1. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2. LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG
Pada kenyataannya bahwa +/- 70 %
penduduk Indonesia adalah bermukim di
Desa-desa.
Secara umum masih berada pada kondisi
“tertinggal” baik dibidang pendidikan,
kesehatan,ekonomi,dengan sulitnya
lapangan pekerjaan maupun kondisi
kemiskinan lainnya.

3. Upaya meningkatkan pembangunan daerah
perdesaan sekarang ini merupakan langkah
penting dan strategis yang perlu dicermati dan
dilaksanakan sebaik-baiknya
Keberhasilan dalam pelaksanaan akan
memberikan sumbangan serta andil yang
sangat besar dalam menunjang berhasilnya
:
• Penyelenggaraan Otonomi Daerah
• Upaya pemecahan permasalahan yang
dihadapi bangsa dan negara secara
keseluruhan

4. Hal-hal esensial keadaan dan
permasalahan yang secara umum
dihadapi Desa
1. Keadaan dan kondisi organisasi dan
managemen Pemerintah Desa secara umum
perlu ditingkatkan kualitas dan
kapasitasnya
2. Kelengkapan prasarana dan sarana
perkantoran yang pada umumnya masih
terbatas
3. Terselenggaranya administrasi
pemerintahan, administrasi pembangunan
Antara Lain :

5. 4. Dimilikinya dokumen tentang perencanaan
pembangunan desa yaitu RPJMDesa,
RKPDesa
5. Keuangan Desa merupakan unsur sangat
penting dan berperan menentukan bagi
berhasilnya:• penyelenggaraan pemerintah desa
• pembangunan desa
• pembinaan masyarakat desa
6. Perlunya diciptakan hubungan timbal balik
yang saling mengisi, saling melengkapi,
saling menunjang dan saling
menguntungkan antara penyelenggara
pemerintah daerah dan pemerintah desa

6. Mencermati berbagai keadaan dan
permasalahan yang secara umum dihadapi
oleh desa sebagaimana dikemukakan diatas.
Maka dalam rangka pelaksanaan
kewenangan Pemerintah Desa yang
ditetapkan pada:
--UU No: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah
--Ditindaklanjuti dengan PP No: 72 Tahun
2005 tentang Desa pasal 67 perihal
keuangan desa
--Peraturan pelaksanaan dari PERMENDAGRI
No: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman

7. Berdasarkan PP no: 72 Tahun 2005
tentang Desa ps 67 perihal keuangan
desa
Semua hak dan kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun barang yang dapat
dijadikan milik desa
Perlu dikelola suatu sistem
pengelolaan keuangan desa
Merupakan subsistem dari sistem pengelolaan
keuangan negara dan daerah dalam mendanai
pemerintah desa dan pemberdayaan desa
dilanjutkan

8. Lanjutan
diperlukan suatu standar
pengaturan mulai dari:
• Aspek perencanaan dan Aspek penganggaran
• Aspek pelaksanaan dan Aspek penatausahaan
• Aspek pertanggungjawaban keuangan desa
Ps 74 dan Ps 77 dinyatakan pedoman penyusunan
APBDesa dan Pengelolaan Keuangan Desa diatur
dengan Peraturan Bupati/Walikota,maka

9. ASPEK PERENCANAAN DAN ASPEKASPEK PERENCANAAN DAN ASPEK
PENGANGGARANPENGANGGARAN
Proses penyusunan APBDesa dapatProses penyusunan APBDesa dapat
menunjukkan latar belakang pengambilanmenunjukkan latar belakang pengambilan
keputusan dalam menetapkan arahkeputusan dalam menetapkan arah
kebijakan umum berdasarkan skalakebijakan umum berdasarkan skala
prioritas serta distribusi sumber dayaprioritas serta distribusi sumber daya
dengan melibatkandengan melibatkan partisipasipartisipasi
masyarakatmasyarakat
(Bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber
daya)

10. ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEKASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK
PENATAUSAHAANPENATAUSAHAAN
Pemegang kekuasaanPemegang kekuasaan
penyelenggaraan pemerintah desapenyelenggaraan pemerintah desa
yang juga pemegang kekuasaanyang juga pemegang kekuasaan
dalam pengelolaan keuangan desadalam pengelolaan keuangan desa
adalah Kepala Desa.adalah Kepala Desa.
Pelaksanaannya Kepala Desa dibantuPelaksanaannya Kepala Desa dibantu
oleh bendahara desa,perangkatoleh bendahara desa,perangkat
desa beserta masyarakat.desa beserta masyarakat.

11. ASPEK PERTANGGUNGJAWABANASPEK PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESAKEUANGAN DESA
Dalam rangka pengelolaan keuangan desa
yang akuntabel dan transparan maka Kepala
Desa sebagai pemegang kekuasaan
penyelenggaraan keuangan desa wajib
menyampaikan pertanggungjawabannya
kepada Bupati melalui Camat.

12. Dasar Hukum
1. PP no: 72 Tahun 2005 tentang Desa
2. Permendagri no: 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
3. PP no: 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
4. PP no: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
5. Permendagri no: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diubah dengan
Permendagri no: 59 Tahun 2007
6. SE Bupati no………………………..

13. TUJUAN
Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan
Desa bertujuan :
memberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan administrasi keuangan desa
,yang merupakan salah satu bentuk
pembinaan dan pengawasan Pemerintah
Kabupaten

14. MANFAAT
Pemerintah Desa dapat menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi yang telah diatur
dalam SAP yaitu :
• dapat mengakui
• mengukur
• menyajikan secara wajar laporan keuangan
kepada para pengguna sesuai struktur
pemerintah desa

15. Substansi Peraturan Bupati Pengelolaan Keuangan Desa
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan Keuangan dan Azas Pengelolaan Keu. Desa
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
6. Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Pimpinan
dan Anggota BPD
7. Perjalanan Dinas
8. Pembinaan dan Pengawasan
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
11. Lampiran Peraturan Bupati

16. CONTOH FORMAT PERBUP
1. Keputusan kepala desa tentang penunjukkan bendahara
desa
2. Rancangan peraturan kepala desa tentang RKPDesa
3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa ( RKA)
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa
5. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
APBDesa
6. RKA perubahan desa
7. Rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa
8. Rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran
perubahan APBDesa

17. Lanjutan
9. Laporan pertanggungjawaban pendapatan bendahara desa
10. Surat permintaan pembayaran (SPP)
11. Surat perintah membayar (SPM)
12. BKU bendahara desa
13. Kwitansi
14. Laporan pertanggungjawaban belanja bendahar desa
15. Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa
16. Daftar kode rekening
17. Register SPM
18. Berita acara pemeriksaan kas
19. Register penutupan kas.

18. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM
 MEMUAT MAKSUD DARI PERATURANMEMUAT MAKSUD DARI PERATURAN
BUPATI INI, ARTI ISTILAH DANBUPATI INI, ARTI ISTILAH DAN
LAIN-LAINLAIN-LAIN
 CONTOH:CONTOH:
Kepala Desa adalah…Kepala Desa adalah…
Perangkat Desa adalah…Perangkat Desa adalah…
Desa adalah….Desa adalah….
Dst..Dst..

