RKPD2014

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak
Peraturan Walikota Pontianak Nomor 27 Tahun 2013
Tentang
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
K KO ATA NAIPONT
1 177
K KO ATA NAIPONT
1 177
Jl. Zainuddin No. 5 Telp. 0561-734294 Fax. 0561-733045 Pontianak
website : www.bappeda.pontianakkota.go.id - e-mail : bappeda@pontianakkota.go.id

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 27 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Kebijakan dan Program
Prioritas Pembangunan Tahun 2014 perlu disusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun
2014;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, merupakan dokumen
perencanaan tahunan sebagai pedoman Penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan
Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2014;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pontianak tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2014;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 -
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 517);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukun Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 23 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia
tahun 2013 Nomor 471);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak
Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
5 Seri E Nomor 4);

- 3 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK TAHUN 2014
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kota Pontianak;
b. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota
Pontianak;
c. Walikota adalah Walikota Pontianak;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak;
e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
g. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
h. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan
DPRD.
BAB II
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan Dokumen
Perencanaan Tahunan sebagai Penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat Evaluasi
Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2012 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah, Rencana
Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah,
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program
dan Kegiatan Prioritas Daerah.

- 4 -
Pasal 3
(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun
2014 dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-
PPAS) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Pontianak Tahun 2014.
(2) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS), serta Rencana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Pontianak.
Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Pontianak.
Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Mei 2013

Kota Pontianak Tahun 2014
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirobbil’alamin, hanya kepada Allah SWT kami bersyukur, karena
atas perkenanNya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun
2014 ini dapat selesai. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang turut serta menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan
dan memperkaya dokumen ini.
Sebagai penjabaran tahunan dari RPJM Kota Pontianak Tahun 2010-2014,
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2014 memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya. RKPD merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Pontianak dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi
lembaga DPRD dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka
pelaksanaan pembangunan daerah.
Pemerintah bersama DPRD bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi
antara RPJM dan RKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya melalui proses
perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya, demi terwujudnya
perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh, dan
terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2014
ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai
rencana.
Pontianak, Mei 2013

ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Latar Belakang ....................................................................................
Dasar Hukum Penyusunan ..................................................................
Hubungan Antar Dokumen .................................................................
Sistematikan Dokumen RKPD .............................................................
Maksud dan Tujuan ............................................................................
I - 1
I - 1
I - 2
I - 3
I - 4
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ...................................................... II - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ............................................. II - 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .........................................
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ........................................................
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................
II - 4
II - 5
II - 6
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD ............................................................. II - 9
2.2.1 Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak
Tahun 2010-2014 .................................................................... II - 9
2.2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ................................. II - 12
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ................................................. II - 21
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................ II - 21
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
3.1 Arah KebijakanEkonomi Daerah ......................................................... III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan Tahun
2012 dan Proyeksi Tahun 2013 dan Proyeksi Tahun 2014.. III - 2
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2013 dan Tahun 2014 ......................................................... III - 4
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ...................................................... III - 5
3.2.1 Analisis dan Perkiraan Sumber Pendanaan Daerah ............ III - 7
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak ...... III - 8

iii
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota
Pontianak …........................................................... III - 8
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota
Pontianak ..............................................................
III - 12
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota
Pontianak ..............................................................
III - 16
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014 ....... IV - 1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2014 .................................. IV - 7
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ............................. V - 1
BAB VI PENUTUP ......................................................................................................... VI - 1

iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan ........................... II - 1
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Pontianak sampai Maret 2013...................... II - 2
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk di Kota Pontianak s/d Bulan Maret Tahun 2013
Berdasarkan Kecamatan ………..…………………….................................
II - 3
Tabel 2.4 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013…. II - 3
Tabel 2.5 Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Per kapita (Jutaan
Rupiah) di Kota Pontianak Tahun 2008 – 2012 ………………..................
II - 4
Tabel 2.6 Pendapatan Perkapita menurut kecamatan Tahun 2009 – 2012
(Dalam rupiah) …………………………………………………………..……………........
II - 4
Tabel 2.7 Indikator pembangunan Bidang Ekonomi Kota Pontianak Tahun
2009 – 2012 ………………………………………………..…...............................
II - 5
Tabel 2.8 Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2014 ………………. II - 11
Tabel 2.9 Perkembangan IPM Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013 ………………… II - 13
Tabel 2.10 Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak Tahun Anggaran
2012 ……………………………………………………………………………….................
II - 14
Tabel 2.11 Data Umum dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2012 ………………………………………………………………………...
II - 15
Tabel 2.12 Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak
Tahun 2012 (sampai bulan Juni) ……………………………………………………..
II - 16
Tabel 2.13 Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman Tahun
Anggaran 2012 ………………………..……………………………………………………..
II - 17
Tabel 2.14 Capaian Tingkat Pelayanan Ke Masyarakat Tahun 2009 – 2013 ……… II - 20
Tabel 2.15 Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari) Tahun 2009 2012 ….……… II - 21
Tabel 3.1 Kerangka Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2011-2014 …......... III - 3
Tabel 3.2 Kebutuhan Investasi Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2012-2014
Atas Dasar Harga Berlaku ……………………………………………….…………...… III - 4
Tabel 3.3 Rincian Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2012, Rencana
Tahun 2013 dan Proyeksi tahun 2014 ……..…...................................... III - 11
Tabel 3.4 Belanja Pemerintah Daerah Kota Pontianak APBD Perubahan 2012,
APBD 2013 dan Proyeksi APBD 2014 …............................................... III - 16
Tabel 3.5 Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Pontianak APBD Perubahan
2012, APBD 2013 dan Proyeksi 2014 …............................................... III - 18

v
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Bagan Hubungan Antar Dokumen .................................................... I - 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20
tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD) dan
rencana pembangunan jangka pendek setiap tahunnya (RKPD).
Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, untuk itu
maka sesuai dengan amanat kedua undang-undang di atas, maka Bappeda Kota
Pontianak yang mempunyai kewajiban untuk mengkoordinir penyelenggaraan
perencanaan daerah dan mengkoordinir perencanaan-perencanaan yang
bersifat sektoral di daerah dengan telah menyusun rancangan awal RKPD yang
dapat digunakan sebagai dokumen awal untuk proses perencanaan dan
penganggaran untuk tahun 2014.
1.2.Dasar Hukum Penyusunan
Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD
Pemerintah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/Daerah.

I - 2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Pontianak Tahun 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak Tahun 2010-2014.
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor
59 Tahun 2007.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Gambar 1.1
Bagan Hubungan Antar Dokumen
RPJM
Nasional
RPJM
Propinsi
RPJM Kota Pontianak
2010 - 2014
Renstra SKPD
2010 - 2014
RKPD
2014
KUA-PPAS
2014
APBD
2014
RENJA SKPD
2014
RKA SKPD
2014
DPA 2014
(Dokumen Pelaksanaan
Anggaran)
RPJP Kota Pontianak
2005 - 2025

I - 3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan Tujuan
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1 Gambaran Umum Kondisi daerah
2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3.Aspek Pelayanan Umum
2.1.4.Aspek Daya Saing Daerah
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.2.1.Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak
Tahun 2010-2014
2.2.2.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas
dan sasaran pembangunan daerah
2.3.2 Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun
2013 dan 2014
3.1.2.Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2013
dan Tahun 2014
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1.Analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah
3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Pemerintah Kota Pontianak
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Pemerintah Kota
Pontianak
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Pemerintah Kota Pontianak

I - 4
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Pemerintah Kota
Pontianak
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pontianak Tahun 2014
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2014
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI PENUTUP
1.5.Maksud dan Tujuan
Dokumen RKPD merupakan dokumen yang menjabarkan rencana jangka
menengah daerah ke dalam rencana tahunan dan mengimplementasikannya
dalam program dan kegiatan tahunan, sehingga akan dijadikan acuan bagi
proses penyusunan RAPBD, mulai dari perumusan Kebijakan Umum APBD,
penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, hingga penyusunan RKA-
SKPD dan RAPBD. Oleh karena itulah maka dokumen RKPD ini yang diharapkan
mampu menjawab kebutuhan materi bagi proses perencanaan dan
penganggaran selajutnya.
Dokumen RKPD ini bertujuan untuk menginformasikan rancangan
kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas
pembangunan daerah dan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk
tahun yang direncanakan.

II - 1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2012
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
A. Aspek Geografi
Luas wilayah Kota Pontianak adalah 107,82 km2
, terbagi atas 6
kecamatan dan 29 kelurahan, yaitu Kecamatan Pontianak Selatan,
Kecamatan Pontianak Timur, Kecamatan Pontianak Barat, Kecamatan
Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Kota, dan Kecamatan
Pontianak Tenggara.
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Pontianak Menurut Kecamatan
No Kecamatan
Luas Wilayah
(Km2)
% terhadap Kota
Pontianak
1 Pontianak Selatan 14.54 13.9
2 Pontianak Tenggara 14.83 13.5
3 Pontianak Timur 8.78 8.4
4 Pontianak Barat 16.94 15.1
5 Pontianak Kota 15.51 14.9
6 Pontianak Utara 37.22 34.52
Total Kota Pontianak 107.82 100.00
Sumber : Badan Pusat Statistik dalam Kota Pontianak Dalam Angka Tahun 2012
Batas wilayah Administratif Kota Pontianak adalah sebagai berikut:
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten
Pontianak.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu Raya.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya.

