disampaikan pada acara Rakornis Kemnakertrans 2014

1. PENGELOLAAN ANGGARAN K/L:
LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN
2014, PERSIAPAN T.A. 2015 DAN
PERENCANAAN ANGGARAN
2014-2019

2. POKOK BAHASAN
I. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Negara
a. Dasar Hukum
b. Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Keuangan Negara
c. Tugas dan Tanggung Jawab Menteri selaku Pengguna Anggaran
d. Siklus penganggaran
e. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran
f. Pelaksanaan Anggaran
2
II. Langkah-langkah Akhir Tahun 2014
a. Progress pelaksanaan anggaran s.d. 31 Oktober 2014
b. Langkah –langkah yang harus dipersiapkan
c. Ketentuan revisi
• Batas Kewenangan
• Batas Waktu

3. POKOK BAHASAN
III. Langkah-langkah persiapan 2015
IV. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian
a. Belanja Barang/Perjalanan Dinas
b. Belanja Modal
c. Belanja Bantuan Sosial
d. Kasus-kasus Hukum terkait pelaksanaan anggaran
e. Putusan MK dan UU No 17/2014 tentang MD3
f. Reviu Pemanfaatan Dana Optimalisasi DPR
g. Dana Dekon/TP dan Dana Desa
V. Visi, Misi, Platform Kabinet Kerja 2014-2019 dan Nawa Cita
3

4. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
4
I

5. A. Dasar Hukum
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
7. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
5

6. Semangat “Good Governance”
Pasal 3 ayat (1) Undang–Undang No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara:
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”
6

7. b. Pembagian Kewenangan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelo-laan
Keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan;
2. Kekuasaan dimaksud dikuasakan kepada :
a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan wakil pemerintah
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang K/L yang dipimpinnya;
c. Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah
untuk mengelola Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah
Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi
antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur
dengan undang-undang.
7

8. PEMBAGIAN KEWENANGAN
Kepala
Satker
PengelolaFiskal & Wakil
PemPemegang
KekayaanNegara
Dipisahkan
Pengguna
Anggaran(PA)
Kuasa BUN Kuasa PA
BENDAHARA PPK PPSPM
delegatif
Perintah bayar
TanggungjawabFungsional
delegatif
penugasan
PRESIDEN
Menteri
Perintahbayar
Menteri
Keuangan
KPPN
Ex
Officio
Bendahara Umum
Negara (BUN)
Pemegang Kekuasaan
Pengelollan Keuangan Negara
Pengguna
Barang(PB)
Sumber: UU 17/2003 dan UU 1/2004
8

9. c. Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Selaku Pengguna Anggaran
Menteri sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian yang dipimpinnya mempunyai
tugas sbb :
1. menyusun rancangan anggaran kementerian yang dipimpinnya;
2. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melaksanakan anggaran kementerian yang dipimpinnya;
4. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas
Negara;
5. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian yang
dipimpinnya;
6. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian yang
dipimpinnya;
7. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian yang dipimpinnya;
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan
undang-undang.
9

10. Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal,
Kerangka Ekonomi
Makro dan RKP
(Pertengahan Mei)
Pagu Anggaran
K/L
(AkhirJuni)
RAPBN + NK
(Agustus)
APBN
(Akhir Oktober)
Alokasi Anggaran
K/L dan Rincian
APBN
(November)
Perpres
RUU
UU
RKP
Pagu Indikatif
(Maret)
DIPA K/L
(Desember)
1
2 3
4
6 5
7
SEB
KMK
Perpres
DIPA
d. Siklus Anggaran
10

11. Pagu
Anggaran
Pertemuan
Tiga Pihak
Renja
RKP K/L
Himpun
an RKA-KL
Komisi K/L
DPR RI
Forum Penelaahan
Pembicaraan
Pendahuluan
Rancangan
APBN
NK RUU
APBN
Sidang Kabinet
Pagu
Indikatif
Alokasi
Anggaran
Penye-suaian
RKA-KL
Penelaahan RKA-KL
Perpres
Rincian
APBN
DIPA
UU
APBN
Tahapan Kegiatan Dalam Perencanaan Penganggaran
Hasil
kesepa-katan
1
2
Sidang Kabinet
Sidang Kabinet
K/L
Banggar
DPR RI
RKA-KL
Komisi K/L
DPR RI
11

