Buku 2 bansos keterampilan 2014

PANDUAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B
Buku 2
Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2014

iii
KATA PENGANTAR
Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu
bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor
5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan
indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu
sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan
globalisasi.
Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen
Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan
realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka
Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2012 mencapai
100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan
Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka orientasi pembinaan pendidikan
pada jenjang SMP selanjutnya lebih ditekankan pada peningkatan mutu
pendidikan.
Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah
menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam
bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.
Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 5 K
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Ketersediaan,
Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat
terpenuhi.
Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah
ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat
Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masing-
masing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung oleh sekolah.
Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan
melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai
dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan
pelaporannya.

iv
Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari
dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam
pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada
jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014.
Jakarta, Januari 2014
Direktur
Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
Didik Suhardi, Ph.D
NIP. 196312031983031004

v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................................... iii
DAFTAR ISI............................................................................................................v
BAB I PENDAHULUAN ...........................................................................................1
A. Latar Belakang........................................................................................1
B. Dasar Hukum..........................................................................................1
C. Tujuan ....................................................................................................2
D. Sasaran...................................................................................................3
E. Hasil yang diharapkan.............................................................................3
F. Pengertian..............................................................................................4
BAB II KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM..............................................5
A. Lembaga Penyelenggara .........................................................................5
B. Persyaratan Lembaga..............................................................................5
C. Persyaratan Peserta Didik .......................................................................6
D. Pendanaan..............................................................................................6
E. Indikator Keberhasilan..........................................................................13
BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA
BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN......15
A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan..................................................15
B. Penilaian Calon Penerima Bantuan........................................................15
C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi..........................................................16
D. Tahapan Pemberian Bantuan................................................................18
E. Penyaluran Dana...................................................................................19
F. Kewajiban dan Tanggung Jawab............................................................21
G. Alur Pemberian Dana Bantuan ..............................................................22
BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN.........................................23
A. Pelaporan.............................................................................................23
B. Sanksi ...................................................................................................25
C. Ketentuan Lain......................................................................................26
BAB V PENYUSUNAN PROPOSAL ........................................................................27
BAB VI P E N U T U P......................................................................................35

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah
Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 2 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sebagai upaya mewujudkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan
layanan pendidikan kepada masyarakat, utamanya bagi mereka yang kurang
beruntung telah digulirkan berbagai program layanan melalui Program Paket
B. Sesuai dengan karakteristik Pendidikan Program Paket B dalam
pelaksanaannya tetap memberikan penekanan pada penguasaan
pengetahuan akademik dan vokasi/keterampilan terintegrasi dengan
peningkatan kemampuan berwirausaha. Dalam Permendiknas nomor 36
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan
Nasional, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B mulai tahun 2012
pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama.
Pembelajaran Paket B dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan
murni akademik, akademik integrasi keterampilan dan keterampilan murni.
Pendekatan ini berdasarkan kondisi di lapangan bahwa peserta didik
Program Paket B memerlukan pelayanan keterampilan yang beragam,
sehingga peserta didik mampu mandiri dalam memanfaatkan potensi
ekonomi di lingkungannya untuk berusaha.
Dalam upaya memotivasi peserta didik Pendidikan Program Paket B agar
dapat menyelesaikan pendidikannya sekaligus mampu merintis dan
mengembangkan usaha mandiri, maka Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama memberikan dukungan berupa bantuan sosial
program keterampilan bagi peserta didik Program Paket B. Diharapkan
peserta didik setelah selesai mengikuti program pendidikan keterampilan
memiliki kemampuan berwirausaha yang dapat dijadikan bekal untuk
usaha mandiri secara bersama maupun kelompok.
Panduan ini diharapkan dapat membantu lembaga penyelenggara
Pendidikan Kesetaraan Program Paket B menjadi pedoman dalam
menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana Bantuan
Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik
Pendidikan Kesetaraan Program Paket B.
B. Dasar Hukum

Direktorat Pembinaan SMP2
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B,
dan Program Paket C;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007
tentang Koordinasi dan Pengendalian Program;
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program
Paket B, dan Program Paket C;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang
Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme dan Pertanggungjawaban Anggaran
Belanja;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang
Bantuan Sosial Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
15. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan
SMP, tentang Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi
Pendingkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B
Tahun Anggaran 2014.
C. Tujuan

Panduan pemberian Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan bagi peserta didik Program paket B ini mempunyai tujuan
sebagai berikut.
1. Tujuan umum.
Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B memahami prosedur
pemberian dan pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik Program Paket B.
2. Tujuan khusus.
Adapun tujuan khusus panduan ini adalah agar masing-masing
Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B dapat :
a. Memahami pentingnya Program Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik/warga belajar Program
Paket B;
b. Mampu menyusun proposal Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan sesuai dengan kondisi lingkungan lembaga yang
berorientasi keunggulan lokal di daerahnya;
c. Mampu melaksanakan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan sesuai dengan proposal yang disusun;
d. Mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan baik dalam hal kegiatan
akademik dan pengelolaan keuangan.
D. Sasaran
Sasaran utama panduan ini adalah semua Lembaga Penyelenggara
Pendidikan Program Paket B, baik yang telah maupun yang belum
melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan.
Selain itu juga semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Program
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan baik pengelola maupun
peserta didik Paket B.
E. Hasil yang diharapkan.

Melalui pemberian dana bantuan ini diharapkan Lembaga Penyelenggara
Pendidikan Program Paket B dapat melaksanakan Program Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. Sedangkan hasil yang diharapkan
adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam bidang
keterampilan dan kewirausahaan secara mandiri maupun berkelompok
sebagai bekal mereka dalam menghadapi kehidupan di kelak kemudian
hari setelah lulus.
F. Pengertian
1. Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
adalah Bantuan dalam bentuk dana “block grant” yang digunakan
untuk kegiatan pendidikan keterampilan yang diberikan kepada
peserta didik melalui Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B
yang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan.
2. Lembaga penyelenggara penerima Dana Bantuan Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan adalah Lembaga
Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang memenuhi syarat
sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama.
3. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan adalah kegiatan pembelajaran keterampilan dan
kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara
Pendidikan Paket B yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Lembaga penyelenggara
dimungkinkan menjalin kerjasama/kemitraan dengan Lembaga yang
relevan dan kompeten dibidangnya.
4. Kelompok Usaha Produktif (KUP) merupakan kelompok usaha
bersama sebagai kelanjutan pembelajaran keterampilan yang
dibentuk dan dikelola bersama antara lembaga dengan peserta didik,
untuk memproduksi, memasarkan hasil produk yang dihasilkan serta
dikembangkan sebagai unit usaha mandiri yang dapat menopang
kemandirian peserta didik dan lembaga penyelenggara paket B.

