Selamat belajar. Ini adalah presentasi ekonomi kelompokku. kritik dan saran kalian aku butuhkan. Thx

1. X MIA 9
2013/2014
BPR
Amelia Indria P
Bima Ramadhana PP
Dhamiyant Rahma I
Dicka Deviana
Eri Krismiyaningsih
M.Roqi S.
Mutiarafah
Syaifulloh Ibnu M
(04)
(07)
(08)
(09)
(11)
(20)
(21)
(28)

2. PENGERTIAN
BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
→Ilembaga
keuangan
bank
yang
menerima simpanan hanya dalam
bentuk deposito berjangka tabungan &
atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu &
Namun, BPR juga bolehmenyalurkan kredit
memberikan dana
sebagai usaha BPR.
kepada masyarakat sebagaimana dilakukan
oleh bank umum.

3. PENGERTIAN
Perbedaan utama antara bank umum dengan
BPR terletak pada pemberian jasa lalu lintas
pembayaran.
Bank Umum dapat memberikan jasa lalu
lintas pembayaran karena bank umum
diperbolehkan
menerima
simpanan
masyarakat dalam bentuk rekening giro, yang
penarikannya dapat dilakukan dengan
menggunakan cek atau alat pembayaran lalu
lintas giral lainnya dan ikut serta dalam
kegiatan kliring.

4. PENGERTIAN
Terkait dengan hal ini, bank umum dapat
menciptakan uang giral sehingga bank
umum juga disebut Bank Pencipta Uang
Giral (BPUG).
Sementara itu, BPR tidak diperkenankan
menerima simpanan masyarakat dalam
bentuk rekening giro dan juga tidak dapat
ikut serta kegiatan kliring sehingga disebut
bank yang tidak memberikan jasa lalu lintas
pembayaran.

5. Dasar Hukum
UU No 7 Tahun 1992
UU No 10 Tahun 1998, yang berbunyi :
“BPR adalah bank yang melaksanakan
segala
kegiatan
usaha
secara
konvensional atau berdasarkan prinsip
syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran”
Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan
untuk melayani usaha-usaha kecil serta
masyarakat di daerah pedesaan pada
dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat

6. ASAS
Dalam melaksanakan usahanya BPR
berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian.
Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi
Indonesia yang dijalankan sesuai dengan
Pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri
positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif
yang harus dihindari (free fight liberalisme,
etatisme, & monopoli).

7. SASARAN
Melayani kebutuhan petani, peternak,
nelayan, pedagang, pengusaha kecil,
pegawai, dan pensiunan karena sasaran ini
belum dapat terjangkau oleh bank umum
dan untuk lebih mewujudkan pemerataan
layanan
perbankan,
pemerataan
kesempatan
berusaha,
pemerataan
pendapatan, & agar mereka tidak jatuh ke
tangan para pelepas uang (rentenir dan
pengijon).

8. FUNGSI
Fungsi BPR tidak hanya sekedar
menyalurkan
kredit
kepada
para
pengusaha mikro, kecil dan menengah,
tetapi juga menerima simpanan dari
masyarakat.
Dalam
penyaluran
kredit
kepada
masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu
Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat
Sasaran, karena proses kreditnya yang
relatif cepat, persyaratan lebih sederhana,
dan sangat mengerti akan kebutuhan
Nasabah.

9. TUJUAN
Menunjang pelaksanaan
pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan
pemerataan,
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, dan
Meningkatkan stabilitas
nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.

10. TUGAS
Menurut Pasal 13 UU No.10 Th 1998, BPR mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
tabungan (saving deposit) atau deposito berjangka (time
deposit);
b. Memberikan kredit. kepada masyarakat yang
membutuhkan
c. Menyediakan pembayaran kepada nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank
Indonesia (SBI), tabungan, atau deposito berjangka
pada bank lain.

11. Bentuk Hukum
Dapat berupa Perusahaan Daerah (BUMD),
Koperasi, Perseroan Terbatas (berupa saham
atas nama), & bentuk lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
a. Kepemilikan BPR
1.BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki
oleh WNI, badan hukum Indonesia yang
seluruh pemiliknya WNI, Pemda, atau
dapat dimiliki bersama di antara WNI,
badan hukum Indonesia yang seluruh
pemiliknya WNI, & Pemda.
2.BPR yang berbentuk hukum koperasi,

12. 3.BPR yang berbentuk hukum perseroan
terbatas, sahamnya hanya dapat
diterbitkan dalam bentuk saham atas
nama
4.Perubahan kepemilikan BPR wajib
dilaporkan kepada BI
5.Merger & konsolidasi antara BPR, serta
akuisisi BPR wajib mendapat ijin Menteri
Keuangan sebelumnya setelah
mendengar pertimbangan BI. Ketentuan
mengenai merger, konsolidasi, &
akuisisi ditetapkan dengan PP.

13. Jenis Usaha
Tidak
Diperbolehkan
 Menghimpun dana
 Menyalurkan dana
 Menyediakan dana
bagi nasabah dengan
sistem bagi hasil
 Menempatkan dana
dalam bentuk SBI,
deposito, & tabungan
di bank lainnya
Diperbolehka
n
• Memberi kredit tanpa
jaminan
• Penyertaan modal
• Menerima simpanan
berupa giro
• Kegiatan usaha
VALAS
• Melakukan usaha
perasuransian
• Melakukan penyertaan
modal dengan prinsip
prudent banking & concern

14. PRODUK BANK
1.
2.
3.
4.
5.
KUM (Kredit Usaha Mikro) MANDIRI
KSM (Kredit Serbaguna Mikro) MANDIRI
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BRI
Kredit Modal Kerja Umum  BCA
DLL

15. KELEBIHAN
•BPR memiliki bunga tabungan yang lebih
tinggi dibandingkan dengan bank umum.
•Biaya adminitrasi tabungan di BPR lebih
rendah.
•Saldo minimum tabungan sangat rendah
dan setoran selanjutnya kecil.
•Tabungan BPR dapat dijadikan sebagai
agunan.
•Dijamin oleh LPS ( Lembaga
Penyimpanan Simpanan)

16. KELEMAHAN
•Sulit mengejar persaingan industri
perbankan.
•Terbatas pada kredit mikro.
•Fasilitas terbatas pada tingkatan level.
•Belum bisa transfer antar bank ke bank.
•Dana terbatas.

17. ALOKASI KREDIT
a. Wajib mempunyai keyakinan atas
kemampuan & kesanggupan debitur untuk
melunasi utangnya sesuai dengan
perjanjian.
b. Wajib memenuhi ketentuan BI mengenai
batas max pemberian kredit, jaminan/hal
lain yang serupa, yang dapat dilakukan
oleh BPR kepada peminjam/sekelompok
peminjam yang terkait.
c. Wajib memenuhi ketentuan BI mengenai
batas max pemberian kredit, jaminan/hal
lain yang serupa, yang dapat dilakukan