1. 1
S A L I N A N
KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR: 61 TAHUN 2003
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN (INPASSING)
KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang : a.
b.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Negara
Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan
Angka Kreditnya, telah diatur ketentuan penyesuaian
(inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit
Pengendali Dampak Lingkungan;
bahwa hal tersebut di atas dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan dan Angka
Kredit Pengendali Dampak Lingkungan;
Mengingat : 1.
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara 3839);
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

2. 2
3.
4.
5.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3547);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun
2201 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan
Angka Kreditnya;
Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan dan Angka Kreditnya.
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN
HIDUP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/INPASSING KE DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT PENGENDALI DAMPAK
LINGKUNGAN.
Pasal 1
Petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke
dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak
Lingkungan, adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

3. 3
Pasal 2
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal :
----------------------------------------------
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
NABIEL MAKARIM, MPA., MSM.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,
Hoetomo, MPA.

4. 4
Lampiran :
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : Tahun 2003
Tanggal :
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING
KE DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
I. PENDAHULUAN
1. Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan
karier Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta peningkatan mutu
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan telah
ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional PNS.
2. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut
di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Pemerintah Nomor 47/KEP/M.PAN/8/-2002 tentang
jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka
Kreditnya serta Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan
Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun
2002 dan Nomor 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka
Kreditnya.
3. Dalam Keputusan ini diatur tentang pelaksanaan
penyesuaian/inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan.
II. MAKSUD DAN TUJUAN
Petunjuk teknis pelaksanaan penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan
dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan, dimaksudkan
sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam melaksanakan
penyesuaian/inpassing ke dalam jabatan dan angka kredit Pengendali
Dampak Lingkungan bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk

5. 5
diangkat dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan melalui
mekanisme penyesuaian (inpassing).
III. PENGERTIAN
Yang dimaksud dengan:
1. Pengendali Dampak Lingkungan adalah PNS yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang dalam instansi pemerintah yang mempunyai
tugas dan fungsinya berkaitan dengan masalah lingkungan
hidup, baik di pusat maupun daerah.
2. Pengendali Dampak Lingkungan terdiri dari Pengendali Dampak
Lingkungan Terampil dan Ahli.
3. Instansi Pembina adalah Kementerian Lingkungan Hidup.
IV. RUANG LINGKUP
Petunjuk Teknis ini diberlakukan bagi aparat Pengendali Dampak
Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan di luar
Kementerian Lingkungan Hidup, baik di pusat maupun daerah yang
meliputi a.l.:
1. Departemen, Sektor dan Kementerian Negara terkait, seperti
misalnya Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian,
Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan
SDM, dsb;
2. Lembaga Pemerintah Non-Departemen, seperti misalnya Badan
Tenaga Atom Nasional (BATAN), Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Koordinasi Survei Pemetaan
Nasional (Bakosurtanal), Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dsb;
3. Pemerintah Provinsi;
4. Pemerintah Kabupaten dan Kota.

6. 6
V. KETENTUAN UMUM DAN PERSYARATAN
Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 dan Pasal 17
Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara No. 08 Tahun 2002 dan No. 22 Tahun
2002, PNS yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan harus memenuhi ketentuan:
1. Untuk Pengendali Dampak Lingkungan kategori Terampil harus
memenuhi syarat:
a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA,
b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I,
golongan ruang II/b, dan
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-
3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
2. Untuk Pengendali Dampak Lingkungan kategori Ahli harus
memenuhi syarat:
a. Berijazah serendah-rendah Sarjana (S-1)/ Diploma IV;
b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang
III/a; dan
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam I (satu) tahun terakhir.
VI. JANGKA WAKTU PENYESUAIAN/INPASSING
Proses pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali
Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya melalui penyesuaian
(inpassing) ditetapkan:
1. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002 dan harus sudah selesai
ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir Maret 2003 bagi PNS
di lingkungan instansi Pemerintah Pusat;
2. Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 dan harus sudah selesai
ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir September 2003 bagi
PNS Daerah (Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota).

