1. 1
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : _________________ TAHUN
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 - 2031
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN
Menimbang : a. Bahwa ruang merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
b. Bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Musi banyuasin diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta terjadinya perubahan faktor-faktor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian penataan ruang wilayah Kabupaten Musi banyuasin secara dinamis dalam satu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi sosial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin sampai tahun 2031;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin tahun 2011-2031.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Musi banyuasin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2. 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang peran masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 – 2031
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah;
2. Nasional adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Musi banyuasin yang merupakan bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Musi banyuasin;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi banyuasin;
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
9. Daerah adalah daerah Kabupaten Musi banyuasin;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten;
11. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
12. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
13. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. 3
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional;
16. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
17. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
18. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
19. Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.
20. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten adalah rencana jaringan prasarana wilayah yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
21. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten.
22. Rencana pola ruang wilayah Kabupaten adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
23. Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
24. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
26. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
27. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
28. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
4. 4
29. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
30. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan;
31. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan dan penghidupan;
32. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
33. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
34. Kawasan dengan ciri khusus (tematik) adalah kawasan yang pengembangannya menonjolkan salah satu sektor yang dianggap potensial dan menjadi ciri bagi kawasan bersangkutan;
35. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
36. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
37. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
38. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah;
39. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
41. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya selanjutnya disebut PKLp adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang diusulkan oleh Kabupaten;
42. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
44. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
45. Kawasan suaka alam dan pelestarian alam adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam;
5. 5
46. Kawasan cagar budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas;
47. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
48. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) km2;
49. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
50. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya;
51. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
52. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup;
53. Habitat adalah lingkungan fisik, kimia dan biologis dengan ciri-ciri khusus yang mendukung spesies atau komunitas biologis tertentu;
54. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi banyuasin ;
55. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad- hoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten musi banyuasin dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
56. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang;
57. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
58. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
BAB II
FUNGSI DAN KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:
a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional; penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Musi banyuasin; dan
6. 6
b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.
BAB III
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN
Pasal 3
(1) Wilayah Kabupaten terdiri atas 8 (delapan) kecamatan dengan luas wilayah 225.644 (dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat) hektar.
(2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi:
a. sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Jambi;
b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin;
c. sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Enim; dan
d. sebelah barat dengan Kabupaten Musi Rawas.
(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Kecamatan Babat Toman;
b. Kecamatan Batanghari Leko;
c. Kecamatan Sanga Desa;
d. Kecamatan Sungai Keruh;
e. Kecamatan Sekayu;
f. Kecamatan Lais;
g. Kecamatan Sungai Lilin;
h. Kecamatan Keluang
i. Kecamatan Bayung Lencir
j. Kecamatan Plakat Tinggi
k. Kecamatan Lalan
l. Kecamatan Lawan wetan
m. Kecamatan Tungkai jaya
n. Kecamatan Babat supat
Pasal 4
Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:
a. tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang wilayah;
c. rencana pola ruang wilayah;
d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
7. 7
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.
BAB IV
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Pasal 5
Penataan ruang wilayah Kabupaten Musi banyuasin bertujuan mewujudkan Kabupaten Musi banyuasin yang Handal Berbasis Pertanian dan Pariwisata dengan Lingkungan sebagai Bingkai Ruang yang Berkelanjutan.
Pasal 6
(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. percepatan pembangunan pusat kegiatan utama dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
b. peningkatan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka menghilangkan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan;
c. peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;
d. penguatan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan hutan lindung, suaka alam, badan air dan hutan kota untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga kelestarian cadangan air baku, mengurangi potensi pemanasan global dan mempertahankan ekosistem yang ada;
e. pemberdayaan kawasan lindung, suaka alam, dan cagar budaya sebagai kawasan wisata ekologi dan sejarah(eco-tourism);
f. pengembangan kawasan budidaya yang produktif, seimbang dan merata untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah;
g. pengembangan kawasan dengan ciri khusus (tematik) dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah yang unggul dan berdaya saing secara regional dan nasional dengan bertumpu pada kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata;
h. penetapan dan percepatan penataan kawasan prioritas yang memiliki fungsi strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya pelestarian alam;
i. penetapan dan percepatan pengembangan kawasan prioritas yang memiliki fungsi strategis dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah; dan
j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
Pasal 7
(1) Strategi untuk percepatan pembangunan pusat kegiatan utama dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. menetapkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan perkotaan secara hirarki sesuai dengan potensi kawasan bersangkutan; dan
b. mengembangkan fasilitas-fasilitas yang berciri kegiatan perkotaan untuk mendorong perubahan lebih cepat menjadi kawasan perkotaan.