12. e. Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran
RPJMN 2015-2019
RKP
RAPBN + NK
Renstra K/L
Rencana Kerja-K/L
RKA-K/L
Perpres Rincian
APBN
Dok. Pelaksanaan
Anggaran
5 Thn
1 Thn
Platform
Presiden
1 Thn
Kabinet Kerja
12

13. f. Pelaksanaan Anggaran
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan
Pejabat Wewenang TanggungJawab
Materiil
Keterangan
Menteri
(PA)
 Menyusun DIPA
 Menetapkan: KPA,
Pejabat Pemungut
Penerimaan, Pejabat
Pengelola Utang dan
Piutang.
 Mengelola barang.
 Mengawasi pelaksanaan
anggaran.
 Membuat laporan
keuangan.
Tanggung jawab
atas penggunaan
anggaran dan hasil
(outcome) yang
dicapai.
1. Kewenangan dilimpahkan:
a.PenunjukanKuasa PA untuk Urusan
Bersama dan Tugas Pembantuan
kepadagubernur/bupati/walikota
b.Penunjukan KPA untuk Dekonsentrasi
kepadaGubernur
c.PenujukanPejabat perbendaharaan
lain kepada KPA
2.Kewenangan yang didelegasikan kepada
KPA: Penyusunan DIPA
Kepala
Satker
(KPA)
 Menyusun DIPA.
 Menetapkan: PPK,
PPSPM, Pejabat/Panitia
Pengadaan, rencana
kegiatan.
 Melakukanpengendalian
pengawasan kegiatan.
 Menyusun laporan
keuangan
Tanggung jawab
atas penggunaan
anggaran dan
keluaran (output)
Kewenangan yang ditugaskan:
1.Pembuatankomitmen (kepada PPK)
2.Menguji, membebankan dan
memerintahkan pembayaran (kepada
PPSPM)
3.KPA secara ex-officio dijabat kepala
satker.
4.Masa jabatan KPA tidak terikat tahun
anggaran (walaupun pergantian tahun
anggaran, tetapmenjabat sebagaiKPA
hingga ada pencabutan/penggantian)
13

14. f. Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Wewenang TanggungJawab
Materiil
Keterangan
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK)
Wewenang utama:
 Membuat,
menandatangani,
melaksanakan dan
mengendalikan
komitmen (kontrak)
 Menguji tagihan dari
penyedia barang/jasa
 Melaksanakan kegiatan
swakelola
Tanggungjawab atas
kebenaran materiil dan
akibat yang timbul dari
penggunaan hak tagih
1.Pengujian oleh PPK mencakup
kesesuaian fisik/spesifikasi barang
dengan dokumen hak tagih
2.Satu DIPA boleh lebih dari satu
PPK
3.Masa jabatan PPK tidak terikat
tahun anggaran (walaupun
pergantian tahun anggaran, tetap
menjabat sebagai PPK hingga ada
pencabutan
Pejabat
Penanda
tangan Surat
Perintah
Membayar
(PPSPM)
Wewenang utama:
 Menguji tagihan dari PPK
 Membebankantagihan
 Memerintahkan
pembayaran
 Menatausahakan seluruh
dokumen pembayaran
Tanggungjawab
administratif:
kebenaran,
kelengkapan
keabsahan dokumen
tagihan
1.Pengujian oleh PPSPM bersifat
administratif yaitu kesesuaian
dokumen satu dengan yang lain.
2.Satu DIPA satu PPSPM
3.Masa jabatan PPSPM tidak terikat
tahun anggaran (walaupun
pergantian tahun anggaran, tetap
menjabat sebagaiPPSPM hingga
ada pencabutan/penggantian)
14
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan

15. f. Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Wewenang Tanggung Jawab Keterangan
Bendahara
Penerimaan
Wewenang utama :
 Menerima, menyimpan,
menyetorkan uangPendapatan
Negara ke rekeningKas Negara
 Menatausahakan dan
membukukan transaksi uang
PendapatanNegara
 mengelola rekening penerimaan
dan melaporkan pertanggung
jawaban kepada BPK dan Kuasa
BUN
 Bertanggungjawab
secara pribadi atas
uang pendapatan
negara yang berada
dalam
pengelolaannya
 bertanggjawab
secara fungsional
kepada Kuasa BUN
 diangkat oleh
Menteri/Kepala Satker
 memiliki sertifikat
bendahara
 Masa jabatan Bendahara
tidak terikat tahun
anggaran (walaupun
pergantian tahun
anggaran, tetapmenjabat
sebagaiBendahara
hingga ada pencabutan/
penggantian)
Bendahara
Pengeluaran
Wewenang utama :
 Menerima, menyimpan, membayar
uang persediaan berdasarkan
perintah KPA
 melakukanpengujian tagihan
 Memotong, memungut, dan
menyetorkan pajak yang dipungutm
ke kas negara
 Menatausahakan dan
membukukan transaksi uang
persediaan
 mengelola rekeningdan
melaporkanpertanggungjawaban
kepadaBPK dan Kuasa BUN.
 Bertanggungjawab
secara pribadi atas
uang persediaan
yang berada dalam
pengelolaannya
 bertanggjawab
secara fungsional
kepada Kuasa BUN
 diangkat oleh
Menteri/Kepala Satker
 memiliki sertifikat
bendahara
 Masa jabatan Bendahara
tidak terikat tahun
anggaran (walaupun
pergantian tahun
anggaran, tetapmenjabat
sebagaiBendahara
hingga ada pencabutan
/penggantian)
15
Kewenangan dan tangung jawab Pejabat Perbendaharaan

16. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014
16
II

17. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
a. 1. Progress Pelaksanaan Anggaran K/L s.d. 30 November 2014
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P
17
NO
URAIAN JENIS
BELANJA
TAHUN 2013 (dalam ribu) TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D.
AKHIR TAHUN 2013
% PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D. 30
NOVEMBER 2014
%
1 BEL. PEGAWAI 139,890,094,501 149,537,425,349 140,398,687,664 93.89 150,470,669,570 159,754,517,483 134,735,929,516 84.34
2 BEL. BARANG 200,735,154,495 196,635,189,334 169,014,077,043 85.95 214,371,026,075 197,913,320,855 129,993,140,636 65.68
3 BEL. MODAL 184,363,520,833 206,350,519,044 172,383,902,770 83.54 184,193,505,883 162,738,491,117 85,694,843,242 52.66
4 BEL. BANSOS 69,608,838,275 95,925,557,426 92,616,578,265 96.55 88,772,448,370 100,502,292,599 86,993,382,730 86.56
JUMLAH 594,597,608,104 648,448,691,153 574,413,245,742 88.58 637,807,649,898 620,908,622,054 437,417,296,123 70.45

18. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
2013 11,126 28,861 53,909 86,852 124,759 167,432 226,390 266,818 313,254 363,696 425,601 574,413
2014 14,960 32,306 65,063 100,726 137,350 178,442 236,950 279,896 331,134 374,413
% 2013 1.789% 4.640% 8.667% 13.963% 20.057% 26.918% 36.397% 42.896% 50.362% 58.471% 68.424% 92.348%
% 2014 2.484% 5.364% 10.803% 16.724% 22.805% 29.627% 39.341% 46.472% 54.979% 62.165%
100.000%
90.000%
80.000%
70.000%
60.000%
50.000%
40.000%
30.000%
20.000%
10.000%
.000%
000
Realisasi dalam miliar rupiah
Realisasi Anggaran Tahun 2013 - 2014
18

19. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
a. 2. Progress Pelaksanaan Anggaran Kemenakertrans s.d. 30 November 2014
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P
19
NO
URAIAN JENIS
BELANJA
TAHUN 2013 (dalam ribu) TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D.
AKHIR TAHUN 2013
% PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D. 30
NOVEMBER 2014
%
1 BEL. PEGAWAI
294,686,440 374,458,248 346,921,472 92.65 312,362,311 476,059,207 363,337,336 76.32
2 BEL. BARANG
3,418,478,885
3,463,718,136
3,148,242,008 90.89 3,053,115,071 2,777,315,366 1,759,067,102 63.34
3 BEL. MODAL
1,079,708,245
1,131,358,426
1,039,104,820 91.85 1,122,753,791 895,089,531 540,068,082 60.34
4 BEL. BANSOS
70,215,000 68,866,200 50,777,818 73.73 32,615,000 - - -
JUMLAH 4,863,088,570 5,038,401,010 4,585,046,117 91.00 4,520,846,173 4,148,464,104 2,662,472,520 64.18

20. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...1)
TAHUN 2013 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
4
5 DITJEN P2KTRANS
6 DITJEN P2MKT
Catatan : Persentase (%) realisasi anggaran dihitung dari Pagu APBN-P
20
a. 3. Progress Pelaksanaan Anggaran Kemenakertrans per Unit Eselon I
s.d. 30 November 2014
BEL. PEGAWAI 65,904,329 143,412,162 139,073,284 96.97 64,750,957 232,605,286 165,327,262 71.08
BEL. BARANG 239,818,352 216,050,580 202,373,649 93.67 241,682,629 224,372,527 155,006,878 69.08
BEL. MODAL 27,547,972 117,869,537 113,902,204 96.63 22,528,814 40,743,656 20,701,889 50.81
BEL. PEGAWAI 11,877,176 11,826,683 10,562,039 89.31 12,249,628 12,049,628 10,854,194 90.08
BEL. BARANG 39,635,421 34,940,125 32,039,579 91.70 29,976,772 29,738,772 22,305,551 75.00
BEL. MODAL 453,000 2,425,400 2,272,325 93.69 696,000 1,134,000 203,925 17.98
BEL. PEGAWAI 25,496,088 25,636,048 21,911,706 85.47 26,998,340 24,758,294 19,815,032 80.03
BEL. BARANG 729,787,939 766,259,771 702,554,095 91.69 625,154,846 557,884,651 397,801,999 71.31
BEL. MODAL 11,325,958 22,322,135 21,694,246 97.19 8,192,128 7,241,406 2,494,804 34.45
BEL. BANSOS - 40,750,000 40,596,924 99.62 16,200,000 - - -
BEL. PEGAWAI 13,449,605 13,307,415 11,555,816 86.84 17,298,406 15,159,451 11,333,151 74.76
BEL. BARANG 255,033,854 259,684,429 208,432,919 80.26 329,687,094 269,600,297 176,663,045 65.53
BEL. MODAL 2,519,985 22,329,140 9,912,472 44.39 4,850,000 2,629,903 1,273,639 48.43
BEL. BANSOS 5,900,000 27,651,200 9,838,394 35.58 8,400,000 - - -
BEL. PEGAWAI 27,256,718 25,125,458 21,823,901 86.86 28,953,851 25,392,894 21,194,235 83.47
BEL. BARANG 601,170,464 582,791,472 529,812,561 90.91 289,543,595 268,373,994 160,581,156 59.83
BEL. MODAL 220,039,572 251,004,427 241,748,815 96.31 392,063,004 426,856,352 294,735,113 69.05
BEL. BANSOS - 240,000 120,000 50.00 240,000 - - -
BEL. PEGAWAI 26,859,417 26,859,417 20,585,763 76.64 29,433,962 29,245,226 18,517,837 63.32
BEL. BARANG 500,228,366 579,340,630 543,606,081 93.83 501,643,199 573,138,874 301,470,921 52.60
BEL. MODAL 276,650,590 303,569,996 292,952,345 96.50 205,620,189 189,194,489 133,486,942 70.56
BEL. BANSOS - 225,000 222,500 98.89 225,000 - - -
BEL. PEGAWAI 12,474,854 12,474,854 11,781,705 94.44 13,584,424 13,163,000 11,207,665 85.15
BEL. BARANG 248,850,741 308,058,171 283,015,663 91.87 292,655,776 345,826,058 188,585,343 54.53
BEL. MODAL 1,717,500 125,158,435 121,860,283 97.36 32,313,600 475,000 173,695 36.57
BEL. PEGAWAI 20,907,526 20,881,526 19,862,671 95.12 21,514,870 21,514,870 18,074,432 84.01
BEL. BARANG 53,764,662 53,263,639 49,445,525 92.83 44,709,350 49,820,520 31,891,208 64.01
BEL. MODAL 8,278,455 10,388,517 8,555,580 82.36 6,420,980 5,278,457 3,057,056 57.92
BEL. PEGAWAI 95,115,505 94,934,685 89,764,586 94.55 70,651,583 102,170,558 87,013,527 85.16
BEL. BARANG 724,452,806 663,329,319 596,961,935 89.99 422,549,555 458,559,673 324,761,001 70.82
BEL. MODAL 236,571,715 276,290,839 226,206,550 81.87 150,057,621 221,536,268 83,941,020 37.89
4,483,088,570 5,038,401,010 4,585,046,117 91.00 3,910,846,173 4,148,464,104 2,662,472,520 64.18
7
8
URAIAN JENIS
BELANJA
NO UNIT
JUMLAH
DITJEN PPK
BALITFO
DITJEN BINALATTAS
1
REALISASI S.D.
AKHIR TAHUN
2013
%
3 DITJEN BINAPENTA
DITJEN PHI dan JAMSOS
2
SETJEN
ITJEN
9
TAHUN 2014 (dalam ribu)
PAGU APBN PAGU APBN-P
REALISASI S.D.
30 NOVEMBER
2014
%

21. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...2)
b. Langkah-langkah yang harus dipersiapkan
 Program dan Kegiatan K/L (yang berubah/tidak berubah) tetap
dijalankan dengan menggunakan DIPA 2014 s/d akhir tahun 2014
sesuai dengan Keppres Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat
(ABPP) APBN-P 2014 dalam rangka akuntabilitas dan kejelasan
pertanggungjawaban program;
 Bagi K/L yang berubah, pelaksanaan anggaran s/d akhir tahun
2014 berdasarkan DIPA 2014, telah dibuatkan payung hukum
berupa ketentuan peralihan dalam suatu Perpres.
c. Ketentuan revisi :
i) Batas kewenangan revisi
 Perubahan anggaran antar unit organisasi, fungsi, dan program
disampaikan secara tertulis oleh Menteri kepada DPR (komisi terkait);
 Perubahan anggaran antar kegiatan prioritas K/L harus mendapat
persetujuan tertulis Menteri;
 Perubahan anggaran selain unit organisasi, fungsi, dan program
merupakan kewenangan Pemerintah (Kemenkeu, K/L).
21

22. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...3)
ii) Batas waktu
Batas akhir penerimaan usulan revisi (dengan persyaratan lengkap)
adalah tanggal 31 Oktober 2014, kecuali revisi untuk :
 Kegiatan yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP), Pinjaman/Hibah Dalam/Luar Negeri (PHLN/PHDN);
 Kegiatan lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA
BUN);
 Kegiatan yang membutuhkan data/dokumen yang harus mendapatkan
persetujuan dari unit eksternal K/L seperti persetujuan DPR,
persetujuan Menteri Keuangan, hasil audit eksternal, dan penyesuaian
seperlunya atas anggaran pada K/L yang dipisah/digabung
berdasarkan Keppres No.121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan
Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2014 – 2019;
Batas akhir usul penerimaan revisi anggaran paling lambat tanggal 19
Desember 2014.
Langkah langkah pelaksanaan anggaran pada masa peralihan 27 Oktober
s.d 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut ini :
22

23. II. LANGKAH-LANGKAH AKHIR TAHUN 2014...4)
Pelaksanaan Anggaran Pada Masa Peralihan Tanggal 27 Oktober 2014
(Pelantikan Kabinet Kerja ) s.d. 31 Desember 2014
2013 2014 2015
1/ 1 Triw I
7
Triw II Triw III
27/ 10
23/ 12
Batas SPM
LS
31/ 12
Lap Semester
Cut off KIB II dimuat dalam CaLK
Laporan
Tahunan
Pengesahan
DIPA
Keterangan:
1.DIPA berlaku 1 Jan s.d 31 Des
2.Laporan Tahunan ditandatangani
Menteri baru (akan diatur di dalam
Perpresmasa transisi yang sedang
dalamproses penetapan)
3.Batas pengajuan tagihan secara
langsung ke KPPN tgl 23 Desember
4.Sisa Uang Persediaan/ TambahanUang
Persediaanharusdisetor ke Kas
Negara paling lambat 31 Desember
Masa peralihan 27 Okt s.d 31 Des 2014:
1.Dasar pelaksanaankegiatan adalahDIPA TA 2014
(existing)
2.Menteri/ Pimpinan Lembaga Kabinet Kerja melanjutkan
program atau rencana kerja pemerintah yang tercantum
dalam DIPA.
3.Dalam hal terdapat perubahan program/ kegiatanharus
dilakukanrevisi DIPA terlebihdahulu sesuai kewenangan
(DPR/ DJA/ Kanwil DJPB)
23

24. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015
24
III

25. III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...1)
1. Status penyelesaian RKAKL/DIPA 2015:
 APBN TA 2015 telah ditetapkan dengan UU No.27/2014;
 Rincian APBN telah ditetapkan dengan Perpres No.162/2014;
 Saat ini DIPA 2015 sedang dalam proses penandatanganan oleh
Pejabat Penandatangan DIPA untuk selanjutnya disahkan oleh
Kemenkeu.
2. Saat ini sedang dikoordinasikan di level Eselon 1 antisipasi
pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk perubahan nomenklatur
Kementerian/Lembaga :
 Untuk tahun 2014, akan diupayakan dengan kondisi existing
(program, anggaran, pejabat anggaran) agar tidak terjadi
kevakuman kegiatan, dengan dipayungi oleh penerbitan Perpres
Transisi Kementerian/Lembaga ;
 Untuk tahun 2015, akan dilihat lebih dalam dari berbagai aspek
(hukum, kelembagaan, SDM, dll) apakah dapat dilakukan
perubahan segera atau melalui mekanisme APBN-P 2015.
25