II - 2
Secara Geografis Wilayah Kota Pontianak yang berada di Pulau
Kalimantan tidak dilalui dengan jalur gunung berapi aktif seperti kota-
kota di hampir sebagian besar pulau selain Kalimantan. Tetapi karena
kondisi permukaan lahan yang rendah serta dilalui oleh beberapa
sungai besar, Kota Pontianak sangat dipengaruhi dengan arus pasang
surut air sungai.
Wilayah genangan yang terdapat di Kota Pontianak sebagian
besar merupakan genangan sesaat yang disebabkan oleh intensitas
hujan yang tinggi. Secara umum hal ini disebabkan keterbatasan daya
tampung air dalam sistem saluran drainase kota yang diperparah
dengan kondisi bentang alam Kota Pontianak yang flat, miskin akan
variasi topografi menyebabkan hambatan dalam aliran air serta
terkumpulnya genangan pada kawasan-kawasan yang cekung/lebih
rendah. Selain hal-hal tersebut, genangan di Kota Pontianak
disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 Terjadinya hambatan aliran air di saluran-saluran drainase akibat
banyaknya jembatan dan bangunan di sepanjang bantaran sungai
 Mulai berkurangnya ketersediaan daerah resapan air akibat
bertambahnya permukiman
 Banyak terjadi penyempitan saluran-saluran drainase kota
 Perilaku masyarakat yang masih suka membuang sampah ke
Sungai
B. Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kota Pontianak berdasarkan data Badan
Pusat Statistik Kota Pontianak sampai dengan bulan Maret 2013
adalah sebanyak 579.276 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Pontianak sampai Maret 2013
Tahun
Jumlah
Penduduk
Laki-Laki % Perempuan %
2009 543.842 272.524 50,11% 271.317 49,89%
2010 554.764 277.971 50,11% 276.793 49,89%
2011 565.856 283.529 50,11% 282.327 49,89%
2012 576.694 288.920 50.10% 287.774 49.90%
2013* 579.276 290.174 50.09% 289.102 49.91%
Sumber : Badan Statistik Kota Pontianak Tahun 2013

II - 3
Jika dirinci per ecamatan maka penyebaran penduduk kota Pontianak
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.3
Jumlah Penduduk di Kota Pontianak s/d Bulan Maret Tahun 2013
Berdasarkan kecamatan
Kecamatan
Jenis Kelamin Rasio Jenis
KelaminL P TOTAL
pONTIANAK SELATAN 42.521 42.973 85.494 98.95
PONTIANAK TENGGARA 22.895 23.947 46.842 95.61
PONTIANAK TIMUR 43.401 42.785 86.186 101.44
PONTIANAK BARAT 64.598 64.164 128.762 100.68
PONTIANAK KOTA 56.945 57.441 114.386 99.14
PONTIANAK UTARA 59.814 57.792 117.606 103.50
KOTA PONTIANAK 290.174 289.102 579.276 100.37
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak 2013
Kepadatan penduduk Kota Pontianak sampai dengan bulan
Maret 2013 adalah 5.373 jiwa/Km2
. Yang paling padat adalah
Kecamatan Pontianak Timur yaitu 9.816 jiwa/Km2
sedangkan
kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan
Pontianak Tenggara yaitu 2.909 jiwa/Km2
.
Tabel 2.4
Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2013
Kecamatan
Luas
Km2
Penduduk
Kepadatan
Jiwa/KmJumlah %
Pontianak Selatan 13,27 85.494 14,76 % 6.443
Pontianak Timur 8,78 86.186 14,88 % 9.816
Pontianak Barat 16,47 128.762 22,23 % 7.818
Pontianak Utara 37,22 117.606 20,30 % 3.160
Pontianak Kota 15,98 114.386 19,75 % 7.158
Pontianak Tenggara 16,10 46.842 8,09 % 2.909
Kota Pontianak
(Maret 2013)
107,82 579.276 100,00 % 5.373
Tahun 2012
107,82 576.694 100,00 % 5.349
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak
Ket : Jumlah Penduduk sampai Bulan Maret Tahun 2013

II - 4
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pendapatan perkapita.
Adapun pendapatan regional perkapita penduduk Kota Pontianak tahun
2012 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.5
Perkembangan Pendapatan Regional dan Angka Per Kapita (Jutaan Rupiah)
di Kota Pontianak Tahun 2008 – 2012
No Uraian
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
1
PDRB Atas Dasar Harga Pasar
9.523.661,21 11.174.616,23 12.567.866,77 13.855.855,19
15.
705.467,43
2 Penyusutan 656.180,26 769.931,06 865.926,02 954.668,42 1.105.664,91
3 PDRN Atas Dasar Harga Pasar 8.867.480,98 10.404.685,17 11.701.940,75 12.901.186,77 14.599.802,52
4 Pajak Tak Langsung 144.759,65 169.854,17 191.031,57 210.609,00 587.384,48
5
PDRN Atas Dasar Biaya Faktor
Produksi
8.722.721,30 10.234.831,00 11.510.909,17 12.690.577,77 14.012.418,04
6
Penduduk Pertengahan Tahun
(Jiwa)
521.569,00 527.102 554.764
566.153
576.694
7
PDRB Perkapita (Rupiah)
18.259.638,15 21.200.102,12 22.654.438,23
24.
473.693,85
27.233.623,78
8
Pendapatan Regional Perkapita
(Rupiah)
16.724.002,59 19.417.173,53 20.749.199,97 22.415.456,19 24.297.839,13
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
1
PDRB Atas Dasar
Harga Pasar
5.968.286,55 6.282.408,54 6.621.193,74 7.010.717,02 7.436.084,72
2 Penyusutan 411.214,94 432.857,95 456.200,25 483.038,40 523.500,36
3 PDRN Atas Dasar Harga Pasar 5.557.071,61 5.849.550,59 6.164.993,49 6.527.678,62 6.912.584,36
4 Pajak Tak Langsung 90.717,96 95.492,61 100.642,14 106.562,90 278.109,57
5
PDRN Atas Dasar Biaya
Faktor Produksi
5.466.353,65
5.754
.057,98
6.064.351,34 6.421.115,72 6.634.474,79
6
Penduduk Pertengahan Tahun
(Jiwa)
521.569 527.102 554.764 566.153 576.694,00
7 PDRB Perkapita (Rupiah) 11.442.947,25 11.918.771,97 11.935.153,93 12.383.078,46 12.894.333,43
8
Pendapatan Regional Perkapita
(Rupiah)
10.480.595,39 10.916.403,24 10.931.407,49 11.341.661,56 11.504.324,28
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2012
Jika dirinci perkecamatan maka pendapatan perkapita penduduk kota
Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.6
Pendapatan Perkapita Menurut Kecamatan Tahun 2009 - 2012 ( Dalam Rupiah)
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
HARGA BERLAKU
1 Pontianak Selatan 27,125,789.26 30,551,066.39 33,112,036.96 37,302,636.37

II - 5
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
2 Pontianak Tenggara 14,997,716.48 16,777,024.79 18,847,406.15 21,636,555.70
3 Pontianak Timur 10,740,987.26 12,219,100.74 13,926,922.78 15,916,325.00
4 Pontianak Barat 11,364,073.42 13,024,460.92 14,472,251.16 16,361,750.98
5 Pontianak Kota 23,105,921.98 25,994,630.71 28,645,778.05 32,193,029.70
6 Pontianak Utara 16,429,891.05 18359407.06 19,941,376.44 22,389,108.90
HARGA KONSTAN 2009 2010 2011 2012
1 Pontianak Selatan 15,583,248.57 16,408,112.94 16,871,250.22 17,997,532.63
2 Pontianak Tenggara 9,363,926.24 9,843,807.12 9,996,391.67 10,560,968.06
3 Pontianak Timur 5808283.322 6,135,194.34 6,323,108.69 6,685,272.71
4 Pontianak Barat 6,408,830.14 6,762,574.33 7,033,457.27 7,479,782.24
5 Pontianak Kota 13,582,222.86 14,238,601.81 14,769,741.28 15,722,635.79
6 Pontianak Utara 9,323,887.07 9,872,567.22 10,175,410.82 10,674,920.98
Sumber : BPS Kota Pontianak 2012
Selain itu data-data perekonomian suatu kota juga dapat
menggambarkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Berikut data-data ekonomi makro kota Pontianak
Tabel 2.7
Indikator Pembangunan Bidang Ekonomi
Kota Pontianak Tahun 2009 – 2012
No. Uraian 2009 2010 2011 2012
1. Angka Kemiskinan (%) 6,38 6,62 6,15
2. Angka Pengangguran Terbuka (%) 9,38 7,78 7,26 7,00
3. Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,35 5,39 5,88 6,07
4. Inflasi (%) 4,91 8,52 4,91 6,62
5. PDRB Konstan 2000 (Rp. Juta) 6.282.408,54 6.621.193,74 7.010.717,02 7.436.084,72
6. PDRB Berlaku (Rp.Juta) 11.174.616,23 12.567.866,77 13.855.855,19 15.705.467,43
7. PDRB per kapita konstan (Rp.) 11.918.771,97 11.935.153,93 12.383.078,46 12.894.333,43
8. PDRB per kapita berlaku (Rp.) 21.200.102,12 22.654.438,23 24.473.693,85 27.233.623,78
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak Tahun 2012
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor pemerintahan
telah dilakukan bahwa setiap SKPD untuk membuat standar operasional
prosedur dalam rangka mewujudkan Perda Transparansi Publik;
dibentuknya SKPD (BP2T) yang mengurusi pelayanan perizinan satu atap.

II - 6
Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor pendidikan salah
satunya dengan meningkatkan infrastruktur kondisi fisik bangunan
sekolah dan fasilitas pendukungnya.
Pelayanan umum dibidang kesehatan yang dikelola langsung oleh
pemerintah Kota Pontianak adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas
yang tersebar 6 kecamatan di kota Pontianak dan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Pontianak (R.S. Sultan Syarif Muhammad Alkadrie).
Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor perdagangan salah
satunya dilayani oleh pasar-pasar tradisonal. Dari tahun 2009 s.d 2013
beberapa pasar tradisional yang ada di kota Pontianak diantaranya pasar
Flamboyan, pasar Cempaka, pasar Teratai, Kemuning dan pasar Dahlia.
Pada tahun 2013 ini Pasar Flamboyan sedang dalam tahap pembangunan
kembali, dan direncanakan juga akan diselesaikan pada tahun 2013 ini.
Pelayanan umum dalam Kota Pontianak di sektor perhubungan
darat dan sungai dilayani dengan kendaraan Taksi, Bis Kota, Oplet,
Becak, Sampan dan Ferry penyeberangan. Untuk sektor perhubungan
darat sampai dengan tahun 2010, Kota Pontianak memiliki 10 Terminal
Kendaraan Umum dimana terminal dengan daya tampung kendaraan
terbanyak adalah terminal Batulayang yaitu sebanyak 517 unit dengan
luasnya sendiri adalah 29.155M2
, namun pada kenyataannya terminal ini
memuat 717 unit kendaraan melebihi kapasitas daya tampungnya.
Sedangkan terminal dengan jumlah kendaraan paling sedikit adalah
terminal Pal Lima yaitu sebanyak 5 unit kendaraan walaupun kapasitas
daya tampungnya bisa memuat hingga 83 unit kendaraan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
Beberapa potensi Kota Pontianak yang dapat dijadikan modal dasar
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak antara
lain adalah:
1. Kota Pontianak sebagai Ibu Kota Propinsi Kalimantan Barat, dengan
demikian Kota Pontianak menjadi Pusat Pemerintahan di Kalimantan
Barat.
2. Infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan, dan perdagangan
terkategori lebih baik dibanding dengan kota-kota yang ada di
kabupaten-kabupaten di wilayah propinsi Kalimantan Barat, dengan