8. 8
(2) Peningkatan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka menghilangkan kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. mengembangkan kegiatan budidaya produktif di kawasan perbatasan antara perkotaan dan perdesaan melalui pengembangan permukiman, sentra-sentra produksi, perdagangan, dan jasa; dan
b. mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat memadukan kegiatan perkotaan dan perdesaan seperti industri turunan dari kegiatan pertanian dan industri kerajinan.
(3) Peningkatan sarana dan prasarana kawasan perkotaan dan perdesaan dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mengembangkan sistem jaringan jalan yang dapat menjangkau seluruh kawasan terutama kawasan perdesaan yang terisolir;
b. mengembangkan sistem jaringan jalan yang memadai, handal dan efisien di kawasan perkotaan;
c. mengembangkan prasarana angkutan umum yang mudah dijangkau, nyaman dan merata di seluruh ibukota kecamatan dan semua lingkungan di perkotaan;
d. pengembangan sistem transportasi sungai untuk mendukung kegiatan wisata;
e. peningkatan sistem transportasi perkeretaapian untuk meningkatkan kemudahan aksesibilitas Kabupaten secara regional;
f. pengembangan sistem transportasi udara perintis untuk meningkatkan aksesibilitas Kabupaten secara nasional;
g. pengembangan prasarana lingkungan yang memadai dan layak secara lingkungan di semua wilayah Kabupaten; dan
h. pengembangan sarana permukiman yang memadai untuk meningkatkan kualitas pelayanan ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan bagi masyarakat.
(4) Penguatan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan hutan lindung, suaka alam, badan air dan hutan kota untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, menjaga kelestarian cadangan air baku, mengurangi potensi pemanasan global dan mempertahankan ekosistem yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. menetapkan kawasan hutan lindung, suaka alam, kawasan resapan air, badan air, kawasan rawan bencana, kawasan bersejarah dan kawasan dengan daya dukung lingkungan yang rendah sebagai kawasan lindung;
b. menetapkan kawasan sempadan hutan lindung yang berfungsi sebagai kawasan penyangga (buffer zone);
c. menetapkan kawasan sempadan badan air sebagai kawasan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya;
d. menetapkan daerah penyangga di sekitar kawasan konsevasi untuk mendukung fungsi kawasan;
e. mencegah pemanfaatan kawasan rawan bencana sebagai kawasan budidaya;
f. mengembangkan hutan kota pada lahan-lahan yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota;
g. mengembangkan kawasan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kabupaten; dan
h. mengembalikan kawasan lindung yang rusak atau yang telah menurun kualitas dan kuantitasnya.
(5) Pemberdayaan kawasan lindung, suaka alam, dan cagar budaya sebagai kawasan wisata ekologi dan sejarah(eco-tourism) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. Mengembangkan konsep wisata alam terpadu di dalam kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam;
9. 9
b. merevitalisasi bangunan cagar budaya seperti rumah tradisional untuk dimanfaatkan sebagai obyek wisata; dan
c. memadukan konsep lindung dan wisata pada hutan kota.
(6) Pengembangan kawasan budidaya yang produktif, seimbang dan merata untuk mendorong percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
a. mengembangkan kegiatan pertanian melalui revitalisasi lahan tidak produktif, penyediaan irigasi yang memadai, pengembangan jalan usaha pertanian, dan industri turunan pertanian;
b. mengembangkan kegiatan pertambangan secara tepat dan terkendali sebagai potensi penting bagi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
c. mengembangkan kegiatan pariwisata secara lebih variatif dengan penekanan pada potensi alam pegunungan, sungai dan hutan;
d. mengembangkan kegiatan industri kreatif berbasis pertanian dan pariwisata;
e. mengembangkan kegiatan budidaya perikanan minapolitan dengan berbasis ketersediaan sumber air baku yang melimpah seperti sungai;
f. mengembangkan kawasan permukiman pada kawasan-kawasan yang non produktif dengan memperhatikan perbandingan yang layak antara lahan terbangun;
g. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa secara merata dan hirarkis baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan; dan
h. mengembangkan kegiatan permukiman yang mempunyai daya adaptasi bencana khususnya di kawasan rawan bencana seperti kawasan perbukitan, tepi sungai, dan daerah patahan.
