1. PENGINTEGRASIAN PEMBANGUNAN
PARTISIPATIF DALAM SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Disampaikan Oleh:
Bappeda Kabupaten Paser
Pada Semiloka DPRD, PNPM Mandiri Perdesaan TA
2012
Tana Paser, 23 April 2012

2. PROLOG
“Musrenbang – reses tanpa
hasil” (Kaltimpost, 10 April
2012)
“Musrenbang jangan hanya
formalitas” (Kaltimpost, 4
Maret 2012)

3. BEBERAPA FAKTA
Proses perencanaan yang berasal dari
bawah masih belum berjalan sesuai
harapan.
Perencanaan masih didominasi
pendekatan top down.
Proses Musrenbang belum mampu
mengakomodasi kebutuhan riil
masyarakat mengingat proses
penganggaran masih didominasi dinas-
dinas / SKPD.

4. LANJUTAN:
Ada kesadaran bahwa salah satu kegagalan
pembangunan disebabkan karena
kurangnya partisipasi masyarakat
Perlu permberdayaan masyarakat dalam
proses pembangunan
Upaya mengintegrasikan perencanaan
pembangunan partisipatif ke dalam
perencanaan pembangunan daerah
menjadi strategis

5. AMANAT UNDANG-UNDANG
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN) menjamin mekanisme perencanaan yang
partisipatif dengan mengedepankan keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan pembangunan
- Teknokratis -
Partisipatif
- Politis - Top
down
- Bottom up

6. DASAR HUKUM
 Undang-undang no 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
 Undang-undang no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 Peraturan Pemerintah no 72 Tahun 2007 tentang Desa
 Peraturan Pemerintah no 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
 Permendagri 66 Tahun 2007 ttg Perencanaan Pembangunan
Desa
 Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010
tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan
 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal
31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan

7. Perencanaan partisipatif yang terpadukan
dengan perencanaan teknokratis dan
politis menjadi wujud nyata kerjasama
pembangunan antara masyarakat dan
pemerintah

8. 5 PRINSIP PENGINTEGRASIAN
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
 Keterpaduan (Proses, Aspirasi dan
kebijakan)
 Desentralisasi (kewenangan
memutuskan dan mengelola
pembangunan desa)
 Bottom up – Top Down (Musrenbang
sbg forum bertemunya aspirasi dari
bawah dan kebijakan dari atas)
 Efisiensi
 Keberlanjutan

9. RANAH PENGINTEGRASIAN
 Proses Perencanaan
 Kegiatan dan
Penganggaran

10. PENGINTEGRASIAN PROSES PERENCANAAN
Pengintegrasian Horizontal Pengintegrasian Vertikal

11. PROSES PERENCANAAN
TITIK TEMU INTEGRASI
Musyawarah
Antar Desa
Prioritas
Musdes
Perencanaan dan
MKP
MMDD
Penggalian
Gagasan

12. PENGINTEGRASIAN KEGIATAN DAN PENGANGGARAN
Musrenbang Dibiayai dengan
Kabupaten APBD
Forum SKPD
Diusulkan ke Musrenbang Dibiayai dengan BLM
Forum SKPD Kecamatan (DDUPB)
Diusulkan ke Dilaksanakan
Musrenbang Desa dengan APB Desa
Musrenbang
Kecamatan
Diusulkan ke Dilaksanakan
Penggalian Gagasan
Musrenbang Desa Swadaya

13. KUNCI SUKSES PENGINTEGRASIAN
 Proses Musrenbang Desa dan Musrenbang
Kecamatan dilaksanakan secara partisipatif dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan di
desa dan kecamatan
 Usulan Masyarakat yang disampaikan dalam
Musrenbang kabupaten, benar-benar prioritas
kebutuhan masyarakat
 Bappeda dalam merumuskan RKP Kabupaten
mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan
dalam Musrenbang Kabupaten
 SKPD dalam menyusun Renja SKPD dan RKA-SKPD
mengakomodir usulan masyarakat yang disampaikan
dalam Musrenbang Kabupaten
 Musrenbang Kecamatan dihadiri oleh anggota DPRD
dari kecamatan daerah pemilihan ybst
 Anggota DPRD kabupaten memiliki informasi yang
lengkap dan benar mengenai permasalahan atau

14. LANJUTAN
 Adanya komitmen dari KDH, SKPD dan
DPRD untuk mensinkronkan proses
partisipatif, proses teknokratis dan
proses politik dalam Perencanaan
Program dan Perencanaan Anggaran.
 Adanya ADD yang cukup untuk
membiayai urusan yang menjadi
kewenangan desa, yang ditetapkan
dalam bentuk Peraturan Daerah.
 Adanya kerelaan SKPD untuk
menyerahkan pelaksanaan kegiatan-
kegiatan tertentu secara swakelola.
 Adanya BLM Kecamatan (DDUPB)

15. KESIMPULAN
 Pentingnya perencanaan partisipatif dalam
pembangunan (berpadu dengan pendekatan
teknokratis, politis, bottom up dan top
down)
 Diperlukan sinergi yang baik antar
stakeholder pembangunan daerah
(eksekutif, legislatif, masyarakat dan
swasta)
 Diperlukan revitalisasi mekanisme
pelaksanaan perencanaan pembangunan
melalui Musrenbang

16. THANKS