1. Sindikat pemalsuan dokumen TKI di Banyuwangi terbongkar setelah polisi menangkap beberapa tersangka dan menyita ratusan dokumen palsu yang digunakan untuk memperkerjakan TKI secara ilegal.

1. MENAUNGI KEPENTINGAN TKI
DI KABUPATEN KARAWANG
URANG KARAWANG KUDU KA LAWANG

2. TKI SANG PAHLAWAN DEVISA
DARI KABAR BAHAGIA SAMPAI DUKA

5. indosiar.com, Surabaya - Sindikat pembuat dokumen palsu untuk KEPENTINGAN TKI ini berhasil
dibongkar unit Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Jawa Timur. Polisi berhasil menyita
ratusan KTP palsu, 312 lembar kartu keluarga palsu dan akte kelahiran palsu. Selain itu disita juga
komputer beserta print cetakan, satu unit scanner, 156 blanko surat keterangan untuk keperluan
imigrasi dan mesin pembuat KTP.
Pengungkapan kejahatan ini berawal dari laporan salah satu calon TKI yang menjadi korban penipuan.
Dari laporan tersebut, polisi akhirnya menangkap tersangka Edi, sebagai perantara warga Genteng,
Banyuwangi, dan menangkap EJ, sebagai biro jasa yang menerima pesanan pemalsuan kartu keluarga.
Kanit Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Jawa Timur, AKP Wahyu Wing Hendarso, sejumlah
pegawai dan pejabat Pemda Banyuwangi, juga terlibat dalam kejahatan ini. Wahyu menambahkan
sindikat ini sudah beroperasi sekitar 4 bulan. Untuk keperluan penyidikan, para tersangka masih
dirahasiakan karena petugas masih mengejar sejumlah tersangka lainnya.
Sebagian besar yang menjadi korban pemalsuan dokumen adalah para calon TKI yang akan
diberangkatkan oleh PT BGS, sebuah PJTKI di kawasan Sidoarjo. Berdasarkan penyelidikan, sudah
banyak TKI yang sudah diberangkatkan ke luar negeri meski dengan menggunakan dokumen palsu.
Namun gaji mereka, rata-rata dipotong sebesar Rp 3 juta untuk pengurusan dokumen.(Tim Liputan/Ijs)

6. APA YANG DAPAT KITA LAKUKAN ?
SOLUSINYA CUMA SATU !
PERBAIKAN SITEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI,
DIAWALI DARI DI DAERAH, PUSAT DAN JUGA DI LUAR NEGERI