(7) Pengembangan kawasan dengan ciri khusus (tematik) dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah yang unggul dan berdaya saing secara regional dan nasional dengan bertumpu pada kegiatan pertanian, perikanan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
a. mengembangkan kawasan pusat pengembangan pertanian (agropolitan) pada kawasan yang telah berkembang sebagai sentra pertanian;
b. mengembangkan kawasan minapolitan yang berbasis perikanan budidaya;
c. menciptakan kawasan-kawasan industri kreatif berbasis hasil-hasil pertanian unggulan;
d. menciptakan kawasan yang memiliki potensi wisata alam unik seperti mata danau, Agro Wisata Perkebunan Gambir, Tambang Minyak Tradisionil, Tambang Minyak Modern, Kebudayaan Suku Anak Dalam, Goa Jepang, Peninggalan Sriwijaya, Candi Sereka dan sungai Musi sebagai kawasan wisata unggulan;
e. mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian dengan komoditas asli daerah (agro-based tourism);
f. mengembangkan pusat-pusat informasi investasi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata; dan
g. mendorong investasi swasta melalui insentif.
(8) Penetapan dan percepatan penetapan kawasan prioritas yang memiliki fungsi strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup;
b. menyusun rencana penataan kawasan dalam jangka pendek;
c. mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
10. 10
d. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun; dan
e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.
(9) Penetapan dan percepatan pengembangan kawasan prioritas yang memiliki fungsi strategis dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, meliputi:
a. menetapkan kawasan strategis kabupaten yang diprioritaskan pembangunannya dalam jangka pendek yang diperkirakan menjadi kawasan yang cepat tumbuh;
b. menyusun rencana pengembangan kawasan strategis secara komprehensif dalam jangka pendek;
c. menyiapkan lahan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
d. mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat lebih intensif melalui mekanisme investasi dan insentif.
(10) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j meliputi:
a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya;
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasa tersebut dengan kawasan budidaya terbangun; dan
d. Turut serta menjaga dan memlihara asset-aset pertahanan.
BAB V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 8
(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi :
a. sistem perkotaan;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumberdaya air; dan
f. sistem prasarana lingkungan.
(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 9
(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas::
a. PKW
b. PKL; dan
11. 11
c. PPK;
(2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Sekayu.
(3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan sungai lilin.
(4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Bayung Lencir.
(5) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Babat Toman.
(6) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Plakat Tinggi.
(7) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Lalan.
(8) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Lais
(9) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Sangga Desa
(10) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Sungai Keruh
(11) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Batanghari leko
(12) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Keluang
(13) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Lawang wetan
(14) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Tungkal jaya
(15) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Babat supat
Pasal 10
Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi udara; dan
c. sistem jaringan perkeretaapian.
Pasal 11
(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas :
a. jaringan jalan; dan
b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. jaringan jalan arteri primer (AP), meliputi:
1. ruas jalan batas Ds.gajah Mati-Sei Lilin; dan
12. 12
2. ruas jalan Sei.Lilin – Peninggalan.
3. ruas jalan Peninggalan-Bts Jambi
4. ruas jalan Betung-Sekayu
5. ruas jalan Jln Merdeka (Sekayu) dan
6. ruas jalan Sekayu-Mangunjaya.
7. ruas jalan Mangunjaya-Bts Cabdin MURA
2. jaringan jalan kolektor primer yang merupakan jalan Provinsi, meliputi:
1. ruas jalan Sekayu- Bts. Muara Enim
2. ruas jalan Jln Arah ke Belimbing (Sekayu)
3. ruas jalan Mangunjaya-Bts UPTD MURA
4. ruas jalan Mangunjaya-Pauh
3. Ruas jalan antar Kecamatan dengan pusat desa.
4. jaringan jalan lokal primer dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Derah ini.
(3) jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas;
1. Terminal tipe A terletak di Sekayu;
2. Terminal tipe B terletak di Sungai Lilin; dan
3. Terminal Tipe C terletak di Babat Toman Lawang Wetan Babat Supat Batanghari Leko Sanga Desa Sungai Keruh Lais, Keluang Bayung Lencir, Tungkal Jaya Plakat Tinggi,Plakat
Pasal 12
Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas :
a. bandar udara Bandara Skyline di sekayu; dan
b. ruang udara untuk penerbangan, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Sistem jaringan perkretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
a. Stasiun kereta api penumpang tipe B pada kota Betung, Sekayu.
b. stasiun kereta api barang tipe II di Sekayu, Betung
c. jalur kereta api, meliputi:
1. Jalur rel dari sekayu ke betung dan
2. Jalur rel dari Lahat-Musibanyuasin-Banyuasin-Muaraenim
Pasal 14
(1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa jaringan prasarana listrik.