19. KEDUDUKAN KEUANGAN DAN AZAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
A
1. KEDUDUKAN KEUANGAN DESA
Penyelenggaraan urusan Pemdes didanai dari :
• APBDesa
•Bantuan Pemerintah
•Bantuan Pemerintah Daerah
Penyelenggaraan urusan Pemda didanai dari APBD

20. 2. Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Keuangan desa dikelola berdasarkan azas akuntabel,
partisipatif, disiplin anggaran.
Selain point diatas keuangan desa dikelola secara :
Tertib, taat pada peraturan,efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan
manfaat untuk masyarakat.
Dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

21. KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
B
1. KEPALA DESA
a. Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dan mewakili dalam
kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan
b. Mempunyai kewenangan:
- menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa
- menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa
- menetapkan bendahara desa
- menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa
- menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan brg milik desa

22. Lanjutan
c. Dalam melaksanakan pengeluaran keuangan desa dibantu
oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
2. PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
a. PTPKD adalah perangkat desa, terdiri dari :
- Sekretaris Desa
- Perangkat Desa
b. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kpd
kepala desa

23. Lanjutan
c. Sekretaris desa mempunyai tugas :
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan brg desa
- menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- Menyusun Raperdes tentang pelaksanaan Perdes, tentang
APBDesa dan Perubahan APBDesa
Dalam hal jabatan Sekretaris desa berhalangan tetap
menunjuk perangkat desa lainnya selaku koordinator
pelaksana pengelolaan keuangan desa

24. PERANGKAT DESA LAINNYA terdiri dari :
-Pelaksana teknis lapangan
-Unsur kewilayahan
Kepala Desa setiap tahun menetapkan bendahara
desa dengan keputusan kepala desa

25. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DESA
c
1. umum
• APBDesa
• Perubahan APBDesa
• Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
Setiap TH di
Tetapkan
Perdes
APBDesa --- disusun berdasarkan RKPDesa

26. Menyusun APB Desa
Penganggaran pengeluaran harus di
dukung adanya kepastian penerimaan
dalam jumlah yang cukup

27. 2. STRUKTUR APB Desa
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Defisit/Surplus
Penerimaan
Pengeluaran
Pembiayaan
Neto

28. Pendapatan DesaPendapatan Desa
 Pendapatan Asli DesaPendapatan Asli Desa
 BagiBagi HasilHasil Pajak DaerahPajak Daerah
 Bagian dari Retribusi DaerahBagian dari Retribusi Daerah
 Alokasi DanaAlokasi Dana DesaDesa (ADD)(ADD)
 BantuanBantuan Keuangan dari Pemerintah,Keuangan dari Pemerintah,
PemerintahPemerintah Propinsi, PemerintahPropinsi, Pemerintah
Daerah dan Desa lainnyaDaerah dan Desa lainnya
 Hibah dan Sumbangan Pihak KetigaHibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

30. Pendapatan Asli DesaPendapatan Asli Desa
 Hasil usaha DesaHasil usaha Desa
 Hasil kekayaan DesaHasil kekayaan Desa
 Hasil swadaya dan partisipasiHasil swadaya dan partisipasi
masyarakatmasyarakat
 Lain-lain Pendapatan Asli DesaLain-lain Pendapatan Asli Desa

31.  Bagian Laba dari Badan UsahaBagian Laba dari Badan Usaha
Milik Desa;Milik Desa;
 Bagian Laba dari Badan KreditBagian Laba dari Badan Kredit
Desa;Desa;
 Bagian Laba dari Koperasi Desa.Bagian Laba dari Koperasi Desa.
Hasil usaha Desa yang terdiri dari :Hasil usaha Desa yang terdiri dari :

32. Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:Hasil kekayaan Desa yang terdiri dari:
 Tanah Kas Desa;Tanah Kas Desa;
 Pasar Desa;Pasar Desa;
 Bangunan Desa;Bangunan Desa;
 Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;Obyek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
 Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;Pemandian Umum yang dikelola oleh Desa;
 Hutan Desa;Hutan Desa;
 Perairan/pantai dalam batas tertentu yangPerairan/pantai dalam batas tertentu yang
dikelola oleh Desa;dikelola oleh Desa;
 Tempat-tempat pemancingan di sungai yangTempat-tempat pemancingan di sungai yang
dikelola oleh Desa;dikelola oleh Desa;
 Tempat pelelangan ikan yang dikelola olehTempat pelelangan ikan yang dikelola oleh
Desa;Desa;
 Lain-lain kekayaan Desa.Lain-lain kekayaan Desa.

33. Hasil swadaya dan partisipasiHasil swadaya dan partisipasi
masyarakat terdiri dari:masyarakat terdiri dari:
• Urunan Desa, carik/pancen dan/atauUrunan Desa, carik/pancen dan/atau
nama lain yang sejenis;nama lain yang sejenis;
• Iuran tempat penitipanIuran tempat penitipan
Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;Kendaraan/Sepeda/ Sepeda Motor;
• Hasil Swadaya dan Partisipasi lainHasil Swadaya dan Partisipasi lain
yang ditetapkan dengan Peraturanyang ditetapkan dengan Peraturan
Desa sesuai dengan PeraturanDesa sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.Perundang-undangan yang berlaku.

34. Lain-lain Pendapatan Asli DesaLain-lain Pendapatan Asli Desa
yang terdiri dari :yang terdiri dari :
 Ganti ongkos cetak Surat-Ganti ongkos cetak Surat-
Surat/Blanko-Blanko;Surat/Blanko-Blanko;
 Biaya Legalisasi Surat-Surat;Biaya Legalisasi Surat-Surat;
 Biaya Legalisasi Wesel;Biaya Legalisasi Wesel;
 Sewa tanah desa;Sewa tanah desa;
 Lain-lain Pendapatan AsliLain-lain Pendapatan Asli
Desa yang ditetapkan denganDesa yang ditetapkan dengan
Peraturan DesaPeraturan Desa..

35. BagiBagi HasilHasil Pajak DaerahPajak Daerah
Bagi hasil Pajak Daerah adalahBagi hasil Pajak Daerah adalah
Bagi Hasil Pajak DaerahBagi Hasil Pajak Daerah
berdasarkanberdasarkan Peraturan DaerahPeraturan Daerah
Kabupaten HSSKabupaten HSS

36. Bagian dari Retribusi DaerahBagian dari Retribusi Daerah
Bagian dari Retribusi DaerahBagian dari Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Daerahberdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten HSSKabupaten HSS

38. Alokasi DanaAlokasi Dana DesaDesa (ADD)(ADD)
Alokasi Dana Desa adalah danaAlokasi Dana Desa adalah dana
yang dialokasikan olehyang dialokasikan oleh
Pemerintah Kabupaten untukPemerintah Kabupaten untuk
desa, yang bersumber daridesa, yang bersumber dari
bagian dana perimbanganbagian dana perimbangan
keuangan pusat dan daerahkeuangan pusat dan daerah
yang diterima oleh Kabupatenyang diterima oleh Kabupaten

39. SIAPASIAPA PENERIMAPENERIMA MANFAAT ADD ?MANFAAT ADD ?
 Pemerintah desaPemerintah desa
 Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
 lembaga-lembaga kemasyarakatanlembaga-lembaga kemasyarakatan
desadesa
 Masyarakat desa (termasukMasyarakat desa (termasuk
perempuan, anak-anak, petani,perempuan, anak-anak, petani,
buruh, nelayan dan kaum miskinburuh, nelayan dan kaum miskin
desa yang lainnya)desa yang lainnya)

40. BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?BAGAIMANA PERUNTUKKAN ADD ?
 Untuk biaya pembangunan desaUntuk biaya pembangunan desa
 Untuk pemberdayaan masyarakatUntuk pemberdayaan masyarakat
 Untuk memperkuat pelayanan publik di desaUntuk memperkuat pelayanan publik di desa
 Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasiUntuk memperkuat partisipasi dan demokrasi
desadesa
 Untuk tunjangan aparat desaUntuk tunjangan aparat desa
 Untuk tunjangan BPDUntuk tunjangan BPD
 Untuk operasianal pemerintahan desaUntuk operasianal pemerintahan desa
 Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politikTidak boleh digunakan untuk kegiatan politik
atau kegiatan lainnya yang melawan hukumatau kegiatan lainnya yang melawan hukum