7. Dalam beberapa hal, Indonesia menerapkan sistem seperti apa yang dilakukan Negera Fhilipina dalam menangani Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Migran, Pembentukan Badan Nasional yang secara Khusus menangani Permasalahan TKI (BNP2TKI),
sistem Komputerisasi on line dalam pendataan TKI (Siskotkln), Pengawasan dan Pengendalian Penempatan TKI satu atap di Daerah
seperti yang sudah diterapkan di Provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) dan banyak hal lainnya yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.
Di Dalam Negeri, Fhilipina dan Provinsi NTB, Pelaksanaan perkrutan Calon TKI sudah sangat tertib, begitu juga dengan pengelolaan
Dokumennya, terawasi, terkawal, mudah, singkat dan terkendali, semua dilakukan sesuai Pasal 37 dalam Undang-undang 39 tahun
2004, Inpres Nomor 6 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2013, untuk menjadi Calon TKI, dengan membawa
Dokumen kependudukan yang di milikinya, masyarakat cukup diantar oleh keluarga (tanpa melibatkan Calo/Sponsor) mendatangi
Unit-unit Pendaftaran yang disiapkan disetiap Desa/Keluarahan, lalu diantar ke Dinas Tenagakerja dan untuk proses selanjutnya Dinas
menyerahkan ke Perusahaan (PPTKIS) yang sudah terdaftar dan memiliki Cabang/Perwakilan di Daerah, sistem ini betul-betul
memposisikan Desa/Kelurahan sebagai garda terdepan dan terpenting dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian
penempatan TKI selain keterlibatan Dinas, Intansi dan Lembaga lainnya secara aktif.
Untuk di Luar Negeri, selama ini Indonesia hanya memposisikan Kementrian Luar Negeri dalam membantu menangani permaslahan
TKI, tidak seperti Fhilipina yang sudah memiliki Kantor-kantor Pendamping disetiap Negara Penempatan bagi Buruh Migrannya,
sehingga Buruh Migran mereka bukan hanya disegani dan dihormati tapi juga mendapat fasilitas yang baik dari pengguna atau
majikannya, setiap permasalahan mendapat penanganan yang baik dan cepat, sehingga Buruh Migran Fhilipina mereka jauh dari
masalah dan pulang dengan Sukses.
Oleh karena itu, di Kabupaten Karawang, dengan semua kebiasaan lama dan permasalahan yang terjadi selama ini, dipandang perlu
adanya reformasi sistem yang dapat menciptakan Penempatan TKI yang lebih baik dan aman, baik dari sitem perekrutan, pembuatan
Dokumen/berkas Calon TKI, Pendataan, Penyaluran Penempatan, pelatihan, pemulangan dan pemberdayaan, dengan mempokuskan
pada Pengawasan dan Pengendalian.
Komisi PKP4TKI dengan langkah-langkah kebijakan program yang selama ini diterapkan, adalah sebagai upaya untuk mengarahkan
sitem penempatan dan perlindungan TKI di Kabupaten Karawang seperti apa yang sudah dilakukan oleh Negara Fhilipina dan
Provinsi NTB, dengan dibentuknya UPIP2TKI disetiap Desa/Kelurahan, P3TKI disetiap Kecamatan dan Lembaga kemitraan lainnya di
Kabupaten, kalau saat ini Komisi PKP4TKI mampu mengawal Dokumen/Berkas Calon TKI dari Desa sampai Kabupaten (keluarnya
SKPLN), kedepan Insya Allah akan mampu mengawal Calon TKI dari mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai mereka pulang
kembali ke kampung halaman dengan aman dan sukses.
Dengan kerendahan hati, kami yakin semua program Komisi PKP4TKI tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa Dukungan,
Bantuan dan dorongan semua fihak, oleh karena itu, saran, masukan, pandangan dan nasihat selalu kami nantikan.

8. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, Komisi PKP4TKI
adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang
sipatnya adhock, mungkin lebih tepatnya sebagai Konsultan yang
ditunjuk Pemerintah Daerah dalam hal Penempatan dan Perlindungan
TKI, yang harus membenahi dan menjamin pelaksanaan Penempatan
dan Perlindungan TKI di Kabupaten Karawang sesuai harapan bersama,
aman bagi TKI, aman bagi Pengusaha dan aman bagi Pemerintah
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam melaksanakan Tugas, Peran dan Fungsinya, Komisi PKP4TKI diatur
dalam Pasal 4 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor
18 tahun 2012 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI dan Pasal 12
, 13 dan 14 Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor 51 tahun
2013.

9. Pada tahun 2014 atau Tahun pertama berdirinya Komisi PKP4TKI fokus kepada pembenahan dalam hal sistem
Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Penempatan dan Perlindungan TKI di Kabupaten Karawang dimulai dari :
PELAYANAN
1. Pelayanan Pendaftaran Calon TKI
2. Pelayanan Pembuatan kelengkapan Dokumen Calon TKI
3. Pelayanan Pengaduan TKI
4. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Petugas Rekrut
5. Pelayanan Kerjasama kemitraan
PENGAWASAN
1. Pengawasan sistem perekrutan Calon TKI
2. Pengawasan sistem kelengkapan Dokumen Calon TKI
3. Pengawasan sistem Penempatan Calon TKI
4. Pengawasan sistem Perlindungan
PENGENDALIAN
1. Pengendalian sistem Pendaftaran Calon TKI
2. Pengendalian sistem Perekrutan dan pendataan Petugas Rekrut Calon TKI
3. Pengendalian sistem Pemberkasan dan Pendataan Calon TKI
4. Pengendalian sistem Pembinaan Perusahaan Penempatan Calon TKI
4. Pengendalian sistem Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI
5. Pengendalian sistem Pelatihan Calon TKI
6. Pengendalian sistem Asuransi Calon TKI
7. Pengendalian sistem Proses Pra-Penempatan Calon TKI