26. III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...2)
3. Langkah-langkah yang harus diantisipasi dan dipersiapkan segera oleh
Kementerian/Lembaga :
a. Penetapan struktur organisasi K/L baru atau yang berubah;
b. Pengisian struktur SDM;
c. Penyusunan RPJMN 2014-2019;
d. Revisi RKP 2015 agar sejalan dengan RPJMN 2014-2019 dan program-program
baru (perubahan K/L) dalam tahun 2015;
e. K/L yang mengalami perubahan nomenklatur menyusun atau merevisi Renja
(Rencana Kerja) K/L agar sejalan dengan penugasan Kabinet Kerja;
f. Menyusun atau merevisi DIPA tahun 2015 untuk K/L yang baru dan berubah,
serta mendapatkan persetujuan Komisi DPR agar program dan kegiatan K/L
dapat berjalan normal di awal tahun 2015;
g. Penyiapan Revisi APBN tahun 2015 didasarkan kebijakan yang diambil di tahun
2014 (BBM) serta menampung program-program baru di tahun 2015.
h. Hal yang perlu diperhatikan : (i) Agar K/L mengoptimalkan pagu 2015 untuk
menampung program/kegiatan baru (ii) Tambahan pagu bila sangat mendesak
akan dipenuhi dari APBN-P TA 2015, apabila fiscal space memungkinkan (iii)
Revisi DIPA 2015 disarankan yang tidak memerlukan persetujuan Komisi DPR
yaitu revisi yang bukan antar program/program baru, mengingat masa reses
sidang DPR mulai tanggal 18 November 2014.
(Jadwal terlampir)
26

27. III. LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN TA 2015 ...3)
JADWAL: LANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYELESAIAN STRUKTUR ORGANISASI,
SDM DAN DIPA KEMENTERIAN BARU DAN YANG BERUBAH 1)
November 2014
Desember 2014
MI M2 M3 M4 MI M2 M3 M4
NO KEGIATAN
PENANGGUNG JAWAB
Pembahasan dan Penetapan struktur organisasi K/L
baru dan yang berubah
- KemenPAN & RB
- K/L Baru dan yang Berubah
Pengisian Struktur SDM K/L baru dan yang berubah K/L Baru dan yang Berubah
Penyusunan Renstra dan RPJMN 2015 -2019 2) - Semua K/L
- Bappenas
Revisi RKP 2015 Bappenas
Penyusunan Renja K/L baru dan revisi Renja K/L yang
berubah/tidak berubah Tahun 2015
- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L Baru dan yg Berubah/Tidak Berubah
Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran (a.l. Ka Satker,
PPK, Bendahara)
K/L Baru dan yang Berubah
Penyusunan RKA-K/L baru dan revisi RKA-K/L yang
berubah/tidak berubah Tahun 2015
K/L Baru dan yang Berubah/Tidak
Berubah
Pembahasan dan persetujuan Komisi DPR atas RKA-K/L
Kementerian Baru dan yang berubah Tahun 2015
K/L Baru dan yang Berubah
Penelaahan RKA-K/L Kementerian Baru dan yang
Berubah Tahun 2015 dan Pengesahan DIPA TA 2015
- Bappenas
- Kemenkeu
- K/L Baru dan yang Berubah
Penyiapan Revisi APBN Tahun 2015 didasarkan
kebijakan yang diambil di Tahun 2014 serta
menampung program baru di Tahun 2015
Kemenkeu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1) Agar pelaksanaan anggaran Tahun 2015 bagi Kementerian baru dan yang berubah dapat efektif per 1 Januari 2015
2) Penyelesaian RPJMN 2014 – 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015.
27

28. HAL-HAL LAINNYA YANG PERLU MENDAPAT
PERHATIAN
28
IV

29. a. Belanja Barang/Perjalanan Dinas…..1)
TA 2014
1. Anggaran Perjadin di masing-masing K/L cenderung semakin meningkat;
2. Ada kecenderungan menghabiskan anggaran Perjadin untuk hal-hal yang
kurang penting;
3. Perlu pengendalian dan pembatasan Perjadin K/L;
4. Perjalanan dinas dilakukan secara selektif, memperhatikan ketersediaan dana,
efisien, akuntable dan memiliki output jelas/terukur;
5. Kegiatan konsiyering dilakukan secara selektif , merupakan kebutuhan
prioritas, dan memiliki output jelas/terukur;
6. Langkah-langkah pengendalian dan penghematan perjalanan dinas dan
meeting/konsinyering telah dilakukan oleh K/L, sesuai surat Menteri
Keuangan Nomor S-667/MK.02/2014 tanggal 2 Oktober 2014, dan
berdasarkan laporan dari K/L sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014, dari
86 K/L, 52 K/L telah menyampaikan potensi besaran penghematan perjadin
sampai dengan akhir tahun 2014 dengan total penghematan sebesar
Rp945.555,73miliar.
29