41. BantuanBantuan Keuangan dari Pemerintah,Keuangan dari Pemerintah,
PemerintahPemerintah Propinsi, PemerintahPropinsi, Pemerintah
Daerah dan Desa lainnyaDaerah dan Desa lainnya
Bantuan Keuangan dari Pemerintah,Bantuan Keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Propinsi, danPemerintah Propinsi, dan
Pemerintah Kabupaten dicantumkanPemerintah Kabupaten dicantumkan
dalam Anggaran Pendapatan dandalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa yang peruntukkannyaBelanja Desa yang peruntukkannya
diatur berdasarkan ketentuandiatur berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlakuperundang-undangan yang berlaku

42. Hibah danHibah dan
Sumbangan Pihak KetigaSumbangan Pihak Ketiga
 Pemberian Hibah dan sumbangan tidakPemberian Hibah dan sumbangan tidak
mengurangi kewajiban-kewajiban pihakmengurangi kewajiban-kewajiban pihak
penyumbang kepada Desa;penyumbang kepada Desa;
 Hibah dan Sumbangan merupakan hasilHibah dan Sumbangan merupakan hasil
gotong royong dan partisipasigotong royong dan partisipasi
masyarakat;masyarakat;
 Hibah dan Sumbangan baik barangHibah dan Sumbangan baik barang
bergerak maupun barang tidak bergerakbergerak maupun barang tidak bergerak
dicatat sebagaidicatat sebagai barangbarang inventarisinventaris
kekayaan milik desa sesuai dengankekayaan milik desa sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;perundang-undangan yang berlaku;

43. Belanja DesaBelanja Desa
 Belanja Desa dipergunakan dalamBelanja Desa dipergunakan dalam
rangka pelaksanaan urusanrangka pelaksanaan urusan
pemerintahan, pembangunan danpemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang menjadikemasyarakatan yang menjadi
kewenangan desa;kewenangan desa;
 Belanja desa meliputi semuaBelanja desa meliputi semua
pengeluaran dari rekening desa yangpengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desamerupakan kewajiban desa dalam 1dalam 1
(satu) tahun(satu) tahun anggaran yang tidak akananggaran yang tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali olehdiperoleh pembayarannya kembali oleh
desadesa ..

44. Belanja DesaBelanja Desa
• Kelompok Belanja Langsung;Kelompok Belanja Langsung;
• Kelompok Belanja TidakKelompok Belanja Tidak
Langsung.Langsung.

45. Kelompok Belanja LangsungKelompok Belanja Langsung
Kelompok Belanja Langsung adalahKelompok Belanja Langsung adalah
bagian belanja yang dialokasikanbagian belanja yang dialokasikan
pada atau digunakan untukpada atau digunakan untuk
membiayaimembiayai Program/kegiatanProgram/kegiatan yangyang
hasil, manfaat dan dampaknyahasil, manfaat dan dampaknya
secara langsung dinikmati olehsecara langsung dinikmati oleh
masyarakat desa, terdiri dari:masyarakat desa, terdiri dari:
• Belanja Pegawai;Belanja Pegawai;
• Belanja Barang dan Jasa;Belanja Barang dan Jasa;
• Belanja Modal;Belanja Modal;

47. Belanja Tidak LangsungBelanja Tidak Langsung
Kelompok Belanja Tidak Langsung adalahKelompok Belanja Tidak Langsung adalah
bagian belanja yang dialokasikan pada ataubagian belanja yang dialokasikan pada atau
digunakan untuk membiayai kegiatan yangdigunakan untuk membiayai kegiatan yang
hasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secarahasil, manfaat dan dampaknya dinikmati secara
terbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiriterbatas, yakni oleh Pemerintahan Desa, terdiri
dari:dari:
• Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
• Belanja Bunga;Belanja Bunga;
• Belanja Subsidi;Belanja Subsidi;
• Belanja Hibah;Belanja Hibah;
• Belanja Bantuan Sosial;Belanja Bantuan Sosial;
• Belanja Bantuan Keuangan;Belanja Bantuan Keuangan;
• Belanja Tak Terduga.Belanja Tak Terduga.

49. PembiayaanPembiayaan
 Pembiayaan desa meliputi semuaPembiayaan desa meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembalipenerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterimadan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yangkembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahunbersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;anggaran berikutnya;
 Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksudPembiayaan Desa sebagaimana dimaksud
terdiri dari:terdiri dari:
a) Penerimaan Pembiayaan;a) Penerimaan Pembiayaan;
b) Pengeluaran Pembiayaan.b) Pengeluaran Pembiayaan.

50. Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
Penerimaan PembiayaanPenerimaan Pembiayaan
sebagaimana dimaksud di atas,sebagaimana dimaksud di atas,
mencakup :mencakup :
• Sisa lebih perhitungan anggaranSisa lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya;(SilPA) tahun sebelumnya;
• Pencairan Dana Cadangan;Pencairan Dana Cadangan;
• Hasil penjualan kekayaan desaHasil penjualan kekayaan desa
yang dipisahkan;yang dipisahkan;
• Penerimaan Pinjaman;Penerimaan Pinjaman;
• Bagian laba dari penyertaanBagian laba dari penyertaan
modal.modal.

51. Pengeluaran PembiayaanPengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan,Pengeluaran Pembiayaan,
mencakup:mencakup:
• Pembentukan dan/atauPembentukan dan/atau
Penambahan DanaPenambahan Dana
Cadangan;Cadangan;
• Penyertaan Modal Desa;Penyertaan Modal Desa;
• PembayaranPembayaran Utang.Utang.

52. DANA CADANGANDANA CADANGAN
 Tidak dapat digunakan untuk membiayaiTidak dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan lain diluar yang telah ditetapkankegiatan lain diluar yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Desa tentangdalam Peraturan Desa tentang
pembentukan dana cadangan;pembentukan dana cadangan;
 Dibukukan dalam rekening tersendiriDibukukan dalam rekening tersendiri atauatau
disimpan pada kas desa tersendiri atasdisimpan pada kas desa tersendiri atas
nama dana cadangan pemerintah desa;nama dana cadangan pemerintah desa;
 Dana tersebutDana tersebut dapat ditempatkan dalamdapat ditempatkan dalam
deposito yangdeposito yang memberikan hasil tetapmemberikan hasil tetap
dengan resiko rendah;dengan resiko rendah;
 Penerimaan jasa giro/hasil bunga rekeningPenerimaan jasa giro/hasil bunga rekening
dana cadangan dan penempatan dalamdana cadangan dan penempatan dalam
depositodeposito menambah jumlahmenambah jumlah danadana
cadangan;cadangan;
1

53. DANA CADANGANDANA CADANGAN
 Guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananyaGuna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalamtidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam
satu tahun anggaran yang ditetapkan dengansatu tahun anggaran yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa;Peraturan Desa;
 Peraturan Desa mencakup:Peraturan Desa mencakup:
• tujuan pembentukan dana cadangan,tujuan pembentukan dana cadangan,
• program dan kegiatan yang akan dibiayaiprogram dan kegiatan yang akan dibiayai
• besaran dan rincian tahunan dana cadanganbesaran dan rincian tahunan dana cadangan
• sumber dana cadangan dansumber dana cadangan dan
• tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan;
 Kegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telahKegiatan dilaksanakan apabila dana cadangan telah
mencukupi;mencukupi;
 Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukanRancangan Peraturan Desa tentang pembentukan
dana cadangan dibahas bersamaan dengandana cadangan dibahas bersamaan dengan
pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;pembahasan Peraturan Desa tentang APB Desa;
2