BAB II
KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
A. Lembaga Penyelenggara
Yang dapat mengajukan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket
B seperti : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM) dan Organisasi sejenis lainnya, yang memiliki
kemampuan untuk melaksanakan pendidikan keterampilan dan merintis
kewirausahaan secara mandiri maupun berkelompok.
B. Persyaratan Lembaga
Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B yang dapat mengajukan
proposal untuk memperoleh Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan harus memenuhi syarat dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket
B dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat minimal 3 (tiga)
tahun;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga
(bukan nama pribadi);
c. Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);
d. Memiliki ijin pendirian lembaga dari kantor notaris (Akta Notaris);
e. Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan/Kecamatan
setempat
f. Memiliki surat keterangan domisili dari kelurahan/kecamatan
setempat;
g. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota (lihat
lampiran 1);
h. Diprioritaskan bagi lembaga yang berpengalaman dalam
menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan;
i. Memiliki Tutor/Nara Sumber Teknis Keterampilan yang memiliki
kemampuan :
1) Melaksanakan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
dengan memanfaatkan potensi ekonomi keunggulan lokal di
lingkungannya;

2) Memotivasi dan membina peserta didik dalam berwirausaha
secara mandiri maupun berkelompok;
i. Memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga yang relevan untuk
mengembangkan kewirausahaan bagi peserta didik program Paket
B;
2. Lembaga yang mengusulkan sanggup :
1) Menyusun proposal untuk mendapatkan dana Bantuan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan;
2) Menandatangani Surat Perjanjian (MoU);
3) Menandatangani Surat Pertanggungjawaban mutlak (lihat
lampiran 2);
4) Menandatangani Surat Kesanggupan untuk melaksanakan
Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi
peserta didik Program Paket B (lihat lampiran 3);
5) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Program
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan terdiri dari
laporan awal dan laporan akhir;
6) Membentuk, mengelola dan mengembangkan KUP sebagai unit
usaha milik bersama, yang dikelola secara mandiri.
C. Persyaratan Peserta Didik
Peserta didik yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Program
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan harus memenuhi syarat
sebagai berikut :
1. Terdaftar sebagai peserta didik dan masih aktif mengikuti program
Paket B di lembaga penyelenggara;
2. Peserta didik diprioritaskan untuk kelas VII (Tujuh) atau VIII
(Delapan);
3. Diutamakan berasal dari keluarga yang kurang mampu;
4. Memiliki minat dan kesungguhan mengikuti kegiatan pembelajaran
Keterampilan berbasis kewirausahan baik secara mandiri maupun
berkelompok;
5. Bersedia menandatangani surat perjanjian kesanggupan mengikuti
secara aktif pembelajaran Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan sampai akhir program (lihat lampiran 4).
D. Pendanaan

Dana bantuan sosial yang diberikan disesuaikan dengan jenis keterampilan,
jumlah peserta didik, rencana anggaran belanja (RAB) yang diusulkan.
Jumlah dan kelayakan dana tiap jenis keterampilan ditetapkan oleh
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Rambu-rambu rencana
penggunaan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut.
1. Untuk lembaga yang baru mendapatkan bantuan tahun 2013
No. Program/Kegiatan Persentasi
A. Manajemen (operasional)
Untuk honor pengelola, rapat-rapat, sosialisasi,
ATK, dokumentasi, pembuatan papan nama KUP
dan penyusunan laporan
10%
B Pelatihan Keterampilan
1. Honor tutor dan narasumber teknis
2. Honor panitia yang dibentuk Ketua Lembaga
3. Pengadaan peralatan praktek penunjang (jika
diperlukan)
4. Pengadaan Bahan Praktik
a. Pembelian bahan pelatihan
b. Pembelian biaya bahan produksi
(1) Bahan Pokok
(2) Bahan penunjang
45%
C. Rintisan Kelompok Usaha Produktif (KUP)
a. Modal belajar usaha
b. Biaya merintis usaha produktif
c. Biaya pemasaran hasil-hasil produksi
(Dana rintisan usaha produktif ini dikelola oleh
lembaga dengan sistem pembukuan yang
terpisah dengan keuangan lembaga dan
mempunyai sifat bergulir / revolfing fund)
40%
D. Pembinaan/Pendampingan
(Dana pembinaan merupakan dana yang
dialokasikan untuk transportasi monev petugas
dari dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota)
5%

2. Untuk lembaga yang telah mendapatkan bantuan tahun 2011 dan
2012
No. Program/Kegiatan Persentasi
A. Manajemen (operasional)
Untuk honor pengelola, rapat-rapat, sosialisasi,
ATK, dokumentasi, dan penyusunan laporan
10%
B Pelatihan Keterampilan Lanjutan (menambah
keterampilan peserta)
a.Honor tutor dan narasumber teknis
b.Honor panitia yang dibentuk Ketua Lembaga
c. Pengadaan peralatan praktek penunjang (jika
diperlukan)
d.Pengadaan Bahan Praktik
1) Pembelian bahan pelatihan
2) Pembelian biaya bahan produksi
(a) Bahan Pokok
(b) Bahan penunjang
30%
C. Rintisan Kelompok Usaha Produktif (KUP)
d. Pengembangan modal belajar usaha
e. Biaya pengembangan usaha produktif yang
telah dimiliki
f. Biaya pemasaran hasil-hasil produksi
(Dana pengembangan usaha produktif ini
dikelola oleh lembaga dengan sistem
pembukuan yang terpisah dengan keuangan
lembaga dan mempunyai sifat bergulir /
revolfing fund atau dana yang tidak habis utnuk
kegiatan tidak produktif)
55%
D. Pembinaan/Pendampingan
(Dana pembinaan merupakan dana yang
dialokasikan untuk transportasi monev petugas
dari dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota)
5%
Satuan biaya setiap jenis keterampilan paket B adalah sebesar Rp.1.000.000
s/d Rp.3.000.000 per-peserta didik. Adapun rincian jenis keterampilan yang
dapat diusulkan oleh lembaga diperkirakan sebagai berikut :

