SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Program Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Pemeliharaan kesehatan adalah hak
tenaga kerja. JPK adalah salah satu
program Jamsostek yang membantu
tenaga kerja dan keluarganya mengatasi
masalah kesehatan. Mulai dari
pencegahan, pelayanan di klinik
kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat
bantu peningkatan fungsi organ tubuh,
dan pengobatan, secara efektif dan
efisien. Setiap tenaga kerja yang telah
mengikuti program JPK akan diberikan
KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan)
sebagai bukti diri untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan.
Manfaat JPK bagi perusahaan yakni
perusahaan dapat memiliki tenaga kerja
yang sehat, dapat konsentrasi dalam
bekerja sehingga lebih produktif.
Jumlah iuran yang harus dibayarkan:
Iuran JPK dibayar oleh perusahaan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No
53 Tahun 2012 tentang perubahan
kedelapan atas Peraturan Pemeritah
Nomor 14 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, dengan
perhitungan sebagai berikut:
Tiga persen (3%) dari upah tenaga
kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk
tenaga kerja lajang
Enam persen (6%) dari upah tenaga
kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk
tenaga kerja berkeluarga
Dasar perhitungan persentase iuran
dari upah setinggi-tingginya Rp
3.080.000,-
Cakupan Program
Program JPK memberikan manfaat
paripurna meliputi seluruh kebutuhan
medis yang diselenggarakan di setiap
jenjang PPK dengan rincian cakupan
pelayanan sebagai berikut:
1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama,
adalah pelayanan kesehatan yang
dilakukan oleh dokter umum atau
dokter gigi di Puskesmas, Klinik,
Balai Pengobatan atau Dokter
praktek solo
2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II
(lanjutan), adalah pemeriksaan dan
pengobatan yang dilakukan oleh
dokter spesialis atas dasar rujukan
dari dokter PPK I sesuai dengan
indikasi medis
3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit,
adalah pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada peserta yang
memerlukan perawatan di ruang
rawat inap Rumah Sakit
4. Pelayanan Persalinan, adalah
pertolongan persalinan yang
diberikan kepada tenaga kerja
wanita berkeluarga atau istri tenaga
kerja peserta program JPK
maksimum sampai dengan
persalinan ke 3 (tiga).
5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan
rehabilitasi, atau manfaat yang
diberikan untuk mengembalikan
fungsi tubuh
6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan
dimana peserta membutuhkan
pertolongan segera, yang bila tidak
dilakukan dapat membahayakan
jiwa.
Prosedur Pelayanan Pemeriksaan
Penunjang
Prosedur Pelayanan Farmasi
Prosedur Pelayanan Klaim
Perorangan
Hak-hak Peserta Program JPK:
1. Memperoleh kesempatan yang sama
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan yang optimal dan
menyeluruh, sesuai kebutuhan
dengan standar pelayanan yang
ditetapkan, kecuali pelayanan
khusus seperti kacamata, gigi palsu,
mata palsu, alat bantu dengar, alat
Bantu gerak tangan dan kaki hanya
diberikan kepada tenaga kerja dan
tidak diberikan kepada anggota
keluarganya
2. Bagi Tenaga Kerja berkeluarga
peserta tanggungan yang diikutkan
terdiri dari suami/istri beserta 3
orang anak dengan usia maksimum
21 tahun dan belum menikah
3. Memilih fasilitas kesehatan
diutamakan dalam wilayah yang
sesuai atau mendekati dengan
tempat tinggal
4. Dalam keadaan Emergensi peserta
dapat langsung meminta pertolongan
pada Pelaksana Pelayanan
Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh
PT Jamsostek (Persero) ataupun
tidak.
5. Peserta berhak mengganti fasilitas
kesehatan rawat jalan Tingkat I bila
dalam Kartu Pemeliharaan
Kesehatan pilihan fasilitas kesehatan
tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan
setelah 6 (enam) bulan memilih
fasilitas kesehatan rawat jalan
Tingkat I, kecuali pindah domisili.
6. Peserta berhak menuliskan atau
melaporkan keluhan bila tidak puas
terhadap penyelenggaraan JPK
dengan memakai formulir JPK yang
disediakan diperusahaan tempat
tenaga kerja bekerja, atau PT.
JAMSOSTEK (Persero) setempat.
7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja
berhak atas pertolongan persalinan
kesatu, kedua dan ketiga.
8. Tenaga kerja yang sudah
mempunyai 3 orang anak sebelum
menjadi peserta program JPK, tidak
berhak lagi untuk mendapatkan
pertolongan persalinan.
Kewajiban Peserta Program JPK
1. Menyelesaikan Prosedur
administrasi, antara lain mengisi
formulir Daftar Susunan
Keluarga (Formulir Jamsostek
1a)
