Pengertian hukum internasional menurut para ahli meliputi hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu. Hukum internasional terdiri atas hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antar negara."

1. Pengertian hukum internasionalmenurut para ahli, sebagai berikut.
-
Hugo De Groot
Hugo de groot (Grotius) dalam bukunya de jure belli ac pacis (perihal perang dan damai)
mengemukakan, bahwa hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas atau
hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Ini ditujukan demi kepentingan
bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.
- Prof. Dr. J.G. Starke
Hukum internasional adalah sekumpulan hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri dari
asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.
- Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara dengan subjek hukum internasional lainnya
yang bukan Negara satu sama lain.
- Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional adalah hukum yang menagtur perhubungan hukum antar berbagai bangsa
di berbagai Negara.
Berdasarkan makna atau pengertian dari para ahli hukum internasional dalam penerapannya
dapat dibedakan menjadi hukum perdata internasional dan hukum public internasional.
a. Hukum perdata internasional
Adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara di suatu
Negara dengan warga Negara dari Negara lain (hukum antarbangsa).
b. Hukum publik internasional
Adalah hukum internasional yang mengatur Negara yang sau denagn Negara yang lain dalam
hubungan internasional (hukum antarnegara).
2.2 Asas Hukum Internasional
Berlakunya hukum internasional dalam rangka menjalin hubungan antarbangsa, terlebih dahulu
harus memperhatikan asas-asas berikut.
a. Asas Teritorial
Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurut asas ini, Negara
melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang atau orang yang berada di luar
wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
b. Asas Kebangsaan
Asas ini didasarkan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap
warga Negara dimana pun berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini
mempunyai kekuatan dari extraterritorial. Artinya, hukum dari Negara tersebut tetap berlaku
juga bagi warga Negara, walaupun berada di Negara asing.
c. Asas Kepentingan Umum
Asas ini didasarkan pada kewenangan Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan
dalm kehidupan bermasyarkat. Dalam hal ini, Negara dapat menyesuaikan diri denagan semua

2. keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut denagn kepntingan umum. Jadi, hukum tidak terkait
pada bataas-batas wilayah suatu Negara.
2.3 Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum internasional, dapat dibedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum
dalam arti formal. Sumber hukum material adalah seumber hukum yang membahas dasar
berlakunya hukum suatu Negara, sedangkan sumber hukum formal adalah sumber dari mana kita
mendapatkan atau manemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam hukum formal merupakan sumber hukum
paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat digunakan oleh di dalam
mahkamah internasional dalam memutuskan suatu sengketa internasional adalah pasal 38
Piagam mahkamah Internasional pasal 38, adalah sebagai berikut:
a. Perjanjian internasional (traktat = treaty).
b. Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktek umum dan diterima sebagai
hukum.
c. Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai
Negara sebagai alat tambahan ntuk menentukan hukum.
e. Pendapat-pendapat para ahli yang terkemuka.
Sebab - Sebab Timbulnya Sengketa Internasional
Dalam data pergaulan dunia, hubungan antarnegara meskipun telah diatur dalam hukum atau
perjanjian internasional, ternyata masih terdapat sengketa internasional. Peran PBB dalam
mencari dan menemukan serta menyelesaikan sengketa internasional, belum banyak memuaskan
seluruh anggotanya. Hal itu dikarenakan bahwa lembaga PBB sering tidak mampu berbuat
banyak jika ada anggotanya (terutama pemegang hak veto) yang melakukan pelanggaran.
Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional, dapat menyebabkan
timbulnya sengketa internasional. Beberapa contoh timbulnya sengketa internasional, antara lain
sebagai berikut:
a. Segi politis (adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian)
Pasca perang dunia kedua muncul 2 blok kekuatan besar, barat (liberal membentuk pakta
pertahanan NATO) dibawah pimpinan amerika dan timur (komunis membentuk pakta
pertahanan Warsawa) dipimpin uni soviet. Kedua blok tersebut saling berebut pengaruh di
bidang ideology dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat senjata. Akibatnya sering
terjadi konflik di berbagai Negara. Misalnya; krisis kuba, korea yang terbagi 2 dan sebagainya.
b. Segi batas wilayah (laut teritorial dan alam daratan)

