Dokumen tersebut membahas upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, meliputi: (1) upaya pemajuan seperti masuknya Indonesia ke komisi HAM PBB tahun 1991 dan adanya Tap MPR dan Keppres terkait HAM; (2) penghormatan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945; (3) penegakan HAM melalui perundang-undangan dan peradilan HAM.

1. BAB 3BAB 3
UPAYA PEMAJUAN,UPAYA PEMAJUAN,
PENGHORMATAN, DANPENGHORMATAN, DAN
PERLINDUNGAN HAMPERLINDUNGAN HAM

2. 3.3. Standar Kompetensi : Manampilkan peranStandar Kompetensi : Manampilkan peran
serta dalam upaya pemajuan, penghormatan danserta dalam upaya pemajuan, penghormatan dan
perlindungan HAMperlindungan HAM
3.13.1 Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan,
dan penegakan HAMdan penegakan HAM
INDIKATOR :INDIKATOR :
1)1) Mendeskripsikan upaya pemajuan HAMMendeskripsikan upaya pemajuan HAM
2)2) Mendeskripsikan upaya penghormatanMendeskripsikan upaya penghormatan
HAMHAM
3)3) Menjelaskan penegakkan HAM nasionalMenjelaskan penegakkan HAM nasional

3. PENGERTIAN HAMPENGERTIAN HAM
 John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-
hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yanghak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang
Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.
(Mansyur Effendi, 1994).(Mansyur Effendi, 1994).
 Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 TahunDalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi
Manusia adalah seperangkat hak yang melekatManusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakekat dan keberadaan manusia sebagaipada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakanmakhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjunganugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah dan setiap orang, demi kehormatanpemerintah dan setiap orang, demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusiaserta perlindungan harkat dan martabat manusia.”.”

4. A. Upaya Pemajuan, PenghormatanA. Upaya Pemajuan, Penghormatan
dan Penegakan HAMdan Penegakan HAM
I. Upaya pemajuan HAM :I. Upaya pemajuan HAM :
 Upaya bangsa Indonesia untuk memajukan HAMUpaya bangsa Indonesia untuk memajukan HAM
salah satunya dengan cara masuknya Indonesiasalah satunya dengan cara masuknya Indonesia
dalamdalam Keanggotaan komisi HAM PBBKeanggotaan komisi HAM PBB Tahun 1991Tahun 1991
 Adanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 TTGAdanya Tap MPR No. XVII/MPR/1998 TTG
HAMHAM
 Adanya Keppres No. 50 Tahun 1993 ttgAdanya Keppres No. 50 Tahun 1993 ttg
Pembentukan Komisi Nasional HAM (KomnasPembentukan Komisi Nasional HAM (Komnas
HAM)HAM)

5. TUGAS KOMNAS HAMTUGAS KOMNAS HAM
1.Menyebarluaskan wawasan nasional dan1.Menyebarluaskan wawasan nasional dan
internasional ttg HAMinternasional ttg HAM
2.Mengkaji instrumen PBB ttg HAM2.Mengkaji instrumen PBB ttg HAM
3.Mamantau, menyelidiki pelaksanaan HAM,3.Mamantau, menyelidiki pelaksanaan HAM,
serta memberikan pendapat, pertimbanganserta memberikan pendapat, pertimbangan
dan saran kpd instansi pemerintah ttgdan saran kpd instansi pemerintah ttg
pelaksanaan HAMpelaksanaan HAM
4.Mengadakan kerja sama regional dan4.Mengadakan kerja sama regional dan
internasional di bidang HAMinternasional di bidang HAM

6. II. Upaya Penghormatan HAMII. Upaya Penghormatan HAM
Sila-sila dalam pancasila mengandung nilai-Sila-sila dalam pancasila mengandung nilai-
nilai penghormatan terhadap HAMnilai penghormatan terhadap HAM ::
2.2.Pengakuan harkat martabat manusiaPengakuan harkat martabat manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
3.3.Pengakuan bahwa kita sederajat tanpaPengakuan bahwa kita sederajat tanpa
membedakan Agama, ras, jenis kelamin dllmembedakan Agama, ras, jenis kelamin dll
4.4.Mengembangkan sikap mencintai sesamaMengembangkan sikap mencintai sesama
manusia.manusia.
5.5.Mengembangkan sikap berani membelaMengembangkan sikap berani membela
kebenaran dan keadilan.kebenaran dan keadilan.

