Bab 3 ham kls x

20,062 views

Published on

Rangkuman materi Bab 3 Kelas X

Published in: Education
2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
20,062
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
794
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 3 ham kls x

  1. 1. BAB 3BAB 3 UPAYA PEMAJUAN,UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DANPENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM
  2. 2. 3.3. Standar Kompetensi : Manampilkan peranStandar Kompetensi : Manampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan danserta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAMperlindungan HAM 3.13.1 Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar : Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAMdan penegakan HAM INDIKATOR :INDIKATOR : 1)1) Mendeskripsikan upaya pemajuan HAMMendeskripsikan upaya pemajuan HAM 2)2) Mendeskripsikan upaya penghormatanMendeskripsikan upaya penghormatan HAMHAM 3)3) Menjelaskan penegakkan HAM nasionalMenjelaskan penegakkan HAM nasional
  3. 3. PENGERTIAN HAMPENGERTIAN HAM  John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yanghak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).(Mansyur Effendi, 1994).  Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 TahunDalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekatManusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagaipada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakanmakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjunganugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatanpemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusiaserta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.”
  4. 4. A. Upaya Pemajuan, PenghormatanA. Upaya Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAMdan Penegakan HAM I. Upaya pemajuan HAM :I. Upaya pemajuan HAM :  Upaya bangsa Indonesia untuk memajukan HAMUpaya bangsa Indonesia untuk memajukan HAM salah satunya dengan cara masuknya Indonesiasalah satunya dengan cara masuknya Indonesia dalamdalam Keanggotaan komisi HAM PBBKeanggotaan komisi HAM PBB Tahun 1991Tahun 1991  Adanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 TTGAdanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 TTG HAMHAM  Adanya Keppres No. 50 Tahun 1993 ttgAdanya Keppres No. 50 Tahun 1993 ttg Pembentukan Komisi Nasional HAM (KomnasPembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)HAM)
  5. 5. TUGAS KOMNAS HAMTUGAS KOMNAS HAM 1.Menyebarluaskan wawasan nasional dan1.Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional ttg HAMinternasional ttg HAM 2.Mengkaji instrumen PBB ttg HAM2.Mengkaji instrumen PBB ttg HAM 3.Mamantau, menyelidiki pelaksanaan HAM,3.Mamantau, menyelidiki pelaksanaan HAM, serta memberikan pendapat, pertimbanganserta memberikan pendapat, pertimbangan dan saran kpd instansi pemerintah ttgdan saran kpd instansi pemerintah ttg pelaksanaan HAMpelaksanaan HAM 4.Mengadakan kerja sama regional dan4.Mengadakan kerja sama regional dan internasional di bidang HAMinternasional di bidang HAM
  6. 6. II. Upaya Penghormatan HAMII. Upaya Penghormatan HAM Sila-sila dalam pancasila mengandung nilai-Sila-sila dalam pancasila mengandung nilai- nilai penghormatan terhadap HAMnilai penghormatan terhadap HAM :: 2.2.Pengakuan harkat martabat manusiaPengakuan harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 3.3.Pengakuan bahwa kita sederajat tanpaPengakuan bahwa kita sederajat tanpa membedakan Agama, ras, jenis kelamin dllmembedakan Agama, ras, jenis kelamin dll 4.4.Mengembangkan sikap mencintai sesamaMengembangkan sikap mencintai sesama manusia.manusia. 5.5.Mengembangkan sikap berani membelaMengembangkan sikap berani membela kebenaran dan keadilan.kebenaran dan keadilan.
  7. 7. III. PENEGAKKAN HAM DI INDONESIAIII. PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA Perundang-undang HAM diatur dalam :Perundang-undang HAM diatur dalam : UUD 1945, HAM diatur pada pasalUUD 1945, HAM diatur pada pasal ::  Pasal 27 ayat 1 : persamaan bidang hukum danPasal 27 ayat 1 : persamaan bidang hukum dan pemerintahanpemerintahan  Pasal 27 ayat 2: bebas mendapat pekerjaan danPasal 27 ayat 2: bebas mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaanpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan  Pasal 28 : kebebasan berpendapatPasal 28 : kebebasan berpendapat  Pasal 29 : Kebebasan beragamaPasal 29 : Kebebasan beragama  Pasal 30 : Bela negaraPasal 30 : Bela negara  Pasal 31 : PendidikanPasal 31 : Pendidikan  Pasal 32 : KebudayaanPasal 32 : Kebudayaan  Pasal 33 : PerekonomianPasal 33 : Perekonomian  Pasal 34 : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharaPasal 34 : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negaraoleh negara
  8. 8. Selain dalam UUD 1945, diatur juga dalam :Selain dalam UUD 1945, diatur juga dalam : 1.1. UU No.39 Tahun 1999 tentang HakUU No.39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiAsasi Manusia (HAM)Manusia (HAM) 2.2. UU No. 26 Tahun 2000 tentangUU No. 26 Tahun 2000 tentang PeradilanPeradilan HAMHAM 3. Tahun 1998/1999 : Convention on3. Tahun 1998/1999 : Convention on Economic Social and Culture RightEconomic Social and Culture Right 4. Tahun 2002/20034. Tahun 2002/2003 Convention on Civil and Political RightConvention on Civil and Political Right