3. Adanya ketidakjelasan batas laut teritorial antara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan
(Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke mahkamah internasional, hingga akhirnya pada
tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga maslah perbatasan di
Kasmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan.
Sengketa-sengketa yang ditimbulkan baik antara karena faktor politis atau batas wilayah,
merupakan faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yang dapat memicu
terjadi perang terbuka. Hal itu sudah terjadi di beberapa belahan dunia, antara lain di Korea,
Kamboja, Vietnam, serta antara India dan Pakistan itu sendiri.
Era baru runtuhnya Uni Soviet, kekuatan dunia terpusat pada Amerika yang dipercaya PBB
menjadi polisi dunia. Namun, Amerika yang sering menerapkan standar ganda untuk beberapa
Negara sekutunya (Inggris, Israel, Arab Saudi, Kuwait, atau Australia) justru kerap tidak adil
dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.
Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional
a. Perihal mahkamah internasional
Mahkamah internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den
Haag (Belanda). Para anggotanya terdiri atas ahli hukum yang terkemuka, yakni 15 hakim yang
dipilih dari 15 negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum. Masa jabatannya 9 tahun,
sedangkan tugasnya antara lain member nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum
dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara – Negara
anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
Mahkamah internasional merupakan mahkamah pengadilan tertinggi di seluruh dunia.
Pengadilan internasional dapat mengadili semua perselisihan yang terjadi antara Negara bukan
anggota PBB.dalam penyelesaian ini, jalan damai yang selaras dengan asa – asas keadilan dan
hukum internasional yang digunakan. Mahkamah internasiona mengadili perselisihan
kepentingan dan perselisihan hukum.
Mahkamah internasional dalam mengadili suatu perkara berpedoman pada perjanjian –
perjanjian internasional (traktat – traktat dan kebiasaan – kebiasaan internasional) sebagai
sumber – sumber hukum. Keputusan mahkamah internasional merupakan keputusan terakhir
walaupun dapat diminta banding. Selain pengadilan mahkamah internasional, terdapat juga
pengadilan arbitrasi internasional. Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan
keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan – peraturan hukum.
b. Peran mahkamah internasional
Mahkamah internasional dalam tugasnya untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara
Negara – Negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya, dapat melakukan perannya untuk
menyelesaikan sengketa – sengketa internasional. Berikut contoh – contoh sengketa:
- Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992), melahirkan perang saudara di antara bekas Negara
anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia, dan Bosnia Herzegovina). Campur tangan PBB

4. -
menghasilkan keputusan Mahkamah Internasional yang didukung oleh pasukan NATO,
memaksa Serbia menghentikan langkah – langkah pembersihan etnik yang kemudian mengadili
para penjahat perang.
Masalah perbatasan territorial di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan (Kalimantan) antara
Indonesia dan Malaysia yang tidak kunjung ada titik temu, disepakati untuk dibawa ke
Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dn perjuangan panjang, pada awal tahun
2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah
pulau tersebut.
A. Sistem Hukum Internasional
Sistem hukum internasional adalah satu kesatuan hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi
oleh seluruh komunitas internasional. Artinya hukum internasional harus dipatuhi oleh setiap
negara. Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan bersama
oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara.
B. Pengertian Hukum Internasional
1.
2.
3.
4.
·
·
Pengertian hukum internasional secara umum merupakan bagian hukum yang mengatur
aktifitas entitas dalan skala internasional. Awalnya hukum internasional hanya diartikan sebagai
perilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional
yang semakin kompleks pengertian ini mulai meluas sehingga hukum internasional juga
mengurusi struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan
multinasional dan individu.
Namun disamping itu, beberapa sarjana mengemukakan pendapatnya mengenai hukum
internasional. Diantaranya adalah :
J.G Starke
Hukun internasional adalah sekumpulan hukum-hukum (body of law) yang sebagian besar terdiri
dari asa-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.
Wirjono Prodjodikoro
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antara berbagi bangsa
di berbagai negara.
Mochtar Kusumaatmaja
Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas-batas negara antara :
Negara dengan negara
Negara dan subyek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain
C. Asal Mula Hukum Internasional
Hukum internasional sudah dikenal oleh bangsa romawi sejak tahun 89 sebelum masehi.
Mereka mengenal adengan nama ius civile (hukum sipil) dan ius gentium (hukum antar bangsa).
Ius civile merupakan hukum nasional yang berlaku yang berlaku bagi warga romawi dimanapun
mereka berada. Ius gentium yang kemudian berkembang menjadi ius inter gentium ialah hukum
yang merupakan bagian dari hukum romawi yang diterapkan bagi orang asing yang bukan orang
romawi, yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.