2. Menandatangani Kartu
Pemeliharaan Kesehatan (KPK)
3. Memiliki Kartu Pemeliharaan
Kesehatan (KPK) sebagai bukti
diri untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan
4. Mengikuti prosedur pelayanan
kesehatan yang telah ditetapkan
5. Segera melaporkan kepada PT
JAMSOSTEK (Persero)
bilamana terjadi perubahan
anggota keluarga misalnya:
status lajang menjadi kawin,
penambahan anak, anak sudah
menikah dan atau anak berusia
21 tahun. Begitu pula sebaliknya
apabila status dari berkeluarga
menjadi lajang
6. Segera melaporkan kepada
Kantor PT JAMSOSTEK
(Persero) apabila Kartu
Pemeliharaan Kesehatan (KPK)
milik peserta hilang/rusak untuk
mendapatkan penggantian
dengan membawa surat
keterangan dari perusahaan atau
bilamana masa berlaku kartu
sudah habis
7. Bila tidak menjadi peserta lagi
maka KPK dikembalikan ke
perusahaan
Hal-hal yang tidak menjadi tanggung
jawab badan penyelenggara (PT
Jamsostek (Persero))
1. Peserta
Dalam hal tidak mentaati
ketentuan yang berlaku yang
telah ditetapkan oleh Badan
Penyelenggara
Akibat langsung bencana alam,
peperangan dan lain-lain
Cidera yang diakibatkan oleh
perbuatan sendiri, misalnya
percobaan bunuh diri, tindakan
melawan hukum
Olah raga tertentu yang
membahayakan seperti: terbang
layang, menyelam, balap
mobil/motor, mendaki gunung,
tinju, panjat tebing, arum jeram
Tenaga kerja yang pada
permulaan kepesertaannya
sudah mempunyai 3 (tiga) anak
atau lebih, tidak berhak
mendapatkan pertolongan
persalinan
2. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan diluar
fasilitas yang ditunjuk oleh
Badan Penyelenggara JPK,
kecuali kasus emergensi dan bila
harus rawat inap, ditanggung
maksimal 7 hari perawatan
sesuai standar rawat inap yang
telah ditetapkan
Imunisasi kecuali Imunisasi
dasar pada bayi
General Check Up/Check
Up/Regular Check Up (termasuk
papsmear)
Pemeriksaan, pengobatan,
perawatan di luar negeri
Penyakit yang disebabkan oleh
penggunaan alkohol/narkotik
Penyakit Kanker (terhitung sejak
tegaknya diagnosa)
Penyakit atau cidera yang timbul
dari atau berhubungan dengan
tugas pekerjaan (Occupational
diseases/accident)
Sexual transmited diseases
termasuk AIDS RELATED
COMPLEX
Pengguguran kandungan tanpa
indikasi medis termasuk
kesengajaan
Kelainan
congential/herediter/bawaan
yang memerlukan pengobatan
seumur hidup, seperti: debil,
embesil, mongoloid, cretinism,
thalasemia, haemophilia,
retardasi mental, autis
Pelayanan untuk Persalinan ke 4
(empat) dan seterusnya
termasuk segala sesuatu yang
berhubungan dengan proses
kehamilan pada persalinan
tersebut
Pelayanan khusus (Kacamata,
gigi palsu, prothesa mata, alat
bantu dengar, prothesa anggota
gerak) hilang/rusak sebelum
waktunya tidak diganti
Khusus akibat kecelakaan kerja
tidak menjadi tanggung jawab
Penyelenggara JPK
Haemodialisa termasuk tindakan
penyambungan pembuluh darah
untuk hemodialisa
Operasi jantung berserta
tindakan-tindakan termasuk
pemasangan dan pengadaan
alat pacu jantung, kateterisasi
jantung termasuk obat-obatan
Katerisasi jantung sebagai
tindakan Therapeutik
(pengobatan)
Transpalantasi organ tubuh
misalnya transplantasi sumsum
tulang
Pemeriksaan-pemeriksaan
dengan menggunakan peralatan
canggih/baru yang belum
termasuk dalam daftar JPK,
antara lain: MRI (Magnetic
Resonance Immaging), DSA
(Digital Substraction
Arteriography), TORCH
(Toxoplasma, Rubella, CMV,
Herpes)
Pemeriksaan dan tindakan untuk
mendapatkan kesuburan
termasuk bayi tabung
3. Obat-obatan:
Semua obat/vitamin yang tidak
ada kaitannya dengan penyakit
Obat-obatan kosmetik untuk
kecantikan termasuk operasi
keloid yang bukan atas indikasi
medis
Obat-obatan berupa makanan
seperti susu untuk bayi dan
sebagainya
Obat-obatan gosok sepeti kayu
putih dan sejenisnya
Obat-obatan lain seperti: verban,
plester, gause stril
Pengobatan untuk mendapatkan
kesuburan termasuk bayi tabung
dan obat-obatan kanker
4. Pembiayaan:
Biaya perjalanan dari dan ke
tempat berobat
Biaya perjalanan untuk
mengurus kelengkapan
administrasi kepesertaan,
jaminan rawat dan klaim
Biaya perjalanan untuk
memperoleh
perawatan/pengobatan di Rumah
sakit yang ditunjuk.
Biaya perawatan emergensi lebih
dari 7 (hari) diluar fasilitas yang
sudah ditunjuk oleh Badan
Penyelenggara JPK
Biaya Perawatan dan obat untuk
penyakit lebih dari 60
hari/kasus/tahun sudah termasuk
perawatan khusus (ICU, ICCU,
HCU, HCB, ICU, PICU) pada
penyakit tertentu sehingga
memerlukan perawatan khusus
lebih dari 20 hari/kasus/tahun
Biaya tindakan medik super
spesialistik
Batas waktu pengajuan klaim
paling lama 3 (tiga) bulan setelah
perusahaan melunasi tunggakan
iuran, selebihnya akan ditolak