  9. 9. QUIZQUIZ  Apa yang dimaksud dengan HAM menurutApa yang dimaksud dengan HAM menurut John LockeJohn Locke 
  10. 10. Penegakan HAM DI IndonesiaPenegakan HAM DI Indonesia melalui Peradilanmelalui Peradilan  A. Kedudukan dan kewenangan Peradilan HAMA. Kedudukan dan kewenangan Peradilan HAM 1. Kedudukan1. Kedudukan Pengadilan HAM adalah pengadilan khususPengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang berada diterhadap pelanggaran HAM berat yang berada di lingkungan peradilan umumlingkungan peradilan umum 2. Lingkup kewenangan peradilan HAM2. Lingkup kewenangan peradilan HAM Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000 menyatakan “Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000 menyatakan “ Pengadilan HAM bertugas dan berwenangPengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaranmemeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat”HAM berat”
  11. 11. Contoh pelanggaran berat :Contoh pelanggaran berat :  GenosidaGenosida adalah setiap perbuatan yangadalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untukdilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkanmenghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa,seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agamaras, kelompok etnis dan kelompok agama..  Kejahatan kemanusiaanKejahatan kemanusiaan
  12. 12. Al Qur’an : Surat Albaqoroh(2)Al Qur’an : Surat Albaqoroh(2) ayat 190ayat 190 ““Dan perangilah di jalan Allah orang-orangDan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamuyang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas, karena sesungguhnyamelampaui batas, karena sesungguhnya Allah tdk menyukai orang-orang yangAllah tdk menyukai orang-orang yang melampaui batas.”melampaui batas.”
  13. 13. B. Tahap-tahap Penyelidikan,B. Tahap-tahap Penyelidikan, Penangkapan dan PenahananPenangkapan dan Penahanan 1.1. PenyelidikanPenyelidikan Pasal 1 UU No.26 Tahun 2000,Pasal 1 UU No.26 Tahun 2000, Penyelidikan:”Serangkaian tindakanPenyelidikan:”Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukanpenyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang didugaada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat gunamerupakan pelanggaran HAM berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuaiditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamdengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang”.undang-undang”.
  14. 14. 2.2. PenyidikanPenyidikan Apabila dianggap cukup bukti-bukti permulaanApabila dianggap cukup bukti-bukti permulaan atau memenuhi unsur-unsur tindak pidanaatau memenuhi unsur-unsur tindak pidana pelanggaran HAM, maka dilakukan penyidikan /pelanggaran HAM, maka dilakukan penyidikan / Penindakan terhadap peristiwa tersebut.Penindakan terhadap peristiwa tersebut. 4.4. Penangkapan dan PenahananPenangkapan dan Penahanan Apabila penyidik mempunyai dugaan kerasApabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup makadisertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapanpenyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.terhadap tersangka.
  15. 15. c. Pemeriksaan di sidang pengadilanc. Pemeriksaan di sidang pengadilan 1.1. Acara PemeriksaanAcara Pemeriksaan Pasal 27 UU No.26 Tahun 2000 :Pasal 27 UU No.26 Tahun 2000 : ““ Perkara pelanggaran ham yang berat diperiksa danPerkara pelanggaran ham yang berat diperiksa dan diputus oleh pengadilan hak asasi manusia …”diputus oleh pengadilan hak asasi manusia …” 4.4. PenuntutanPenuntutan Penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukanPenuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasaloleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sebagai berikut23 sebagai berikut a. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berata. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berat dilakukan oleh Jaksa Agungdilakukan oleh Jaksa Agung b. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Adb. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupunHoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupun masyarakatmasyarakat
  16. 16. 3. Ketentuan Pidana3. Ketentuan Pidana diatur di dalam Bab 7 Undang-undangdiatur di dalam Bab 7 Undang-undang No.26 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :No.26 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut : Pasal 36, menyatakan bahwa :Pasal 36, menyatakan bahwa : ““ Setiap orang yang melakukanSetiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalamperbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidanaPasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjaradengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara palingseumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun palinglama 25 (dua puluh lima) tahun paling singkat 10(sepuluh)tahun”.singkat 10(sepuluh)tahun”.
  17. 17.  D. Perlindungan Korban Pelanggaran HAMD. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Korban dan saksi dalam pelanggaran ham beratKorban dan saksi dalam pelanggaran ham berat wajib mendapat perlindungan baik fisik maupunwajib mendapat perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror danmental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan inikekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini harus dilakukan oleh aparat penegak hukum danharus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara Cuma-Cuma.aparat keamanan secara Cuma-Cuma. Kepada ahli waris dapat diberikan kompensasiKepada ahli waris dapat diberikan kompensasi (imbalan yang diberikan oleh negara karena(imbalan yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yangpelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.