(2) Jaringan prasarana listrik yang melewati Kabupaten Musi banyuasin untuk penyaluran sumberdaya listrik meliputi:
13. 13
a. Power Plant: PLTU MURA/MUBA dengan kapasitas 2 x 100 MW.
b. Jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah 275 KV, meliputi: kecamatan Tinggi- kecamatan Batanghari Leko- kecamatan sanga Desa - kecamatan Sungai Keruh- kecamatan Sekayu - kecamatan Lais Sungai Lilin – kecamatan Keluang- kecamatan bayung lencir- kecamatan Lalan
Pasal 15
(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri dari
a. sistem jaringan telepon terrestrial; dan
b. sistem jaringan telepon nirkabel.
(2) Sistem jaringan telepon terestrial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. jaringan kabel yang menghubungkan antar kecamatan terdiri atas:
1. saluran Sungai Keruh - Plakat Tinggi - Sanga Desa – Batanghari Leko
2. saluran Babat Toman – Lawang Wetan - Sekayu
3. saluran Lais – Babat supat - Sungai Lilin - Keluang
4. saluran Kecamatan Tungkal jaya – Bayung Lencir - lalan
b. prasarana penunjang yang meliputi STO dan Rumah Kabel
(3) sistem jaringan telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. BTS di Kecamatan Babat Toman;
b. BTS di Kecamatan Batanghari Leko;
c. BTS di Kecamatan Sanga Desa;
d. BTS di Kecamatan Sungai Keruh;
e. BTS di Kecamatan Sekayu;
f. BTS di Kecamatan Lais;
g. BTS di Kecamatan Sungai Lilin;
h. BTS di Kecamatan Keluang
i. BTS di Kecamatan Bayung Lencir
j. BTS di Kecamatan Plakat Tinggi
k. BTS di Kecamatan Lalan
l. BTS di Kecamatan Lawan wetan
m. BTS di Kecamatan Tungkai jaya
n. BTS di Kecamatan Babat supat
Pasal 16
(1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
a. sistem jaringan IPA;
(2) Sistem IPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
(3) Sistem IPA, melayani kecamatan Babat Toman dan sekitarnya, sumber diambil dari mata air
(4) Sistem IPA, melayani kecamatan Plakat Tinggi dan sekitarnya, sumber diambil dari air sungai Musi
(5) Sistem IPA, melayani kecamatan Batanghari leko dan sekitarnya, sumber diambil dari air sungai Batanghari Leko
14. 14
(6) Sistem IPA, melayani kecamatan sangga Desa dan sekitarnya, sumber diambil dari air sungai
(7) Sistem IPA, melayani kecamatan Sungai Keruh dan sekitarnya, sumber diambil dari sungai Lintang dan mata air
(8) Sistem IPA, melayani kecamatan Sekayu dan sekitarnya, sumber diambil dari air sungai anak sungai Musi
(9) Sistem IPA, melayani kecamatan Lais dan sekitarnya, sumber diambil dari mata air
(10) Sistem IPA, melayani kecamatan Sungai Lilin dan sekitarnya, sumber diambil dari sungai
(11) Sistem IPA, melayanai kecamatan Keluang dan sekitarnya, sumber diambil dari mata air
(12) Sistem IPA, melayanai kecamatan bayung Lencir dan sekitarnya, sumber diambil dari mata air
(13) Sistem IPA, melayanai kecamatan lalan dan sekitarnya, sumber diambil dari mata air
Pasal 17
(1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. sistem pengolahan sampah;
b. sistem pengelolaan limbah; dan
c. sistem penyediaan air minum (SPAM).