More Related Content

What's hot

Regulasi Rumah Sakit
Regulasi Rumah SakitRegulasi Rumah Sakit
Regulasi Rumah SakitSariana Csg
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaRizal_mz
 
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)hardione
 
Praktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatanPraktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatanSandra Aja
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Edi Kusmiadi
 
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitPerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitTyo SBS
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Dickdick Maulana
 
Perizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitPerizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitJoni Iswanto
 
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014Mustari Alif
 
Acuan uu proses akreditasi rs
Acuan uu proses akreditasi rsAcuan uu proses akreditasi rs
Acuan uu proses akreditasi rsdewiwijaksari
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revNs.Heri Saputro
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsWira Kusuma
 
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...Ulfah Hanum
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinikUlfah Hanum
 
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayanan
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayananDraft lampiran sk direktur buku pedoman pelayanan
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayananrsd kol abundjani
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitratu ayu
 

What's hot (20)

Regulasi Rumah Sakit
Regulasi Rumah SakitRegulasi Rumah Sakit
Regulasi Rumah Sakit
 
Manajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluargaManajemen dokter keluarga
Manajemen dokter keluarga
 
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)
 
Praktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatanPraktik mandiri keperawatan
Praktik mandiri keperawatan
 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Permenkes RI Nomor 1796 Tahun 2011 Tentang Regist...
 
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah SakitPerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
PerMenKes No. 1691 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
 
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
Kepmenkes 1087-standar-k3-rs
 
Perizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakitPerizinan rumah sakit
Perizinan rumah sakit
 
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
Nspk yanmed permenkes_klasifikasi_rs.khusus_
 
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
Kebijakan implementasi ppi rs di sulsel 2014
 
Acuan uu proses akreditasi rs
Acuan uu proses akreditasi rsAcuan uu proses akreditasi rs
Acuan uu proses akreditasi rs
 
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 revDraft juklak 148 11 jan 2012 rev
Draft juklak 148 11 jan 2012 rev
 
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rsKepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
 
Perumahsakitan di indonesia harimat
Perumahsakitan di indonesia   harimatPerumahsakitan di indonesia   harimat
Perumahsakitan di indonesia harimat
 