7. III. PENEGAKKAN HAM DI INDONESIAIII. PENEGAKKAN HAM DI INDONESIA
Perundang-undang HAM diatur dalam :Perundang-undang HAM diatur dalam :
UUD 1945, HAM diatur pada pasalUUD 1945, HAM diatur pada pasal ::
 Pasal 27 ayat 1 : persamaan bidang hukum danPasal 27 ayat 1 : persamaan bidang hukum dan
pemerintahanpemerintahan
 Pasal 27 ayat 2: bebas mendapat pekerjaan danPasal 27 ayat 2: bebas mendapat pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaanpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan
 Pasal 28 : kebebasan berpendapatPasal 28 : kebebasan berpendapat
 Pasal 29 : Kebebasan beragamaPasal 29 : Kebebasan beragama
 Pasal 30 : Bela negaraPasal 30 : Bela negara
 Pasal 31 : PendidikanPasal 31 : Pendidikan
 Pasal 32 : KebudayaanPasal 32 : Kebudayaan
 Pasal 33 : PerekonomianPasal 33 : Perekonomian
 Pasal 34 : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharaPasal 34 : fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negaraoleh negara

8. Selain dalam UUD 1945, diatur juga dalam :Selain dalam UUD 1945, diatur juga dalam :
1.1. UU No.39 Tahun 1999 tentang HakUU No.39 Tahun 1999 tentang Hak
AsasiAsasi Manusia (HAM)Manusia (HAM)
2.2. UU No. 26 Tahun 2000 tentangUU No. 26 Tahun 2000 tentang
PeradilanPeradilan HAMHAM
3. Tahun 1998/1999 : Convention on3. Tahun 1998/1999 : Convention on
Economic Social and Culture RightEconomic Social and Culture Right
4. Tahun 2002/20034. Tahun 2002/2003
Convention on Civil and Political RightConvention on Civil and Political Right

9. QUIZQUIZ
 Apa yang dimaksud dengan HAM menurutApa yang dimaksud dengan HAM menurut
John LockeJohn Locke


10. Penegakan HAM DI IndonesiaPenegakan HAM DI Indonesia
melalui Peradilanmelalui Peradilan
 A. Kedudukan dan kewenangan Peradilan HAMA. Kedudukan dan kewenangan Peradilan HAM
1. Kedudukan1. Kedudukan
Pengadilan HAM adalah pengadilan khususPengadilan HAM adalah pengadilan khusus
terhadap pelanggaran HAM berat yang berada diterhadap pelanggaran HAM berat yang berada di
lingkungan peradilan umumlingkungan peradilan umum
2. Lingkup kewenangan peradilan HAM2. Lingkup kewenangan peradilan HAM
Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000 menyatakan “Pasal 4 UU No.26 Tahun 2000 menyatakan “
Pengadilan HAM bertugas dan berwenangPengadilan HAM bertugas dan berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaranmemeriksa dan memutus perkara pelanggaran
HAM berat”HAM berat”

11. Contoh pelanggaran berat :Contoh pelanggaran berat :
 GenosidaGenosida adalah setiap perbuatan yangadalah setiap perbuatan yang
dilakukan dengan maksud untukdilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkanmenghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa,seluruh atau sebagian kelompok bangsa,
ras, kelompok etnis dan kelompok agamaras, kelompok etnis dan kelompok agama..
 Kejahatan kemanusiaanKejahatan kemanusiaan

12. Al Qur’an : Surat Albaqoroh(2)Al Qur’an : Surat Albaqoroh(2)
ayat 190ayat 190
““Dan perangilah di jalan Allah orang-orangDan perangilah di jalan Allah orang-orang
yang memerangi kamu, tetapi jangan kamuyang memerangi kamu, tetapi jangan kamu
melampaui batas, karena sesungguhnyamelampaui batas, karena sesungguhnya
Allah tdk menyukai orang-orang yangAllah tdk menyukai orang-orang yang
melampaui batas.”melampaui batas.”

13. B. Tahap-tahap Penyelidikan,B. Tahap-tahap Penyelidikan,
Penangkapan dan PenahananPenangkapan dan Penahanan
1.1. PenyelidikanPenyelidikan
Pasal 1 UU No.26 Tahun 2000,Pasal 1 UU No.26 Tahun 2000,
Penyelidikan:”Serangkaian tindakanPenyelidikan:”Serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukanpenyelidik untuk mencari dan menemukan
ada tidaknya suatu peristiwa yang didugaada tidaknya suatu peristiwa yang diduga
merupakan pelanggaran HAM berat gunamerupakan pelanggaran HAM berat guna
ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuaiditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalamdengan ketentuan yang diatur dalam
undang-undang”.undang-undang”.