54. DANA CADANGANDANA CADANGAN
 Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentangPembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Pembentukan Dana CadanganPembentukan Dana Cadangan bersamaanbersamaan dengandengan
Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBPembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa;Desa;
 Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atasDana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
penerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lainpenerimaan desa, pinjaman desa dan penerimaan lain
yang penggunaannyayang penggunaannya dibatasi untuk pengeluarandibatasi untuk pengeluaran
tertentutertentu berdasarkan peraturan perundang-berdasarkan peraturan perundang-
undangan;undangan;
 Penerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekeningPenerimaan hasil bunga/deviden/royalti rekening
dana cadangan dan penempatan dalam portofoliodana cadangan dan penempatan dalam portofolio
dicantumkan sebagai penambah dana cadangandicantumkan sebagai penambah dana cadangan
berkenaan dalam daftar dana cadangan padaberkenaan dalam daftar dana cadangan pada
lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;lampiran Peraturan Desa tentang APB Desa;
 Pembentukan dana cadanganPembentukan dana cadangan dianggarkan padadianggarkan pada
pengeluaran pembiayaanpengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yangdalam tahun anggaran yang
berkenaan.berkenaan.
3

55. PENYERTAAN MODAL DESAPENYERTAAN MODAL DESA
 Penyertaan modal awal danPenyertaan modal awal dan
penambahan modal dicatat padapenambahan modal dicatat pada
rekening penyertaan modal desarekening penyertaan modal desa
 Pemerintah desa melakukanPemerintah desa melakukan
investasi pada Badan Usaha Milikinvestasi pada Badan Usaha Milik
Desa atau dalam Badan UsahaDesa atau dalam Badan Usaha
Swasta lain, dalam bentukSwasta lain, dalam bentuk
penyertaan modal desa;penyertaan modal desa;
 Penyertaan modal desa dilakukanPenyertaan modal desa dilakukan
Kepala Desa dengan persetujuanKepala Desa dengan persetujuan
BPD setelah ditetapkan denganBPD setelah ditetapkan dengan
Peraturan Desa.Peraturan Desa.

56. Surplus dan Defisit APB DesaSurplus dan Defisit APB Desa
 Surplus Anggaran merupakan selisihSurplus Anggaran merupakan selisih
lebih antara Pendapatan Desa danlebih antara Pendapatan Desa dan
Belanja Desa selama satu tahunBelanja Desa selama satu tahun
anggaran;anggaran;
 Defisit Anggaran merupakan selisihDefisit Anggaran merupakan selisih
kurang antara Pendapatan Desa dankurang antara Pendapatan Desa dan
Belanja Desa selama satu tahunBelanja Desa selama satu tahun
anggaran;anggaran;
 Selisih lebih/kurang antara PendapatanSelisih lebih/kurang antara Pendapatan
dan Belanja selama satu tahun anggarandan Belanja selama satu tahun anggaran
dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.dicatat dalam Pos Surplus/Defisit.

57. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranSisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA)(SiLPA)
 mencakup pelampauan penerimaanmencakup pelampauan penerimaan
Pendapatan Asli Desa,Pendapatan Asli Desa,
 pelampauan penerimaan Alokasi Danapelampauan penerimaan Alokasi Dana
Desa,Desa,
 pelampauan penerimaan lain-lainpelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan desa yang sah,pendapatan desa yang sah,
 pelampauan penerimaan pembiayaan,pelampauan penerimaan pembiayaan,
 penghematan belanja,penghematan belanja,
 kewajiban kepada fihak ketiga sampaikewajiban kepada fihak ketiga sampai
dengan akhir tahun belum terselesaikan dandengan akhir tahun belum terselesaikan dan
 sisa dana kegiatan lanjutan.sisa dana kegiatan lanjutan.
1

58. Sisa Lebih Perhitungan AnggaranSisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA)(SiLPA)
Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahunSisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun
sebelumnya, merupakan penerimaansebelumnya, merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:pembiayaan yang digunakan untuk:
a) menutupi defisit anggaran apabilaa) menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil dari padarealisasi pendapatan lebih kecil dari pada
realisasi belanja;realisasi belanja;
b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutanb) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
atas beban belanja langsung;atas beban belanja langsung;
c)c) mendanai kewajiban lainnya yang sampaimendanai kewajiban lainnya yang sampai
dengan akhir tahun anggaran belumdengan akhir tahun anggaran belum
diselesaikan.diselesaikan.
2

59. Hibah dan Sumbangan berbentukHibah dan Sumbangan berbentuk
barang dan jasabarang dan jasa
 Hibah dan Sumbangan yangHibah dan Sumbangan yang
berbentuk barang dan/atau jasaberbentuk barang dan/atau jasa
dicantumkan dalam Anggarandicantumkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa denganPendapatan dan Belanja Desa dengan
nilai wajarnilai wajar;;
 Hibah dan Sumbangan yangHibah dan Sumbangan yang
berbentuk barang dan/atau jasaberbentuk barang dan/atau jasa
dicatat pada pendapatan dan belanjadicatat pada pendapatan dan belanja
dengan nilai yang sama;dengan nilai yang sama;
 Pencatatan pendapatan dan belanjaPencatatan pendapatan dan belanja
berdasarkan bukti/keterangan hibahberdasarkan bukti/keterangan hibah
dan sumbangan.dan sumbangan.

60. Penyusunan Rancangan APBPenyusunan Rancangan APB
DesaDesa
 Rencana Pembangunan JangkaRencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJMD) dan RencanaMenengah Desa (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
 Penetapan Rancangan APB DesaPenetapan Rancangan APB Desa
 Kode Rekening PenganggaranKode Rekening Penganggaran
 Penetapan Penjabaran APB DesaPenetapan Penjabaran APB Desa
 Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa
 Penetapan Peraturan Desa tentang APBPenetapan Peraturan Desa tentang APB
DesaDesa
 PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa

61. Rencana Pembangunan Jangka MenengahRencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMD) dan Rencana KerjaDesa (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKPDesa)Pembangunan Desa (RKPDesa)
 RPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunRPJMD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
merupakan penjabaran darimerupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepalavisi dan misi dari Kepala
Desa yang terpilih;Desa yang terpilih;
 Setelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala DesaSetelah berakhir jangka waktu RPJMD, Kepala Desa
terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktuterpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu
5 (lima) tahun;5 (lima) tahun;
 Kepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuaiKepala Desa yang baru dapat merubah RPJMD sesuai
dengan visi dan misinya;dengan visi dan misinya;
 RPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulanRPJMDesa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah Kepala Desa dilantik;setelah Kepala Desa dilantik;
 Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan DesaKepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan(BPD) menyusun RKPDesa yang merupakan
penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasilpenjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil
Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
 Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambatPenyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat
akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya;
 RKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersamaRKP Desa ditetapkan dengan persetujuan bersama
antara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan denganantara Kepala Desa dan BPD yang dituangkan dengan
Peraturan Kepala Desa;Peraturan Kepala Desa;

62. Penetapan Rancangan APB DesaPenetapan Rancangan APB Desa
 Sekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran DesaSekretaris Desa menyusun Rencana Kerja Anggaran Desa
(RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB(RKA-Desa) dan Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa berdasarkan pada RKP Desa;Desa berdasarkan pada RKP Desa;
 Sekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan RancanganSekretaris Desa menyampaikan RKA-Desa dan Rancangan
Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala DesaPeraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
untuk disampaikan kepada BPD;untuk disampaikan kepada BPD;
 Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan DesaKepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa
kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangkakepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka
memperoleh persetujuan bersama;memperoleh persetujuan bersama;
 Penyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambatPenyampaian rancangan Peraturan Desa paling lambat
minggu pertama bulan November tahun anggaranminggu pertama bulan November tahun anggaran
sebelumnya;sebelumnya;
 Pembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKPPembahasan menitik-beratkan pada kesesuaian dengan RKP
Desa;Desa;
 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telahRancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah
disetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepaladisetujui bersama BPD dan Rancangan Peraturan Kepala
Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3Desa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lambat 3
(tiga) hari kerja(tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupatidisampaikan kepada Bupati untukuntuk
dievaluasi;dievaluasi;
 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa danRancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang PenjabaranRancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimanaAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulandimaksud angka 6), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan
setelah APBD Kabupaten ditetapkan;setelah APBD Kabupaten ditetapkan;

65. Kode Rekening PenganggaranKode Rekening Penganggaran
• Kode aset, kode kewajibanKode aset, kode kewajiban
dan kode ekuitas yangdan kode ekuitas yang
digunakan dalam neraca.digunakan dalam neraca.
• Kode pendapatan, kodeKode pendapatan, kode
belanja dan kodebelanja dan kode
pembiayaan yangpembiayaan yang
digunakan dalamdigunakan dalam
penganggaran.penganggaran.

