Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli

on

  • 8,690 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,690
Views on SlideShare
8,690
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
50
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli Document Transcript

  • Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli, sebagai berikut. - Hugo De Groot Hugo de groot (Grotius) dalam bukunya de jure belli ac pacis (perihal perang dan damai) mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya. - Prof. Dr. J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara satu sama lain. - Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang menagtur perhubungan hukum antar berbagai bangsa di berbagai Negara. Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannya dapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum public internasional. a. Hukum perdata internasional Adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara di suatu Negara dengan warga Negara dari Negara lain (hukum antarbangsa). b. Hukum publik internasional Adalah hukum internasional yang mengatur Negara yang sau denagn Negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara). 2.2 Asas Hukum Internasional Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahulu harus memperhatikan asas-asas berikut. a. Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. b. Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga Negara dimana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan dari extraterritorial. Artinya, hukum dari Negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga Negara, walaupun berada di Negara asing. c. Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalm kehidupan bermasyarkat. Dalam hal ini, Negara dapat menyesuaikan diri denagan semua
  • keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut denagn kepntingan umum. Jadi, hukum tidak terkait pada bataas-batas wilayah suatu Negara. 2.3 Sumber Hukum Internasional Sumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum material adalah seumber hukum yang membahas dasar berlakunya hukum suatu Negara, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita mendapatkan atau manemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam hukum formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan oleh di dalam mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalah pasal 38 Piagam mahkamah Internasional pasal 38, adalah sebagai berikut: a. Perjanjian internasional (traktat = treaty). b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai hukum. c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai Negara sebagai alat tambahan ntuk menentukan hukum. e. Pendapat-pendapat para ahli yang terkemuka. Sebab - Sebab Timbulnya Sengketa Internasional Dalam data pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atau perjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalam mencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskan seluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuat banyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran. Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketa internasional, antara lain sebagai berikut: a. Segi politis (adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian) Pasca perang dunia kedua muncul 2 blok kekuatan besar, barat (liberal membentuk pakta pertahanan NATO) dibawah pimpinan amerika dan timur (komunis membentuk pakta pertahanan Warsawa) dipimpin uni soviet. Kedua blok tersebut saling berebut pengaruh di bidang ideology dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai Negara. Misalnya; krisis kuba, korea yang terbagi 2 dan sebagainya. b. Segi batas wilayah (laut teritorial dan alam daratan)
  • Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke mahkamah internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga maslah perbatasan di Kasmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan. Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau batas wilayah, merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicu terjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain di Korea, Kamboja, Vietnam, serta antara India dan Pakistan itu sendiri. Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yang dipercaya PBB menjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkan standar ganda untuk beberapa Negara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi, Kuwait, atau Australia) justru kerap tidak adil dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional a. Perihal mahkamah internasional Mahkamah internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum yang terkemuka, yakni 15 hakim yang dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatannya 9 tahun, sedangkan tugasnya antara lain member nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara – Negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Mahkamah internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia. Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara Negara bukan anggota PBB.dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asa – asas keadilan dan hukum internasional yang digunakan. Mahkamah internasiona mengadili perselisihan kepentingan dan perselisihan hukum. Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian – perjanjian internasional (traktat – traktat dan kebiasaan – kebiasaan internasional) sebagai sumber – sumber hukum. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan – peraturan hukum. b. Peran mahkamah internasional Mahkamah internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara – Negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukan perannya untuk menyelesaikan sengketa – sengketa internasional. Berikut contoh – contoh sengketa: - Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di antara bekas Negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Campur tangan PBB
  • - menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh pasukan NATO, memaksa Serbia menghentikan langkah – langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili para penjahat perang. Masalah perbatasan territorial di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dn perjuangan panjang, pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah pulau tersebut. A. Sistem Hukum Internasional Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh komunitas internasional. Artinya hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. B. Pengertian Hukum Internasional 1. 2. 3. 4. · · Pengertian hukum internasional secara umum merupakan bagian hukum yang mengatur aktifitas entitas dalan skala internasional. Awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini mulai meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu. Namun disamping itu, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai hukum internasional. Diantaranya adalah : J.G Starke Hukun internasional adalah sekumpulan hukum-hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari asa-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara. Wirjono Prodjodikoro Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagi bangsa di berbagai negara. Mochtar Kusumaatmaja Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara : Negara dengan negara Negara dan subyek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain C. Asal Mula Hukum Internasional Hukum internasional sudah dikenal oleh bangsa romawi sejak tahun 89 sebelum masehi. Mereka mengenal adengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa). Ius civile merupakan hukum nasional yang berlaku yang berlaku bagi warga romawi dimanapun mereka berada. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum yang merupakan bagian dari hukum romawi yang diterapkan bagi orang asing yang bukan orang romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.
