi. Menilik sumbangan dan kelebihan yang 2) Makin banyak perempuan yang sadar akan dimiliki perempuan, maka sudah sepantasnyapotensinya, sehingga muncul pemimpin jika pemberdayaan ekonomi perempuan harusperempuan di hampir semua bidang . terus dilakukan. Selain itu, beberapaedge, and are more concerned with content than Table 2:the outer form. 7) Being able to tolerate shortcomings anddoubts, thus forming a forgiving attitude. 8) The ability to think deep because it takesinto account considerations of reason and sense (in-tuition). 9) The ability to solve problems realistically,and not beat around the bush. 10) The ability to embrace and nurture theworld, because women live in a world of her own. 11) The ability to love and nurture. v Women’s Opportunity (external opportuni-ties) 1) The growing awareness of feminism meansmen appreciate and gives opportunity for women more confident knowing that they are not alone.to develop themselves. Looking into the contributions and advantages 2) More and more women are aware of of women, it is appropriate to continue the eco-their potential, so there is an emergence of women nomic empowerment of women. In addition, theleaders in almost all areas. following arguments will further strengthen the 3) Availability of opportunities for women to decision of why we need to empower women, andincrease their knowledge through various educa- become a point of reference. Among others are:tional routes. Marginalized women as economic actors, in 4) There is an extensive network of coopera- terms of structural inequality that causes womention for the development of women, making women 17
  18. 18. Data SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 pertimbangan berikut ini tentang mengapa kita perlu melakukan pemberdayaan ekonomi Penutup perempuan, dapat menjadi bahan telaah kita Melihat sumbangan dan peran Perempuan bersama. Antara lain adalah: Pelaku Usaha Mikro dan Kecil bagi perekonomian Pe r e m p u a n t e r p i n g g i r k a n ( t e r m a r - di Indonesia, sesungguhnya kiprah dan peranan jinalisasikan) sebagai pelaku ekonomi, terkait mereka patut selalu didukung dan ditingkatkan. dengan ketidaksetaraaan struktural yang Upaya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha mengakibatkan perempuan mengalami dalam melakukan peningkatan peran mereka ketidaknyamanan secara ekonomi dibandingkan masih harus terus diupayakan dan ditingkatkan, laki-laki. karena masih banyak permasalahan yang dihadapi Pemberdayaan ekonomi juga berkontribusi perempuan pelaku usaha mikro dan kecil dalam terhadap pengurangan kekerasan berbasis gen- melaksanakan kegiatan usahanya. Beberapa der, meningkatkan kesempatan perencanaan masalah utama yang harus segera diatasi dan keluarga, dan memperlambat penyebaran HIV/ dicarikan jalan keluarnya bersama adalah: AIDS. Perbaikan kondisi ekonomi perempuan 1. Kebijakan yang ada belum diterapkan dengan membuka peluang untuk keluar dari hubungan baik. Penyebab belum diterapkannya kebijakan yang bersifat eksploitasi di lingkungan rumah ini perlu dijajaki lebih mendalam, apakah karena mereka tidak lagi tergantung secara kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan ekonomi atas pasangannya. karena aturan turunannya tidak ada, ataukah Terdapat hubungan positif dengan karena para pelaksana kebijakan tersebut kesehatan dan pendidikan anak. belum menerapkan dengan baik, ataukah Jika perempuan diberi kesempatan untuk kebijakan tidak bisa diterapkan karena tidak mandiri secara ekonomi, maka ia tidak hanya ada sanksi. membantu dirinya untuk keluar dari kemiskinan, 2. Belum maksimalnya peran para pihak. tetapi juga keluarganya, karena pendapatan yang 3. Masih adanya kendala yang berasal dari diri diperoleh oleh perempuan berkeluarga yang perempuan pengusaha mikro dan kecil, yakni: bekerja, peruntukannya sebagian besar adalah masih kurangnya kemampuan mereka dalam untuk kebutuhan hidup keluarganya ((Women re- melakukan pemasaran produknya, hal ini pada invest 90% of their income in their families and umumnya dikarenakan produk mereka kurang communities, compared to men who reinvest dapat bersaing dengan produk yang