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...Permenkes RI no. 30 Tahun 2014  tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
 
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinikPeraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang  klinik
Peraturan menteri kesehatan no. 9 tahun 2014 tentang klinik
 
Pelayanan Kesehatan (Tiwii L. Hardiant)
Pelayanan Kesehatan (Tiwii L. Hardiant)Pelayanan Kesehatan (Tiwii L. Hardiant)
Pelayanan Kesehatan (Tiwii L. Hardiant)
 
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayanan
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayananDraft lampiran sk direktur buku pedoman pelayanan
Draft lampiran sk direktur buku pedoman pelayanan
 
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakitPeraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
Peraturan menteri-kesehatan-nomor-340-tentang-klasifikasi-rumah-sakit
 
Kebijakan rs
Kebijakan rsKebijakan rs
Kebijakan rs
 

Viewers also liked

Abdullah alrashid | Ignite Dhahran
Abdullah alrashid | Ignite DhahranAbdullah alrashid | Ignite Dhahran
Abdullah alrashid | Ignite DhahranIgnitedhahran
 
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti plný obsah 22_1_2014
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti  plný obsah 22_1_2014Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti  plný obsah 22_1_2014
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti plný obsah 22_1_2014Ivo Melichar
 
Evaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazineEvaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazinepopolopi
 
Wimbledon Quiz 2015 Answers
Wimbledon Quiz 2015 AnswersWimbledon Quiz 2015 Answers
Wimbledon Quiz 2015 AnswersJon Federer
 
Yasser Almalki | Ignite Dhahran Ispark
Yasser Almalki | Ignite Dhahran IsparkYasser Almalki | Ignite Dhahran Ispark
Yasser Almalki | Ignite Dhahran IsparkIgnitedhahran
 
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoT
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoTIot Line Fair 2015 /New Things About IoT
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoTCeylan Parlakay
 
Answers to the FedCity Game
Answers to the FedCity GameAnswers to the FedCity Game
Answers to the FedCity GameJon Federer
 
Atheer alkashram | Ignite Dhahran
Atheer alkashram | Ignite DhahranAtheer alkashram | Ignite Dhahran
Atheer alkashram | Ignite DhahranIgnitedhahran
 
Evaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazineEvaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazinepopolopi
 
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran Ispark
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran IsparkKanna AlShamsi | Ignite Dhahran Ispark
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran IsparkIgnitedhahran
 
Nesnelerin İnternetinde Yenilikler
Nesnelerin İnternetinde YeniliklerNesnelerin İnternetinde Yenilikler
Nesnelerin İnternetinde YeniliklerCeylan Parlakay
 
Van hinger & hey
Van hinger & heyVan hinger & hey
Van hinger & heyWendy Gilen
 
Columbia CS Letter of Recommendation 070116
Columbia CS Letter of Recommendation 070116Columbia CS Letter of Recommendation 070116
Columbia CS Letter of Recommendation 070116Caitlin Kantor
 
God will make a way
God will make a wayGod will make a way
God will make a waychenmiguel
 

Viewers also liked (20)

Orfeu al llarg del temps
Orfeu al llarg del tempsOrfeu al llarg del temps
Orfeu al llarg del temps
 
Abdullah alrashid | Ignite Dhahran
Abdullah alrashid | Ignite DhahranAbdullah alrashid | Ignite Dhahran
Abdullah alrashid | Ignite Dhahran
 
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti plný obsah 22_1_2014
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti  plný obsah 22_1_2014Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti  plný obsah 22_1_2014
Jak spolupracuji s majitelem nemovitosti plný obsah 22_1_2014
 
Evaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazineEvaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazine
 
Ppt5 muath
Ppt5 muathPpt5 muath
Ppt5 muath
 
Wimbledon Quiz 2015 Answers
Wimbledon Quiz 2015 AnswersWimbledon Quiz 2015 Answers
Wimbledon Quiz 2015 Answers
 
Yasser Almalki | Ignite Dhahran Ispark
Yasser Almalki | Ignite Dhahran IsparkYasser Almalki | Ignite Dhahran Ispark
Yasser Almalki | Ignite Dhahran Ispark
 
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoT
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoTIot Line Fair 2015 /New Things About IoT
Iot Line Fair 2015 /New Things About IoT
 