5. a.
b.
a.
b.
Kemudian hukum ini berkembang menjadi volkernrecht (bahasa Jerman), droit des gens (bahasa
Prancis), dan law of nations atau international law (bahasa Inggris). Pengertian volkernrecht dan
ius gentium sebenarnya tidak sama karena dalam hukum Romawi, istilah ius gentium memiliki
pengertian :
Hukum yang mengatur hubungan antara dua orang warga kota Roma dan orang asing.
Hukum ynag diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu
hukum alam yang menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa pada abad ke-15
sampai dengan abad ke-19.
Seiring dengan perkembangan yang ada, pemahaman mengenai hukum internasional dapat
dibedakan dalam 2 hal, yaitu :
Hukum Perdata Internasional. Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum hukum antar
warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain.
Hukum publik internasional, yaitu hukum yang mengatur negara yang satu dengan negara yang
lain dalam hubungan internasional (hukum antarnegara).
Hukum Internasional publik berbeda dengan Hukum Perdata Internasional. Hukum Perdata
Internasional ialah keseluruhan kaedah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang
melintasi batas negara atau hukum yang mengatur hubungan hukum perdata. Sedangkan Hukum
Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau
persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.
Persamaannya adalah bahwa keduanya mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas
negara(internasional). Perbedaannya adalah sifat hukum atau persoalan yang diaturnya
(obyeknya).
D. Hukum Internasional Dalam Arti Modern
Hukum internasional yang kita kenal sekarang merupakan hasil dari diadakannya
konfernsi Wina tahun 1969 yang diikuti oleh para pakar hukum dunia. Hasil konferensi tersebut
menyepakati sebuah naskah hukum internasional, baik yang menyangkut hukum perdata maupun
hukum publik
E. Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, ada beberapa asas yang harus diperhatikan oleh
setiap negara.
a.
Asas Teritorial
Didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Intinya, negara melaksanakan hukum bagi
semua orang dan semua barang yang ada di wilayah negaranya.
b.
Asas Kebangsaan
Didasarkan atas kekuasaan negara untuk warga negaranya. Intinya, setiap warga negara
dimanapun dia berada tetap mnedapatka perlakuan hukum dari negaranya sendiri meskipun
seddang berada di negara asing.
c.
Asas kepentingan umum
Didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam
kehidupan masyarakat. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
Ketiga asas ini sangat penting untuk diperhatikan, apabila tidak diperhatikan dengan baik maka
akan timbul ketidak-sesuaian hukum dalam menjalankan hubungan internasional.
F. Sumber Hukum Internasional
Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam buku “Hukum Internasional Humaniter”, sumber
hukum internasional dapat dibedakan mennjadi sumber hukum dalam arti material dan sumber
hukum dalam arti formal.