(2) Sistem pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Sistem pengolahan sampah TPA di Kecamatan Babat Toman;
b. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Batanghari Leko;
c. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Sanga Desa;
d. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Sungai Keruh;
e. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Sekayu;
f. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Lais;
g. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Sungai Lilin;
h. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Keluang
i. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Bayung Lencir
j. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Plakat Tinggi
k. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Lalan
l. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Lawan wetan
m. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Tungkai jaya
n. Sistem pengolahan sampah TPA Kecamatan Babat supat
(3) Sistem pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa prasarana limbah dengan sistem komunal di Kecamatan sekayu
(4) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
(5) SPAM terletak di Kecamatan Babat Toman;
(6) SPAM terletak di Kecamatan Batanghari Leko;
(7) SPAM terletak di Kecamatan Sanga Desa;
(8) SPAM terletak di Kecamatan Sungai Keruh;
15. 15
(9) SPAM terletak di Kecamatan Sekayu;
(10) SPAM terletak di Kecamatan Lais;
(11) SPAM terletak di Kecamatan Sungai Lilin;
(12) SPAM terletak di Kecamatan Keluang
(13) SPAM terletak di Kecamatan Bayung Lencir
(14) SPAM terletak di Kecamatan Plakat Tinggi
(15) SPAM terletak di Kecamatan Lalan
(16) SPAM terletak di Kecamatan Lawan wetan
(17) SPAM terletak di Kecamatan Tungkai jaya
(18) SPAM terletak di Kecamatan Babat supat
16. 16
BAB VI
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Kawasan Lindung
Pasal 18
(1) Rencana pola ruang terdiri atas:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budidaya.
(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 19
Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan hutan lindung;
b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
c. kawasan perlindungan setempat;
d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
e. kawasan rawan bencana alam; dan
f. kawasan lindung geologi.
Pasal 20
Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dengan seluas 19.529,74 Ha (Sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh Sembilan puluh puluh empat) hektar, meliputi:
a. Kecamatan bayung lencir;
b. Kecamatan Sungai Keruh;
Pasal 21
Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, berupa kawasan sempadan hutan lindung yang difungsikan sebagai kawasan resapan air, dengan luas 6.869 (enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar, meliputi:
a. Kecamatan Tebing Tinggi; dan
b. Kecamatan Talang Padang
Pasal 22
Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, meliputi :
a. kawasan sempadan sungai di sungai Musi, sungai Lintang Kanan, dan sungai Pasemah dengan luas 7.090 (tujuh ribu sembilan puluh) hektar; dan
17. 17
b. hutan kota di Tebing Tinggi, Pendopo, Talang Padang, Ulu Musi, Lintang Kanan, Pasemah Air Keruh dan Muara Pinang dengan luas 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar.
Pasal 23
Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, berupa kawasan suaka alam hutan suaka dengan luas 13.775,16 (tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma enam belas) hektar terletak di Kecamatan Keluang dan Batanghari Leko dan Margasatwa dengan luas 57.007,54 Ha berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir
Pasal 24
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, meliputi :
a. kawasan rawan kebakaran hutan terletak di Kecamatan bayung lencir, Kecamatan Lalan, Kecamatan Lais, Babat toman, Sekayu dan Plakat tinggi
b. kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Bayung lencir, Kecamatan lalan, sungai lilin,Lais, sekayu,Lawang wetan,batang hari leko,Sanga Desa, Babat toman
Bagian Kedua
Kawasan Budidaya
Pasal 25
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan pertanian;
c. kawasan peruntukan perikanan;
d. kawasan peruntukan pertambangan;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan peruntukan pariwisata;
g. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
h. kawasan peruntukan pemerintahan;
i. kawasan peruntukan permukiman; dan
j. kawasan peruntukan lainnya.
Pasal 26
Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
a. hutan produksi tetap (HP) dengan luas 640.252.63 (tiga ribu enam ratus dua puluh enam) hektar; dan yang berada di Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Lalan ,Kecamatan Bayung Lencir, kecamatan Plakat Tinggi,Kecamatan Lais, kecamatan Sanga Desa, kecamatan Sungai Keruh ,Kecamatan Sungai Lilin
a. hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas 110.594.93 (empat ribu lima ratus dua puluh) hektar yang berada di Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir,Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Lilin
18. 18
Pasal 27
(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
a. kawasan budidaya tanaman pangan;
b. kawasan budidaya hortikultura;
c. kawasan budidaya perkebunan; dan
d. kawasan budidaya peternakan.
(2) Kawasan budidaya tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di Kecamatan Babat toman, Kecamatan Plakat tinggi, dan Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dengan luas 81.214 (delapan puluh satu ribu dua ratus empat belas) hektar.
(3) Kawasan budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Pendopo dengan luas 2.837 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektar.