66. Penetapan Penjabaran APB DesaPenetapan Penjabaran APB Desa
Kepala DesaKepala Desa menetapkanmenetapkan
Penjabaran APB Desa denganPenjabaran APB Desa dengan
Peraturan Kepala Desa;Peraturan Kepala Desa;

67. Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa
 Rancangan Peraturan Desa tentangRancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa danAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Rancangan Peraturan Desa tentangRancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan danPerubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja disampaikan Kepala Desa kepadaBelanja disampaikan Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat untuk dievaluasiBupati melalui Camat untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerjaselambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
setelah persetujuan bersama BPD;setelah persetujuan bersama BPD;
 Pelaksanaan evaluasi Rancangan PeraturanPelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan danDesa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan Perubahan AnggaranBelanja Desa dan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja DesaPendapatan dan Belanja Desa didelegasikandidelegasikan
kepada Camatkepada Camat;;
 Hasil evaluasi ditetapkan dengan KeputusanHasil evaluasi ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;Bupati;
 Bupati menetapkan Hasil EvaluasiBupati menetapkan Hasil Evaluasi
Rancangan APB DesaRancangan APB Desa paling lama 20 (duapaling lama 20 (dua
puluh)puluh) hari kerja;hari kerja;
1

68. Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa
 Bupati mendelegasikan penandatanganan KeputusanBupati mendelegasikan penandatanganan Keputusan
kepada Camat;kepada Camat;
 Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, KepalaApabila hasil evaluasi melampaui batas waktu, Kepala
Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan DesaDesa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa
tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa;
 Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi RaperdesDalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Raperdes
tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingantentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebihumum dan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukantinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerjapenyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh KepalaApabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala
Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkanDesa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadiRancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan DesaPeraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa
dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagudimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APB Desa tahun anggaran sebelumnya;APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
2

69. Evaluasi Rancangan APB DesaEvaluasi Rancangan APB Desa
 Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataanPembatalan Peraturan Desa dan pernyataan
berlakunya pagu tahun anggaranberlakunya pagu tahun anggaran
sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturansebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;Bupati;
 Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelahPaling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan Kepala Desa haruspembatalan Kepala Desa harus
memberhentikan pelaksanaan Peraturanmemberhentikan pelaksanaan Peraturan
Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersamaDesa dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud;
 Pencabutan peraturan Desa dilakukanPencabutan peraturan Desa dilakukan
dengan Peraturan Desa tentang Pencabutandengan Peraturan Desa tentang Pencabutan
Peraturan Desa tentang APB Desa;Peraturan Desa tentang APB Desa;
 Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBPelaksanaan pengeluaran atas pagu APB
Desa ditetapkan dengan Keputusan KepalaDesa ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.Desa.
3

70. Penetapan Peraturan Desa tentangPenetapan Peraturan Desa tentang
APB DesaAPB Desa
 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
Perubahan APB Desa dan PertanggungjawabanPerubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa yang telah dievaluasi olehPelaksanaan APB Desa yang telah dievaluasi oleh
Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentangBupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 Sekretaris Daerah mendelegasikanSekretaris Daerah mendelegasikan
penandatanganan pengumuman Peraturan Desapenandatanganan pengumuman Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerahdan Peraturan Kepala Desa dalam Berita Daerah
kepadakepada Sekretaris DesaSekretaris Desa..
 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan danPeraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan APB Desa danBelanja Desa, Perubahan APB Desa dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yangPertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa yang
telah ditandatangani Kepala Desa, disampaikantelah ditandatangani Kepala Desa, disampaikan
kepada Sekretaris Desa untuk diumumkan dalamkepada Sekretaris Desa untuk diumumkan dalam
Berita Daerah.Berita Daerah.

71. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
PENDAPATANPENDAPATAN
 Semua pendapatan desa dilaksanakan melaluiSemua pendapatan desa dilaksanakan melalui
rekening kas desa, kecuali untuk pendapatanrekening kas desa, kecuali untuk pendapatan
dari hibah dan sumbangan yang berbentukdari hibah dan sumbangan yang berbentuk
barang dan jasa;barang dan jasa;
 Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksudSetiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a) tersebut harus didukung olehpada huruf a) tersebut harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah;bukti yang lengkap dan sah;
 Kepala desa wajib mengintensifkanKepala desa wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan desa yang menjadipemungutan pendapatan desa yang menjadi
wewenang dan tanggungjawabnya;wewenang dan tanggungjawabnya;
 Pemerintah desa dilarang melakukan pungutanPemerintah desa dilarang melakukan pungutan
selain dari yang ditetapkan dalam Peraturanselain dari yang ditetapkan dalam Peraturan
Desa;Desa;
1

72. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
PENDAPATANPENDAPATAN
 Pengembalian atas kelebihan pendapatan desaPengembalian atas kelebihan pendapatan desa
dilakukan dengan membebankan pada pendapatandilakukan dengan membebankan pada pendapatan
desa yang bersangkutan untuk pengembaliandesa yang bersangkutan untuk pengembalian
pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yangpendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang
sama.sama.
 Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desaUntuk pengembalian kelebihan pendapatan desa
yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnyayang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya
dibebankan pada belanja tidak terduga;dibebankan pada belanja tidak terduga;
 Pengembalian sebagaimana dimaksud harusPengembalian sebagaimana dimaksud harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 Pendapatan desa dilarang digunakan langsungPendapatan desa dilarang digunakan langsung
untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukanuntuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan
lain oleh peraturan perundang-undangan.lain oleh peraturan perundang-undangan.
2

73. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
PENDAPATANPENDAPATAN
 Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain denganKomisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilainama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai
dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat daridengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/ataupenjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatanpengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan
bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibatbunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank sertapenyimpanan dana anggaran pada bank serta
pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milikpendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik
desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatandesa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
desa.desa.
 Semua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasilSemua pendapatan desa yang terdiri dari bagi hasil
pajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi danapajak daerah, bagian dari retribusi daerah, alokasi dana
desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintahdesa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah
propinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya, hibah,propinsi, pemerintah daerah dan desa lainnya, hibah,
dan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melaluidan sumbangan pihak ketiga dilaksanakan melalui
rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatanrekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan
desa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dandesa, kecuali untuk pendapatan dari hibah dan
sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.sumbangan yang berbentuk barang dan jasa.
3

74. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
BELANJABELANJA
 Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB DesaSetiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa
harus didukung dengan bukti yang lengkap danharus didukung dengan bukti yang lengkap dan
sah;sah;
 Bukti harus mendapat pengesahan oleh SekretarisBukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris
Desa atas kebenaran material yang timbul;Desa atas kebenaran material yang timbul;
 Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan bebanPengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban
APB Desa tidak dapat dilakukan sebelumAPB Desa tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang APB DesaRancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 Pelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan padaPelaksanaan Belanja Desa harus didasarkan pada
prinsip hemat, sederhana, efektif, efisien danprinsip hemat, sederhana, efektif, efisien dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.undangan.
1

75. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
BELANJABELANJA
 Kepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatanKepala Desa dan desa dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasaperdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/
penjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa danpenjualan yang berkaitan dengan pemerintah desa dan
kekayaan milik desa.kekayaan milik desa.
 Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desaPengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa
yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajibyang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib
yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
 Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yangBelanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikandibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untukoleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yangkeperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang
bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang danbersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan
jasa.jasa.
 Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untukBelanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaanterjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan danpelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihakkesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak
ketiga.ketiga.
2