II - 7
demikian menjadikan Kota Pontianak sebagai pusat pendidikan,
kesehatan dan perdagangan khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
3. Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
Kota Pontianak ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).
Ketetapan tersebut merupakan peluang yang baik bagi Kota
Pontianak dikarenakan ketetapan tersebut mengandung
konsekuensi logis bagi Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan
APBN-nya lebih besar ke Kota Pontianak.
4. Terdapatnya pelabuhan penumpang dan peti kemas di dalam
wilayah Kota Pontianak ini juga merupakan potensi daya saing
tersendiri bagi Kota Pontianak, karena dengan keberadaan
pelabuhan tersebut membuat arus keluar masuknya orang dan
barang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar dan ramai
sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.
5. Jarak bandara Supadio dengan pusat Kota Pontianak relatif dekat (±
15 Km), ini juga menjadikan Kota Pontianak mudah untuk
dijangkau/dikunjungi sehingga membuat arus keluar masuknya
orang dan barang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar dan
ramai sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.
6. Kota Pontianak juga telah memiliki transportasi darat trayek
Pontianak-Malaysia-Brunei, yang menjadikan arus keluar masuknya
orang dan barang dari dan ke Kota Pontianak menjadi lancar dan
ramai sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan baik.
7. Kota Pontianak memiliki potensi alam diantaranya terdapatnya 2
buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yang melintasi Kota
Pontianak. Terlebih Kota Pontianak berada pada posisi strategis
yaitu dilalui oleh garis equator dengan segala peristiwa yang
mempunyai daya tarik alami. Potensi ini membawa karakteristik
tersendiri, sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai Kota
Khatulistiwa sekaligus Kota Air.
8. Sebagai sebuah kota yang terbuka dan merupakan pusat kegiatan
pemerintahan, ekonomi, maupun sosial budaya menjadikan kota ini
tempat tujuan bagi pendatang khususnya dalam skala regional
Kalimantan Barat sehingga menjadikannya lebih heterogen dan kaya
akan keragaman adat istiadat dan budaya. Perjalanan sejarah yang
cukup panjang sejak berdirinya kota Pontianak meninggalkan jejak

II - 8
budaya dan sejarah yang dapat ditelusuri sebagai sebuah atraksi
wisata yang menarik. Di sisi lain perkembangan kota Pontianak juga
menawarkan sajian obyek-obyek wisata unik yang dapat dinikmati
pengunjung yang datang ke kota ini. Setiap tahunnya secara rutin
terdapat event-event wisata yang menjadi ciri khas Kota Pontianak
seperti : Festival Budaya Bumi Khatulistiwa, Gawai Dayak di Rumah
Betang pada bulan Mei, Kulminasi Matahari di Tugu Khatulistiwa
pada bulan Maret dan September, Cap Go Meh yang dilaksanakan
setiap 15 hari setelah tahun baru China, festival merima karbit yang
dilaksakana setiap menjelang Hari Lebaran (Idul Fitri).
9. Terdapat berbagai keunikan Kota Pontianak yang menjadi ciri khas
kota ini yang mungkin tidak dimiliki daerah lain seperti keberadaan
warung-warung kopi di pinggir jalan Gajahmada, cafe terapung di
pinggiran sungai Kapuas, sajian khas makanan dan kue tradisional
dan lain sebagainya, yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan
apabila dikemas dengan baik. Pengembangan sektor Pariwisata
cukup penting dilakukan untuk menunjang perekonomian Kota
Pontianak, mengingat kontribusi terbesar dalam PDRB tahun 2012
disumbangkan oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan
sektor Jasa-jasa. Dengan pengembangan pariwisata akan secara
langsung memberikan multiplier effect terhadap pengembangan
perekonomian Kota Pontianak.
10. Letak geografis Kota Pontianak sebagai pintu gerbang masuknya
barang dan manusia dari luar Kalimantan Barat baik dari jalur laut
maupun jalur udara. Disisi lain Kota Pontianak juga berfungsi sebagai
outlet persinggahan manusia dan barang-barang hasil produksi dari
wilayah hinterlandnya menuju keluar pulau Kalimantan. Hal ini
menyebabkan sektor perdagangan dan jasa berkembang cukup
signifikan menopang struktur perekonomian kota dan wilayah.
Struktur Perekonomian Kota Pontianak, berdasarkan data PDRB
harga konstan tahun 2012 menunjukkan dominasi dua sektor utama
yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan
kontribusi 24,67% serta sektor Bangunan yang memberikan
kontribusi 19,82%. Kinerja dua sektor tersebut didukung oleh sektor
jasa-jasa yang juga cukup tinggi, dengan peranannya terhadap
perekonomian Kota Pontianak sebesar 19,37%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak harus memberikan
perhatian untuk mendukung kinerja dua sektor tersebut yang tiap

II - 9
tahun terus menunjukkan tren peningkatan sehingga secara
akumulatif target pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai dapat
terpenuhi.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan Dan Realisasi RPJMD
2.2.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak
Tahun 2010-2014
A. Visi Kota Pontianak 2010-2014
Visi pembangunan Kota Pontianak tahun 2010-2014
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak
2010-2014 adalah: “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan
Lingkungan Terdepan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan Pelayanan Publik“.
Visi tersebut secara intrinsik memuat makna-makna sebagai
berikut:
Kata “Kota Khatulistiwa” menunjukkan bahwa visi tersebut
mengacu kepada potensi yang dimiliki Kota Pontianak yaitu letak
geografisnya yang strategis. Kota Pontianak menjadi pintu gerbang
utama akses menuju Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan
salah satu kota yang dapat diakses dari dan ke negara tetangga
Malaysia melalui darat. Kota Pontianak juga berfungsi sebagai kota
transit dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani
distribusi barang dan manusia untuk skala lokal, regional dan
internasional.
Berwawasan Lingkungan mempunyai pengertian bahwa
berbagai pertimbangan arah pembangunan daerah, kebijakan,
program, kegiatan dan anggaran harus didasarkan atas
pertimbangan kondisi daya dukung lingkungan dan dalam upaya
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya alam akan dilakukan secara
sustainable dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan
hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai hasil

II - 10
pembangunan yang bersifat prasarana fisik diharapkan
menghasilkan suatu kondisi lingkungan dengan kualitas yang tidak
melebihi batas ambang baku mutu lingkungan. Sebagai kota yang
sedang berkembang, pembangunan Kota Pontianak dilakukan secara
berimbang dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup,
kebersihan, keindahan, kenyamanan, serta tertib dan teratur sesuai
dengan rencana tata ruang kota dengan mengedepankan koordinasi
dan kerjasama serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk
mewujudkan Pontianak Sehat.
Terdepan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia
mencitrakan komitmen untuk fokus pada peningkatan kualitas SDM
melalui berbagai kebijakan dan program peningkatan sumberdaya
manusia yang memiliki keunggulan. Fokus peningkatan diarahkan
khususnya dalam peningkatan bidang pendidikan, kesehatan dan
kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini ditempuh dalam rangka
meningkatkan peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang
mencakup angka harapan hidup, angka melek huruf, angka
partisipasi murid sekolah, dan pengeluaran per kapita dengan
berlandaskan pada strategi keberpihakan kepada masyarakat
menengah kebawah untuk memperoleh kemudahan akses layanan
pendidikan dan kesehatan.
Terdepan dalam Peningkatan Pelayanan Publik mempunyai
pengertian bahwa berbagai kebijakan dan program peningkatan
pelayanan masyarakat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan
kuantitas pelayanan masyarakat. Fokus kebijakan peningkatan
layanan ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas
pelayanan perijinan, pelayanan administrasi kependudukan dan
penyediaan prasarana dasar perkotaan yang sesuai dengan
kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini
adalah untuk meningkatkan kepuasan masyarakat akan layanan
publik.
B. Misi Kota Pontianak 2010-2014
Misi Kota Pontianak secara substansial memuat upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah
ditetapkan. Tujuh misi yang merupakan agenda pokok
pembangunan Kota Pontianak selama lima tahun ke depan (2010-
2014) adalah sebagai berikut:

II - 11
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius,
cerdas, sehat, berbudaya, dan harmonis
2. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pemuda
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan
mengurangi pengangguran
4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban untuk mendukung
terciptanya iklim investasi yang kondusif
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk
menunjang perkembangan perdagangan dan jasa
6. Mewujudkan tata ruang, tata kota dan wilayah yang
seimbang dan berwawasan lingkungan
7. Meningkatkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Ketaatan
Hukum dan Perundang-Undangan yang Berlaku
RKPD 2014 sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJM Kota
Pontianak 2010-2014 mengemban fungsi untuk menggapai target-
target kinerja pembangunan baik yang belum mampu dicapai pada
fase pembangunan sebelumnya maupun meningkatan pencapaian
kinerja yang telah berhasil dalam rangka pencapaian visi dan misi
pembangunan kota Pontianak. Untuk itu, di dalam Rancanag Awal
RKPD Kota Pontianak 2014 ini disusun berbagai program dan
kegiatan pembangunan yang selain mengacu kepada program
prioritas RPJM juga mengakomodir isu-isu strategis dan
permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat.
RKPD 2014 diarahkan untuk mencapai target indikator
keberhasilan tahun kelima RPJM sebagaimana tertuang dalam tabel
berikut:
Tabel 2.8
Target Indikator Keberhasilan Pembangunan RKPD 2014
NO. INDIKATOR TAHUN 2014
I. UMUM
1 Indek Pembangunan Manusia (IPM) 75,01
- Angka Melek Huruf (%) 99,00
- Usia Harapan Hidup (Tahun) 72,00
- Pengeluaran Riil per kapita (Rp. 000/bln) 675,00
- Lama sekolah (tahun) 12,00
II. BIDANG EKONOMI
1 Angka Kemiskinan (%) 5,01

II - 12
NO. INDIKATOR TAHUN 2014
2 Angka Pengangguran Terbuka (%) 5,29
3 Angka Kesempatan Kerja (%) 94,90
4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,56%
5 Inflasi (%) 8,42%
6 PDRB Harga Konstan 2000 (Rp. juta) 8.313.940,91
7 PDRB Perkapita konstan 2000 (Rp.) 14.036.869,69
III. BIDANG KESEHATAN
1 Angka Kematian Bayi 2,34%
2 Angka Kematian Balita (kasus) 0
3 Gizi Buruk (kasus) 0
4 Kejadian Luar Biasa DBD (angka kesakitan/100.000 pddk) 10,80%
IV. BIDANG PENDIDIKAN
1 APM SD (%) 100,00
APM SLTP (%) 100,00
APM SLTA (%) 100,00
2 Angka Putus Sekolah SD 0.00
Angka Putus Sekolah SLTP 0.00
Angka Putus Sekolah SLTA 0,00
3 NEM rata-rata SD/MI 7,58
NEM rata-rata SLTP/MTs 6,74
NEM rata-rata SMU/MA 6,73
V. BIDANG INFRASTRUKTUR
1 Tingkat Pelayanan Air Bersih (penduduk) 85,70%
2 Jumlah Sambungan PDAM 83.312
3 Kondisi Jalan Kota Mantap/Baik 75,12%
4 Pelayanan Kebersihan (Sampah Terangkut) 84,40%
5 Jumlah Rumah Kumuh (% Penanganan) 22,50%
VI. BIDANG PELAYANAN PUBLIK
1 Pelayanan Perijinan (% pelayanan sesuai SPM) 100,00%
Sumber : RPJM Kota Pontianak 2010-2014
2.2.2. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Dalam penyusunan RKPD tahun 2014, salah satu faktor yang
menjadi masukan pertimbangan adalah tingkat pencapaian
pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan permasalahan-
permasalahan yang belum dapat diatasi secara menyeluruh serta
pertimbangan kondisi yang akan dihadapi di tahun 2014. Oleh karena
itu, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi
dasar masukan bagi perencanaan pembangunan tahun berikutnya
dengan memperhatikan isu fenomena penting yang berkembang di
masyarakat.