  • a. b. a. b. Kemudian hukum ini berkembang menjadi volkernrecht (bahasa Jerman), droit des gens (bahasa Prancis), dan law of nations atau international law (bahasa Inggris). Pengertian volkernrecht dan ius gentium sebenarnya tidak sama karena dalam hukum Romawi, istilah ius gentium memiliki pengertian : Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan orang asing. Hukum ynag diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-19. Seiring dengan perkembangan yang ada, pemahaman mengenai hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu : Hukum Perdata Internasional. Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain. Hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara). Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata. Sedangkan Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya (obyeknya). D. Hukum Internasional Dalam Arti Modern Hukum internasional yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari diadakannya konfernsi Wina tahun 1969 yang diikuti oleh para pakar hukum dunia. Hasil konferensi tersebut menyepakati sebuah naskah hukum internasional, baik yang menyangkut hukum perdata maupun hukum publik E. Asas-asas Hukum Internasional Dalam menjalin hubungan antar bangsa, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh setiap negara. a. Asas Teritorial Didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Intinya, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayah negaranya. b. Asas Kebangsaan Didasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya. Intinya, setiap warga negara dimanapun dia berada tetap mnedapatka perlakuan hukum dari negaranya sendiri meskipun seddang berada di negara asing. c. Asas kepentingan umum Didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Ketiga asas ini sangat penting untuk diperhatikan, apabila tidak diperhatikan dengan baik maka akan timbul ketidak-sesuaian hukum dalam menjalankan hubungan internasional. F. Sumber Hukum Internasional Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam buku “Hukum Internasional Humaniter”, sumber hukum internasional dapat dibedakan mennjadi sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.
  • a. · · · · · · · Dalam Arti Material Hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Pada dasarnya masyarakat negara-negara atau masyarakat bangsa-bangsa yang anggotanya didasarkan pada kesukarelaaan dan kesadaran, sedangkan kekuasaan tertinggi tetap berada di negara masingmasing. Meski demikian, ada sebagian besar negara anggota masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah hukum internasional. Mengenai hal ini ada dua aliran yang memiliki pendapat berbeda. Aliran naturalis Bersandar pada hak asasi dan hak alamiah. Menurut teori ini, hukum internasional adalah hukum alam sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional. Pencetus teori ini adalah Grotius (Hugo De Groot) dan kemudian disempurnakan oleh Emmerich Vattel, ahli hukum dan diplomat Swiss. Aliran positivisme Mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara ditambah dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh mazhab Wina dengan pelopornya yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Viena Convention of The Law of treatis) tahun 1969. b. Dalam Arti Formal Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 dapat dipakai oleh Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan persoalan Internasional. Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan yang tercantum di dalam Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 adalah sebagai berikut : Perjanjian Internasional (Traktat=Teraty) Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai hukum Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka G. Subjek Hukum Internasional Pihak-pihak yang dapat disebut sebagai subyek hukun internasional adalah sebagi berikut : Negara Merupakan subyek hukum internasional dalam arti klasik, artinya bahwa lahirnya hukum internasional negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional. b. Takhta Suci Subyek hukum yang merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi. c. Palang Merah Internasional Merupakan salah satu subyek hukum internasional dan hal ini diperkuat dengan adanya perjanjian, kemudian diperkuat oleh beberapa konvensi Palang Merah (konvensi Jenewa) tentang perlindungan korban perang. d. Organisasi Internasional a.
  • Merupakan subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. e. Orang Perseorangan Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subyek hukum internasional. f. Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa hal tertentu. H. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional a. 1. 2. b. 1. 2. 3. Adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ternyata menarik para ahli hukum untuk menganalisis lebih jauh. Terdapat 2 aliran yang coba memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua aliran itu adalah : Aliran monisme Tokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle. Menurut aliran ini hukum nasional dan internasional merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan : Walaupun kedua sistem hukum tersebut mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu yang terdapat dalam suatu negara. Sama-sama meiliki kekuatan hukum yang mengikat Aliran Dualisme Tokohnya adalah Triepel dan anzilotti aliran ini beranggapan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satu sama lain. Menurut aliran ini perbedaan kedua hukum tersebut disebabakan oleh : Perbedaan sumber hukum Perbedaan mengenai subjek Perbedaan mengenai kekuatan hukum Sengketa Internasional (Internasional Dispute) adalah perselisihan yang terjadi antar negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badanbadan/ lembaga yang menjadi subyek hukum internasional. Penyebab Sengketa tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional Perebutan sumber-sumber ekonomi Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain Penghinaan terhadap harga diri bangsa
  • 7. Adanya perbedaan kepentingan 8. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antarnegara yang belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan 9. Eskalasi aksi terorisme lintas negara dan gerakan separatis bersenjata yang dapat mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga 10. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau terlalu kaku 11. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa 12. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan Macam-macam sengketa internasional 1. Sengketa bukan perang 2. Sengketa perang Kriteria pembeda : a) Niat para pihak yang bersengketa b) Luas/ dalmnya sengketa c) Wilayah yang dilokalisir