76. PelaksanaanPelaksanaan APBAPB DesaDesa
BELANJABELANJA
 Bendahara desa sebagai wajib pungut pajakBendahara desa sebagai wajib pungut pajak
penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajibpenghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan danmenyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negarapajak yang dipungutnya ke rekening kas negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.undangan.
 Pemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaranPemerintah Desa dilarang melakukan pengeluaran
atas beban belanja desa untuk tujuan yang tidakatas beban belanja desa untuk tujuan yang tidak
tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukuptersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup
tersedia anggarannya dalam APB Desa.tersedia anggarannya dalam APB Desa.
 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf c)
dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yangdapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahanselanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APB Desa dan/atau disampaikan dalam laporanAPB Desa dan/atau disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran.realisasi anggaran.
3

77. Keadaan daruratKeadaan darurat
memenuhi kriteria sebagai berikut:memenuhi kriteria sebagai berikut:
• bukan merupakan kegiatan normal daribukan merupakan kegiatan normal dari
aktivitas pemerintah desa dan tidak dapataktivitas pemerintah desa dan tidak dapat
diprediksikan sebelumnya;diprediksikan sebelumnya;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;tidak diharapkan terjadi secara berulang;
• berada diluar kendali dan pengaruhberada diluar kendali dan pengaruh
pemerintah desa;pemerintah desa;
• memiliki dampak yang signifikan terhadapmemiliki dampak yang signifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yanganggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat;disebabkan oleh keadaan darurat;
• keadaan daruratkeadaan darurat ditetapkan dengan Keputusanditetapkan dengan Keputusan
kepala desakepala desa

78. PerubahanPerubahan APB DesaAPB Desa
Perubahan APB Desa apabila terjadi:Perubahan APB Desa apabila terjadi:
 keadaan yang menyebabkankeadaan yang menyebabkan
harus dilakukan pergeseran antarharus dilakukan pergeseran antar
jjenis belanja;enis belanja;
 keadaan yang menyebabkan sisakeadaan yang menyebabkan sisa
lebih perhitungan anggaranlebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya harus(SilPA) tahun sebelumnya harus
digunakan dalam tahun berjalan;digunakan dalam tahun berjalan;
 keadaan darurat;keadaan darurat;
 keadaan luar biasa.keadaan luar biasa.
1

79. PerubahanPerubahan APB DesaAPB Desa
 Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1
(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali(satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran, kecuali
dalam keadaan luar biasa.dalam keadaan luar biasa.
 Perubahan APB Desa terjadi bila PergeseranPerubahan APB Desa terjadi bila Pergeseran
anggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanjaanggaran yaitu Pergeseran antar jenis belanja
dapat dilakukan dengan cara merubah peraturandapat dilakukan dengan cara merubah peraturan
desa tentang APB Desa.desa tentang APB Desa.
 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalamPenggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam
perubahan APB Desa, yaitu Keadaan yangperubahan APB Desa, yaitu Keadaan yang
menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaranmenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran
(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam(SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam
tahun berjalan.tahun berjalan.
 Selanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APBSelanjutnya Tata cara pengajuan perubahan APB
Desa adalah sama dengan tata cara penetapanDesa adalah sama dengan tata cara penetapan
pelaksanaan APB Desa.pelaksanaan APB Desa.
2

80. PENATAUSAHAAN DANPENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABANPERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESAKEUANGAN DESA
 UmumUmum
 Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan
 PenatausahaanPenatausahaan PengeluaranPengeluaran
 PertanggungjawabanPertanggungjawaban
Pelaksanaan APB DesaPelaksanaan APB Desa
 Penetapan PertanggungjawabanPenetapan Pertanggungjawaban
APBAPB DesaDesa

81. UmumUmum
 Untuk pelaksanaan APB Desa, KepalaUntuk pelaksanaan APB Desa, Kepala
Desa menunjuk Bendahara Desa, yangDesa menunjuk Bendahara Desa, yang
dapat dijabat rangkap oleh Kepaladapat dijabat rangkap oleh Kepala
Urusan Keuangan, bertugas menerima,Urusan Keuangan, bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan,menyimpan, membayarkan,
menatausahakan danmenatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uangmempertanggungjawabkan uang
pendapatan desa dan uang untukpendapatan desa dan uang untuk
keperluan belanja desa dalam rangkakeperluan belanja desa dalam rangka
pelaksanaan APB Desa.pelaksanaan APB Desa.

82. Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan
 Penatausahaan Penerimaan wajibPenatausahaan Penerimaan wajib
dilaksanakan oleh Bendahara Desa;dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
 Bendahara Desa wajibBendahara Desa wajib
menyelenggarakan Pembukuanmenyelenggarakan Pembukuan
terhadap seluruh penerimaan desa;terhadap seluruh penerimaan desa;
 PenatausahaanPenatausahaan sebagaimanasebagaimana
dimaksud pada huruf a),dimaksud pada huruf a),
menggunakan:menggunakan:
• Buku kas umum;Buku kas umum;
• Buku kas pembantu perincian obyekBuku kas pembantu perincian obyek
penerimaan;penerimaan;
• Buku kas harian pembantu;Buku kas harian pembantu;
1

83.  Bendahara Desa wajibBendahara Desa wajib
mempertanggungjawabkan penerimaanmempertanggungjawabkan penerimaan
uang yang menjadi tanggungjawabnyauang yang menjadi tanggungjawabnya
melalui laporan pertanggungjawabanmelalui laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada Kepala Desa palingpenerimaan kepada Kepala Desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 Laporan pertanggungjawaban penerimaanLaporan pertanggungjawaban penerimaan
sebagaimana dimaksud pada huruf d) disebagaimana dimaksud pada huruf d) di
atas, dilampiri dengan:atas, dilampiri dengan:
• Buku kas umum;Buku kas umum;
• Buku kas pembantu perincian obyekBuku kas pembantu perincian obyek
penerimaan;penerimaan;
• Bukti penerimaan lainnya yang sah.Bukti penerimaan lainnya yang sah.
2
Penatausahaan PenerimaanPenatausahaan Penerimaan

84. PenatausahaanPenatausahaan PengeluaranPengeluaran
 Penatausahaan Pengeluaran dilakukan olehPenatausahaan Pengeluaran dilakukan oleh
Bendahara Desa;Bendahara Desa;
 Dokumen penatausahaan pengeluaran harusDokumen penatausahaan pengeluaran harus
disesuaikan pada Peraturan Desa tentangdisesuaikan pada Peraturan Desa tentang
APB Desa atau Peraturan Desa tentangAPB Desa atau Peraturan Desa tentang
Perubahan APB Desa melalui pengajuanPerubahan APB Desa melalui pengajuan
Surat Permintaan Pembayaran (SPP);Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 Pengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepadaPengajuan SPP oleh Bendahara Desa kepada
Sekretaris Desa untuk disetujui, danSekretaris Desa untuk disetujui, dan
diajukan kepada Kepala Desa untuk disetujuidiajukan kepada Kepala Desa untuk disetujui
dengan menerbitkan SPM (Surat Perintahdengan menerbitkan SPM (Surat Perintah
Membayar) dan penerbitan cek/giro;Membayar) dan penerbitan cek/giro;
 Bendahara Desa mencairkan uang tunai diBendahara Desa mencairkan uang tunai di
bank berdasarkan cek dan SPM.bank berdasarkan cek dan SPM.
1