No. Keterampilan Deskripsi Produk
Satuan
Biaya Maks
/Peserta
(Rp)
1. Keterampilan
memasak (Tata
Boga)
Merupakan keterampilan
yang berhubungan dengan
cara masak-memasak.
Antara lain dasar-dasar
memasak, cara memasak,
alat yang digunakan, cara
penyajian, pemilihan bahan
dan pemahaman tentang
kandungan nutrisi/gizi pada
setiap makanan, dan di
dalamnya juga terdapat
unsur seni memasak.
Berbagai
produk
masakan serta
kue-kue
tradisional dan
modern.
1.000.000
2. Keterampilan
menjahit
Merupakan keterampilan
jahit menjahit, berupa
dasar-dasar menjahit
(menggunakan tangan dan
mesin jahit), menyambung
kain, bulu, kulit binatang,
dan bahan-bahan lain yang
bisa melewati jarum jahit
dan benang.
Produk jahit-
menjahit
dapat berupa
pakaian
busana dan
aksesoris
lainnya
berupa:
sulaman, jahit
perca, batik,
makrame,
tapestri, jahit
tindas tirai,
kasur seprai,
taplak, kain
pelapis mebel,
dan kain
pelapis jok.
1.500.000
3. Keterampilan
tata rias
Kegiatan mengubah
penampilan dari bentuk asli
sebenarnya dengan bantuan
bahan dan alat kosmetik
(perawatan kecantikan).
Contohnya :
1. Perawatan
Tata
kecantikan
rambut
(gunting
rambut,
cream
bath,
1.500.000

Satuan
Biaya Maks
/Peserta
(Rp)
sanggul,
dsb);
2. kulit;
3. Rias
pengantin;
4. Manikur/p
edikur.
4. Keterampilan
kerajinan
1. Keterampilan kerajinan
kulit, adalah kerajinan
yang menggunakan
bahan baku dari kulit
yang sudah masak, kulit
mentah atau kulit
sintetis.
logam, ialah kerajinan
yang menggunakan
bahan logam seperti
besi, perunggu, emas,
perak. Sedangkan teknik
yang digunakan biasanya
menggunakan sistem
cor, ukir, tempa atau
sesuai dengan bentuk
yang diinginkan.
ukir kayu, yaitu kerajinan
yang menggunakan
bahan dari kayu yang
dikerjakan atau dibentuk
menggunakan tatah ukir.
4. Keterampilam kerajinan
anyaman, kerajinan ini
biasanya menggunakan
bahan rotan, bambu,
daun lontar, daun
pandan, serat pohon
pisang, enceng gondok,
dll.
1. Contohnya:
Tas,
sepatu,
wayang
dan lain-
lain.
2. Contohnya:
Pisau,
barang
aksesoris
dan lain-
lain.
3. Contohnya:
mebel,
relief, dsb.
4. Contohnya:
Lampit,
topi, tas,
keranjang,
dsb
2.000.000
keramik, adalah 5.

Satuan
Biaya Maks
/Peserta
(Rp)
kerajinan yang
menggunakan bahan
baku dari tanah liat yang
melalui proses
sedemikian rupa (dipijit,
butsir, pilin, pembakaran
dan glasir) sehingga
menghasilkan barang
atau benda pakai dan
benda hias yang indah.
6. Keterampilan sablon,
kerajinan yang
menghasilkan berbagai
produk cetakan. Cetak
sablon merupakan
proses stensil untuk
memindahkan suatu
citra ke atas berbagai
jenis media atau bahan
cetak, seperti: kertas,
kayu, metal, kaca, kain,
plastik, kulit, dan lain-
lain. Wujud yang paling
sederhana dari stensil
terbuat dari bahan
kertas atau logam yang
dilubangi untuk
memproduksi atau
menghasilkan kembali
gambar maupun hasil
dari suatu rancangan
desain.
contohnya
: gerabah,
piring, dsb.
6.
contohnya:
Cetak foto
di pin,
mug, jam,
keramik, ID
card,
gantungan
kunci, dll.
5. Keterampilan
batik
Keterampilan kerajinan
batik, yaitu seni membuat
pola hias di atas kain dengan
proses teknik tulis (casting)
atau teknik cetak (printing).
Contohnya:
Baju, kain
batik, gaun,
dan lain-lain.
1.500.000
6. Keterampilan
Tenun
tradisional
Tenun adalah seni yang
diturunkan dari banyak
generasi dan keluarga,
masing-masing memiliki
Contohnya:
Berbagai
tenun
tradisional
1.500.000

Satuan
Biaya Maks
/Peserta
(Rp)
desain yang unik tercermin
dalam bentuk jadi. Tenun
dibuat dari bahan seperti
katun, sutra dengan benang
emas dan perak serta serat
tanaman lokal pohon.
yang
menggunakan
alat tenun
bukan mesin
(ATBM) atau
yang lainnya.
1) Tenun Pandan,
Yogyakarta (DIY)
2) Cual Tebun Pangkal
Pinang, (Provinsi Bangka
Belitung)
3) Tenun Mandar (Polewali
Mandar (Provinsi
Sulawesi Barat)
4) Tenun Sambas, Sambas
(Provinsi Kalimantan
Barat)
5) Tenun Bentenan,
Manado (Sulawesi Utara)
6) Tenun Lombok, Sukarara
(Provinsi Nusa Tenggara
Barat)
7) Tenun Tapis, Lampung
(Provinsi Lampung)
8) Ulos Fakpak Tenun
(Provinsi Sumatera
Utara)
9) Tenun Jambi (Provinsi
Jambi)
10) Songket Tenun,
Palembang (Provinsi
Sumatera Selatan)
11) Adonara Tenun,
Kupang (Provinsi Nusa
Tenggara Timur)
12) Tenun Cagcag (Bali),
dll.
7. Keterampilan
Perbengkelan
Otomotif, listrik, elektronika,
mesin produksi
Perbaikan
sepeda motor,
instalasi listrik,
dsb.
3.000.000

E. Indikator Keberhasilan
1. Adanya Peserta Didik Program Paket B yang mengikuti Program
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan;
2. Terlaksananya Program Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan;
3. Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam bidang keterampilan
dan kewirausanaan;
4. Adanya rintisan KUP (Kelompok Usaha Produktif) yang melibatkan
peserta didik;
5. Adanya hasil produksi atau jasa yang dapat dipasarkan pada
konsumen/masyarakat;
6. Bergulirnya dana rintisan KUP di lembaga penyelenggara;
7. Adanya kemitraan lembaga penyelenggara dengan dunia usaha.