Answers to the FedCity Game
Answers to the FedCity GameAnswers to the FedCity Game
Answers to the FedCity Game
 
Atheer alkashram | Ignite Dhahran
Atheer alkashram | Ignite DhahranAtheer alkashram | Ignite Dhahran
Atheer alkashram | Ignite Dhahran
 
Evaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazineEvaluation of my music magazine
Evaluation of my music magazine
 
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran Ispark
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran IsparkKanna AlShamsi | Ignite Dhahran Ispark
Kanna AlShamsi | Ignite Dhahran Ispark
 
Fedberg Quiz
Fedberg QuizFedberg Quiz
Fedberg Quiz
 
Nesnelerin İnternetinde Yenilikler
Nesnelerin İnternetinde YeniliklerNesnelerin İnternetinde Yenilikler
Nesnelerin İnternetinde Yenilikler
 
Van hinger & hey
Van hinger & heyVan hinger & hey
Van hinger & hey
 
Mediakom 33
Mediakom 33Mediakom 33
Mediakom 33
 
SW203 Lab9
SW203  Lab9SW203  Lab9
SW203 Lab9
 
Mediakom35
Mediakom35Mediakom35
Mediakom35
 
Columbia CS Letter of Recommendation 070116
Columbia CS Letter of Recommendation 070116Columbia CS Letter of Recommendation 070116
Columbia CS Letter of Recommendation 070116
 
God will make a way
God will make a wayGod will make a way
God will make a way
 

Similar to Program jaminan pemeliharaan kesehatan

Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanAdi Ardianto
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanNur Fuad
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...BPJS Kesehatan RI
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Ihm Sheva Hambuako
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsHety Byan
 
Regulasi Keperawatan
Regulasi KeperawatanRegulasi Keperawatan
Regulasi Keperawatanpjj_kemenkes
 
Regulasi Keperawatan
Regulasi KeperawatanRegulasi Keperawatan
Regulasi Keperawatanpjj_kemenkes
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdfAdeHariyana1
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanBPJS Kesehatan RI
 
Peran komite medik dan hukum
Peran komite medik dan hukumPeran komite medik dan hukum
Peran komite medik dan hukumbudi1
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.pptpelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppthendi60
 

Similar to Program jaminan pemeliharaan kesehatan (20)

Materi sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatanMateri sos bpjs kesehatan
Materi sos bpjs kesehatan
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pe...
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS Kesehatan
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
 
Sistem yankes
Sistem yankesSistem yankes
Sistem yankes
 
Sosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjsSosialisasi bpjs
Sosialisasi bpjs
 
Narasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdfNarasi RUU Kesehatan.pdf
Narasi RUU Kesehatan.pdf
 
Regulasi Keperawatan
Regulasi KeperawatanRegulasi Keperawatan
Regulasi Keperawatan
 
Regulasi Keperawatan
Regulasi KeperawatanRegulasi Keperawatan
Regulasi Keperawatan
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf
20230327 Materi Sosialisasi Askes 2023 (1).pdf
 
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS KesehatanMateri Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
Materi Sosialisasi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) - BPJS Kesehatan
 
Pem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptxPem 2 albert.pptx
Pem 2 albert.pptx
 
Peran komite medik dan hukum
Peran komite medik dan hukumPeran komite medik dan hukum
Peran komite medik dan hukum
 
PPT yeww.pptx
PPT yeww.pptxPPT yeww.pptx
PPT yeww.pptx
 
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
 
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.pptpelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
pelayanan_kes_kerja_ak3-rev.ppt
 