30. 30
a. Belanja Barang/Perjalanan Dinas…..2)
TA 2015
1. Melakukan penghematan melalui :
• Pembatasan perjalanan dinas dan penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar,
pertemuan, lokakarya, konsinyering, kecuali untuk perjalanan dinas yang benar-benar
penting dan mendesak;
• Pembatasan/penghapusan kegiatan yang tidak prioritas dan tidak mendesak antara lain
peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, pembangunan gedung baru dan pengadaan
kendaraan bermotor, serta penghematan belanja non operasional lainnya.
2. Hasil identifikasi penghematan tersebut, dapat diusulkan dimanfaatkan sebagian atau
seluruhnya untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas nasional yang lebih produktif sesuai
dengan visi misi Presiden, dan target capaian pembangunan nasional sesuai Revisi RKP
2015/RPJMN 2015 – 2019;
3. K/L menyampaikan hasil review dan identifikasi penghematan dan pemanfaatannya kepada
Kemenkeu c.q DJA melalui mekanisme revisi anggaran dan untuk dicantumkan dalam catatan
halaman IV DIPA ;
4. Usul penghematan K/L tersebut menjadi bahan RAPBN-P TA 2015;
5. Menugaskan aparat pengawasan internal kementerian/lembaga melakukan
pengawasan/pemantauan terhadap pelaksanaan langkah-langkah kebijakan pengendalian
dan penghematan dimaksud.

31. b. Belanja Modal
• Proses pengadaan agar mengikuti/mematuhi Perpres 70/2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
• Pengadaan mobil dinas/operasional termasuk yang dibatasi;
• Pembangunan gedung kantor baru tidak perlu dilakukan;
• Mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang dan
penyelesaian pekerjaan (terhadap yang belum dilaksanakan sampai dengan
akhir November 2014 agar ditunda).
31

32. c. Belanja Bantuan Sosial ...1)
I. Perbaikan Pelaksanaan Bansos Tahun 2014
1. Dalam rangka upaya perbaikan kebijakan bantuan sosial pada
Kementerian/Lembaga (K/L) telah dilakukan reviu oleh BPKP sebagai
langkah antisipasi agar penggunaan dana bantuan sosial dapat
dilakukan secara tepat sasaran, tidak tumpang tindih, transparan, dan
akuntabel.
2. Berdasarkan hasil review BPKP dimaksud, Menteri Keuangan melalui
surat No.S-577/MK.02/2014 tanggal 4 September 2014 telah
memintakan kepada K/L hal-hal sebagai berikut:
a) Belanja Bansos yang sudah tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta
transparan dan akuntabel, agar dalam tahap pelaksanaannya tetap
dijaga governance pelaksanaan dan pengawasannya, serta disiapkan
pertanggungjwaban dan auditnya.
32

33. c. Belanja Bantuan Sosial ...2)
b) Untuk Bansos yang tidak tepat sasaran dan tumpang tindih:
i. Bila belum dilaksanakan, agar K/L segera menunda/merevisi/
menyesuaikan/ membatalkan kegiatan tersebut agar sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku;
ii. Bila sedang/sudah dilaksanakan/dicairkan, agar K/L meningkatkan
transparansi dan governance pelaksanaan dan pengawasannya, serta
disiapkan pertanggungjawaban dan auditnya.
c) Untuk Bansos yang tidak transparan dan akuntabel, K/L agar memperjelas dan
mempublikasikan secara luas program, kegiatan, pedoman penyaluran, serta
daftar penerima dan jumlahnya.
4. Menteri/Pimpinan Lembaga perlu meningkatkan pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan bansos di tahun 2014 dan memastikan tata kelola yang baik.
II. Kegiatan Bansos Tahun 2015
1. Untuk anggaran tahun 2015 agar dipastikan pelaksanaan/penggunaan dana
bansos pada Kementerian/Lembaga (K/L) benar-benar tepat sasaran, tidak
tumpang tindih, transparan dan akuntabel.
2. Kegiatan bantuan sosial yang sebenarnya tugas/urusan daerah agar dialihkan ke
DAK
33