85.  Dalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihakDalam hal pekerjaan dilaksanakan oleh pihak
ketiga, pihak Bank langsung mentransfer keketiga, pihak Bank langsung mentransfer ke
rekening pihak ketiga berdasarkan giro danrekening pihak ketiga berdasarkan giro dan
SPM;SPM;
 Bendahara Desa wajibBendahara Desa wajib
mempertanggungjawabkan penggunaanmempertanggungjawabkan penggunaan
uang yang menjadi tanggung jawabnyauang yang menjadi tanggung jawabnya
melalui laporan pertanggungjawabanmelalui laporan pertanggungjawaban
pengeluaran kepada Kepala Desa palingpengeluaran kepada Kepala Desa paling
lambat tanggal 10 bulan berikutnya;lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 Permintaan pembayaran kegiatan oleh unsurPermintaan pembayaran kegiatan oleh unsur
perangkat desa diajukan kepada Bendaharaperangkat desa diajukan kepada Bendahara
Desa atas persetujuan Kepala Desa danDesa atas persetujuan Kepala Desa dan
Bendahara Desa membayarkan sesuaiBendahara Desa membayarkan sesuai
dengan permintaan pembayaran;dengan permintaan pembayaran;
PenatausahaanPenatausahaan PengeluaranPengeluaran
2

86.  Bendahara Desa berwenang menagihBendahara Desa berwenang menagih
pertanggungjawaban atas pengeluaranpertanggungjawaban atas pengeluaran
biaya yang dibebankan dalam APB Desabiaya yang dibebankan dalam APB Desa
dan membukukannya dalam administrasidan membukukannya dalam administrasi
keuangan pemerintah desa;keuangan pemerintah desa;
 Setiap penggunaan uang APB Desa dalamSetiap penggunaan uang APB Desa dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan desamelaksanakan kegiatan pemerintahan desa
wajib mempertanggungjawabkanwajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang tersebut dan disertaipenggunaan uang tersebut dan disertai
dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;dengan bukti-bukti pertanggungjawaban;
PenatausahaanPenatausahaan PengeluaranPengeluaran
3

87. PertanggungjawabanPertanggungjawaban
Pelaksanaan APB DesaPelaksanaan APB Desa
 Kepala Desa wajib mempertanggungKepala Desa wajib mempertanggung
jawabkan pelaksanaan APB Desa kepadajawabkan pelaksanaan APB Desa kepada
Bupati melalui Camat dan merupakanBupati melalui Camat dan merupakan
kelengkapan Keterangan Laporankelengkapan Keterangan Laporan
Pertanggung jawaban (KLPJ) KepalaPertanggung jawaban (KLPJ) Kepala
Desa dalam sidang tahunan BPD;Desa dalam sidang tahunan BPD;
 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBPertanggungjawaban Pelaksanaan APB
Desa ditetapkan dengan Peraturan DesaDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa
dan disampaikan kepada Bupati melaluidan disampaikan kepada Bupati melalui
Camat,Camat, paling lambat 1 (satu) bulanpaling lambat 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran;setelah berakhirnya tahun anggaran;

88. Penetapan PertanggungjawabanPenetapan Pertanggungjawaban
APBAPB DesaDesa
 Sekretaris Desa menyusun Rancangan PeraturanSekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanDesa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala DesaAPB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa
tentang Penjabaran Pertanggungjawabantentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepadaPelaksanaan APB Desa untuk disampaikan kepada
Kepala Desa;Kepala Desa;
 Kepala Desa menyampaikan Rancangan PeraturanKepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan
Desa tentang Pertanggungjawaban PelaksanaanDesa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APB Desa kepada BPD untuk dibahas bersama;APB Desa kepada BPD untuk dibahas bersama;
 Berdasarkan persetujuan Kepala Desa denganBerdasarkan persetujuan Kepala Desa dengan
BPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentangBPD, maka Rancangan Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB DesaPertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 Jangka waktu penyampaian, dilakukan palingJangka waktu penyampaian, dilakukan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaranlambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;berakhir;

89. KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATKEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESADESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
 Kepala Desa dan Perangkat Desa sertaKepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan Anggota BPD dapat diberikanPimpinan dan Anggota BPD dapat diberikan
Tunjangan sesuai dengan kemampuanTunjangan sesuai dengan kemampuan
Keuangan DesaKeuangan Desa
 Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa danRincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan AnggotaPerangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota
BPD dapat terdiri dari:BPD dapat terdiri dari:
a.a. Tunjangan Penghasilan;Tunjangan Penghasilan;
b.b. Bantuan dari pemerintah atas;Bantuan dari pemerintah atas;
c. Honor kegiatanc. Honor kegiatan
1

90.  Rincian jenis Tunjangan Kepala Desa danRincian jenis Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan danPerangkat Desa serta Pimpinan dan
Anggota BPD dapat terdiri dari­:Anggota BPD dapat terdiri dari­:
a.a. Tunjangan Kematian;Tunjangan Kematian;
b.b. Tunjangan Kesehatan;Tunjangan Kesehatan;
c.c. Tunjangan Akhir Masa Jabatan.Tunjangan Akhir Masa Jabatan.
 Jenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidakJenis Tunjangan dimaksud Pasal ini, tidak
termasuk bagi Sekretaris Desa yang telahtermasuk bagi Sekretaris Desa yang telah
diangkat dari dan/atau menjadi Pegawaidiangkat dari dan/atau menjadi Pegawai
Negeri SipilNegeri Sipil
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATKEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESADESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
2

91.  Selain Tunjangan Kepala Desa danSelain Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan danPerangkat Desa serta Pimpinan dan
Anggota BPD bagi RT dan/atau RW dapatAnggota BPD bagi RT dan/atau RW dapat
diberikan Tunjangan atau nama laindiberikan Tunjangan atau nama lain
sesuai dengan kemampuan Keuangansesuai dengan kemampuan Keuangan
Desa.Desa.
 Penentuan Besarnya dan PembebananPenentuan Besarnya dan Pembebanan
Pemberian Tunjangan dan/atauPemberian Tunjangan dan/atau
Tunjangan Serta Honor KegiatanTunjangan Serta Honor Kegiatan
ditetapkan dalam Peraturan Kepaladitetapkan dalam Peraturan Kepala
Desa.Desa.
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATKEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESADESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
3

92.  Standar Tunjangan bagi Kepala Desa, PerangkatStandar Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RWDesa, Pimpinan dan Anggota BPD serta RT/RW
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturansebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini;Bupati ini;
 Standar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa danStandar Honor Kegiatan bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPDPerangkat Desa serta Pimpinan dan Anggota BPD
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati initercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
 Tunjangan dan/atau Tunjangan serta honor kegiatanTunjangan dan/atau Tunjangan serta honor kegiatan
yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sertayang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalamPimpinan dan Anggota BPD dicantumkan dalam
APBDesa;APBDesa;
 Tatacara penyaluran Tunjangan dan/atau TunjanganTatacara penyaluran Tunjangan dan/atau Tunjangan
diatur sesuai dengan perundang-undangan yangdiatur sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.berlaku.
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKATKEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESADESA SERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPDSERTA PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD
4

93. PERJALANAN DINASPERJALANAN DINAS
 kegiatan yang sangat perlu sepanjang saranakegiatan yang sangat perlu sepanjang sarana
komunikasi tidak cukup tersediakomunikasi tidak cukup tersedia
 dalam waktu yang singkat dan dengan biayadalam waktu yang singkat dan dengan biaya
yang sehemat­hematnya dengan pencapaianyang sehemat­hematnya dengan pencapaian
hasil yang maksimal.hasil yang maksimal.
 Perjaianan Dinas dengan tujuan IbukotaPerjaianan Dinas dengan tujuan Ibukota
Kabupaten, Ibukota Propinsi dan IbukotaKabupaten, Ibukota Propinsi dan Ibukota
Negara hanya dapat dilakukan atasNegara hanya dapat dilakukan atas
rekomendasi Camatrekomendasi Camat
 serta apabila terdapat panggilan untukserta apabila terdapat panggilan untuk
mengikuti kegiatan yang dilaksanakan olehmengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah ProvinsiPemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi
ataupun Pemerintah Pusat.ataupun Pemerintah Pusat.