10. Apa yang dimaksud TKI non presedural ?
1. TKI berangkat sendiri tanpa sponsor (Petugas Rekrut ) dengan paspor
ataupun tidak dengan paspor melalui jalur TIKUS atau dengan
menggunakan Visa Umroh/lawatan/turis/kunjungan singkat bukan dengan
Visa Kerja.
2. TKI yang daftar dan berangkat melalui sponsor (Petugas Rekrut) dengan
paspor ataupun tidak dengan paspor melalui jalur TIKUS atau dengan
menggunakan Visa Umroh/awatan/turis/kunjungan singkat bukan dengan
Visa Kerja.
3. TKI yang daftar dan berangkat melalui sponsor (Petugas Rekrut) dengan Visa
kerja tapi tidak menggunakan Perusahaan (PPTKIS) dengan Dokumen resmi
ataupun aspal.
4. TKI yang daftar dan berangkat melalui sponsor (Petugas Rekrut) dengan Visa
kerja melalui Perusahaan (PPTKIS) dengan Dokumen aspal.
5. TKI yang daftar dan berangkat melalui sponsor (Petugas Rekrut) dengan Visa
kerja melalui Perusahaan (PPTKIS) dengan Dokumen resmi tapi
menggunakan jalur yang tidak resmi.
6. TKI yang daftar dan berangkat melalui sponsor (Petugas Rekrut) dengan Visa
kerja melalui Perusahaan (PPTKIS) dengan Dokumen resmi dan
menggunakan jalur yang resmi tapi bekerja tidak sesuai Visa Kerja yang
dimilikinya/TKI kaburan.

11. CALON TKI
a. Melengkapi semua berkas/Dokumen kependudukan yang
harus dimiliki sebagai persyaratan pendaftaran untuk menjadi
Calon TKI.
b. Melaporkan rencana keberangkatannya ke petugas RT
c. Menjalani wawancara di Dinas dan seleksi di PPTKIS
d. Menjalani Pemeriksaan Kesehatan
e. Membuat permohonan Pindah Luar Negeri
f. Menjalani Pelatihan di BLK-LN
g. Membuat paspor/Pasporan
h. diikutsertakan dalam Program Ansuransi dan Mengikuti PAP
i. Menandatangani Kontrak Kerja
j. Berangkat, bekerja dan pulang sesuai dalam Visa dan
Kontrak Kerja

12. PETUGAS REKRUT
a.Membantu Calon TKI untuk melengkapi semua berkas/Dokumen
kependudukan yang harus dimiliki sebagai persyaratan
pendaftaran untuk menjadi Calon TKI.
b.Mengantar Calon TKI melaporkan rencana keberangkatannya ke
petugas RT
c.Mengantar Calon TKI untuk wawancara di Dinas dan seleksi di
PPTKIS
d.Mengantar Calon TKI untuk Menjalani Pemeriksaan Kesehatan
e.Mengantar Calon TKI untuk Membuat permohonan Pindah Luar
Negeri (SPPLN)
f. Mendampingi Calon TKI waktu penendatanganan Kontrak Kerja
(memberikan penjelasan)
g. Membantu Calon TKI/Keluarga TKI untuk mendapatkan Copy
Kontrak Kerja dan Kelengkapan persyaratan penempatan lainnya