14. 2.2. PenyidikanPenyidikan
Apabila dianggap cukup bukti-bukti permulaanApabila dianggap cukup bukti-bukti permulaan
atau memenuhi unsur-unsur tindak pidanaatau memenuhi unsur-unsur tindak pidana
pelanggaran HAM, maka dilakukan penyidikan /pelanggaran HAM, maka dilakukan penyidikan /
Penindakan terhadap peristiwa tersebut.Penindakan terhadap peristiwa tersebut.
4.4. Penangkapan dan PenahananPenangkapan dan Penahanan
Apabila penyidik mempunyai dugaan kerasApabila penyidik mempunyai dugaan keras
disertai bukti-bukti permulaan yang cukup makadisertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka
penyidik dapat melakukan penangkapanpenyidik dapat melakukan penangkapan
terhadap tersangka.terhadap tersangka.

15. c. Pemeriksaan di sidang pengadilanc. Pemeriksaan di sidang pengadilan
1.1. Acara PemeriksaanAcara Pemeriksaan
Pasal 27 UU No.26 Tahun 2000 :Pasal 27 UU No.26 Tahun 2000 :
““ Perkara pelanggaran ham yang berat diperiksa danPerkara pelanggaran ham yang berat diperiksa dan
diputus oleh pengadilan hak asasi manusia …”diputus oleh pengadilan hak asasi manusia …”
4.4. PenuntutanPenuntutan
Penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukanPenuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan
oleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasaloleh Jaksa Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal
23 sebagai berikut23 sebagai berikut
a. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berata. Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi yang berat
dilakukan oleh Jaksa Agungdilakukan oleh Jaksa Agung
b. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Adb. Jaksa Agung dapat mengangkat Penuntut Umum Ad
Hoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupunHoc yang terdiri dari unsur pemerintah maupun
masyarakatmasyarakat

16. 3. Ketentuan Pidana3. Ketentuan Pidana
diatur di dalam Bab 7 Undang-undangdiatur di dalam Bab 7 Undang-undang
No.26 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :No.26 Tahun 2000, yaitu sebagai berikut :
Pasal 36, menyatakan bahwa :Pasal 36, menyatakan bahwa :
““ Setiap orang yang melakukanSetiap orang yang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalamperbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidanaPasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana
dengan pidana mati atau pidana penjaradengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara palingseumur hidup atau pidana penjara paling
lama 25 (dua puluh lima) tahun palinglama 25 (dua puluh lima) tahun paling
singkat 10(sepuluh)tahun”.singkat 10(sepuluh)tahun”.

17.  D. Perlindungan Korban Pelanggaran HAMD. Perlindungan Korban Pelanggaran HAM
Korban dan saksi dalam pelanggaran ham beratKorban dan saksi dalam pelanggaran ham berat
wajib mendapat perlindungan baik fisik maupunwajib mendapat perlindungan baik fisik maupun
mental dari ancaman, gangguan, teror danmental dari ancaman, gangguan, teror dan
kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan inikekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini
harus dilakukan oleh aparat penegak hukum danharus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan
aparat keamanan secara Cuma-Cuma.aparat keamanan secara Cuma-Cuma.
Kepada ahli waris dapat diberikan kompensasiKepada ahli waris dapat diberikan kompensasi
(imbalan yang diberikan oleh negara karena(imbalan yang diberikan oleh negara karena
pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yangpelaku tidak mampu memberikan ganti rugi yang
sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

18.  Restitusi : ganti rugi yang diberikan kepadaRestitusi : ganti rugi yang diberikan kepada
korban atau keluarganya oleh pelaku ataukorban atau keluarganya oleh pelaku atau
pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :pihak ketiga. Restitusi dapat berupa :
1.1. pengembalian harta milikpengembalian harta milik
2.2. pembayaran ganti kerugian untukpembayaran ganti kerugian untuk
kehilangan atau penderitaankehilangan atau penderitaan
3.3. penggantian biaya untuk tindakanpenggantian biaya untuk tindakan
tertentutertentu
Rehabilitasi adalah pemulihan padaRehabilitasi adalah pemulihan pada
kedudukan semula, misal : kehormatan,kedudukan semula, misal : kehormatan,
nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnama baik, jabatan, atau hak-hak lain

19. TUGAS MANDIRITUGAS MANDIRI
Carilah (down Load) di internet tentang :Carilah (down Load) di internet tentang :
a.a. Alamat Kantor Kom nas HAMAlamat Kantor Kom nas HAM
b.b. Nama Ketua Kom nas HAMNama Ketua Kom nas HAM
c.c. 2 (dua) kasus yang pernah ditangani2 (dua) kasus yang pernah ditangani
oleholeh Kom nas HAM & KOMENTARKom nas HAM & KOMENTAR
KALIAN !KALIAN !