BAB III
MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN
DANA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan
Untuk memperoleh Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan dimaksud, Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B
diwajibkan menyusun proposal. Proposal yang disusun oleh Lembaga harus
mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya
proposal yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota setempat dikirim ke Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama dengan alamat:
Program Paket B, Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, Gedung E lantai 16, kompleks
Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan , Jakarta Pusat 10270
Telepon (021) 5725647, Faximile (021) 5725648
B. Penilaian Calon Penerima Bantuan
1. Penilaian pemberian bantuan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:
a. Verifikasi langsung ke lembaga, bagi lembaga penerima bantuan
pendidikan keterampilan tahun sebelumnya.
b. Penilaian proposal bagi lembaga yang baru mengajukan tahun 2014
2. Verifikasi langsung ke lembaga penerima tahun sebelumnya dilakukan
melalui langkah-langkah sebagai berikut.
a. Direktorat menunjuk petugas verifikasi
b. Petugas verifikasi turun ke lembaga untuk melakukan verifikasi
tentang pelaksanaan pendidikan keterampilan, hasil dan pelaporan
di lembaga

c. Petugas membuat laporan hasil verifikasi dan kesimpulan berupa
rekomendasi diberikan atau tidaknya bantuan
d. Laporan hasil verifikasi petugas dilaporkan ke Direktorat
e. Rekomendasi petugas verifikasi menjadi dasar Direktorat untuk
pemberian dana bantuan pendidikan keterampilan pada lembaga
(baru atau lanjutan)
3. Bagi lembaga yang direkomendasi petugas verifikasi mendapatkan dana
bantuan lanjutan, sebelum menerima bantuan lembaga terkait
diwajibkan menyusun proposal.
4. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga baru calon penerima
Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
Program Paket B yang di rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota
akan dilakukan penilaian;
5. Penilaian proposal lembaga baru dilakukan melalui tahapan :
a. Penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
b. Penilaian substansi program meliputi: muatan isi sasaran dan
komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai dampak peningkatan
kemampuan keterampilan dan kesiapan merintis/mengembangkan
KUP;
6. Lembaga yang dinyatakan lolos penilaian proposal dilaporkan ke PPK
yang menangani paket B di Direktorat Pembinaan SMP, untuk
diteruskan dilakukan visitasi dan verifikasi lembaga ke lapangan oleh
petugas.
7. Hasil penilaian, visitasi dan verifikasi lapangan dari tim penilai/petugas
akan dijadikan dasar bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah
Pertama sebagai lembaga penerima bantuan pendidikan keterampilan
paket B Tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan.
C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi
1. Tim penilai, verifikasi dan visitasi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
2. Tim Penilai, verifikasi dan visitasi berasal dari Direktorat Pembinaan SMP,
akademisi, praktisi, atau guru;
3. Tim Penilai bertugas menilai proposal Bantuan Sosial Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B, tim verifikasi
bertugas melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan dan kelayakan
lembaga penerima bantuan, sedangkan tim visitasi melakukan kunjungan

ke lembaga untuk menilai kelayakan lembaga penyelenggara akan
kegiatan keterampilan;
4. Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis pada proposal lembaga,
dengan lingkup penilaian antara lain sebagai berikut.
a. Kelembagaan lembaga pengusul
b. Rencana dan tahapan kegiatan pendidikan keterampilan
c. Tindak lanjut pembentukan KUP
d. Penganggaran (RAB)
5. Verifikasi dan visitasi ke lapangan terhadap lembaga penerima bantuan
tahun sebelumnya dan menjadi nominator penerima bantuan sosial
dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh Direktur Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama.
6. Hasil petugas verifikasi dan visitasi berupa rekomendasi menjadi dasar
pertimbangan Direktorat memberikan bantuan

D. Tahapan Pemberian Bantuan
1 Tahap Persiapan
a. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melakukan
sosialisasi program Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan Progam Paket B;
b. Membentuk Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi;
c. Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai, Visitasi dan
Verifikasi.
2. Tahap Pelaksanaan
a. Sosialisasi kegiatan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan
lembaga;
b. Lembaga penerima sebelumnya, dengan tahapan sebagai berikut.
1) Verifikasi ke lembaga penerima
2) Rekomendasi hasil verifikasi petugas
3) Penyusunan proposal lembaga
4) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan
Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
Program Paket B sebagai program lanjutan.
5) Proses pencairan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan Program Paket B.
c. Lembaga baru dengan tahapan sebagai berikut.
1) Lembaga menyusun dan mengirimkan proposal ke Direktorat
Pembinaan SMP setelah direkomendasi Dinas Pendidikan
Kab/Kota;
2) Penilaian Proposal oleh Tim Penilai;
3) Visitasi oleh tim ke Lembaga calon penerima Bantuan Sosial
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program
Paket B.
4) Usulan dan rekomendasi dari Tim Penilai untuk penetapan
lembaga calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B;
5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menerbitkan
Surat Keputusan (SK) Lembaga Penerima Bantuan Sosial
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program
Paket B;
6) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan

Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
Program Paket B;
7) Proses pencairan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan Program Paket B.
3. Tahap Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dana Bantuan Sosial
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B
dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,
Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau instansi lain terkait.
E. Penyaluran Dana
Penyaluran dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Program Paket B
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut.
1. Peran Direktorat Pembinaan SMP dalam Pencairan Bantuan Pendidikan
Keterampilan Paket B
a. Pencairan dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP melalui
Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi Peningkatan
Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun 2014 di
Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan:
1) Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima
bantuan.
2) Dokumen pendukung pencairan dana bantuan keterampilan
Paket B lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut Pejabat
Penandatangan SPM Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan Surat
Perintah Membayar (SPM).
c. Surat Perintah Membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung
ke Bank Penampung yang bekerjasama dan ditunjuk Direktorat
Pembinaan SMP.
2. Peran Bank Penampung Dalam Pencairan Bantuan Pendidikan
Keterampilan Paket B
a. Bank penampung menerima pencairan dana dari KPPN III Jakarta;

b. Dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima dana Bank harus
mulai menyalurkan bantuan ke lembaga penerima;
c. Bank menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga sesuai
dengan lampiran SK Penetapan Lembaga dari Direktorat Pembinaan
SMP;
d. Jika ada retur penyaluran dana bantuan dikarenakan kesalahan
rekening dan lain sebagainya, Bank harus segera menyampaikan
laporan ke Direktorat paling lambat dalam waktu 3 hari;
e. Setelah dilakukan perubahan atas kesalahan yang menyebabkan
retur pencairan dana bantuan, maka Bank harus segera
mengirimkan kembali dana bantuan tersebut kepada rekening
lembaga penrima ;
f. Bank wajib memberikan laporan daya serap (pengiriman dana
bantuan ke rekening lembaga) pada akhir bulan berjalan kepada
Direktorat Pembinaan SMP;
g. Bank wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran
dan penyerapan dana serta sisa dana ke Direktorat Pembinaan SMP
pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diminta sesuai
dengan kebutuhan.

F. Kewajiban dan Tanggung Jawab
1. Lembaga Penyelenggara
a. Melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan sesuai Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan
Sekolah Menengah Pertama;
b. Memanfaatkan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan
Berbasis Kewirausahaan Program Paket B sesuai dengan usulan dan
peruntukan dalam proposal.
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan
administrasi keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara
tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran
keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan
surat pertanggunjawaban mutlak yang telah ditandatangani
bermaterai cukup, dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika
melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bantuan pendidikan
keterampilan paket B.
2. Dinas Pendidikan Kab/Kota
a. Memberi rekomendasi secara objektif pada lembaga yang layak dan
sesuai dengan persyaratan dalam panduan;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di
lembaga penerima bantuan;
c. Menerima laporan dari lembaga penerima bantuan dan
menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan SMP
dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Direktorat Pembinaan SMP
a. Membuat kebijakan dalam bentuk panduan pelaksaanaan pemberian
bantuan BOP Paket B sasaran khusus;
b. Menyalurkan bantuan BOP Paket B sasaran khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku;
c. Menerima laporan rekapitulasi laporan pelaksanaan program
pembelajaran paket B dari Dinas Pendidikan Kab/Kota;
d. Melakukan pembinaan berupa supervisi, monitoring dan evaluasi.

G. Alur Pemberian Dana Bantuan
Dalam penyaluran Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
melakukan rangkaian kegiatan yang digambarkan seperti dalam alur di
bawah ini.
Alur Permohonan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos)
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan
Peserta Didik Program Paket B
Lembaga
Penyelenggara
Paket B
Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
Direktorat
Pembinaan
SMP
Dinas
Pendidikan
Provinsi
KPPN
Jakarta
III
SK Direktur &
Dokumen MoU
Bansos
Verifikasi ke
lembaga
Mulai Surat edaran Surat edaran
Surat edaran /
sosialisasi
Proposal
Lembaga
Rekomendasi
Proposal
TolakMemenuhi
Penilaian
Proposal
Tanda tangan
MoU & Bintek
Lembaga
Penerima
Pencairan
Bansos BOP
Bansos BOP
Paket B
Bank
Teknis
Pencairan,
Penggunaan dan
Pertanggung-
jawaban
Alur pemberian bantuanKoordinasi / konsultasi

Panduan Pelaksanaan Paket B (Buku 2) 23
BAB IV
PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN
A. Pelaporan
Lembaga penerima dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban
bantuan yang telah diterima.
1. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap:
a. Laporan Awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan sosial dan
kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan
masuk ke rekening lembaga (lihat lampiran 5)
Laporan ini memuat :
1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui
rekening lembaga;
2) rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan yang
akan diselenggarakan lembaga, secara sistematis dan jelas.
Rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan yang
disusun lembaga antara lain memuat:
No Rencana Kegiatan Waktu Keteragnan
1 Persiapan
a. Koordinasi pengelola
kegiatan
b. Persiapan bahan ajar
c. Persiapan sarana dan
prasarana
d. Dll
2 Rencana pelaksanaan
kegiatan
a. Pelatihan keterampilan
b. Praktek keterampilan
c. Pengembangan
kewirausahaan
d. Keterampilan pemasaran

No Rencana Kegiatan Waktu Keteragnan
hasil produksi
e. Dll
3 Rencana perintisan KUP
(Penerima Baru)
a. Pendirian KUP
b. Pembentukan
kepengurusan
c. Membuat pedoman
pengelolaan
d. Rencana produksi usaha
e. Pemasaran hasil produksi
f. Rencana tata kelola KUP
g. Dll
4 Rencana Pengembangan KUP
(penerima lama)
a. Peningkatan mutu
produksi
b. Peningkatan penjualan
hasil produk
c. Pengembangan kemitraan
dg dunia usaha
d. Perluasan penjualan
5 Pelaporan
a. Penyusunan laporan
b. Pengiriman laporan
3) laporan awal disampaikan lembaga penerima bantuan paling
lambat 14 hari setelah dana bantuan masuk ke rekening
lembaga.
b. Laporan Akhir yaitu setelah program selesai dilakukan termasuk hasil-
hasil yang telah dicapai memuat (lihat lampiran 6):
1) Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program sampai kepada
kesimpulan dan analisis pelaksanaan program, yang meliputi:
a. tahap persiapan, yang antara lain laporan kegiatan
koordinasi, penyiapan bahan ajar, persiapan pembelajaran
ketrampilan, penjadwalan kegiatan dll

