materi tentang bagaimana wewenang dari komisi Yudisial Republik Indonesia

1. 1
WEWENANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAI KEKUASAAN KEHAKIMAN
DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
oleh : R.A Rini Anggraini, S.H., M.Hum
Abstraksi
Perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai penguasa tunggal dalam kekuasaan kehakiman, karena terdapat juga Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 24 C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga terdapat Komisi Yudisial yang bersifat mandiri dan bersifat penunjang bagi Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Sebagai lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, komisi yudisial dalam hal ini diberi tanggung jawab konstitusional untuk mengontrol kinerja dan perilaku hakim. Sedangkan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penegakkan konstitusi dalam setiap produk hukum. Sebagai lembaga baru yang lahir dari perubahan ketiga UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri dan dijamin kemandiriannya di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Komisi Yudisial memiliki wewenang seperti halnya Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang lain. Namun, wewenang yang dimiliki Komisi Yudisial ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan lembaga Kekuasaan Kehakiman lainnya yaitu MA dan MK.
Kata Kunci : Wewenang Komisi Yudisial , Ketatanegaraan RI
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi , dan Komisi Yudisial bersama-sama berperan untuk membentuk peradilan yang baik di Indonesia dan mengembalikan rasa percaya masyarakat pada kemampuan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegak hukum dan keadilan. Sebagai Lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial dalam hal ini diberi tanggung jawab konstitusional untuk mengontrol kinerja dan perilaku hakim. Sedangkan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penegakan konstitusi dalam setiap produk hukum, sebagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik

2. 2
Indonesia mempunyai wewenang yang penting dalam rangka menjaga dan menegakkan kinerja dan perilaku hakim.1
Keberadaan Komisi Yudisial sangat menarik untuk disimak. Sebagai lembaga baru kekuasaan kehakiman, komisi yudisial memiliki kedudukan yang sama secara structural, yang diatur sejajar dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2 Namun, meskipun secara structural kedudukan ketiganya sama, tetapi secara fungsional peranan komisi yudisial bersifat penunjang terhadap lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Lembaga ini tidak menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak Nomorrma hukum, melainkan lembaga penegak Nomorrma etik. Perlu diingat pula, lembaga ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim bukan dengan lembaga peradilan atau dengan lembaga kekuasaan kehakiman secara institusional sehingga hal tersebut membuat Komisi Yudisial mempunyai wewenang yang sangat berbeda dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai bahan kajian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Komisi Yudisial sebagai lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
1 Komisi Yudisial. 2006, Sejarah Pembentukan K.Y , http://komisi Yudisial.go.id
2 Asshiddiqie, J, 2003 Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945