20. Instrumen Hukum dan PeradilanInstrumen Hukum dan Peradilan
HAMHAM
1.1. Instrumen HAMInstrumen HAM
Hak Asasi manusia melekat secara kodratiHak Asasi manusia melekat secara kodrati
sebagai anugerah Tuhan YMEsebagai anugerah Tuhan YME
3.3. HAM dalam berbagai kehidupanHAM dalam berbagai kehidupan
HAM meliputi berbagai bidang :HAM meliputi berbagai bidang :
a. Hak asasi pribadi (personal right), yaitua. Hak asasi pribadi (personal right), yaitu
hak kemerdekaan memeluk agama, hakhak kemerdekaan memeluk agama, hak
menyetakan pendapat, dan hak kebebasanmenyetakan pendapat, dan hak kebebasan
berorganisasi atau berpartaiberorganisasi atau berpartai

21. a.a. Hak asasi ekonomi (property rights atau hak milik), yaituHak asasi ekonomi (property rights atau hak milik), yaitu
hak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli danhak kebebasan memiliki sesuatu, hak membeli dan
menjual sesuatu serta mengadakan perjanjian ataumenjual sesuatu serta mengadakan perjanjian atau
kontrakkontrak
b.b. Hak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuanHak asasi mendapatkan pengayoman dan perlakuan
yang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahanyang sama dalam keadilan dan hukum pemerintahan
( rights of legal equality)( rights of legal equality)
c.c. Hak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakuiHak asasi politik (political rights), yaitu hak untuk diakui
sebagai warga negara yang sederajat. Setiap wargasebagai warga negara yang sederajat. Setiap warga
negaranegara
d.d. Hak asasi sosial dan kebudayaa ( social and cultureHak asasi sosial dan kebudayaa ( social and culture
rights) hak memilih pendidikan dan memilih kebudayaanrights) hak memilih pendidikan dan memilih kebudayaan
yang disukaiyang disukai
e.e. Hak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindunganHak asasi untuk mendapat perlakuan dan perlindungan
hukum (procedural rights), seperti hak mendapathukum (procedural rights), seperti hak mendapat
perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan,perlakuan yang wajar dan adil dalam penangkapan,
peradilan dan pembelaan hukum.peradilan dan pembelaan hukum.

22. Hak asasi manusia berdasarkan PancasilaHak asasi manusia berdasarkan Pancasila
2.2. HAM menurut sila ke-1 “ KeTuhananHAM menurut sila ke-1 “ KeTuhanan
YME”:YME”:
mengandung pengakuan terhadap Tuhanmengandung pengakuan terhadap Tuhan
YME dan menjamin setiap orang untukYME dan menjamin setiap orang untuk
melakukan ibadah menurut keyakinanmelakukan ibadah menurut keyakinan
masing-masingmasing-masing
4.4. HAM menurut sila ke-2 “ KemanusiaanHAM menurut sila ke-2 “ Kemanusiaan
yang adil dan beradab”:yang adil dan beradab”:
menghendaki terlaksananya nilai-nilaimenghendaki terlaksananya nilai-nilai
kemanusiaan ( human values )kemanusiaan ( human values )

23. 3. HAM menurut sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”: keinginan3. HAM menurut sila ke-3 “ Persatuan Indonesia”: keinginan
bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmatibersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati
hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu darihak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari
berbagai pihakberbagai pihak
4.HAM menurut sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh4.HAM menurut sila ke-4 “ Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.perwakilan.
Kedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasiKedaulatan rakyat terwujud dalam bentuk hak asasi
manusia sebagai berikut :manusia sebagai berikut :
a. hak mengeluarkan pendapata. hak mengeluarkan pendapat
b. hak berkumpul dan mengadakan rapatb. hak berkumpul dan mengadakan rapat
c. hak ikut serta dalam pemerintahanc. hak ikut serta dalam pemerintahan
d. hak menduduki jabatand. hak menduduki jabatan
5. HAM menurut sila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat5. HAM menurut sila “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Warga negara memiliki kebebasan hak milikIndonesia”. Warga negara memiliki kebebasan hak milik
dan jaminan sosialdan jaminan sosial