dihasilkan only 30% to 40% of their income. (Madeleine oleh pengusaha menengah dan besar (tidak Albright, former US Secretary of State) memenuhi standar mutu); tidak menguasai teknologi. to become economically unstable compared to men. Conclusion Economic empowerment also contributes to the Seeing the contributions and roles of women in decrease of gender related abuse, the spread the fields of Micro and Small Enterprises for of HIV/AIDS, and the increase of family plan- Indonesia’s economics, their effort truly needs to ning. The improvement of women’s economi- be supported and encouraged by us. The govern- cal state gives them a chance to avoid exploit- ment effort, society, and private sector in encour- ative relationships at home since they will be aging role of women should be continuously car- less dependent on their spouse. ried out due to the remaining problems faced by There is a positive correlation with health and the women. Some of the problems that needs to education of children. be resolved are as follows: If women are given a chance to be indepen- 1. The policies available are not carried out ef- dent economically, then they will not only be fectively. The cause of this needs to be looked helping themselves to leave poverty, but also into. their family, because the incomes women re- 2. The role of the stakeholders are not executed ceive are mostly reinvested into their family. optimally. ((Women reinvest 90% of their income in their 3. The difficulties faced by the entrepreneurs families and communities, compared to men where thei are unable to market their goods who reinvest only 30% to 40% of their income. and are inferior in terms of quality compared (Madeleine Albright, former US Secretary of to their bigger rivals and inability to access State) production technologies.18
  19. 19. SAPA NEWSLETTER VOLUME 2, AUGUST 2012 News from SAPAPeluncuran Indeks Kesejahteraan RakyatD alam Rencana Pembangunan Jangka yang diperoleh melalui Susenas, indeks kedalaman dan Menengah 2010–2014 Pemerintah telah keparahan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, menetapkan arah kebijakan pembangunan In- indeks mutu hidup, kerentanan sosial, dan PDRB, yangdonesia dalam lima tahun kedepan adalah masing-masingnya memiliki kelemahan.“terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan Mendasari pada hal tersebut Pemerintah Indonesiaberkeadilan”. Untuk mencapainya pemerintah telah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraanpula menetapkan 3 (tiga) sasaran pembangunan Rakyat bekerjasama dengan Komite Kemitraan Indo-nasional yakni; (1) Pembangunan Kesejahteraan Rakyat nesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (KKI-PK) danmencakup bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan, didukung oleh The Ford Foundation menyusun sebuahdan pangan, (2) Perkuatan Pembangunan Demokrasi instrumen pengukuran kesejahteraan rakyat yangmencakup bidang; kualitas demokrasi, dan (3) disingkat IKraR (Indeks Kesejahteraan Rakyat).Pembangunan Keadilan/Hukum mencakup bidang; Instrumen ini melihat kualitas kesejahteraan rakyatPenegakan hukum. Secara spesifik pemerintah secara holistik dan berbasis pada hak-hak dasar wargamenggunakan triple track strategy yakni pro poor, pro sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi Negarajob dan pro growth. kita. Secara khusus, IKraR melihat pada 3 dimensi, yaitu Dalam kaitan dengan Pembangunan Kesejahteraan dimensi keadilan ekonomi (kesempatan kerja/hak atasRakyat, dimensi kesejahteraan tidak dapat dilihat hanya pekerjaan), keadilan sosial (kualitas hidup masyarakat),dari satu dimensi semata misalnya dari dimensi ekonomi dan demokrasi (keadilan hukum dan kedaulatan warga).saja atau dimensi kesehatan saja. Kenyataan dilapangan Sebagai rangkaian kegiatan ini, telah dilaksanakanmenunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan berbagai konsultasi publik di beberapa daerah,ekonomi yang diraih oleh pemerintah setiap tahunnya diantaranya adalah Kota Banda Aceh, Kota Kupang, Kotatidak berbanding lurus dengan peningkatan Tasikmalaya dan Kabupaten Lombok Tengah.kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu Sebagai rangkaian kegiatan ini dimulai dengandirumuskan suatu pengukuran yang dapat melihat konsultasi publik nasional IKraR yang dilaksanakan disecara komprehensif tentang kesejahteraan yang dapat kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraanmenjadi acuan dari pemerintah dan pemerintah daerah Rakyat pada tanggal 15 Desember 2011. Acara yangdalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. dihadiri oleh Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Selama ini, untuk melihat kemajuan dan mengukur dari D.I. Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsikualitas kesejahteraan rakyat, Pemerintah Nusa Tenggara Timur dan juga Wakil Bupati/Wakilmenggunakan data yang dikeluarkan BPS secara reguler Walikota selaku Ketua TKPK Kabupaten/Kota dari WakilThe Launch of IKRaR (People’s Welfare Index)I n the 2010-2014 Mid-Term Development Plan, the Al this time, the Government utilizes data from the Government stated that the direction of Indonesia’s Central Body of Statistics to project a picture of wel- development in the 5 upcoming years is “to achieve fare, through their regularly executed Susenas dataa prosper, democratic, and just Indonesia.” To reach gathering projects. The information contained inthese goals, the Government targets 3 national devel- Susenas among others are the severity and depth ofopment areas, which are; (1) Development of People’s poverty, Human Development Index, living quality in-Welfare in economics, education, health, and food se- dex, social vulnerability, and regional government in-curity, (2) Strengthening of Democratic Development; come, each with their own strength and weaknesses.(3) Development of Justice in law enforcement. Spe- Based on these conditions, the Government, throughcifically, the Government is applying the triple track the Coordinating Ministry for People’s Welfare in col-strategy namely pro-poor, pro-job and pro-growth. laboration with Indonesian Partnership Committee for In regards to the Development of People’s Welfare, Poverty Alleviation (KKI-PK) and the support of Fordthe dimension of welfare cannot only be seen from one Foundation, designed an instrument to measuredimension alone. The reality found in the field shows people’s welfare called the People’s Welfare Indexthat the positive annual economic growth does not di- (IKRAR). This instrument looks into the welfare qualityrectly relate to the welfare of the people. Due to that, of the people holistically and accounting basic rightsa measuring instrument needs to be formulated that as mandated by the Constitution of Indonesia. Specifi-can comprehensively show the real picture of welfare cally, IKRAR looks into 3 dimensions of welfare, namelyand can then become a basis for the Government’s the Economic Justice Dimension (job opportunities/development planning and budgeting. rights to employment), Social Justice Dimension 19
  20. 20. News from SAPA SAPA NEWSLETTER EDISI 2, AGUSTUS 2012 Walikota Banda 52,33. Dengan memasukkan 22 indikator, hasil dari IKraR Aceh, Wakil diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam Walikota Kupang, mengukur dan atau mengawal implementasi kebijakanMenko Kesra Wa k i l Bupati pembangunan dengan menempatkan masyarakat Agung Laksono Serdang Bedagai, sebagai subjek dalam pembangunan, menjadi tolok ukurmeluncurkan IKraR pada Wa k i l Bupati dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan 21 Maret2012. Secara Gunungkidul, dan evaluasi kebijakan, serta menjadi acuan seluruh nasional, nilai IKraR Wa k i l Bupati pemangku kepentingan (stakeholders) untuk bekerjamenunjukkan Lombok Tengah. demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. IKraR dapat tren kenaikan. Dengan disaksikan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi oleh para wakil kebijakan pembangunan ekonomi bangsa jangka ketua TKPK Daerah, dilaksanakan pula panjang sebagaimana tertuang dalam dokumen penandatanganan naskah perjanjian kerjasama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan (MoU) antara Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Kesejahteraan Rakyat dengan The Ford Foundation