Program jaminan pemeliharaan kesehatan

  • 1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pemeliharaan kesehatan adalah hak tenaga kerja. JPK adalah salah satu program Jamsostek yang membantu tenaga kerja dan keluarganya mengatasi masalah kesehatan. Mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan diberikan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Manfaat JPK bagi perusahaan yakni perusahaan dapat memiliki tenaga kerja yang sehat, dapat konsentrasi dalam bekerja sehingga lebih produktif. Jumlah iuran yang harus dibayarkan: Iuran JPK dibayar oleh perusahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2012 tentang perubahan kedelapan atas Peraturan Pemeritah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan perhitungan sebagai berikut: Tiga persen (3%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja lajang Enam persen (6%) dari upah tenaga kerja (maks Rp 3.080.000 ) untuk tenaga kerja berkeluarga Dasar perhitungan persentase iuran dari upah setinggi-tingginya Rp 3.080.000,- Cakupan Program Program JPK memberikan manfaat paripurna meliputi seluruh kebutuhan medis yang diselenggarakan di setiap jenjang PPK dengan rincian cakupan pelayanan sebagai berikut: 1. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama, adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atau dokter gigi di Puskesmas, Klinik, Balai Pengobatan atau Dokter praktek solo 2. Pelayanan Rawat Jalan tingkat II (lanjutan), adalah pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter spesialis atas dasar rujukan dari dokter PPK I sesuai dengan indikasi medis 3. Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit, adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta yang memerlukan perawatan di ruang rawat inap Rumah Sakit
  • 2. 4. Pelayanan Persalinan, adalah pertolongan persalinan yang diberikan kepada tenaga kerja wanita berkeluarga atau istri tenaga kerja peserta program JPK maksimum sampai dengan persalinan ke 3 (tiga). 5. Pelayanan Khusus, adalah pelayanan rehabilitasi, atau manfaat yang diberikan untuk mengembalikan fungsi tubuh 6. Emergensi, Merupakan suatu keadaan dimana peserta membutuhkan pertolongan segera, yang bila tidak dilakukan dapat membahayakan jiwa. Prosedur Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Prosedur Pelayanan Farmasi Prosedur Pelayanan Klaim Perorangan Hak-hak Peserta Program JPK: 1. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan menyeluruh, sesuai kebutuhan dengan standar pelayanan yang ditetapkan, kecuali pelayanan khusus seperti kacamata, gigi palsu, mata palsu, alat bantu dengar, alat Bantu gerak tangan dan kaki hanya diberikan kepada tenaga kerja dan tidak diberikan kepada anggota keluarganya 2. Bagi Tenaga Kerja berkeluarga peserta tanggungan yang diikutkan terdiri dari suami/istri beserta 3 orang anak dengan usia maksimum 21 tahun dan belum menikah 3. Memilih fasilitas kesehatan diutamakan dalam wilayah yang sesuai atau mendekati dengan tempat tinggal 4. Dalam keadaan Emergensi peserta dapat langsung meminta pertolongan pada Pelaksana Pelayanan Kesehatan (PPK) yang ditunjuk oleh PT Jamsostek (Persero) ataupun tidak. 5. Peserta berhak mengganti fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I bila dalam Kartu Pemeliharaan Kesehatan pilihan fasilitas kesehatan tidak sesuai lagi dan hanya diizinkan setelah 6 (enam) bulan memilih fasilitas kesehatan rawat jalan Tingkat I, kecuali pindah domisili. 6. Peserta berhak menuliskan atau melaporkan keluhan bila tidak puas terhadap penyelenggaraan JPK dengan memakai formulir JPK yang disediakan diperusahaan tempat tenaga kerja bekerja, atau PT. JAMSOSTEK (Persero) setempat. 7. Tenaga kerja/istri tenaga kerja berhak atas pertolongan persalinan kesatu, kedua dan ketiga.