II - 13
Selain hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya juga perlu
diperhatikan berbagai kendala yang dapat menghambat suksesnya
pelaksanaan program yang telah dilaksanakan selama ini. Kondisi fisik
wilayah yang sering menjadi kendala utama dalam pembangunan kota
serta dinamika perkembangan ekonomi global memberikan dampak
pada perekonomian nasional maupun perekonomian kota merupakan
hal-hal yang tidak terelakkan dan harus menjadi pertimbangan penting
di dalam mendesain perencanaan pembangunan satu tahun kedepan.
A. Peningkatan Sumber Daya Manusia
Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui
pendekatan pembangunan dua bidang utama yaitu pendidikan dan
kesehatan. Keberhasilan pencapaian dua bidang ini menjadi
representasi keberhasilan peningkatan sumber daya manusia yang
tak lain merupakan misi pembangunan Kota Pontianak. Jika dilihat
secara umum melalui indikator umum pembangunan yaitu Indeks
Pembangunan Manusia pada data terakhir (tahun 2011) mencapai
73,43 berarti naik sedikit jika dibandingkan tahun 2010 yang
mencapai 72,96.
Tabel 2.9
Perkembangan IPM Kota Pontianak tahun 2009-2013
Indikator
Realisasi
2009
Realisasi
2010
Realisasi
2011
Rencana
2012*
Proyeksi
2013*
IPM 72,41 72,96 73,43 74,01 74,51
Ket: * data masih berupa rencana/proyeksi / realisasi belum dikeluarkan BPS
Hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan
kesehatan masyarakat selama tahun 2012 adalah adanya kasus
kematian ibu yaitu sebanyak 12 kasus pada tahun 2012, walaupun
menurun dibanding dengan tahun 2011 yaitu 17 kasus. Kasus
kematian neonatal juga masih harus menjadi perhatian walaupun
sudah terjadi penurunan, pada tahun 2012 sebanyak 77 kasus
sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 116 kasus. Selain itu juga
adanya peningkatan yang cukup banyak untuk kasus gizi buruk
sebanyak 52 kasus pada 2012, hal ini meningkat dibandingkan
dengan tahun 2011 yaitu sebanyak 41 kasus.

II - 14
Selain melalui pembangunan bidang kesehatan, peningkatan
sumberdaya manusia juga ditempuh melalui pengembangan bidang
pendidikan. Kinerja pembangunan bidang Pendidikan dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel.2.10
Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Pontianak
Tahun Anggaran 2012
NO Indikator Kinerja
CAPAIAN
KINERJA
1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 26.72
2
Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf
(tidak buta aksara)
99.83
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 107.80
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 97.43
5
Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
90.32
6 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0.06
7 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0.14
8 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 1.14
9 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100.00
10 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.05
11 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99.41
12 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 104.08
13
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
114.83
14 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 66.20
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, Tahun 2012
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan
Kota Pontianak sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Barat
mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk citra
pembangunan pada umumnya di Kalimantan Barat. Sebagai pusat
dari berbagai fungsi dan aktivitas lokal maupun regional, kota
Pontianak dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar
perkotaan yang memadai.
Dibidang pekerjaan umum, yang menangani infrastruktur
pembangunan fisik di kota Pontianak terdapat peningkatan panjang
jalan kota dalam kondisi baik di tahun 2012 jika dibandingkan

II - 15
dengan tahun 2011. Beberapa indicator pencapaian kinerja di
bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada table berikut :
Tabel 2.11
Data Umum dan Indikator Dinas Pekerjaan Umum
Kota Pontianak Tahun 2009 – 2012
No. Indikator Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012
1 Panjang Jalan (Jenis Permukaan)
- Aspal Km 203.842 222.053 224.005 236.954
- Kerikil/ Telford Km 5.680 6.388 6.388 -
- Tanah Km 23.525 19.464 19.464 15.764
- Beton Km 19.679 9.787 9.787 6.926
2 Panjang jalan (Kondisi)
- Baik Km 77.544 185.457 195.217 199.255
- Sedang Km 92.111 4.187 4.407 4.208
- Rusak Km 61.184 7.670 7.560 7.276
- Rusak Berat Km 21.887 60.379 52.460 48.905
3 Panjang jalan yang dipelihara Km 252.726 257.692 259.644 259.644
4 Meningkatnya kualitas jalan % 0,27 1,96 0,76 -
5 Meningkatnya rasio jalan yang
permukaanya aspal %
2,60 8,93 0,88 -
6 Tingkat pemenuhan kebutuhan
lebar jalan %
100 100 100 -
7 Jembatan
- Baik Buah - 132 132 132
- Sedang Buah - - -
- Rusak Buah - - -
- Rusak Berat Buah - - -
8 Jumlah jembatan yang
direncanakan ditingkatkan
%
2 2 3 1
9 Jumlah alat berat yang dimiliki Unit 27 37 37 154
10 Jumlah alat berat yang dalam
kondisi baik
Unit
19 26 27 147
11 Jumlah alat berat yang dipelihara Unit 8 21 10 144
12 Rasio alat berat yang dalam
kondisi baik/layak
%
70 70 72,973 93,5
13 Berfungsinya Dermaga Seng Hie % 50 75 100 100
14 Tertatanya kawasan Kapuas Indah
dengan dermaga bongkar muat
%
50 50 50 50
15 Persentase jalan yang dilengkapi
trotoar %
20 20 20 20
16 Tingkat penataan persimpangan
jalan %
15 20 20 20
17 Persentase jembatan dengan
kondisi baik %
100 100 100 100
18 Terpenuhinya kebutuhan
penerangan di jalan umum pada
malam hari %
70 70 70 70
1 Menurunnya ruas jalan yang macet % - - - -
2 Rasio jalan terhadap kendaraan m/kendaraan - - - -
3 Meningkatnya rasio jalan dengan
kondisi baik %
19,679 9,787 9,787 37,48
4 Meningkatnya kualitas jalan %
5 Meningkatnya jalan yang
permukaannya aspal %
180,281 185,457 195,217 236,954
6 Tingkat kepadatan per ruas jalan
utama LHR
4,187 4,187 4,407 -
lebar jalan %
7,670 7,670 7,560 -
8 Tingkat pemenuhan kebutuhan % 60,588 60,379 52,460 -

II - 16
No. Indikator Satuan
Tahun
2009 2010 2011 2012
jembatan
9 Prosentase jembatan dengan
kondisi baik %
132 132 132 132
10 Prosentase jumlah daerah kumuh
yang telah ditata dengan baik %
0,27 1,96 0,76 -
11 Prosentase cakupan sarana air
bersih terhadap penduduk %
2,60 8,93 0,88 45
perumahan masyarakat %
100 100 100 -
13 Meningkatnya rasio kawasan
permukiman yang bebas genangan %
54,47 61,44 68,7 74,97
14 Prosentase kawasan permukiman
yang telah dilengkapi dengan
saluran air yang memadai %
- 20 31 24
15 Prosentase jalan lingkungan yang
kondisinya baik %
- - - -
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Tahun 2013
(Dalam dokumen LKPj AMJ Walikota Pontianak 2008 - 2013)
C. Cipta Karya dan Penataan Ruang
Berikut capaian kinerja setiap indikator yang ada pada Dinas
Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak.
Tabel 2.12
Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang dan Perumahan
Kota Pontianak Tahun 2012 (sampai bulan Juni)
No. Data Umum Satuan
Tahun
2010 2011 2012
1 Jumlah luas daerah kumuh yang telah
tertata dengan baik
Ha 24.2716 47.4784 47.4784
2 Jumlah luas areal daerah kumuh Ha 215 143.25 143.25
3 Jumlah IMB yang diterbitkan (dokumen
teknis)
Berkas 1543
4 Jumlah advis planning (pendahuluan)
yang diterbitkan
Berkas 444 925 299
5 Jumlah advis planning (pemutihan)
yang diterbitkan
Berkas 425 618 279
6 Jumlah advis planning yang tidak
diterbitkan (pendahuluan)
Berkas - 47 1
7 Jumlah IMB pemutihan yang tidak
diterbitkan
Berkas - 10 12
8 Jumlah penyelesaian kasus bangunan
bermasalah
Buah - - 47
9 Jumlah luas daerah kumuh yang dapat
ditangani
Ha 24.2716 47.4784 47.4784
10 Jumlah bangunan yang bermasalah di
Kota Pontianak
Kasus - - 65
11 Jumlah rumah tidak layak huni di Kota
Pontianak yang didata
Rumah 3,723 2,771 2,495

II - 17
No. Data Umum Satuan
Tahun
2010 2011 2012
12 Jumlah rumah tidak layak huni di Kota
Pontianak yang ditangani
Rumah 636 951 276
13 Jumlah rusunawa di Kota Pontianak
- Luas 3,000
- Kapasitas kamar 98 98
- Tarif kamar
Lantai 1 150,000
Lantai 2 140,000
Lantai 3 130,000
Lantai 4 120,000
Lantai 5 100,000
14 Jumlah bantuan semen swadaya
masyarakat di Kota Pontianak
Zak 23,370 50,742 36,231
15 Jumlah jalan lingkungan yang
mendapatkan bantuan semen/
pengadaan material di Kota Pontianak
Gang 235 384 240
Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Tahun 2012 sampai dengan Bulan Juni 2012
(Dalam dokumen updating data dasar pembangunan, Bappeda Kota Pontianak 2012)
Selain hal-hal tersebut di atas, pada Dinas Cipta Karya Tata
Ruang dan Perumahan juga memiliki indikator keberhasilan lainnya
sebagai berikut :
Tabel 2.13
Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan dan Permukiman
Tahun Anggaran 2012
No. Jenis Kegiatan Satuan Volum
e
Jumlah
Penerima
Manfaat
(*)
1 2 3 4 5
1 Pengadaan dan pemasangan jaringan air minum lokasi
Kecamatan Pontianak Timur dan Utara, lokasi :
1.1 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) M
1
474 64 rmh
1.2
Jl. Tanjung Raya II Kel. Saigon (Perumahan Star
Borneo Residence)
M
1
3,050 162 rmh
1.3
Jl. Parit Pangeran Kel. Siantan Tengah (Perumahan
Citra Sejahtera)
M
1
866 62 rmh
1.4
Jl. Panca Bhakti Kel. Batu Layang (Perumahan Borneo
Sejahtera)
M
1
2,400 84 rmh
1.5 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) M
1
677 60 rmh
1.6 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) M
1
1,970 205 rmh
2 Pengadaan dan pemasangan jaringan air minum lokasi
Kec.Pontianak Selatan dan Barat
2.1 Jl. Pembangunan Kel.Sei.Beliung (Perumahan Dalysa M
1
2,300 151 rmh