  18. 18.  Restitusi : ganti rugi yang diberikan kepadaRestitusi : ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku ataukorban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :pihak ketiga. Restitusi dapat berupa : 1.1. pengembalian harta milikpengembalian harta milik 2.2. pembayaran ganti kerugian untukpembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaankehilangan atau penderitaan 3.3. penggantian biaya untuk tindakanpenggantian biaya untuk tindakan tertentutertentu Rehabilitasi adalah pemulihan padaRehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misal : kehormatan,kedudukan semula, misal : kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnama baik, jabatan, atau hak-hak lain
  19. 19. TUGAS MANDIRITUGAS MANDIRI Carilah (down Load) di internet tentang :Carilah (down Load) di internet tentang : a.a. Alamat Kantor Kom nas HAMAlamat Kantor Kom nas HAM b.b. Nama Ketua Kom nas HAMNama Ketua Kom nas HAM c.c. 2 (dua) kasus yang pernah ditangani2 (dua) kasus yang pernah ditangani oleholeh Kom nas HAM & KOMENTARKom nas HAM & KOMENTAR KALIAN !KALIAN !
  20. 20. Instrumen Hukum dan PeradilanInstrumen Hukum dan Peradilan HAMHAM 1.1. Instrumen HAMInstrumen HAM Hak Asasi manusia melekat secara kodratiHak Asasi manusia melekat secara kodrati sebagai anugerah Tuhan YMEsebagai anugerah Tuhan YME 3.3. HAM dalam berbagai kehidupanHAM dalam berbagai kehidupan HAM meliputi berbagai bidang :HAM meliputi berbagai bidang : a. Hak asasi pribadi (personal right), yaitua. Hak asasi pribadi (personal right), yaitu hak kemerdekaan memeluk agama, hakhak kemerdekaan memeluk agama, hak menyetakan pendapat, dan hak kebebasanmenyetakan pendapat, dan hak kebebasan berorganisasi atau berpartaiberorganisasi atau berpartai
  21. 21. a.a. Hak asasi ekonomi (property rights atau hak milik), yaituHak asasi ekonomi (property rights atau hak milik), yaitu hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli danhak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan menjual sesuatu serta mengadakan perjanjian ataumenjual sesuatu serta mengadakan perjanjian atau kontrakkontrak b.b. Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuanHak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahanyang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan ( rights of legal equality)( rights of legal equality) c.c. Hak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakuiHak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Setiap wargasebagai warga negara yang sederajat. Setiap warga negaranegara d.d. Hak asasi sosial dan kebudayaa ( social and cultureHak asasi sosial dan kebudayaa ( social and culture rights) hak memilih pendidikan dan memilih kebudayaanrights) hak memilih pendidikan dan memilih kebudayaan yang disukaiyang disukai e.e. Hak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindunganHak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindungan hukum (procedural rights), seperti hak mendapathukum (procedural rights), seperti hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan,perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan, peradilan dan pembelaan hukum.peradilan dan pembelaan hukum.
  22. 22. Hak asasi manusia berdasarkan PancasilaHak asasi manusia berdasarkan Pancasila 2.2. HAM menurut sila ke-1 “ KeTuhananHAM menurut sila ke-1 “ KeTuhanan YME”:YME”: mengandung pengakuan terhadap Tuhanmengandung pengakuan terhadap Tuhan YME dan menjamin setiap orang untukYME dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinanmelakukan ibadah menurut keyakinan masing-masingmasing-masing 4.4. HAM menurut sila ke-2 “ KemanusiaanHAM menurut sila ke-2 “ Kemanusiaan yang adil dan beradab”:yang adil dan beradab”: menghendaki terlaksananya nilai-nilaimenghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan ( human values )kemanusiaan ( human values )
  23. 23. 3. HAM menurut sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”: keinginan3. HAM menurut sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”: keinginan bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmatibersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu darihak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari berbagai pihakberbagai pihak 4.HAM menurut sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh4.HAM menurut sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.perwakilan. Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasiKedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi manusia sebagai berikut :manusia sebagai berikut : a. hak mengeluarkan pendapata. hak mengeluarkan pendapat b. hak berkumpul dan mengadakan rapatb. hak berkumpul dan mengadakan rapat c. hak ikut serta dalam pemerintahanc. hak ikut serta dalam pemerintahan d. hak menduduki jabatand. hak menduduki jabatan 5. HAM menurut sila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat5. HAM menurut sila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Warga negara memiliki kebebasan hak milikIndonesia”. Warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosialdan jaminan sosial

×