Melalui IKraR ini, kita dapat melihat bahwa yang terkait dengan implementasi IKraR dan replikasi pro- terpenting bukan seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi gram SAPA. Penandatanganan naskah MoU tersebut yang harus kita capai, tetapi seberapa inklusif dilakukan oleh Mr. Martin Abregu selaku Director of pertumbuhan ekonomi yang terjadi memberikan Human Rights and Governance - The Ford Founda- kesempatan kerja dan berusaha dalam jangka panjang, tion dan Drs. Hadi Santoso, M.A., Asisten Deputi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan Urusan Pengarusutamaan Kebijakan dan Anggaran - menjamin berjalannya nilai-nilai demokrasi secara Kedeputiaan Bidang Koordinasi Penanggulangan prosedural sehingga dapat meningkatnya kualitas Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat. kesejahteraan rakyat. Sehingga tenaga kerja lebih Pada tanggal 21 Maret 2012, Menteri Koordinator tertarik untuk bekerja di dalam negeri. Tidak menjadi Bidang Kesejahteraan Rakyat, meluncurkan IKraR. Hasil TKI. Selain itu, gambaran penting yang harus dilihat perhitungan IKraR disajikan sejak tahun 2008 – 2010. adalah kebijakan pendekatan keamanan harus lebih Secara nasional, nilai IKraR menunjukkan tren kenaikan. melindungi dan menjamin adanya rasa aman bagi Pada tahun 2008 berada pada posisi 48,12; pada tahun kehidupan. Sehingga kasus seperti Mesuji dan Bima tidak 2009 pada posisi 50,26; dan pada tahun 2010 pada posisi terulang lagi. Semoga. (people’s living quality), and Democracy Dimension 48.12, while 2009 projected 50.26, and 2012 was 52.33. (Lawful Justice and Sovereignty). By utilizing 22 indicators, IKRAR is hoped to give con- As a part of this, a number of public consultations tributions in measuring, as well as in escorting devel- were implemented in several places, among others, opment policy implementation by placing the people the city of Banda Aceh, Kupang, Tasikmalaya and the as subjects of development, to become a benchmark district of Lombok Tengah. As a start, a national con- in planning, implementation, monitoring, and evalua- sultation event was done in the Coordinating Ministry tion of policies, as well as in becoming a reference for for People’s Welfare’s office on the 15th of December all stakeholders in the effort to improve people’s wel- 2012. Among the participants were Vice Governors from fare. IKRAR can function as a benchmark for the suc- the Provinces of Yogyakarta, South Sulawesi, Nusa cess of development policy implementation in the long Tenggara Timur, and Vice District Heads and City May- run in accordance to the Masterplan of Economic De- ors from Banda Aceh, Kupang, Serdang Berdagai, velopment Acceleration and Expansion (MP3EI) 2011- Gunungkidul, and Lombok Tengah who are also Heads 2025. of the Local Coordinating Team for Poverty Alleviation Through IKRAR, we can see that the main focus (TKPKD). As a part of the event, a signing of an MOU should not be on the level of economic growth, but was carried out between the Ford Foundation and the how this economic growth provides job opportunities Coordinating Ministry for People’s Welfare to accom- in the long term, how it achieve social justice for all, modate the implementation of IKRAR and the expan- and how it guarantees the integrity of democratic val- sion of SAPA’s project areas. The MOU was signed by ues, so that it all supports the improvement of people’s the Director of Human Rights and Governance, Mr. Mar- welfare. This is so that our work force would rather opt tin Abregu, and the Assistant Deputy Minister for Policy to work within our borders instead of migrating to for- and Budgeting Mainstreaming, Mr. Hadi Santoso. eign countries. In addition, another approach in need On March 21st 2012, the Coordinating Ministry for to be focused on is in the area of security where the People’s Welfare launched IKRAR. The data presented sense of security and the right to feel secure, so hu- were based on the 2008-2010 CBS surveys. Nationally, manitarian crisis such as the likes of Mesuji and Bima there is a sign of growth in IKRAR. 2008’s IKRAR was will not happen again, hopefully. 20

×