b. tahap pelaksanaan, yang antara lain melaporkan, kegiatan
pembelajaran teori, praktek keterampilan, jadwal belajar
keterampilan, data peserta didik, narasumber teknis,
penilaian belajar ketrampilan dan hasil-hasilnya, dll;
c. tahap rintisan KUP, yang meliputi, pembentukan lembaga,
pengurus KUP, rencana realisasi KUP, rencana
pengembangan dll (bagi lembaga penerima bantuan tahun
2013)
d. tahap pengembangan KUP, yang meliputi, penguatan
lembaga KUP, peningkatan kualitas pengurus KUP,
pengembangan kerjasama dengan usaha lain,
pengembangan produksi, pengembangan pemasaran, dll
(bagi lembaga penerima tahun 2011 atau 2012)
e. pengembangan KUP sebagai unit usaha mandiri lembaga
penyelenggara program paket B dan peserta didik.
2) Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan
(rekapitulasi penggunaan dana bantuan) dengan dilampiri
salinan bukti pengeluaran berupa kuitansi, faktur, setoran pajak
dll. Bukti pengeluaran asli disimpan oleh lembaga sebagai bukti
pertanggungjawaban lembaga atas bantuan yang diterima;
3) laporan dilampiri dengan dokumentasi seluruh kegiatan berupa
foto, dokumen pendukung dll.
2. Laporan yang disusun lembaga tersebut disampaikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
3. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi dari
laporan lembaga, dan mengirimkan rekap laporan tersebut kepada
Direktorat Pembinaan SMP, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi (lihat lampiran7).
B. Sanksi
Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran berupa
penyimpangan/penyelewengan dana bantuan Pendidikan Keterampilan
Program Paket B yang dapat merugikan negara dan/atau lembaga dan/atau
peserta didik paket B diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku.

B. Pengaduan
Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan
pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat meminta
penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan penyelenggaraan
pendidikan keterampilan program Paket B tersebut kepada:
Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16,
Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax
021-.5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com
web: www.paket-psmp.blogspot.com
C. Ketentuan Lain
Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini
sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Direktorat
Pembinaan SMP dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan
langsung oleh instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang diusulkan
tersebut memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada
panduan ini

BAB V
PENYUSUNAN PROPOSAL
Proposal permohonan Dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan dibuat menggunakan ukuran kertas A4 dengan sistematika
penyusunan proposal sebagai berikut :
PROPOSAL
BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN
BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
TAHUN 2013
PROVINSI ………………………………..............................................
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ................................
NAMA LEMBAGA ..................................................................
ALAMAT : JALAN ...................................................................
TELEPON : .................................... FAX ...............................
............................................. (JENIS KETERAMPILAN)
....................................... (NAMA PRODUK YANG DIHASILKAN)
CONTOH COVER

KOP LEMBAGA
PROPOSAL
PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
BAGI PESERTA DIDIK/WARGA BELAJAR
PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B
Jenis keterampilan : ………………………………………….
Nama Lembaga : ………………………………………….
Jumlah Peserta Didik/
Warga Belajar : ………………………………………….
Alamat Lembaga : ………………………………………….
Kabupaten/Kota : ………………………………………….
Propinsi : ………………………………………….
Nama Bank : ………………………………………….
Nomor Rekening : ………………………………………….
Lembaga pemegang Rekening : ……...............………………………
Nama Penanggung Jawab
Rekening : …….................……………………
Alamat Penanggung
Jawab Rekening : …......………………………………....
………………., ……………… 2014
TIM PELAKSANA PENDIDIKAN KETERAMPILAN
Menyetujui /Mengertahui Ketua Lembaga,
Kepala Dinas Pandidikan ......
Kabupaten/Kota .........
....................................... ………………………
NIP.
Stempel
Lembaga
Stempel
Dinas

BAB I – PENDAHULUAN
Uraian bagian ini meliputi:
a. Latar Belakang:
Uraiakan sejarah singkat lembaga dan kondisi sosial ekonomi peserta
didik/warga belajar, orang tua peserta didik/warga belajar, meliputi:
pekerjaan sehari-hari peserta didik/warga belajar, orang tua peserta
didik/warga belajar dan perkiraan penghasilan rata-rata per bulan.
Dijelaskan juga keadaan kehidupan masyarakat pada umumnya,
misalnya: bertani, berdagang, atau jenis yang lain.
b. Tujuan:
Uraikan tujuan pendidikan keterampilan yang diberikan kepada peserta
didik
c. Sasaran:
Uraikan sasaran peserta didik yang direncanakan untuk mengikuti
pendidikan ketermpilan ini
d. Hasil yang akan di capai:
Uraikan hasil-hasil yang akan dicapai dalam pembelajaran ketrampilan
paket B ini
BAB II – RENCANA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN
Uraian bagian ini meliputi:
a. Persiapan, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan:
1) Uraian rencana rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan
2) Uraian rencana penyusunan jadwal kegiatan
3) Uraian rencana penyusunan bahan ajar keterampilan
4) Uraian rencana persiapan peralatan dan media praktek
keterampilan
b. Rencana pelaksanaan, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait
dengan:
1) Uraian rencana pelaksanaan pembelajaran teori keterampilan
2) Uraian rencana pelaksanaan praktek keterampilan
3) Uraian rencana metode pembelajaran teori keterampilan dan
praktek yang digunakan