13. PERUSAHAAN PENEMPATAN TKI
a.Membantu Calon TKI untuk melengkapi semua berkas/Dokumen
Penempatan/bekerja/Migrasi ke Luar Negeri yang harus dimiliki
setiap Calon TKI.
b.Memastikan Calon TKI diberangkatkan secara Resmi
c.Memastikan Calon TKI ditempatkan sesuai dengan Visa dan
Kontrak Kerja
d.Memfasilitasi Calon TKI untuk Menjalani Pemeriksaan Kesehatan
e. Memfasilitasi Calon TKI untuk mengikuti Pelatihan di BLK-LN
f. Memfasilitasi Calon TKI untuk menandatangani Kontrak Kerja
(memberikan penjelasan)
g. Memfasilitasi Calon TKI untuk diikutsertakan dalam Program
Ansuransi dan mengikuti PAP
h.Memastikan Calon TKI/Keluarga TKI untuk mendapatkan Copy
Kontrak Kerja dan Kelengkapan persyaratan penempatan lainnya
i. Bertanggungjawab atas hak, Keselamatan dan Perlindungan
Hukum bagi TKI semasa di Luar Negeri

14. PEMERINTAH DAERAH, PROVINSI DAN PUSAT
a.Membantu Calon TKI untuk memastikan mereka ditempatkan secara resmi baik
secara mandiri/oleh Perusahaan resmi dengan Dokumen resmi dan jalur resmi
b.Memastikan Calon TKI mendapatkan hak perlindungan didalam maupun di Luar
Negeri
c.Memastikan Calon TKI ditempatkan sesuai dengan Negara, Visa dan Kontrak Kerja
yang dimilikinya
d.Memfasilitasi Perusahaan penempatan TKI untuk Menyiapkan Rumah Sakit/Klinik
Pemeriksaan Kesehatan untuk calon TKI
e. Memfasilitasi Calon TKI untuk Menyiapkan tempat Pelatihan (BLK-LN)
f. Memastikan Calon TKI untuk menandatangani Kontrak Kerja sesuai dengan skill dan
keahliannya.
g. Memastikan Calon TKI untuk diikutsertakan dalam Program Ansuransi dan mengikuti
PAP
h. Memastikan Calon TKI/Keluarga TKI untuk mendapatkan Copy Kontrak Kerja dan
Kelengkapan persyaratan penempatan lainnya
i. Memastikan tersedianya semua Fasilitas Informasi, pengaduan dan bantuan Hukum
bagi TKI
j. Memastikan TKI pulang ke Tanah Air/Kampung halaman dengan selamat
k. Memastikan pemulangan jenazah TKI ke Tanah Air/Kampung halaman dengan cepat
(bagi TKI yang meninggal di Luar Negeri) serta menerima hak-haknya yang harus
diterima.
l. Menyiapkan Program Pemberdayaan untuk TKI Purna dan Keluarga TKI

15. 1. Memastikan Calon TKI memiliki Dokumen Kependudukan Asli/Resmi dikeluarkan
oleh Disdukcapil
2. Memastikan Calon TKI melaporkan rencana keberangkatnya ke Luar Negeri ke
Petugas RT setempat
3. Memastikan Calon TKI melaporkan rencana keberangkatnya ke Luar Negeri ke
Desa/Kelurahan setempat
4. Memastikan Calon TKI melaporkan rencana keberangkatnya ke Luar Negeri ke
Kecamatan setempat
5. Memastikan Calon TKI melaporkan rencana keberangkatannya ke Luar Negeri ke
Disdukcapil setempat
6. Memastikan Calon TKI melaporkan kepulangannya dari Luar Negeri ke
Pemerintah Daerah (SKDLN)
7. Bentuk pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan
Penempatan dan Perlindungan TKI
8. Bentuk pelaksanaan dari Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia
9. Kemudahan dalam Pendataan jumlah TKI/Masyarakat di daerah yang berangkat
dan bekerja di Luar Negeri
10. Wujud kesantunan budaya bangsa dan ketimuran “urang Karawang kudu ka
Lawang”
11. dll