(4) Kawasan budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di Kecamatan Bayung lencir, Kecamatan Lalan, Kecamatan sungai lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan Babat Supat, Kecamatan Sekayu,Kecamatan Babat toman, Kecamatan Lawang Wetan, Kecamatan Plakat tinggi dan Kecamatan Sangga Desa dengan luas 369.948 (tiga ratus enam puluh Sembilan ratus Sembilan empat delapan) hektar.
(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di Kecamatan Babat toman, Kecamatan Plakat tinggi, dan Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Keluang, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lalan dengan luas 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar.
(6) Kawasan pertanian sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Pasal 28
(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d , meliputi:
a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap;
b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
c. Pengembangan sarana dan prasarana perikanan.
(2) Kawaasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perikanan tangkap di perairan umum, meliputi kegiatan perikanan tangkap di perairan kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Lilin dengan Luas 340.297,5 Ha
(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perikanan budidaya air tawar berada di kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Lilin dengan Luas 427.166 Ha dan Perikanan Budidaya Payau dengan luas 86.740 berada di Kecamatan Bayung Lencir
(4) berupa kawasan perikanan budidaya yang terdiri atas budidaya air Tawar dan budidaya air payau, dikembangkan di Kecamatan kecamatan Babat Toman, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Keluang, Kecamatan lais, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Sungai Lilin
19. 19
(5) Pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan kawasan minapolitan yang berada di Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecamatan Sekayu dengan luas kurang lebih 267.130,1 Hektar
Pasal 29
(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, berada di wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi dengan luas 575.036.5 (lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh enam koma lima) hektar.
(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan bayung lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sungai Keruh,Kecamatan Lais, Kecamatan Kecamatan sungai Lilin.
(3) Kawasan peruntukan pertambangan diluar wilayah pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut melalui peraturan bupati.
(4) Peta kawasan peruntukan pertambangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 30
Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f berupa industri kecil yang terletak di Kecamatan Sekayu, kecamatan Babat Toman, Kecamatan Lais, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Sanga Desa Kecamatan Keluang dengan luas 94 (sembilan puluh empat) hektar dengan pengembangan basis industry Kreatif
Pasal 31
Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, terletak di Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh dengan luas 220 (dua ratus dua puluh) hektar.
Pasal 32
Kawasan peruntukan perdagangan, jasa dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dengan luas 504 (lima ratus empat) hektar, meliputi:
a. Kecamatan Tebing Tinggi;
b. Kecamatan Talang Padang;
c. Kecamatan Ulu Musi;
d. Kecamatan Pasemah Air Keruh;
e. Kecamatan Pendopo;
f. Kecamatan Muara Pinang; dan
g. Kecamatan Lintang Kanan.
20. 20
Pasal 33
Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dengan luas 259.29,49 Ha (dua ratus lima puluh ribu Sembilan dua ratus Sembilan puluh koma sembilan) hektar terletak di:
a. Kecamatan Babat Toman;
b. Kecamatan Batanghari Leko;
c. Kecamatan Sanga Desa;
d. Kecamatan Sungai Keruh;
e. Kecamatan Sekayu;
f. Kecamatan Lais;
g. Kecamatan Sungai Lilin;
h. Kecamatan Keluang
i. Kecamatan Bayung Lencir
j. Kecamatan Plakat Tinggi
k. Kecamatan Lalan
l. Kecamatan Lawan wetan
m. Kecamatan Tungkai jaya
n. Kecamatan Babat supat
21. 21
BAB VII
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN
Pasal 34
Kawasan strategis yang ada di Kabupaten terdiri atas:
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Pasal 35
(1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
a. kawasan agropolitan terletak di Kecamatan Kecamatan Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh
b. kawasan pariwisata terletak di Kecamatan Kecamatan Sekayu, Kecamatan Sungai Keruh, Kecamatan Lais, Kecamatan Lalan, Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Sungai Lilin, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sungai Keruh
c. kawasan minapolitan terletak di Kecamatan lais, Kecamatan Sungai Lilin dan Kecaman Sekayu
d. kawasan pertambangan terletak di Kecamatan Batanghari Leko, Kecamatan bayung lencir, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sungai Keruh,Kecamatan Lais, Kecamatan Kecamatan sungai Lilin.
e. Kawasan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Berada di kecaamtan Plakat Tinggi dan Kecamatan Lais
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
a. kawasan hutan lindung di Kecamatan Bayung Lencir dan Kecamatan Sungai Keruh
b. kawasan daerah aliran sungai Musi.