II - 18
e
Jumlah
Penerima
Manfaat
(*)
1 2 3 4 5
Permai)
2.2
Jl.Perdamaian Gg.Rukun Permai Kel.Parit Tokaya
(Perumahan Aliya Indah)
M
1
2,080 96 rmh
3 Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik lokasi :
3.1
Borneo Residence)
Lsm
1
162 rmh
3.2 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) Lsm
1
64 rmh
3.3
Sejahtera)
Lsm
1
84 rmh
3.4
Jl. Perdamaian Gg. Rukun Permai Kel. Parit Tokaya
Lsm
1
96 rmh
4 Penerangan Jalan Umum lokasi :
4.1
Jl. Pembangunan Kel. Sei Beliung (Perumahan Dalysa
Permai)
Lsm
1
151 rmh
1
64 rmh
4.3
Borneo Residence)
Lsm
1
162 rmh
4.4
Citra Sejahtera)
Lsm
1
62 rmh
4.5
Sejahtera)
Lsm
1
84 rmh
4.6
Lsm
1
96 rmh
4.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Lsm
1
60 rmh
4.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Lsm
1
205 rmh
5 Pengadaan Container Sampah lokasi :
5.1
Permai)
Unit
1
151 rmh
5.2 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Fajar Asri 2) Unit
1
64 rmh
5.3
Borneo Residence)
Unit
1
162 rmh
5.4
Citra Sejahtera)
Unit
1
62 rmh
5.5
Sejahtera)
Unit
1
84 rmh
5.6
Unit
1
96 rmh
5.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Unit
1
60 rmh
5.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Unit
1
205 rmh
6 Pembuatan Tapak Pondasi Container Sampah lokasi :

II - 19
e
Jumlah
Penerima
Manfaat
(*)
1 2 3 4 5
6.1
Permai)
Lsm
1
151 rmh
1
64 rmh
6.3
Borneo Residence)
Lsm
1
162 rmh
6.4
Citra Sejahtera)
Lsm
1
62 rmh
6.5
Sejahtera)
Lsm
2
84 rmh
6.6
Lsm
2
96 rmh
6.7 Jl. Padat Karya Kel. Saigon (Perumahan Nusa Permai 3) Lsm
1
60 rmh
6.8 Jl. Komp. Lapangan Golf (Perumahan Tiara Pesona) Lsm
1
205 rmh
Sumber : Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak, Tahun 2012
D. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pelayanan Publik, merupakan bentuk nyata perhatian
Pemerintah Kota Pontianak terhadap kualitas pelayanan publik
kepada masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan
perijinan. Diharapkan dengan diterbitkannya Perda tersebut dapat
memberikan landasan operasional yang kuat dalam
penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.
Beberapa hal yang telah dilaksanakan di sektor pelayanan publik
khususnya penyelenggaraan perizinan yang berada pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak, yaitu sebagai
berikut :
1. Memberlakukan pemberian pengurangan retribusi sebesar 2 %
setiap hari keterlambatan dari tarif retribusi yang telah
ditetapkan dan setinggi – tingginya 50 % dari jumlah tarif
retribusi, dalam hal penyelenggara tidak memberikan pelayanan
sesuai dengan batas waktu pelayanan. Hal ini sesuai dengan
pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak nomor 2
tahun 2010 tentang Pelayanan Publik.
2. Memberlakukan pelayanan SITU, SIUP dan TDP “1 HARI JADI”.
3. Menyederhanakan jumlah pelayanan perizinan dari 99 jenis
pelayanan menjadi 29 jenis melalui Perwa nomor 55 Tahun
2011

II - 20
4. Menggratiskan 25 (dua puluh lima) jenis retribusi pelayanan
perizinan dari 29 pelayanan perizinan melalui Peraturan Daerah
Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu
5. Menyelenggarakan proses perizinan dengan SIMYANDU (Sistem
Pelayana Terpadu). Yang diberlakukan sejak Oktober 2011
sampai dengan saat ini. Dimana izin yang sudah diproses secara
terintegrasi yaitu SITU, HO, SIUP dan TDP.
6. Melakukan penyederhanaan standar dan prosedur perizinan
melalui Perwa Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standar dan
Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak.
7. Melakukan penyederhanaan rumus dalam penghitungan
retribusi IMB, sebagai bentuk kemudahan pelayanan bagi
pemohon dalam menghitung retribusi
8. Melakukan pencantuman nominal biaya retribusi pada sertifikat
izin sebagai bentuk transparansi biaya.
Selain itu, BP2T juga memperolehnya penghargaan
“INVESTMENT AWARD” sebagai penyelenggara Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai berikut :
a. Pada tahun 2009 sebagai PTSP terbaik tingkat Propinsi Kalbar
dari Gubernuur Kalimantan Barat
b. Pada tahun 2012 sebagai PTSP terbaik Tingkat Propinsi
Kalimantan Barat dari Gubernur Kalimantan Barat
c. Pada tahun 2012 sebagai Unit Pelayanan Terbaik Tingkat Kota
Pontianak dari Walikota Pontianak
d. Pada Tahun 2012 sebagai PTSP terbaik tingkat Nasional oleh
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat.
Berikut beberapa hal berkaitan dengan kinerja di sektor
perizinan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pontianak melalui
BP2T, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.14
Capaian Tingkat Pelayanan Ke Masyarakat Tahun 2009 – 2013
NO URAIAN
TAHUN
2009 2010 2011 2012 2013*
1
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
pelayanan perizinan di BP2T
87,72 88,44 84,87 92,5 -
2
Tingkat Kesesuaian waktu pelayanan dan
perizinan dengan ketentuan
70,09 74,44 89,8 92,45 -
3
Prosentase surat izin yang diterbitkan
dengan permohonan izin'
98,36 98,67 99,22 92,5 -
4
Prosentase Kasus Pengaduan Masyarakat
Yang ditindak Lanjuti
0 75 0 92,5 -
Ket : *data hingga Maret 2013
Sumber Data : BP2T Kota Pontianak, diolah

II - 21
Tabel 2.15
Standar Waktu Pelayanan Perizinan (hari) Tahun 2009 – 2012
No. URAIAN
TAHUN
2009 2010 2011 2012
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 SIUP 5 7 5 7 7 7 1 1
2 SITU/HO(*) 10 15 10 14 10 13 1 1
3 TDP 5 7 5 7 7 7 1 1
4 IMB 21 50 21 45 27 39 25 39
6 SIUJK 10 12 10 12 5 5 5 5
7 PERIKANAN 7 7 7 7 7 6 5 5
8 STIU 14 15 14 15 5 10 3 5
9 TDI/IUI 7 9 7 9 7 7 7 7
Sumber : BP2T Kota Pontianak
Secara umum dalam dua tahun terakhir capaian pembangunan di
kota Pontianak cukup baik. Hampir semua target indikator
keberhasilan yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kota Pontianak Strategis Kota Pontianak 2004-
2009 dapat dipenuhi.
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah Kota Pontianak dapat diuraikan
dalam dua sub permasalahan yaitu permasalahan daerah yang berhubungan
dengan prioritas dan sasaran pembangunan, dan permasalahan
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah
A. Permasalahan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia, isu-isu permasalahan pokok yang dihadapi adalah:
1. Kualitas guru yang mengajar dan memiliki sertifikat pada tiap
jenjang pendidikan masih terbatas.
2. Kualitas/mutu pendidikan pada tiap jenjang belum merata.

II - 22
3. Adanya kesenjangan antara output pendidikan dengan
tuntutan dunia kerja.
4. Akses masyarakat miskin ke layanan kesehatan masih terbatas.
5. Fasilitas kesehatan masyarakat belum memadai.
6. Kualitas dan kuantitas tenaga medis masih terbatas.
7. Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal.
8. Kualitas pelayanan aparatur kepada masyarakat belum
maksimal.
B. Permasalahan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda
Hal-hal pokok yang menjadi permasalahan dalam
pemberdayaan perempuan dan pemuda adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pembinaan terhadap pemuda-pemuda yang
potensial.
2. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan olahraga dan
kepemudaan belum memadai
3. Perempuan masih rentan menjadi obyek diskriminasi dan
tindak kekerasan khususnya dalam rumah tangga.
4. Peran serta perempuan masih belum optimal dalam
penentuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan
5. Belum optimalnya pembinaan olahraga
C. Permasalahan dalam Peningkatan Perekonomian Kota,
Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan
Berikut ini yang menjadi permasalah pokok dalam peningkatan
perekonomian kota, kesejahteraan masyarakat dan pengentasan
kemiskinan adalah:
1. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal
2. Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin masih
cukup tinggi.
3. Kebijakan permodalan, pemasaran, aturan hukum dan peran
serta pihak swasta belum optimal dalam mendorong
pengembangan produk unggulan daerah.
4. Industri kecil dan menengah yang berorientasi pasar belum
berkembang, kesulitan dalam pemasaran dan mutu produk
yang dihasilkan kurang bersaing.
5. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil
termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif.

II - 23
6. Peran Koperasi dalam mengangkat perekonomian masyarakat
belum maksimal akibat sebagian besar koperasi berkategori
tidak sehat.
7. Penanganan pedagang informal
8. Daya tarik obyek wisata yang ada masih belum dikelola secara
optimal dan belum memiliki konsep pengembangan wisata
yang jelas sesuai potensi yang ada.
9. Tingginya arus urbanisasi dari daerah lain menambah beban
kota dalam pengentasan kemiskinan.
D. Permasalahan dalam Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar
Perkotaan
Isu-isu permasalahan pokok dalam peningkatan sarana dan
prasarana dasar perkotaan di Kota Pontianak adalah:
1. Pesatnya pertambahan kendaraan bermotor yang tidak
seimbang dengan pertambahan jalan.
2. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman yang
kualitas lingkungannya kurang baik.
3. Sistem dan jaringan transportasi masih belum efektif dalam
melayani pergerakan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah
kota.
4. Kuantitas dan kualitas pelayanan serta tata kelola utilitas kota
(air bersih, drainase, jalan, persampahan) masih terbatas.
5. Penyediaan sarana/prasarana olahraga, kepemudaan dan
kebudayaan belum cukup tersedia.
6. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintah
kota belum maksimal dalam menunjang pelayanan publik.
7. Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan infrastruktur kota
secara umum belum optimal.
8. Tingginya curah hujan dan pengaruh air pasang mempercepat
penurunan kualitas jalan.
9. Intrusi air laut selama musim kemarau berpengaruh terhadap
pemrosesan distribusi air bersih dan pemeliharaan jaringan
pipa PDAM.
E. Permasalahan dalam Penataan Ruang dan Pengembangan
Wilayah