16. YURIDIS
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan (pasal 18-19 terkait Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) dan
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi TKI
2. Surat Edaran Mendagri Nomor 188.51/211/SJ prihal tindak lanjut pelaksanaan INPRES nomor 6
tentang kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI (pemberlakuan SKPLN untuk Calon
TKI
3. Peraturan daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan
TKI
FILOSOPIS
1. Urang Karawang kudu ka Lawang
SOSIOLOGIS
1. Kemudahan Pelayanan Pendataan
2. Kemudahan Pengawasan/Pelaporan
3. Kemudahan Pengendalian
4. Budaya dan Adat ketimuran

17. RT (SPPLN DITANDATANGANI OLEH RT)
1. Pelayanan (Ferivikasi awal)
2. Pengawasan/Pendataan/Monitoring langsung ataupun tidak langsung
3. Pengendalian/Penentu Keputusan Calon TKI bisa berangkat atau tidak dilihat dari semua aspek
DESA/KELURAHAN (SPPLN DITANDATANGANI OLEH KEPALA DESA/LURAH)
1. Pelayanan/Pendataan
2. Pelaporan
KECAMATAN (SPPLN DITANDATANGANI OLEH CAMAT)
1. Pelayanan/Pendataan
2. Pelaporan
DISDUKCAPIL (SKPLN DITANDATANGANI OLEH DISDUKCAPIL)
1. Pelayanan/Pendataan
2. Pelaporan
3. Ferivikasi akhir keabsahan Dokumen baik Fisik atau Data

18. URAIAN PROGRAM KERJA DAN KEBIJAKAN KOMISI PKP4TKI
I. Menjalankan kewajiban pemerintah daerah terhadap calon tki dan tki sesuai
dengan peraturan daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang
penempatan dan perlindungan tki pada pasal 5 paragraf 2 diantaranya :
 Menjamin terpenuhinya hak-hak calon tki/tki baik yang berangkat melalui pptkis
atau secara mandiri.
 Mengawasi pelaksanaan penempatan calon tki.
 Membentuk dan mengembangkan sistim informasi penempatan calon tki sebelum
dan sesudah ke luar negeri.
 Memberikan perlindungan kepada tki selama masa sebelum pemberangkatan,
masa penempatan dan masa purna penempatan.

19. II. Menjalankan Tugas, Peran dan Fungsi dibentuknya Komisi PKP4TKi sesuai dengan peraturan
daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan tki
pada pasal 9 dan Peraturan bupati nomor 51 tahun 2013 tentang kedudukan, tugas dan pungsi
serta tata cara perekrutan anggota komisi PKP4TKI di kabupaten karawang diantaranya :
a. TUGAS POKOK
1. Meningkatkan Kualitas pelayanan
2. Memberikan kemudahan Pelayanan
3. Membuka akses Informasi tentang Penempatan dan Perlindungan TKI seluas-luasnya
b. TUJUAN UTAMA
1. Mewujudkan Pelayanan yang mudah, murah, cepat, aman dan transparan
2. Memastikan diterimanya hak-hak TKI untuk memperoleh perlindungan dan
pendampingan
3. MENGHAPUS PRAKTEK PERCALOAN
4. Menekan besarnya jumlah penempatan TKI Informal
5. Penyelesaian maslah-masalah yang dihadapi TKI secara terpadu berkoordinasi
dengan intansi terkait
c. PERAN DAN FUNGSI
1. Memberikan Pelayanan pendampingan terhadap TKI
2. Mengkoordinasikan masalah Pembuatan Dokumen, Pemulangan, Kesejahtraan dan
Kualitas TKI

20. Untuk merealisasikan dan memastikan semua program berjalan dengan baik, maka Komisi PKP4TKI mengambil
langkah-langkah strategis jelas dan tegas seperti :
1. Membuat kebijakan Pelayanan terpadu satu pintu dalam hal pembuatan Dokumen Calon TKI
2. Pembentukan Unit-unit kerja dan Pos-pos Pelayanan di setiap Kecamatan dan Desa
3. Pembinaan dan Pendataan Petugas Rekrut Calon TKI melalui Pemberlakuan Kartu Identitas Petugas Rekrut
4. Menyiapkan Regulasi dan Fasilitas penunjang program
5. Penyebarlusan Informasi baik melalui Sosialisasi langsung dan IT (website)
6. Kerjasama kemitraan dan koordinasi lintas Dinas/Intansi dan dengan lembaga atau Organisasi terkait lainnya
7. Membuka Crissis Center
8. Pengamanan/mengawal dokumen/berkas Calon TKI sampai diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Luar Negeri oleh
Disdukcapil