34. d. Kasus-kasus hukum terkait pelaksanaan anggaran
1. Mark Up;
2. Pengeluaran fiktif;
3. Temuan-temuan Temuan BPK, berkaitan dengan Perjadin masih ditemui
adanya in-efisiensi antara lain:
a. ketidaksesuaian tiket pesawat;
b. ketidaksesuaian jumlah hari, dan/atau;
c. ketidaksesuaian surat tugas.
4. Hasil reviu Kemenpan berkaitan dengan Perjadin & Rapat Di Luar Kantor
pelaksanaannya masih ada yang tidak sesuai dengan tugas
fungsi/rencana/tempat/jumlah dan/atau kurangnya pengendalian
internal.
34

35. e. Putusan MK dan UU 17/2014 tentang MD3
1. Sejak ditetapkan Putusan MK tanggal 22 Mei 2014 dan diundangkannya UU
MD3 tanggal 5 Agustus 2014, pembahasan dan penetapan anggaran K/L oleh
Komisi terkait DPR RI dilaksanakan hanya sampai dengan unit organisasi,
fungsi dan program.
2. Persetujuan Komisi atas anggaran K/L dituangkan dalam format yang telah
disediakan dan didasarkan atas hasil rapat yang ditandatangani Pimpinan
Rapat, dan dilengkapi kemudian oleh seluruh Unit Pimpinan Komisi terkait.
3. Dalam rangka hak pengawasan, setiap anggota berhak mengawasi
pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,
termasuk di daerah pemilihan.
4. Dalam rangka pengawasan oleh Komisi, Kementerian/Lembaga wajib
menyerahkan kepada Komisi terkait rincian anggaran menurut jenis belanja
dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah UU APBN atau UU APBN-P
ditetapkan di Paripurna DPR (Pasal 227 ayat (3) UU MD3).
5. Sehubungan dengan butir 4, K/L perlu segera menyiapkan rincian anggaran
dimaksud untuk TA 2015 (sesuai dengan Perpres 162 Tahun 2014 tentang
Rincian APBN TA 2015) untuk disampaikan kepada Pimpinan Komisi terkait
DPR.
35

36. f. Reviu Pemanfaatan Dana Optimalisasi DPR
1. Dalam Raker Banggar DPR RI dengan Pemerintah tanggal 28
September 2014 dan disahkan melalui sidang Paripurna DPR RI, telah
ditetapkan dana optimalisasi dalam APBN TA 2015 sebesar Rp18,7
triliun dan pemanfaatan penghematan belanja K/L Rp0,9 triliun yang
dialokasikan pada 23 K/L;
2. Untuk menjaga tata kelola yang baik dalam penyelenggaran
pemerintahan, sebagaimana telah dilakukan dalam TA 2014, maka
terhadap pemanfaatan dana optimalisasi dan penghematan belanja
K/L tersebut telah dimintakan kepada BPKP untuk melakukan reviu
guna memastikan pemanfaatannya tepat guna, tepat sasaran dan
akuntabel (Surat Menteri Keuangan kepada kepala BPKP No. S-
713/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan Surat Menteri
Keuangan kepada 23 K/L No. S-714/MK.02/2014 tanggal 17 Oktober
2014);
3. Anggaran dana optimalisasi dan penghematan belanja K/L sebesar
Rp19,6 triliun tersebut, sampai dengan saat ini masih terblokir
(diberikan catatan pada Halaman IV DIPA), menunggu selesainya
dilakukan reviu oleh BPKP.
36

37. g. Dana Dekon/TP dan Dana Desa
1. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK
Anggaran dan program yang sudah menjadi urusan daerah agar dialihkan ke
Dana Alokasi Khusus (DAK)
2. Pengalokasian Dana Desa
Dalam rangka menghindari adanya duplikasi anggaran, maka kegiatan dan
anggaran K/L yang sudah dialihkan ke dana desa, agar tidak dilaksanakan dan
dianggarkan oleh kementerian/lembaga,
37

38. VISI, MISI, PLATFORM KABINET KERJA 2014-2019
DAN NAWA CITA
38
V

39. 39

40. 40

41. 41

42. 42

43. 43

44. 44

45. 45

46. 46

47. 47

48. 48

49. 49

50. 50

51. Terima
Kasih
51