II - 24
Hal-hal yang menjadi isu permasalahan pokok dalam penataan
ruang dan pengembangan wilayah adalah:
1. Belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak
2. Pemahaman masyarakat terhadap rencana tata ruang yang
ada masih rendah.
3. Pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang masih
belum optimal
4. Penyediaan RTH masih belum memenuhi ketentuan yang
berlaku.
5. Masih banyak bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan.
6. Pembangunan wilayah kota belum merata.
F. Permasalahan dalam Pelayanan Publik dan Tata Kelola
Pemerintahan Yang Baik
Beberapa permasalahan pokok dalam pelayanan publik dan
tata kelola pemerintahan yang baik adalah:
1. Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur masih belum
ideal.
2. Standar pelayanan minimal dalam penyediaan layanan-
layanan publik belum optimal.
3. Masih adanya sebagian masyarakat yang mempergunakan jasa
calo dalam mengurus perizinan.
4. Pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran membuang sampah sesuai dengan jadwal dan
tempat yang telah ditentukan belum optimal.
5. Penegakan hukum dan penegakan peraturan daerah belum
maksimal.
6. Sistem dan pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara
efektif.
7. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan
belum optimal.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah
Daerah
A. Dinas Pendidikan
Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan
kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

II - 25
1. Pembangunan SMAN 3 Kota Pontianak tidak dapat terlaksana
dikarenakan penganggaran dananya pada Anggaran Perubahan
(ABT) atau triwulan IV;
2. Penyebaran sumber daya manusia baik Tenaga Edukatif
maupun Tenaga Administratif masih belum merata dan terdapat
kekurangan tenaga pendidik;
3. Masih terdapat tenaga pendidik yang tidak memenuhi
kesesuaian bidang keahlian;
4. Masih belum meratanya kualitas pendidikan pada setiap
jenjang;
5. Adanya kesenjangan antara output lulusan dengan tuntutan
dunia kerja;
6. Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pendidikan (manajemen pengelolaan sekolah);
7. Masih terdapat angka putus sekolah yang belum tertampung
dalam pendidikan formal dan non formal.
B. Dinas Kesehatan
Permasalahan kesehatan yang dihadapi selama pelaksanaan
kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
1. Terjadinya penurunan Kasus Kematian Ibu sebanyak 12 kasus
pada tahun 2012 dimana pada tahun 2011 sebanyak 17
kausus. Adapun penyebab kematian ibu terbesar karena PEB
(6 kasus), perdarahan (5 kausus), kelainan jantung (1 kasus)
dan demam tinggi (1 kasus).
2. Terjadi penurunan Kasus Kematian Neonatal pada tahun 2012
sebesar 77 kasus dibandingkan tahun 2011 sebesar 116 kasus.
Penyebab utamanya adalah karena BBLR (34 kasus), Asfiksia
(27 kasus), Sepsis (10 kasus), Kelainan (4 kasus) dan tetanus
Neonatorum (2 kasus).
3. Terjadi kematian bayi pada tahun 2012 karena tetanus
sebanyak dua kasus yaitu di wilayah UPTD Puskesmas
Kecamatan Pontianak Timur dan UPK Puskesmas Siantan
Tengah, hal ini disebabkan persalinannya ditolong oleh dukun
atau bukan tenaga kesehatan.

II - 26
4. Masih terjadi kasus gizi buruk sebanyak 52 kasus pada tahun
2012, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kasus
dibandingkan tahun 2011 yaitu 41 kasus.
5. Terjadi peningkatan kasus gangguan jiwa tahun 2012 sebanyak
2355 kasus dimana tahun 2011 sebesar 1638 kasus.
6. Cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra
sekolah adalah 34,09% dari target 70% sehingga capaian
kinerja 48,70%, dengan skala ordinalnya tidak berhasil. Dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut adanya beberapa hambatan
antara lain karena keterbatasan tenaga yang ada, akses balita
sehat ke pelayanan kesehatan yang agak sulit sehingga upaya
yang harus ditempuh adanya aktif integrasi dengan pelayanan
posyandu, PAUD, TK dan lain-lain.
7. Capaian Posyandu Purnama dan mandiri realisasinya masih di
bawah target, gari target 50% realisasinya 23,32%, mengalami
penurunan walaupun sedikit dibandingkan tahun 2011
mencapai 29,22%. Hl ini dikarenakan bertambahnya jumlah
posyandu dari 243 menjadi 253 posyandu yang stratanya
pratama dan madya.
8. Cakupan kelurahan UCI di Pontianak, di tahun 2012 masih
sama dengan tahun 2011 yaitu 41,38% yaitu 12 Kelurahan
yang telah UCI dari 29 Kelurahan yang ada di Kota Pontianak.
9. Cakupan Rawat Inap Puskesmas yang masih di bawah target
1% dengan realisasi 0,55%. Hal ini dikarenakan pada tahun
2012 Gedung Pusksmas Rawat Inap 24 jam yaitu UPTD
Puskesmas Kecamatan Pontianak Selatan yang sedang dalam
proses tahap perbaikan.
10. Kasus KLB yang masih terjadi di tahun 2012 terdiri dari 3 kasus
KLB yaitu KLB Difteri, KLB Tetanus Neonatorum dan KLB
Campak.
C. Rumah Sakit Umum
Permasalahan yang dihadapi RSUD Sultan Syarif Mohamad
Alkadrie Kota Pontianak selama pelaksanaan program dan kegiatan
pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

II - 27
1. Dalam perencanaan kegiatan RSUD Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2012 terdapat kesalahan nomenklatur penyusunan
anggaran dan terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan
kebutuhan rumah sakit;
2. Sebagian besar rencana kegiatan RSUD Kota Pontianak Tahun
Anggaran 2012 memerlukan revisi/perubahan melalui APBD-P;
3. Pelayanan yang diberikan di RSUD Kota Pontianak baru sebatas
pelayanan rawat jalan, sedangkan IGD dan rawat inap belum
berfungsi karena keterbatasan SDM, sarana prasarana dan
peralatan medis;
4. Pelayanan untuk peserta Jamkesmas belum dapat dilakukan
karena sedang dalam proses registrasi;
5. Keberadaan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota
Pontianak belum banyak diketahui masyarakat;
6. Masih kurangnya tenaga kesehatan, non kesehatan maupun
administrasi yang berperan dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak;
7. Sarana dan prasarana RSUD Kota Pontianak masih dalam tahap
penyelesaian dan belum berfungsi dengan baik ketika RSUD
mulai dioperasionalkan;
8. Infastruktur yang menjadi pendukung keberadaan rumah sakit
masih dalam tahap pembenahan;
9. Adanya moratorium pengangkatan CPNS di Kota Pontianak;
10. RSUD Kota Pontianak baru mulai beroperasi untuk
memberikan pelayanan kesehatan pada bulan November 2012.
D. Dinas Pekerjaan Umum
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas
Pekerjaan Umum dalam menjalankan tupoksinya terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidang
infrastruktur antara lain adalah sebagai berikut:
1. Dalam penyediaan insfrastruktur jalan dan jembatan, Dinas
Pekerjaan Umum khususnya Bidang Bina Marga sering
terkendala dalam pembebasan lahan (sosial engineering),
banyaknya tanah masyarakat yang terkena kegiatan yang

II - 28
memicu kurang kondusifnya pelaksanaan kegiatan sehingga
pelaksanaan fisik mengalami keterlambatan dan tidak
tersedianya dana penggantian kerugian terhadap asset
masyarakat yang terkena kegiatan tersebut;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan
saluran;
3. Kurangnya tenaga teknis lapangan untuk percepatan kegiatan.
E. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Tata
Ruang dan Perumahan dalam menjalankan tupoksinya terhadap
penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak selama
tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
1. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan,
sehingga hasil yang didapat belum sepenuhnya menunjang
meningkatnya Pengendalian Pembangunan Perumahan;
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia
khususnya untuk melakukan Pembinaan/Pelatihan Teknis juru
survey dan gambar untuk kelengkapan IMB survey, pemetaan
dan penggambaran (Verifikasi);
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung
transparansi dan percepatan pelayanan terutama untuk
mendukung dalam proses pelayanan IMB berbasis Website;
4. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanaan
kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, sehingga masil
yang didapat belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal;
baik secara kuantitas maupun kualitas untuk melaksanakan
kegiatan operasional yang telah direncanakan;

II - 29
khususnya untuk melakukan pengawasan/patrol dilapangan;
9. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia(SDM) yang tersedia
khususnya untuk staf teknis, pengelola teknis, serta
bendaharawan.
F. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan
tupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota
Pontianak di bidang perencanaan pembangunan daerah antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan monitoring di lapangan masih terkendala
masalah waktu, dimana waktu dalam pelaksanaan monitoring
dirasakan sangan singkat/sedikit, sedangkan jangkauan SKPD
yang dilakukan monitoring cukup luas;
2. Masih kurangnya pemahaman SKPD dalam mengisi laporan,
sehingga hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dalam
pencantuman sasaran, indikator output dan outcomes, target
kinerja serta realisasinya;
3. Masih lambatnya BPS dalam menyampaikan perkembangan
data yang akurat dan up date, dimana data tersebut sangat
diperlukan sebagai bahan referensi untuk melakukan
perencanaan pembangunan.
G. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan
Pontianak di bidang perhubungan antara lain adalah sebagai
berikut:

II - 30
1. Kendala atau hambatan dalam merealisasikan pencapaian
target Meningkatnya Pelayanan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Angkutan Lalu Lintas Darat, Sungai dan Perparkiran,
yaitu :
a. Pengelolaan sumber daya aparatur Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika yang belum optimal;
b. Kemampuan, keahlian dan keterampilan aparatur
dibidang teknis perhubungan masih sangat kurang;
c. Belum optimalnya jumlah dan kurang tepatnya
pendistribusian personil sesuai dengan keahlian dan
kemampuannya pada masing-masing bidang dan UPTD;
d. Keterbatasan sarana pelayanan pengijian kendaraan
bermotor baik ruang pengujian yang belum bisa
menampung kendaraan yang cukup besar maupun alat-
alat uji kendaraan bermotor yang usianya cukup lama
bahkan ada yang mengalami kerusakan;
e. Dengan terbentuknya kabupaten lain yang ada maka
kendaraan bermotor yang awalnya melakukan numpang
uji kendaraan di Kota Pontianak sekarang beralih ke
wilayah masing-masing;
f. Volume kendaraan yang saat ini cukup tinggi sehingga
kapasitas jalan-jalan tertentu belum cukup untuk
menampung jumlah arus kendaraan pada jam-jam sibuk;
g. Makin meningkatnya usaha bidang perdagangan dan jasa
di kawasan jalan-jalan tertentu sehingga membutuhkan
ruang/area untuk menampung jumlah kendaraan yang
parkir;
h. Rendahnya kesadaran dari masyarakat dalam hal tertib
berlalu lintas di jalan raya;
i. Penataan sarana di bidang pelayanan angkutan yang
belum optimal terutama untuk pelayanan angkutan
penyeberangan Bardan-Siantan;
j. Masih lemahnya pengendalian dan kemampuan aparatur
penanggungjawab kegiatan dalam merealisasikan
kegiatannya.
target Meningkatnya Kontribusi Retribusi Bidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, yaitu :

