Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi pembangunan kesehatan. Desentralisasi kesehatan merupakan penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat ke daerah untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ada empat jenis desentralisasi yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Desentralisasi kesehatan berdampak positif seperti terwujudnya pembangunan kesehat

1. Kelompok
1
desentralisasi
pembangunan
kesehatan

2. oleh :
 Andi Angga Baba (F1D2 09 009)
 Ida Mardhyah Afrini K.A. (F1D2 09 031)
 Ilvian (F1D2 09 085)
 Algino Surya Febrishar (F1D2 11 001)
 Angga Dwi Syahputra (F1D2 11 003)
 Dina Amalia Zainuddin (F1D2 11 004)
 Indah ade Prianti (F1D2 11 005)
 Muhammad Ikbal (F1D2 11 048)

3. Definisi
Dampak Desentralisasi Sistem
Peran
Masyarakat

4. DEFINISI DARI DESENTRALISASI
PEMBANGUNAN KESEHATAN
 Menurut Koesoemaatmadja, Desentralisasi
adalah sistem untuk mewujudkan demokrasi
yang memberikan kesempatan kepada
rakyat untuk ikut serta dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan
 Sementara itu menurut UU No 5 Tahun 1974
tentang, Desentralisasi adalah penyerahan
urusan pemerintah dari pemerintah atau
Daerah tingkat atasnya kepada
Daerah, menjadi urusan rumah tangganya.

5. Desentralisasi Pembangunan
Kesehatan
• Penyerahan urusan
pemerintah dari
pemerintah atau Daerah
tingkat atasnya kepada
Daerah, yang bertujuan
untuk pelayanan
kesehatan yang lebih
baik sehingga terwujud

6. Ada 4 jenis
Desentralisasi yang
di anut di indonesia
yakni
Dekonsentrasi
Delegasi
Devolusi
Privatisasi

7. Peran
Serta mengemuka
kan
Masya pendapat
rakat
masyarakat
dapat berperan mengajukan usul
sebagai berkenaan dengan
pengawas pembangunan
jalannya kesehatan di
pembangunan daerah
kesehatan

8. Dampak Positif
Desentralisasi
1)Terwujudnya pembangunan kesehatan yang
demokratis yang berdasarkan atas aspirasi
masyarakat.
2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan
kesehatan,
3) Optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di
daerah yang selama ini belum tergarap
4) Memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur
pemerintah daerah yang selama ini hanya
mengacu pada petunjuk atasan,
5) Menumbuhkembangkan pola kemandirian

9. Dampak Negatif
 Waktu pengambilan kebijakan.
 Pada dinas kesehatan yang selama ini terbiasa dengan
kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
diharuskan membuat program dan kebijakan sendiri.
 Adanya ketimpangan pegambilan keputusan oleh
pihak-pihak yang tidak seharusnya mempunyai
kewenangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada
orang yang ingin menguasainya, atas dasar keegoisan
manusia
 Peluang terjadinya penyelewengan dana lebih besar.