4) Uraian rencana ragi (teknik mendorong) belajar yang digunakan
untuk menarik motivasi peserta didik
c. Recana evaluasi dan penilaian, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap
terkait dengan:
1) Uraian rencana evaluasi kegiatan yang akan dilakukan
2) Uraian rencana penilaian mengukur pencapaian keterampilan yang
akan dicapai oleh peserta didik dalam:
a) Berproduksi
b) Pemasaran hasil produksi
BAB III – PROSPEK MENGENAI PENDIDIKAN KETERAMPILAN
A. Jumlah Peserta didik Program Paket B
Jelaskan dan tampilkan data kondisi peserta didik yang eksis di lembaga
saudara. Selain itu, buat matrik atas kondisi peserta tersebut
Jumlah peserta didik Paket B
Tahun
Pel
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
L P Jml L P Jml L P Jml
10/11
11/12
12/13
B. Faktor-faktor yang mendukung Program Pendidikan Keterampilan
1. Faktor-faktor kekuatan, seperti:
a) Karakteristik peserta didik.
b) Motivasi Tutor, kemampuan dalam keterampilan yang dipilih
c) Dukungan Ketua Lembaga
d) Keadaan tempat kegiatan keterampilan (keamanan,
lingkungan, kemudahan dijangkau oleh peserta didik, dan lain-
lain)
e) Sarana keterampilan yang sudah ada
f) Dukungan masyarakat dan orang tua peserta didik
2. Faktor-faktor peluang, seperti:
g) Keterampilan yang berkembang di masyarakat

h) Tenaga ahli dari luar sekolah
i) Bantuan dari pemerintah daerah setempat
j) Ketersediaan bahan baku
k) Kemudahan proses produksi
l) Kebutuhan masyarakat sekitar
m) Pemasaran produksinya
C. Hambatan yang diperkirakan akan dihadapi dan cara mengatasinya:
1. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan
2. Pelaksanaan perintisan (penerima baru) atau pengembangan
(penerima lama) KUP
(dilihat dari minat peserta didik, tenaga, sarana pembelajaran
keterampilan, fasilitas produski dan pemasaran, partispasi peserta didik
dan NST, dan jaminan kelangsungan kegiatan).
BAB IV- RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM
Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Keterampilan
1. Kegiatan Pembelajaran Keterampilan selama 6 (enam) bulan
Perte-
muan
ke
Materi
pembel
ajaran
Kompete
nsi yang
akan
dicapai
Metode
praktik
Jumlah JP
Hasil
Praktik
Kebutuhan peralatan dan
bahan praktik
M K T P
Peralata
n
Praktik
Jml
Bahan
Praktik
Jml
1
2
3
4
5
6
7

M = praktik mandiri; K = praktik secara kelompok; T = Teori; P = Praktik
2. Perintisan atau Pengembangan KUP
a) Rencana perintisan KUP (hanya untuk lembaga penerima tahun 2014),
jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan:
1) Uraian dengan jelas rencana pendirian KUP
2) Uraian dengan jelas penyusunan organisasi dan struktur KUP
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing
3) Urain rencana penyusunan rencana perintisan usaha (produksi
dan pemasarannya)
D. Rencana pengembangan KUP
(hanya untuk lembaga penerima bantuan tahun sebelumnya 2012
dan 2013)
Jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan:
1) Uraian perkembangan hasil produksi, hasil pemasaran pelaksanaan
KUP yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya
2) Uraian perkembangan keorganisasian KUP yang telah berjalan
(bagaimana struktur organisasi pengelolaan KUP, pembagian tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing dll)
3) Uraian perkembangan pengelolaan KUP yang telah dilaksanakan
baik produksi maupun pemasaran (uraian laporan produksi dan
pemasaran dalam bentuk matrik yng jelas dan lengkap)
4) Uraian laporan perkembangan keuangan KUP yang sudah
dilaksanakan (pembelian, penjualan, rugi/laba) yang telah selama
ini telah dihasilkan KUP
BAB V PERENCANAAN ANGGARAN
Bab ini berisi uraian rancangan anggaran yang diajukan oleh setiap Lembaga
sesuai dengan rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama seperti tercantum pada BAB II poin D (alokasi pendanaan).
BAB VI PENUTUP
Bab ini merupakan penutupan dari proposal yang diajukan oleh lembaga

BAB VI
P E N U T U P
Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan rujukan bagi Dinas
Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Bantuan
Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B. Selain itu
panduan ini juga menjadi pedoman bagi pengelola program paket B di Direktorat
untuk melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku, serta bentuk pertanggung jawaban publik atas kebijakan Direktorat
dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan Paket B.
Jika ada hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota maupun lembaga dapat menghubungi
Direktorat Pembinaan SMP, agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut dengan
alamat
Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks
Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-.5725647
Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com web: www.paket-
psmp.blogspot.com
Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang terlibat
dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B. Sehingga
pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan layanan
pendidikan ketrampilan kepada peserta didik, dan semua lembaga penyelenggara
dapat memberikan layanan paket B lebih bermutu.

LAMPIRAN :
1. Surat Pernyataan Lembaga yang isinya menjelaskan kebenaran jumlah
peserta didik yang mengikuti program keterampilan ditandatangani dan
distempel oleh Ketua lembaga;
2. Denah/peta lokasi Lembaga;
3. Foto copy nomor rekening atas Nama Lembaga (bukan rekening atas nama
pribadi);
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan (lihat lampiran1 )
5. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (lihat lampiran 2)
6. Surat kesanggupan Lembaga melaksanakan Program Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan (lihat lampiran 3)
7. Surat Kesanggupan Peserta Didik Pendidikan Program Paket B. (lihat
lampiran 4)

Lampiran 1:
KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA …..
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan,
Kab./Kota .................................. menerangkan bahwa:
Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami
menyatakan bahwa propsoal yang diajukan
Nama Lembaga : ....................................................
Penanggung jawab : ....................................................
Alamat lembaga : ....................................................
Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan
rekomendasi kepada lembaga dimaksud untuk disertakan dalam seleksi calon
penyelenggara program Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan Paket B, Jenis Keterampilan .............................................................
Apabila proposal tersebut dapat disetujui, kami bersedia bertanggung jawab pada
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program tersebut.
Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
............,.......... 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota …….........……
Provinsi ................................
(.........................................)
Stempel
Dinas

Lampiran 2:
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
Yang bertanda tangan dibawah ini saya,
Nama : ……………………..……….……..................................
Jabatan : ...…………………..……….………...............................
Alamat Lembaga : ......……….………......….……...................................
..........................................................................
Telp./HP : .........…………………../HP..….……….......................
Bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan
Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. Pertanggungjawaban mutlak saya tersebut
meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan, subtansi kegiatan, administrasi kegiatan,
penggunaan keuangan, dan ketertiban serta ketepatan menyusun laporan.
Selain itu, saya bertanggung jawab mutlak atas segala kesalahan akibat
penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana bantuan secara hukum,
serta siap menjalani proses hukum tindak pidana korupsi.
………………………. 2014
Yang Menyatakan
(…………..…………….)
Ketua lembaga
Lampiran 3:
Materai
Rp. 6.000
Stempel
lembaga