II - 31
a. Pengawasan dan pembinaan dalam masalah peningkatan
dan pemungutan retribusi yang dilakukan UPTD yang
belum maksimal;
b. Berkenaan dengan retribusi perparkiran, masih adanya
juru parker yang illegal dan pemilik usaha yang enggan
membayar parker system abonemend;
c. Masih adanya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan
uji berkala dikarenakan dalam perbaikan, tidak beroperasi
lagi, tidak memenuhi syarat teknis dan laik jalan serta
berkurangnya kendaraan numpang uji karena telah di uji
dimasing-masing kabupaten;
d. Belum tersedianya data obyek retribusi yang proporsional
sehingga penetapan target pendapatan belum
berdasarkan potensi yang ada;
e. Kurangnya disiplin petugas penagih retribusi dan belum
tersedianya sarana mobilitas petugas penagih retribusi;
f. Kurangnya reward atau punishment terhadap prestasi
maupun kelalaian yang dilakukan oleh aparatur penagih
retribusi.
target Meningkatnya Pelayanan dan Akses Informasi,
Komunikasi dan Informatika, yaitu :
a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha Jasa Pos dan
telekomunikasi untuk tertib administrasi maupun dari segi
persyaratan teknis lainnya;
b. Masih lemahnya kesadaran dan kemauan dari SKPD-SKPD
dalam memanfaatkan media informasi melalui internet
dan mengupdate Website SKPD masing-masing sehingga
memudahkan masyarakat dalam memperoleh Informasi;
c. Masih belum optimalnya peralatan komponen jaringan
internet sehingga menghambat akses informasi yang akan
disampaikan kepada masyarakat;
d. Masih kurangnya sarana elektronik dalam hal proses audit
keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat.

II - 32
H. Badan Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup dalam menjalankan tupoksinya terhadap
Lingkungan Hidup antara lain adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya pemahaman dari pemilik kegiatan usaha terhadap
pentingnya suatu kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen
lingkungan;
2. Jumlah Pelaku usaha yang mengajukan izin masih minim;
3. Peralatan pemantau limbah mesin minim/belum lengkap;
4. Pelaku usaha banyak yang tidak membuat pengolahan limbah
(IPAL);
5. Sulitnya bertemu dengan pemilik usaha rumah wallet;
6. Lokasi usaha rumah wallet sulit dijangkau;
7. Lokasi usaha rumah wallet masih melanggar aturan Perda;
8. Terbatasnya SDM di sekolah tentang Adiwiyata;
9. Kurangnya fisik komponen dan sub komponen Adipura oleh
SKPD terkait.
I. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kebersihan dan Pertamanan dalam menjalankan tupoksinya
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di
bidang kebersihan dan pertamanan antara lain adalah sebagai
berikut:
target meningkatnya pengelolaan Kebersihan Kota Pontianak,
yaitu :
a. Banyaknya sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Pontianak yang telah berusia tua serta
mengalami kerusakan.
b. Terbatasnya kemampuan SDM dalam hal teknis
pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan kendaraan
angkutan sampah.
c. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan dan
pengendalian kebersihan di lapangan.

II - 33
d. Minimnya dana untuk operasional pengelolaan TPA secara
controlled landfill.
e. Terbatasnya SDM fungsional untuk penyuluhan kepada
masyarakat.
target meningkatnya pembangunan dan pengelolaan
pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Pontianak,
yaitu :
a. Minimnya alokasi dana untuk penataan taman sehingga
program dan kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan
secara menyeluruh.
b. Sering terjadinya pencurian dan pengerusakan taman
diberbagai lokasi taman kota.
c. Belum adanya Perda tentang ruang terbuka hijau.
target meningkatnya retribusi kebersihan, yaitu :
a. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebersihan
lingkungan dan pembayaran retribusi.
b. Lemahnya penegakkan hokum bagi pelanggar
pembayaran retribusi maupun pembuangan sampah yang
tidak pada waktu dan tempatnya.
J. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan
Pontianak di bidang pencatatan sipil antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Peralatan e-KPTP terbatas;
2. Pencetakan e-KTP masih dilakukan Pemerintah Pusat sehingga
tidak bisa dipastikan kapan selesainya;
3. Masyarakat masih kurang menyadari pentingnya dokumen
kependudukan;
4. Konsep pengukuran kinerja belum jelas sehingga penerapan
reward dan punishment terkesan tidak obyektif dan
praporsional;

II - 34
5. Pengelolaan dan pengembangan data masih lemah dan belum
terpadu;
6. Kendaraan operasional lapangan terbatas;
7. Kurang maksimalnya dukungan dari pihak kecamatan maupun
kelurahan dalam menyebarkan informasi tentang
pemutakhiran data penduduk.
K. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam
menjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan Kota Pontianak di bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Masih terbatasnya jumlah personil yang menangani tugas
dibanding volume pekerjaan.
2. Sering terjadinya pemadaman listrik mengakibatkan pekerjaan
menjadi tertunda dalam penyelesaiannya.
3. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi yanng terkait.
4. Masih terbatasnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan
dinas dan kegiatan secara optimal.
L. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
Permasalahan pada urusan sosial yang dihadapi selama
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai
berikut :
1. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat
sehingga mempengaruhi daya tangkap atau pemahaman
tentang materi pelatihan, serta terbatasnya sarana prasarana
penunjang sehingga mempengaruhi implementasi dalam
kehidupan sehari-hari.
2. Rendahnya kesadaran orang tua sehingga membiarkan anak
bahkan mempekerjakan anaknya di jalan.
Permasalahan ketenaga kerjaan yang dihadapi selama
pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai
berikut :

II - 35
1. Kurang proaktifnya pencari kerja/anak putus sekolah untuk
mencari informasi pelatihan keterampilan;
2. Sarana dan prasarana Pelatihan Keterampilan/Balai Latihan
Kerja (BLK) belum tersedia di Kota Pontianak sehingga
pelatihan keterampilan belum memenuhi standar kebutuhan
pasar kerja yang ada;
3. UU No.7 Tahun 1981 tetang wajib lapor lowongan kerja belum
diberlakukan secara maksimal sehingga lowongan kerja yang
ada tidak dapat diisi sesuai kebutuhan pasar kerja yang ada.
M. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tupoksinya
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak
antara lain adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya jumlah personil di BPBD Kota Pontianak khusus
untuk bidang kebakaran dan bidang penanggulangan bencana.
Kekurangan personil ini bukan untuk teknis lapangan saja
tetapi juga personil teknis yang memiliki kemampuan
perencanaan dan penguasaan peraturan perundangan
dibidangnya masing- masing masih dirasa kurang.
2. Masih kurangnya peralatan tertentu untuk penanggulangan
bencana, salah satu contoh belum adanya kapal untuk
pemadam kebakaran diatas sungai untuk mengatasi kebakaran
di daerah pinggiran sungai dan kebakaran diatas sungai (kapal,
tongkong, feri, dan lain- lain).
N. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam menjalankan
Pontianak antara lain adalah sebagai berikut:
Permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan
dalam urusan Koperasi dan UKM antara lain :
1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Pembina koperasi
untuk membina 791 Koperasi yang ada di Kota Pontianak;
2. Tidak tersedianya dana khusus untuk pembinaan Koperasi;

II - 36
3. Masih rendahnya penguasaan dan teknologi sebagian besar
pengurus dan pengelola koperasi yang berakibat lemahnya
kinerja organisasi dan usaha koperasi;
4. Lemahnya akses permodalan, pemasaran, kemitraan dan
jaringan usaha koperasi;
5. Lemahnya pengawasan dalam pengembangan koperasi;
6. Kemitraan antara usaha ekonomi besar, menengah dan kecil
termasuk pedagang informal belum terjalin secara efektif;
7. Masih cukup banyak pedagang informal/PKL yang belum
memiliki tempat usaha yang layak;
dalam urusan Perdagangan antara lain :
1. Masih terdapatnya peredaran barang dan jasa yang tidak
sesuai dengan standar;
2. Kurangnya pengawasan terhadap alat UTTP pelaku usaha;
3. Belum operasionalnya UPTD UTTP;
4. Belum beroperasionalnya Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK);
5. Belum tersosialisasinya prosedur dan dokumen pelaksanaan
ekspor dan impor;
6. Belum memasyarakatnya penggunaan produk dalam negeri;
7. Terjadinya kenaikan harga barang dan jasa menjelang hari raya
keagamaan;
8. Sulit mendapatkan jumlah data eksportir dan importer pada
instansi teknis maupun pelaku usaha;
9. Belum terciptanya manajemen pengelolaan pasar yang
professional;
10. Terjadinya pemungutan ganda pada obyek yang sama yang
memberaktan pedagang (arkir, kebersihan dan keamanan);
11. Terbatasnya personil pemungutan retribusi pasar;
12. Lantai Los serta saluran air (drainase) banyak yang rusak serta
tersumbatnya sehingga pasar menjadi kumuh dan kotor;
13. Rendahnya kesadaran pedagang yang menempati kios/Los
pada pasar tradisional dalam membayar retribusi dan menjaga
kebersihan.

II - 37
dalam urusan Perindustrian antara lain :
1. Rendahnya penguasaan teknologi yang dimiliki oleh pelaku
usaha;
2. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM dalam membina
IKM/IRT;
3. Belum maksimalnya penerapan HaKI produk IKM;
4. Beberapa pelaku usaha masih menggunakan bahan berbahaya
bagi konsumen dalam mengolah produk mereka;
5. Masih rendahnya minat pelaku usaha IRT/IKM untuk memiliki
sertifikat halal;
6. Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang
persyarakat dalam mengembangkan usaha khususnya tentang
persyaratan halal;
7. Kurangnya pembinaan, sosialisasi dan pengawasan kepada
pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku terhadap
legalitas usaha;
8. Masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya
merk produk yang dihasilkan dan keterampilan dalam
pengembangan produk untuk inovasi hasil produksi, masih
rendahnya pengetahuan pelaku usaha untuk mengetahui
teknik desain kemasan.
O. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Dalam melaksanakan program kerja tahun anggaran 2012,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak, menghadapi
beberapa kendala baik itu dari dalam maupun dari luar, antara lain:
1. Fungsi BP2T hingga saat ini hanya sebagai instansi yang
melayani izin secara administratif, sedangkan secara teknis
masih menjadi tanggung jawab instansi teknis. Hal ini
mengakibatkan cukup panjangnya birokrasi penyelesaian
sebuah perizinan yang dapat berdampak terhadap proses
penyelesaian izin menjadi lama. Disisi lain hal ini juga akan
mempersulit pengukuran kinerja yang sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Belum optimalnya pelayanan satu pintu melalui BP2T dalam
pengurusan AP/IMB,SIUP, TDP,TDI, SIAU, STIU dan lainnya. Hal
ini dikarenakan instansi teknis masih belum optimal
melaksanakan proses pelayanan terpadu satu pintu.