  • 3. 8. Tenaga kerja yang sudah mempunyai 3 orang anak sebelum menjadi peserta program JPK, tidak berhak lagi untuk mendapatkan pertolongan persalinan. Kewajiban Peserta Program JPK 1. Menyelesaikan Prosedur administrasi, antara lain mengisi formulir Daftar Susunan Keluarga (Formulir Jamsostek 1a) 2. Menandatangani Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) 3. Memiliki Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 4. Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan 5. Segera melaporkan kepada PT JAMSOSTEK (Persero) bilamana terjadi perubahan anggota keluarga misalnya: status lajang menjadi kawin, penambahan anak, anak sudah menikah dan atau anak berusia 21 tahun. Begitu pula sebaliknya apabila status dari berkeluarga menjadi lajang 6. Segera melaporkan kepada Kantor PT JAMSOSTEK (Persero) apabila Kartu Pemeliharaan Kesehatan (KPK) milik peserta hilang/rusak untuk mendapatkan penggantian dengan membawa surat keterangan dari perusahaan atau bilamana masa berlaku kartu sudah habis 7. Bila tidak menjadi peserta lagi maka KPK dikembalikan ke perusahaan Hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab badan penyelenggara (PT Jamsostek (Persero)) 1. Peserta Dalam hal tidak mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Akibat langsung bencana alam, peperangan dan lain-lain Cidera yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri, misalnya percobaan bunuh diri, tindakan melawan hukum Olah raga tertentu yang membahayakan seperti: terbang layang, menyelam, balap mobil/motor, mendaki gunung, tinju, panjat tebing, arum jeram Tenaga kerja yang pada permulaan kepesertaannya sudah mempunyai 3 (tiga) anak atau lebih, tidak berhak
  • 4. mendapatkan pertolongan persalinan 2. Pelayanan Kesehatan Pelayanan kesehatan diluar fasilitas yang ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK, kecuali kasus emergensi dan bila harus rawat inap, ditanggung maksimal 7 hari perawatan sesuai standar rawat inap yang telah ditetapkan Imunisasi kecuali Imunisasi dasar pada bayi General Check Up/Check Up/Regular Check Up (termasuk papsmear) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan di luar negeri Penyakit yang disebabkan oleh penggunaan alkohol/narkotik Penyakit Kanker (terhitung sejak tegaknya diagnosa) Penyakit atau cidera yang timbul dari atau berhubungan dengan tugas pekerjaan (Occupational diseases/accident) Sexual transmited diseases termasuk AIDS RELATED COMPLEX Pengguguran kandungan tanpa indikasi medis termasuk kesengajaan Kelainan congential/herediter/bawaan yang memerlukan pengobatan seumur hidup, seperti: debil, embesil, mongoloid, cretinism, thalasemia, haemophilia, retardasi mental, autis Pelayanan untuk Persalinan ke 4 (empat) dan seterusnya termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan proses kehamilan pada persalinan tersebut Pelayanan khusus (Kacamata, gigi palsu, prothesa mata, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak) hilang/rusak sebelum waktunya tidak diganti Khusus akibat kecelakaan kerja tidak menjadi tanggung jawab Penyelenggara JPK Haemodialisa termasuk tindakan penyambungan pembuluh darah untuk hemodialisa Operasi jantung berserta tindakan-tindakan termasuk pemasangan dan pengadaan alat pacu jantung, kateterisasi jantung termasuk obat-obatan Katerisasi jantung sebagai tindakan Therapeutik (pengobatan) Transpalantasi organ tubuh misalnya transplantasi sumsum tulang
  • 5. Pemeriksaan-pemeriksaan dengan menggunakan peralatan canggih/baru yang belum termasuk dalam daftar JPK, antara lain: MRI (Magnetic Resonance Immaging), DSA (Digital Substraction Arteriography), TORCH (Toxoplasma, Rubella, CMV, Herpes) Pemeriksaan dan tindakan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung 3. Obat-obatan: Semua obat/vitamin yang tidak ada kaitannya dengan penyakit Obat-obatan kosmetik untuk kecantikan termasuk operasi keloid yang bukan atas indikasi medis Obat-obatan berupa makanan seperti susu untuk bayi dan sebagainya Obat-obatan gosok sepeti kayu putih dan sejenisnya Obat-obatan lain seperti: verban, plester, gause stril Pengobatan untuk mendapatkan kesuburan termasuk bayi tabung dan obat-obatan kanker 4. Pembiayaan: Biaya perjalanan dari dan ke tempat berobat Biaya perjalanan untuk mengurus kelengkapan administrasi kepesertaan, jaminan rawat dan klaim Biaya perjalanan untuk memperoleh perawatan/pengobatan di Rumah sakit yang ditunjuk. Biaya perawatan emergensi lebih dari 7 (hari) diluar fasilitas yang sudah ditunjuk oleh Badan Penyelenggara JPK Biaya Perawatan dan obat untuk penyakit lebih dari 60 hari/kasus/tahun sudah termasuk perawatan khusus (ICU, ICCU, HCU, HCB, ICU, PICU) pada penyakit tertentu sehingga memerlukan perawatan khusus lebih dari 20 hari/kasus/tahun Biaya tindakan medik super spesialistik Batas waktu pengajuan klaim paling lama 3 (tiga) bulan setelah perusahaan melunasi tunggakan iuran, selebihnya akan ditolak