6. a.
·
·
·
·
·
·
·
Dalam Arti Material
Hukum internasional tidak dapat dipaksakan seperti hukum nasional. Pada dasarnya
masyarakat negara-negara atau masyarakat bangsa-bangsa yang anggotanya didasarkan pada
kesukarelaaan dan kesadaran, sedangkan kekuasaan tertinggi tetap berada di negara masingmasing.
Meski demikian, ada sebagian besar negara anggota masyarakat yang mentaati kaidah-kaidah
hukum internasional. Mengenai hal ini ada dua aliran yang memiliki pendapat berbeda.
Aliran naturalis
Bersandar pada hak asasi dan hak alamiah. Menurut teori ini, hukum internasional adalah hukum
alam sehingga kedudukannya dianggap lebih tinggi dari pada hukum nasional. Pencetus teori ini
adalah Grotius (Hugo De Groot) dan kemudian disempurnakan oleh Emmerich Vattel, ahli
hukum dan diplomat Swiss.
Aliran positivisme
Mendasarkan berlakunya hukum internasional pada persetujuan bersama dari negara-negara
ditambah dengan asas pacta sunt servanda yang dianut oleh mazhab Wina dengan pelopornya
yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen pacta sunt servanda merupakan kaidah dasar pasal 26
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian (Viena Convention of The Law of treatis) tahun 1969.
b. Dalam Arti Formal
Menurut Brierly, sumber hukum internasional dalam arti formal merupakan sumber
hukum paling utama dan memiliki otoritas tertinggi dan otentik yang dapat dipergunakan oleh
Mahkamah Internasional di dalam memutuskan suatu sengketa internasional. Pasal 38 Piagam
Mahkamah Internasional Permanen tertanggal 16 Desember 1920 dapat dipakai oleh Mahkamah
Internasional untuk menyelesaikan persoalan Internasional.
Sumber-sumber hukum internasional sesuai dengan yang tercantum di dalam Piagam Mahkamah
Internasional pasal 38 adalah sebagai berikut :
Perjanjian Internasional (Traktat=Teraty)
Kebiasaan-kebiasaan internasional yang terbukti dalam praktik umum dan diterima sebagai
hukum
Asas-asas umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab
Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum internasional dari berbagai
negara sebagai alat tambahan untuk menentukan hukum, dan
Pendapat-pendapat para ahli hukum yang terkemuka
G. Subjek Hukum Internasional
Pihak-pihak yang dapat disebut sebagai subyek hukun internasional adalah sebagi berikut :
Negara
Merupakan subyek hukum internasional dalam arti klasik, artinya bahwa lahirnya hukum
internasional negara sudah diakui sebagi subyek hukum internasional.
b.
Takhta Suci
Subyek hukum yang merupakan peninggalan sejarah sejak zaman dahulu ketika paus bukan
hanya merupakan kepala gereja Roma tetapi juga memiliki kekuasaan duniawi.
c.
Palang Merah Internasional
Merupakan salah satu subyek hukum internasional dan hal ini diperkuat dengan adanya
perjanjian, kemudian diperkuat oleh beberapa konvensi Palang Merah (konvensi Jenewa) tentang
perlindungan korban perang.
d.
Organisasi Internasional
a.

7. Merupakan subyek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam
konvensi-konvensi internasional.
e.
Orang Perseorangan
Dalam arti yang terbatas orang perseorangan dapat dianggap sebagai subyek hukum
internasional.
f.
Pemberontakan dan Pihak dalam Sengketa
Menurut hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang
bersengketa dalam beberapa hal tertentu.
H. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional
a.
1.
2.
b.
1.
2.
3.
Adanya hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional ternyata menarik
para ahli hukum untuk menganalisis lebih jauh. Terdapat 2 aliran yang coba memberikan
gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional. Kedua
aliran itu adalah :
Aliran monisme
Tokoh nya ialah Hanz kelsen dan george scelle. Menurut aliran ini hukum nasional dan
internasional merupakan satu kesatuan. Hal ini disebabkan :
Walaupun kedua sistem hukum tersebut mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek
hukumnya tetap sama, yaitu individu yang terdapat dalam suatu negara.
Sama-sama meiliki kekuatan hukum yang mengikat
Aliran Dualisme
Tokohnya adalah Triepel dan anzilotti aliran ini beranggapan bahwa hukum internasional dan
hukum nasional merupakan dua sistem terpisah yang berbeda satu sama lain. Menurut aliran ini
perbedaan kedua hukum tersebut disebabakan oleh :
Perbedaan sumber hukum
Perbedaan mengenai subjek
Perbedaan mengenai kekuatan hukum
Sengketa Internasional (Internasional Dispute) adalah perselisihan yang terjadi antar
negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badanbadan/ lembaga yang menjadi subyek hukum internasional.
Penyebab
Sengketa tersebut bisa terjadi karena beberapa sebab, diantaranya :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
Perebutan sumber-sumber ekonomi
Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional
Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
Penghinaan terhadap harga diri bangsa

8. 7. Adanya perbedaan kepentingan
8. Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antarnegara yang belum terselesaikan
melalui mekanisme perundingan
9. Eskalasi aksi terorisme lintas negara dan gerakan separatis bersenjata yang dapat
mengundang kesalahpahaman antar negara bertetangga
10. Politik luar negeri yang terlalu luwes atau terlalu kaku
11. Unsur-unsur moralitas dan kesopanan antarbangsa
12. Masalah hukum nasional (aspek yuridis) yang saling bertentangan
Macam-macam sengketa internasional
1. Sengketa bukan perang
2. Sengketa perang
Kriteria pembeda :
a)
Niat para pihak yang bersengketa
b)
Luas/ dalmnya sengketa
c)
Wilayah yang dilokalisir