II - 38
3. Penyelesaian kasus temuan dan pengaduan membutuhkan
waktu, tenaga dan biaya, sedangkan sumber daya aparatur
dan pendanaan sangat terbatas.
4. Beberapa program kerja yang cukup berpengaruh terhadap
kualitas pelayanan BP2T dan perkembangan investasi di Kota
Pontianak tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan
anggaran.
P. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pada pelaksanaan pembangunan urusan pariwisataan dengan
hambatan dan kendala program dan kegiatan yang dihadapi guna
meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi
daerah diantaranya adalah:
1. Kurangnya kualitas/nilai jual produk kebudayaan dan
pariwisata yang akan di promosikan;
2. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas yang mengelola
kebudayaan dan pariwisata;
3. Kesadaran masyarakat terhadap pelestarian nilai-nilai budaya
relative kurang;
4. Terbatasnya penyelenggaraan maupum promosi kebudayaan
dan pariwisata.
Q. Dinas Pemuda dan Olahraga
Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program
dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pontianak antara
lain:
1. Keterlibatan organisasi Kepemudaan sebagai mitra kerja
Pemerintah dirasakan belum optimal dibandingkan jumlah
organisasi Pemuda yang ada di Kota Pontianak. Keberadaan
organisasi Pemuda tersebut terlihat Vacuum alias mati suri
karena tidak adanya inisiatif untuk berperan serta dalam
pembangunan daerah;
2. Keberadaan status organisasi Pemuda tidak tergambar dalam
data base organisasi Kepemudaan, sehingga menyulitkan
untuk melakukan pembinaan;
3. Belum tersedianya data base tentang pelaku-pelaku yang
terlibat langsung dengan kegiatan olahraga sehingga

II - 39
menyulitkan untuk mengambil suatu keputusan dengan cepat
apabila diperlukan pimpinan;
4. Sistem Manajemen keolahragaan yang belum profesional dari
masing-masing cabang olahraga;
5. Belum sinerginya program kerja di bidang olahraga diantara
beberapa lembaga dan stakeholder keolahragaan;
6. Belum terentuknya kegiatan olahraga menjadi industria bisnis;
7. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga.
R. Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kantor
Kesatuan bangsa dan Sosial Politik dalam menjalankan tupoksinya
terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Pontianak di
bidang Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik teruta,ma pada tahun
anggaran 2012 antara lain adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan tidak terealisasi yang disebabkan oleh
tidak diterimanya informasi dari penyelenggaran lembaga
Pemerintah yang berwewenang dan persetujuan keikutsertaan
sepenuhnya harus disesuaikan kembali dengan situasi dan
kondisi;
2. Kegiatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif
Kota Pontianak tidak terealisasi karena tidak terjadi pergantian
anggota legislative di DPRD Kota Pontianak.
S. Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam melaksanakan program kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Pontianak mengalami Permasalahan antara lain :
1. Kesadaran hukum masyarakat masih lemah untuk mentaati
Perda/Perwa;
2. Jumlah personil yang terbatas;
3. Keterampilan personil dalam bidang pengawalan dan
pengamanan masih standar;
4. Kurangnya informasi kegiatan kunjungan (jadwal, tempat dan
waktu) tamu-tamu VIP dan Pejabat penting dari pusat dan
provinsi;
5. Masih adanya personil yang memilih tempat tugas;
6. Kurangnya sarana dan prasarana kerja;

II - 40
7. Terbatasnya jumlah anggaran.
T. Sekretariat Daerah
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat
Daerah dalam menjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan Kota Pontianak antara lain adalah sebagai
berikut:
1. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatkan Kualitas
Penyelenggaraan dan administrasi Pemerintahan Daerah yaitu:
a. Dalam hal pengumpulan data untuk penyusunan LPPD
terkadang data yang disampaikan tidak lengkap.
b. Pembahasan dalam penyusunan produk hukum (misalnya
Perda) yang terlalu lama.
2. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kapasitas
dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah yaitu:
a. Belum seluruh SKPD yang memiliki sertifikat ISO
b. Belum seluruh SKPD yang menerbitkan SOP (Standard
Operating Procedure).
c. Belum seluruh SKPD membuat Peraturan Budaya Kerja dan
Kode Etik
3. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya Pelayanan
Kesejahteraan Masyarakat dan Kehidupan Beragama yaitu:
a. Jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan
Jamkesmas/Jamkeskin belum dapat terakomodir secara
keseluruhan.
b. Distribusi Kartu Jamkesmas/Jamkesko yang terhambat
karena alamat penerima yang tidak lengkap.
c. Belum seluruh Guru Ngaji yang mendapatkan bantuan biaya
transportasi karena terbatasnya anggaran
d. Alamat/Lokasi rumah ibadah yang mendapatkan bantuan
tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam proses
monitoring.
e. Penyampaian Laporan Keuangan (SPJ) bantuan rumah
ibadah yang tidak tepat waktu.
4. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya kualitas
administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan
perekonomian daerah yaitu:
a. Kurangnya komitmen 3 (tiga) BUMD untuk menyampaikan
laporan tepat waktu, sehingga mempengaruhi kinerja
Bagian Perekonomian Dan Pembangunan dalam membahtu
Sekretaris Daerah Kota Pontianak dalam melaksanakan

II - 41
pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap
perkembangan 3 (tiga) BUMD milik Pemerintah Kota
Pontianak tersebut.
b. Masih ada beberapa regulasi, Peraturan Daerah, Peraturan
Walikota, Keputusan Walikota yang mengatur tentang 3
(tiga) BUMD milik Pemerintah Kota Pontianak tersebut yang
belum disesuaikan dengan regulasi yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.
c. Bagian Perekonomian Dan Pembangunan sampai saat ini
tidak memiliki data base dan atau data perkembangan
tentang PT.Bank Kalbar, karena sampai dengan saat ini
belum jelas mekanisme pelaporan PT.Bank Kalbar
sebagaimana BUMD lainnya.
5. Hambatan dalam mencapai sasaran Meningkatnya pelayanan
kehumasan dan transparansi informasi pemerintah daerah
yaitu:
a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung
kegiatan kehumasan, seperti kendaraan dinas;
b. Jumlah SDM baik secara kualitas dan kuantitas masih
kurang;
c. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-
pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan.
U. Sekretariat DPRD
Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi oleh Sekretariat
DPRD dalam menjalankan tupoksinya terhadap penyelenggaraan
urusan pemerintahan Kota Pontianak di bidang Kesekretariatan
DPRD antara lain adalah sebagai berikut:
1. Besarnya pengembalian (SILPA) adalah semata karena
terbentur aturan-aturan yang berlaku;
2. Tidak terstrukturnya pejabat (sub Bagian) yang khusus
merencanakan Program/Kegiatan sehingga kurang validnya
data untuk mendukung dalam pelaksanaan.
V. Inspektorat
Hambatan dan Kendala yang masih ditemukan dalam
pemenuhan target-target kinerja Inspektorat Tahun 2012 antara
lain :

II - 42
1. Masih kurangnya tenaga sumber daya aparat pengawas yang
memiliki kemampuan/keahlian khusus seperti bidang
akuntansi, bidang hukum dan tenaga penyidik;
2. Masih terbatasnya sarana kantor yang ada;
3. Masih terdapatnya temuan terutama yang belum selesai
ditindak lanjuti, hal tersebut disebabkan :
a. Kurangnya kesadaran dari beberapa obrik untuk
menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
b. Pihak entitas yang diperiksa dan pejabat-pejabat yang
berkaitan dengan penanganan program dan kegiatan yang
dilaksanakannya kurang merespon serta terlambat dalam
menyampaikan dokumen/data yang diperlukan oleh
ouditor sehingga memperlambat proses pemeriksaan
dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang telah
ditentukan jadwal penertiban LHP;
c. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berupa uang yang dibayar
secara angsuran sehingga penyelesaian Tindak Lanjut
menjadi lama;
d. Terdapat beberapa tunggakan penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan yang merupakan kewajiban setor
kepada Negara/Daerah sulit untuk diselesaikan oleh
karena menyangkut pihak ketiga, yang mengakibatkan
Tindak Lanjut tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan
memperlambat pemasukan penerimaan Negara/ Daerah.
e. Belum diterapkannya sanksi terhadap obrik yang
melalaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai
ketentuan yang berlaku.
f. Kesulitan menghubungi yang bersangkutan, karena alamat
tempat tinggal tidak sesuai dan ada yang sudah
meninggal.
W. Badan Kepegawaian Daerah
Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tupoksinya terhadap
Kepegawaian antara lain adalah sebagai berikut:

II - 43
target Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Sumber
Daya Aparatur Pemerintah Daerah Kota Pontianak, yaitu:
a. Kegiatan Prajabatan Gol. III & Diklatpim III kami dari kota
Pontianak mengirim peserta ke Bandiklat Provinsi, tetapi
dalam kepanitiaan belum terakomodir.
b. Memperhatikan surat dari Kanreg V BKN
No.051/KR.V.25/III/2010 tentang ijin belajar “bahwa PNS
yang memiliki STTB / Ijazah yang diperoleh sebelum yang
bersangkutan diangkat menjadi CPNS, dapat digunakan
sebagai dasar untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
perundang-Undangan yang berlaku”.
target Meningkatkan Disiplin Aparatur dengan Aplikasi
Reward dan Punishment yaitu :
a. Dalam Penjatuhan Hukuman Displin bagi PNS yang
berdasarkan PP30 Tahun 1980 & mengajukan banding ke
BAPEG ( Badan Pertimbangan Pegawai di BKN. Putusan
BAPEK terhadap Banding PNS waktunya relatif lama ).
b. Penyerahan Piagam Penghargaan Satya Lencana Karya
Satya kepada PNS tidak sesuai jadwal yang telah
ditetapkan karena proses administrasi dari Depdagri &
Sekmil terlalu lama.
c. Tidak diperbolehkannya Pemberian Reward &
Peningkatan Kesejahteraan kepada PNS berupa :
1) Santunan kepada PNS yang memasuki masa Pensiun.
2) Jaminan Asuransi kepada PNS selain Askes.
target Meningkatkan Penataan dan Pelayanan Admnistrasi
Kepegawaian sesuai dengan Mekanisme dan prosedur serta
perundang-undangan yang berlaku yaitu:
a. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon PNS, bahwa
telah dilakukan pendataan tenaga honorer tersebut baik
penggajiannya yang dibiayai dari dana APBD/APBN
maupun dari dana lainnya.

RKPD2014

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to RKPD2014

Similar to RKPD2014 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (14)

RKPD2014