21.  Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Mengajukan Permohonan Pembuatan KTP baru bagi yang belum/tidak
memiliki/perubahan KTP, di tandatangani oleh RT
 Kartu Keluarga (KK)/ Mengajukan Permohonan Pembuatan KK baru bagi yang belum/tidak
memiliki/perubahan KK di tandatangani oleh RT
 Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/ Mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran baru bagi
yang belum/tidak memiliki Akta Kelahiran di tandatangani oleh RT
 Mengisi dan menandatangani Surat Ijin Dari Keluarga (Suami, Orang Tua atau Wali) menghadirkan
pemberi ijin (Form terlampir)
 Mengajukan Surat Pengantar Ijin dari RT (Form terlampir) di tandatangani oleh RT
 Mengajukan Surat Pengantar Pindah Luar Negeri dari RT (SPPLN dari RT) (Form terlampir) dan
melampirkan Foto ukuran 3x4 : 2 lembar dan 4x6 : 2 lembar
 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluarga yang memberi ijin (copy)
 Melampirkan Kartu Identitas Petugas Rekrut (copy), dengan menghadirkan petugas rekrutnya.
 Mengisi Surat Pernyataan Petugas Rekrut oleh Petugas Rekrut (dengan mencantumkan nama PPTKIS
yang akan menempatkan, negara tujuan dan jenis pekerjaan calon tki), (Form terlampir)

22.  Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Mengajukan Permohonan Pembuatan KTP baru bagi yang belum/tidak memiliki/ perubahan
KTP untuk di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah.
 Kartu Keluarga (KK)/ Mengajukan Permohonan Pembuatan KK baru bagi yang belum/tidak memiliki/perubahan KK untuk di
Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah.
 Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/ Mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran baru bagi yang belum/tidak
memiliki Akta Kelahiran untuk di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah.
 Surat Ijin Dari Keluarga (Suami, Orang Tua atau Wali) untuk di Tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
 Mengajukan Surat Pengantar Pindah Luar Negeri dari Desa (SPPLN dari Desa) (Form terlampir) (ditandatanganii Pemohon
dan Kepala Desa/Lurah) dan melampirkan Foto ukuran 3x4 : 2 lembar dan 4x6 : 2 lembar.
 Mengajukan Surat keterangan Status Perkawinan dari Desa bagi yang tidak memiliki Buku Nikah/Akta Cerai (tidak belaku
untuk yang belum Nikah dan memiliki Buku Nikah/Akta Cerai).
 Mengajukan (mengisi) Surat Permohonan Rekomendasi Camat dari Calon TKI untuk tandatangani/diketahui oleh Kepala
Desa/Lurah.
 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluarga yang memberi ijin (copy).
 Melampirkan Kartu Identitas Petugas Rekrut (copy), dengan menghadirkan petugas rekrutnya.
 Surat Pernyataan Petugas Rekrut (dengan mencantumkan nama PPTKIS yang akan menempatkan, negara tujuan dan jenis
pekerjaan calon tki), untuk di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah

23.  Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Mengajukan Permohonan Pembuatan KTP baru bagi yang belum/tidak memiliki/perubahan
KTP sudah di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah untuk di tandatangani oleh Camat.
 Kartu Keluarga (KK)/ Mengajukan Permohonan Pembuatan KK baru bagi yang belum/tidak memiliki/perubahan KK sudah
di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah untuk di tandatangani oleh Camat.
 Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/ Mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran baru bagi yang belum/tidak
memiliki Akta Kelahiran sudah di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah untuk di tandatangani oleh Camat.
 Surat Ijin Dari Keluarga (Suami, Orang Tua atau Wali) sudah di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
 Surat Pengantar Pindah Luar Negeri dari Desa (SPPLN dari Desa) (Form terlampir) (sudah ditandatanganii Pemohon dan
Kepala Desa/Lurah) untuk di tandatangani oleh Camat dan melampirkan Foto ukuran 3x4 : 2 lembar dan 4x6 : 2 lembar.
 Surat keterangan Status Perkawinan dari Desa bagi yang tidak memiliki Buku Nikah/Akta Cerai (tidak belaku untuk yang
belum Nikah dan memiliki Buku Nikah/Akta Cerai)
 Surat Permohonan Rekomendasi Camat dari Calon TKI yang sudah di tandatangani/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah
untuk mendapat rekomendasi Camat
 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluarga yang memberi ijin (copy).
 Melampirkan Kartu Identitas Petugas Rekrut (copy), (tidak menghadirkan petugas rekrutnya)
 Surat Pernyataan dari Petugas Rekrut (dengan mencantumkan nama PPTKIS yang akan menempatkan, negara tujuan dan
jenis pekerjaan calon tki), (sudah ditandatanganii oleh Petugas Rekrut dan diketahui Kepala Desa/Lurah)

24.  Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Mengajukan Permohonan Pembuatan KTP baru bagi yang belum/tidak/perubahan
memiliki KTP sudah di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah yang sudah di tandatangani oleh Camat.
 Kartu Keluarga (KK)/ Mengajukan Permohonan Pembuatan KK baru bagi yang belum/tidak memiliki/perubahan KK
sudah di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah yang sudah di tandatangani oleh Camat.
 Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah/ Mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran baru bagi yang belum/tidak
memiliki Akta Kelahiran sudah di Tandatangani oleh Kepla Desa/Lurah yang sudah di tandatangani oleh Camat.
 Surat Ijin Dari Keluarga (Suami, Orang Tua atau Wali) sudah di tandatangani oleh Kepala Desa/Lurah.
 Surat Pengantar Pindah Luar Negeri dari Desa (SPPLN dari Desa) (Form terlampir) (sudah ditandatanganii Pemohon
dan Kepala Desa/Lurah) yang sudah ditandatangani oleh Camat dan melampirkan Foto ukuran 3x4 : 2 lembar dan
4x6 : 2 lembar
 Surat keterangan Status Perkawinan dari Desa bagi yang tidak memiliki Buku Nikah/Akta Cerai (tidak belaku untuk
yang belum Nikah dan memiliki Buku Nikah/Akta Cerai).
 Rekomendasi ijin dari Kecamatan/Camat.
 Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluarga yang memberi ijin (copy).
 Melampirkan Kartu Identitas Petugas Rekrut (copy) (Intruksi presiden nomor 6 tahun 2006, Pasal 10 ayat (1) hurup
(c) peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 9 tahun 2013 tentang pedoman penempatan dan perlindungan tki
asal Jawa Barat dan pasal 9 ayat (4) hurup (c) peraturan daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang
penempatan dan perlindungan tki).
 Surat Pernyataan dari Petugas Rekrut (dengan mencantumkan nama PPTKIS yang akan menempatkan, negara
tujuan dan jenis pekerjaan calon tki), (sudah ditandatanganii oleh Petugas Rekrut dan diketahui Kepala
Desa/Lurah) (pasal 29-31 peraturan daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang penempatan dan
perlindungan tki).
 Ijin Pendirian Kantor Cabang/Cabang Pembantu/PPTKIS yang berdomisili di Kabupaten Karawang (Pasal 10 ayat (2),
Pasal 51, 55 peraturan daerah kabupaten karawang nomor 18 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan
tki).
 Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan TKI.
 Kartu Asuransi Calon TKI (Pra-Penempatan).
 Surat Keterangan mengikuti pelatihan kerja (BLK-LN) (pasal 17 hurup (h) dan pasal 27 peraturan daerah kabupaten
karawang nomor 18 tahun 2012 tentang penempatan dan perlindungan tki)