SURAT KESANGGUPAN LEMBAGA
UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN
PROGRAM PAKET B
Yang bertanda tangan dibawah ini saya,
Nama : ……………………………..……….……............................
Jabatan : ...………………………..……….………...........................
Alamat Lembaga : ......……….………………......….……............................
...........................................................................
Telp./HP : .........…………………/HP…….………..........................
Berdasarkan proposal yang diajukan, apabila lembaga kami ditetapkan sebagai penerima
bantuan sosial Integrasi Kewirausahaan bagi peserta didik Paket B melalui Surat keputusan
Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan ini kami menyatakan sebagai
berikut:
1. Sanggup menyelenggarakan program dengan melaksanakan keterampilan
jenis ................................ bagi ........ peserta didik selama 6 (enam) bulan.
2. Peserta didik yang akan kami rekrut sesuai sasaran dan telah memenuhi prosedur
yang ditetapkan.
3. Bertanggung jawab atas keberhasilan program, melakukan pendampingan dan
pembinaan kepada lulusan program.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kecamatan dalam
pelaksanaan kegiatan.
5. Bertanggung jawab sepenuhnya termasuk mengembalikan dana Bantuan bila
dikemudian hari sesuai hasil evaluasi dari Direktorat atau keputusan pengadilan
negeri karena secara hukum kami terbukti melakukan penyimpangan atas
penggunaan dana maupun dalam pelaksanaan program.
6. Pernyataan dibuat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa
paksaan dari pihak manapun.
…………………………. 2014
Yang Menyatakan
(…………..………………….)
Ketua/pimpinan lembaga
Stempel
Lembaga

Stempel
Lembaga
Lampiran 4:
SURAT KESANGGUPAN
PESERTA DIDIK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS
KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PAKET B
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :
Nama : .................................................................... ..
Tempat/Tgl. Lahir : .......................................................................
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*)
Agama : .......................................................................
Alamat : .......................................................................
........................................................................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah peserta didik Program
Paket B :
Kelas : .......................................................................
No Induk Peserta Didik : .......................................................................
Menyatakan : Kesanggupan saya untuk mengikuti proses
pembelajaran Pendidikan Keterampilan Berbasis
Kewirausahaan secara aktif dan sungguh-sungguh
sampai selesai.
Demikian Surat Kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya, atas kesadaran
saya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
......................, 2014
Mengetahui Hormat saya,
Ketua Lembaga ......................
........................................ .............................
*) coret yang tidak perlu

Lampiran 5:
LAPORAN AWAL
A. PENERIMAAAN DANA BANTUAN
1. Tanggal penerimaan bantuan : ............................................
2. Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. .....................................
(sertakan photocopy lembar buku Bank nilai bantuan yang diterima )
B. RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN
Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
No Tahapan kegiatan
Jenis kegiatan
(buat secara
rinci)
Waktu
pelaksanaan
Keterangan
1 Sosialisasi
2 Pendaftaran peserta
didik
3 Persiapan
pelaksanaan
pembelajaran
4 ....
5 ....
C. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN
Rencana anggaran kegiatan lembaga untuk penyelenggaraan kegiatan
keterampilan berbasis kewirausahaan
No Uraian Volume Rencana Anggaran Jumlah (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
1
dst
Jumlah

Saldo : Rp ………………………….
Saldo Bank : Rp. ………………………….
............., .................................2014
Ketua Lembaga
(..........................................)
Stempel
Lembaga

Lampiran 6:
LAPORAN AKHIR
PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN
I. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
II. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran keterampilan di
Lembaga Saudara secara jelas tentang pembelajaran keterampilan
mulai dari:
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Perintisan / Pengembangan KUP
4. Hasil
B. Hasil Kegiatan dan Analisis
Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran keterampilan
yang meliputi:
Hasil pembelajaran keterampilan
1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan
2. Kesimpulan dan Saran
3. Rekomendasi
C. Rintisan/Pengembangan KUP
1. Lembaga penerima dana bantuan 2013, melaporkan perintisan KUP
meliputi, pembentukan KUP, pengurus KUP, merencanakan usaha,
dan memulai usaha serta pengelolaan keuangan KUP, dll
2. Lembaga penerima dana bantuan 2011/2012, melaporkan tentang
pengembangan lembaga KUP, pengembangan produksi, pemasaran,
pengelolaan keuangan KUP

III. LAPORAN KEUANGAN
Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan dibuat dalam bentuk
rekapitulasi
Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.
No
Uraian
Kegiatan
Jumlah
(Rp)
No Tanggal
Uraian
Pengeluaran
Volume
Jumlah
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
..............
Jumlah
Saldo : Rp ………………
Saldo Bank : Rp. …………………
Saldo Kas : Rp. …………………
………………,……………2014
Mengetahui
Kepala Dinas Kab/Kota .................. Ketua. ……………………
----------------------------------------- ----------------------------------
NIP.
Stempel
Lembaga
Stempel
Dinas

IV. PENUTUP
LAMPIRAN
a. Daftar Peserta Didik peserta kegiatan ketrampilan
b. Salinan kuitansi, faktur, setoran pajak dll
c. Daftar Tutor/NST
d. Dokumentasi Kegiatan berupa foto, sertifikat keterampilan, bahan
ajar dll yg dianggap perlu.

Lampiran 7:
Laporan Rekapitulasi
Lembaga Penerima Bantuan Keterampilan Kewirausahaan Program Paket B
2014
Kabupaten/Kota ......................................
No
Nama
Lembaga
Alamat
Ketua
Lembaga
Uraian Singkat
Pelaksanaan dan
Hasil Kegiatan
Laporan
Awal
Laporan
Akhir Ket
Sdh Blm Sdh Blm
Jumlah
Mengetahui
Kepala DinasPendidikan
Kab/Kota ...............................
----------------------------------
NIP.
Stempel
Dinas

Buku 2 bansos keterampilan 2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (12)

Similar to Buku 2 bansos keterampilan 2014

Similar to Buku 2 bansos keterampilan 2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Buku 2 bansos keterampilan 2014