22. 22
BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN
Pasal 36
(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
(3) Pembiayaan untuk merealisasikan program pemanfaatan ruang dalam rangka perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan kawasan strategis dialokasikan dari sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan.
(4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 37
(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program pembangunan yang memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam kegiatan per 5 (lima) tahun dengan indikasi program utama lima tahun pertama diuraikan per tahun kegiatan yang meliputi perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis;
(2) Indikasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Pasal 38
1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. ketentuan umum peraturan zonasi;
b. ketentuan perizinan;
c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.
Pasal 39
(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, menjadi pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi oleh pemerintah Kabupaten/kota.
(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
c. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem nasional dan sistem Kabupaten.
23. 23
(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 40
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan perundang-undangan.
Pasal 41
(1) Jenis perizinan terkait dengan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 41 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. izin prinsip;
b. izin lokasi;
c. izin pemanfaatan tanah; dan
d. izin mendirikan bangunan (imb).
(4) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan untuk kegiatan yang dimohonkan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan.
(5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian.
(6) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
(7) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
(8) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perundang- undangan.
Pasal 42
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diaturdalam Peraturan Daerah ini.
(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
24. 24
Pasal 43
(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 44
(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
a. pemberian kompensasi;
b. imbalan;
c. penyediaan infrastruktur; dan
d. penghargaan.
(2) insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk:
a. keringanan pajak daerah;
b. pemberian kompensasi;
c. imbalan;
d. sewa ruang;
e. penyediaan infrastruktur
f. kemudahan prosedur perizinan; dan
g. penghargaan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 45
(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, meliputi disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan lindung dalam bentuk :
a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
b. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
c. pengenaan kompensasi.
(2) disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan budidaya dalam bentuk :
a. pengenaan pajak daerah yang tinggi;
b. pencabutan izin;
c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
d. pengenaan kompensasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 46
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
25. 25
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
Pasal 47
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
c. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
e. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g. pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
i. denda administratif.
(4) Kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5) Sanksi pidana sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 48
(1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten.
(2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.
BAB XI
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Pasal 49
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang;
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
26. 26
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Pasal 50
Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
Pasal 51
Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan antara lain melalui:
a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pasal 52
Bentuk partisipasi dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a terdiri atas:
a. memberi masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Pasal 53
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b terdiri atas:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. 27
Pasal 54
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c terdiri atas :
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 55
(1) RTRW Kabupaten berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kebupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian Wilayah Kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
28. 28
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
c. pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin..
Ditetapkan:
di Musi Banyuasin
Pada tanggal:_____________
BUPATI MUSI BANYUASIN
…………………………………
29. 29
Diundangkan: Di Musi banyuasin
Pada tanggal:_______________
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
……………………………………
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 NOMOR ……….
PENJELASAN
30. 30
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR: ……………..TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2011 – 2031
I. UMUM
Ruang Wilayah Kabupaten Musi banyuasin yang meliputi darat, dan udara beserta sumber daya alam sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi wadah/tempat manusia dan makluk hidup melakukan aktifitas kehidupan, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dikelola, dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan dan kepentingan hidup regenerasi, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang sebagai pedoman dalam rangka penataan ruang wilayah sebagaimana diamanatkan dalam pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, menegaskan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup dapat tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kabupaten Musi banyuasin yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Musi banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan merupakan manivestasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan perkembangan dinamika kehidupan demokrasi sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat untuk memperbaiki harkat dan derajat hidup untuk berdiri sendiri dalam suatu wilayah kabupaten dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Musi banyuasin dengan karakteristik geografis dan kedudukan yang sangat strategis memiliki keanekaragaman ekosistim dan potensi sumber daya alam yang tersebar luas dimanfaatkan secara terkoordinasi terpadu dan selektif dengan tetap memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menopang pembangunan dan pengembangan wilayah sebagai integral dari pembangunan nasional melalui penataan ruang wilayah dan pemanfaatan ruang wilayah yang bersifat akomodatif dan komperhensif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara berkelanjutan berdaya guna serta berhasil guna.
II. PASAL DEMI PASAL
31. 31
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
32. 32
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
33. 33
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Ayat (8)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Ayat (9)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (10)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
34. 34
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
35. 35
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 13
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
36. 36
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Huruf a
37. 37
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Pasal 20
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
38. 38
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
39. 39
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
40. 40
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
41. 41
Huruf g
Cukup jelas
Pasal 36
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