25. MENGAWAL BERKAS/DOKUMEN CALON TKI OLEH UPIP2TKI, P3TKI DAN
KOMISI PKP4TKI SERTA DIBERLAKUKANNYA SKPLN
DENGAN BERKAS TERKAWAL DAN DIBERLAKUKANNYA SKPLN MAKA :
1. AKAN SANGAT LEBIH MUDAH DALAM PELAYANAN
2. LEBIH SINGKAT DAN CEPAT
3. MEMPERPENDEK ALUR BIROKRASI
4. MENJAMIN KEASLIAN DAN KELENGKAPAN BERKAS/DOKUMEN CALON TKI
5. PENGAWASAN, PENDATAAN DAN KEAMANAN TERPADU DAN TERKENDALI
6. SKPLN SEBAGAI LANGKAH UNTUK MEMASTIKAN BAHWA DATA CALON TKI YANG
DIINPUT DALAM DATA KTKLN ITU BENAR-BENAR SESUAI DENGAN DATA
ASLINYA/SEBENARNYA
7. SKPLN SEBAGAI MEDIA PENDATAAN KEBERANGKATAN CALON TKI DAN
PEMULANGAN (MELALUI SKDLN) TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN KTKLN SEBAGAI
MEDIA PENDATAAN DITINGKAT NASIONAL
8. SKPLN SEBAGAI MEDIA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TKI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN KTKLN SEBAGAI MEDIA
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NASIONAL
9. MENGARAHKAN PADA SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI SESUAI
DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

26. 1. DENGAN SEMUA PROSES YANG KAMI URAIKAN DIATAS, KAMI YAKINKAN BAHWA PPTKIS DAN DINAS
TENAGKAERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KARAWANG AKAN MENERIMA DOKUMEN/BERKAS
CALON TKI YANG BENAR-BENAR ASLI DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN SEBAGAI DASAR
UNTUK DI INPUT KE DALAM SISTEM ON LINE SISKOTKLN BNP2TKI
2. KANTOR-KANTOR CABANG PPTKIS/CABANG PEMBANTU AKAN BERDIRI DI KABUPATEN KARAWANG,
SEHINGGA AKAN MEMUDAHKAN SEMUA PIHAK DALAM MEMPEROLEH COPY BERKAS-BERKAS
PENEMPATAN DAN PENGADUAN PERMASALAHAN TKI DI LUAR NEGERI
3. PEMBINAAN TERHADAP PARA PETUGAS REKRUT AKAN SANGAT JAUH LEBIH MUDAH, SEHINGGA
PEREKRUTAN CALON TKI AKAN LEBIH TERTIB DAN TERKORDINIR
4. DALAM HAL PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN TKI, PURNA TKI DAN KELUARGA TKI, JUGA
AKAN SANGAT MUNGKIN UNTUK DAPAT DILAKUKAN SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN TKI
DI DAERAH
5. PENDATAAN JUMLAH TKI DITINGKAT RT, DESA, KECAMATAN DAN KABUPATEN AKAN BENAR-BENAR
NYATA DAN TIDAK LAGI TERGANTUNG DENGAN DATA DALAM SISTEM SISKOTKLN BNP2TKI SEPERTI
SELAMA INI
6. PENGAWASAN TERHADAP PENEMPATAN TKI SECARA ILEGAL OLEH OKNUM PETUGAS REKRUT ATAU
PERUSAHAAN YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB AKAN TERDETEKSI DENGAN CEPAT
7. TKI AKAN LEBIH AMAN, NYAMAN DAN MENDAPAT KEMUDAHAN AKSES KOMUNIKASI SEHINGGA
KELUARGA YANG DITINGGAL AKAN LEBIH TENANG DAN TENTRAM
8. LEBIH CEPAT DALAM PENANGANAN SEMUA PERMASALAHAN YANG MENIMPA TKI, BAIK YANG TERJADI
DI DALAM ATAU LUAR NEGERI

27. KABUPATEN KARAWANG