94.  Perjalanan dinas hanya diperuntukkan bagiPerjalanan dinas hanya diperuntukkan bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa sertaKepala Desa dan Perangkat Desa serta
Pimpinan dan anggota BPD yang ditunjukPimpinan dan anggota BPD yang ditunjuk
berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) olehberdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) oleh
pejabat yang berwenang.pejabat yang berwenang.
 Pejabat yang berwenang menandatangani SPTPejabat yang berwenang menandatangani SPT
untuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa danuntuk perjalanan dinas bagi Kepala Desa dan
Perangkat Desa adalah sebagai berikut:Perangkat Desa adalah sebagai berikut:
untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukotauntuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan Ibukota NegaraProvinsi dan Ibukota Negara ditandatanganiditandatangani
CamatCamat..
untuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antaruntuk tujuan Ibukota Kecamatan dan antar
desa dalam kecamatan, ditandatangani olehdesa dalam kecamatan, ditandatangani oleh
Kepala Desa atau pejabatKepala Desa atau pejabat yang mewakili.yang mewakili.

95.  Pejabat yang berwenangPejabat yang berwenang
menandatangani SPT untuk perjalananmenandatangani SPT untuk perjalanan
dinas bagi Pimpinan dan anggota BPDdinas bagi Pimpinan dan anggota BPD
adalah sebagai berikut:adalah sebagai berikut:
untuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukotauntuk tujuan Ibukota Kabupaten, Ibukota
Provinsi dan lbukota NegaraProvinsi dan lbukota Negara
ditandatangani Camatditandatangani Camat
untuk tujuan Ibukota Kecamatan danuntuk tujuan Ibukota Kecamatan dan
antar desa dalam kecamatanantar desa dalam kecamatan
ditandatangani olehditandatangani oleh Ketua BPD atauKetua BPD atau
pejabat yang mewakilipejabat yang mewakili

96.  Pejabat yang berwenangPejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintahmenandatangani Surat Perintah
Perjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagaiPerjalanan Dinas (SPPD) adalah sebagai
berikut:berikut:
Kepala Desa dan perangkat desa ditandatanganiKepala Desa dan perangkat desa ditandatangani
oleholeh Kepala Desa atau pejabat yangKepala Desa atau pejabat yang
mewakili.mewakili.
Pimpinan dan anggota BPD ditandatangani olehPimpinan dan anggota BPD ditandatangani oleh
Ketua BPD atau pejabat yang mewakiliKetua BPD atau pejabat yang mewakili..
 SPPD diketahui oleh pejabat tempatSPPD diketahui oleh pejabat tempat
tujuan dengan membubuhi tandatangantujuan dengan membubuhi tandatangan
pada lembaran yang disediakan untukpada lembaran yang disediakan untuk
itu.itu.

97. Setelah melaksanakan tugas, KepalaSetelah melaksanakan tugas, Kepala
Desa dan perangkat desa maupunDesa dan perangkat desa maupun
Pimpinan dan anggota BPDPimpinan dan anggota BPD wajibwajib
menyampaikan SPT dan SPPD yangmenyampaikan SPT dan SPPD yang
telah diketahui oleh pejabat yangtelah diketahui oleh pejabat yang
berwenangberwenang tempat yang dituju palingtempat yang dituju paling
lama 5 (lima) hari kerja, denganlama 5 (lima) hari kerja, dengan
melampirkan laporan singkatmelampirkan laporan singkat secarasecara
tertulis hasil pelaksanaan tugasnyatertulis hasil pelaksanaan tugasnya

98. PEMBINAANPEMBINAAN DAN PENGAWASANDAN PENGAWASAN
- UMUM- UMUM
 Pemerintah Daerah melakukanPemerintah Daerah melakukan
pembinaan pengelolaan keuanganpembinaan pengelolaan keuangan
desa secara keseluruhan.desa secara keseluruhan.
 Pembinaan sebagaimana dimaksudPembinaan sebagaimana dimaksud
huruf a dapat berupa pemberianhuruf a dapat berupa pemberian
pedoman, bimbingan dan pelatihan.pedoman, bimbingan dan pelatihan.
 Pembinaan sebagaimana dimaksudPembinaan sebagaimana dimaksud
huruf b dilaksanakan secara berkala.huruf b dilaksanakan secara berkala.
1

99.  Pengawasan pengelolaan keuangan desaPengawasan pengelolaan keuangan desa
secara keseluruhan dilaksanakan olehsecara keseluruhan dilaksanakan oleh
Bupati atau Pejabat yang berwenangBupati atau Pejabat yang berwenang
dengan berpedoman pada Peraturandengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.Perundang-undangan.
 Pengawasan terhadap kegiatanPengawasan terhadap kegiatan
pelaksanaannya dilakukan secarapelaksanaannya dilakukan secara
Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;Fungsional oleh Pejabat yang berwenang;
 Pengawasan oleh masyarakat dapat berupaPengawasan oleh masyarakat dapat berupa
penyampaian informasi dan laporan;penyampaian informasi dan laporan;
 Jika terjadi penyimpangan atauJika terjadi penyimpangan atau
penyalahgunaan, maka penyelesaiannyapenyalahgunaan, maka penyelesaiannya
secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desasecara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa
kemudian Kecamatan dan Kabupaten.kemudian Kecamatan dan Kabupaten.
2

100. Pembinaan dan pengawasanPembinaan dan pengawasan
pemerintah kabupatenpemerintah kabupaten
 memberikan pedoman dan bimbinganmemberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan APB Desapelaksanaan APB Desa;;
 memberikan bimbingan dan pelatihan danmemberikan bimbingan dan pelatihan dan
penyelenggaraan keuangan desa yangpenyelenggaraan keuangan desa yang
mencakup perencanaan dan penyusunanmencakup perencanaan dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban APBDesa;jawaban APBDesa;
 membina dan mengawasi pengelolaanmembina dan mengawasi pengelolaan
keuangan desa dan pendayagunaan asetkeuangan desa dan pendayagunaan aset
desa;desa;
 memberikan pedoman dan bimbinganmemberikan pedoman dan bimbingan
pelaksanaan adminsitrasi keuanganpelaksanaan adminsitrasi keuangan desa.desa.

101. Pembinaan dan pengawasanPembinaan dan pengawasan
CamatCamat
 memfasilitasi administrasi keuanganmemfasilitasi administrasi keuangan
desa;desa;
 memfasilitasi pengelolaan keuanganmemfasilitasi pengelolaan keuangan
desa dan pendayagunaan aset desa;desa dan pendayagunaan aset desa;
 memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;memfasilitasi pelaksanaan APB Desa;
 memfasilitasi penyelenggaraanmemfasilitasi penyelenggaraan
keuangan desa yang mencakupkeuangan desa yang mencakup
perencanaan, dan penyusunanperencanaan, dan penyusunan
APBDesa, pelaksanaan danAPBDesa, pelaksanaan dan
pertanggung-jawaban APBDesapertanggung-jawaban APBDesa..

102. Tuntutan Ganti RugiTuntutan Ganti Rugi
 Apabila pengelola keuangan dan perangkatApabila pengelola keuangan dan perangkat
desa dalam menjalankan tugasnya terbuktidesa dalam menjalankan tugasnya terbukti
menyalahgunakan keuangan Desa, makamenyalahgunakan keuangan Desa, maka
wajib memberikan ganti rugi sesuai denganwajib memberikan ganti rugi sesuai dengan
peraturan perundang­undangan yangperaturan perundang­undangan yang
berlaku.berlaku.
 Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a,Ganti rugi sebagaimana dimaksud huruf a,
harus sudah diselesaikan paling lambat 30harus sudah diselesaikan paling lambat 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak(tiga puluh) hari terhitung sejak
diketahuinya bukti penyalahgunaandiketahuinya bukti penyalahgunaan
keuangan desa.keuangan desa.

103. SELESAISELESAI
TERIMA KASIHTERIMA KASIH