7. 7
VII. TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING
1. PNS yang telah memenuhi ketentuan (persyaratan) untuk
penyesuaian (inpassing), secara hirarki dapat diajukan atau
mengajukan usul kepada Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan
dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon III
dilengkapi dengan lampiran:
a. Surat pernyataan dari atasan langsung serendah-rendahnya,
pejabat eselon III yang menyatakan bahwa sejak tanggal 16
Agustus 2002 PNS sampai pengajuan inpassing yang
bersangkutan masih melaksanakan tugas/kegiatan di bidang
Pengendali Dampak Lingkungan.
b. Fotokopi sah ijazah pendidikan terakhir;
c. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D-P3) satu tahun
terakhir;
e. Salinan tugas pokok dan fungsi Unit Pengendali Dampak
Lingkungan yang bersangkutan;
f. Surat Keputusan penempatan/penugasan terakhir.
2. Pimpinan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas,
wajib melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas dan
lampiran usul penyesuaian (inpassing) dan selanjutnya meneruskan
usulan tersebut kepada pejabat yang berwenang mengangkat
melalui Pejabat yang secara fungsional membidangi urusan
kepegawaian dan serendah-rendahnya eselon II.
3. Pejabat Kepegawaian sebgaimana yang dimaksud pada angka 2 di
atas melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas
dan lampiran usulan, sebagai berikut:
a. membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan
lampiran yang dipersyaratkan sebagaimana butir 1 di atas;
b. memeriksa dan menentukan tingkat kesesuaian PNS yang
diusulkan dan tugas pokok dan fungsi unitnya;
c. melalukan penilaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan
ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan
jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan
Pengendali Dampak Lingkungan.

8. 8
4. Pejabat Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas,
meneruskan usulan dan kelengkapan berkas usulan yang telah
memenuhi persyaratan dan ketentuan, kepada pejabat yang
berwenang mengangkat atau Pejabat Pembina Kepegawaian,
untuk mendapatkan penetapan penyesuaian dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
5. Asli surat keputusan penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan yag telah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian),
disampaikan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan
kepada:
a. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang bekerja
pada instansi pusat atau kepada Kepala Kantor Regional BKN
yang bersangkutan bagi PNS yang bekerja pada instansi
vertikal di daerah dan PNS Daerah;
b. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
c. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan (bagi PNS
Pusat);
d. Kepala KPKPN setempat bagi PNS Pusat atau Kepala Biro
Keuangan Daerah bagi PNS Daerah;
e. Pimpinan Unit/Lembaga Pengelolaan dan Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang bersangkutan.
6. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyesuaian (inpassing)
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
VIII. KETENTUAN TEKNIS
1. Unit Pengendalian adalah unit pada instansi pemerintah baik di
pusat maupun di daerah yang berdasarkan tugas pokok dan
fungsinya melakukan:
a. kegiatan pengendalian dampak lingkungan yang bersifat
menyeluruh, mulai dari pendidikan, pencegahan dan
penanggulangan pencemaran dan atau perusakan
lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, pengembangan
perangkat pengendali dampak lingkungan, pengawasan dan
pengendalian dampak lingkungan, pengembangan profesi;

9. 9
b. unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok Pengendali Dampak Lingkungan
yang meliputi antara lain: mengikuti seminar, menjadi
anggota organisasi profesi, dll.
2. Yang termasuk instansi dan unit Pengelolaan dan Pengendalian
Dampak Lingkungan adalah:
a. Kementerian Lingkungan Hidup;
b. Departemen atau Lembaga Pemerintah Pusat terkait;
c. Lembaga Pemerintah Non Departemen;
d. Unit Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan
pada semua instansi/lembaga pemerintah;
e. Lembaga/Badan yang melaksanakan Pengelolaan dan
Pengendalian Dampak Lingkungan di Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
f. Unit Kerja yang menangani pengelolaan dan pengendalian
dampak lingkungan pada semua lembaga atau instansi
pemerintah lainnya di tingkat pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
Contoh: Unit-unit kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan dan
pengendalian lingkungan pada suatu instansi dan hasilnya
hanya untuk kepentingan instansi itu sendiri tidak termasuk
ke dalam instansi dan unit pengelolaan lingkungan hidup
yang dapat dikategorikan dalam Keputusan ini.
3. Untuk pengangkatan ke dalam jabatan Pengendali Dampak
Lingkungan dalam masa penyesuaian (inpassing) ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) yaitu
Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Pemerintah,
Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat lain satu tingkat di
bawahnya yang ditunjuk.
4. Usul penyesuaian ke dalam jabatan Pengendali Dampak
Lingkungan hanya berlaku bagi PNS yang pada saat ditetapkan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 47/KEP/M.PAN/8/2002 masih bertugas atau
melaksanakan kegiatan di bidang Pengendalian dengan
persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di atas dan Keputusan
Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2002 dan Nomor 22 Tahun

10. 10
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
Contoh:
a. Sdr. Ariansyah, ST diangkat menjadi PNS pada Kementerian
Negara Lingkungan Hidup dengan pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a, dengan masa kerja kepangkatan
terakhir kurang dari 1 tahun. Dalam hal demikian, maka
terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2002 kepada yang
bersangkutan dapat diangkat melalui penyesuaian
(inpassing) sebagai Pengendali Dampak Lingkungan
Pertama Tingkat Ahli dengan angka kredit 100.
b. Sdri Tri Astuti, SE adalah PNS dengan pangkat Penata
Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan masa kerja
kepangkatan terakhir 4 tahun 3 bulan. Sebelumnya yang
bersangkutan bekerja di Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan terhitung
mulai tanggal 16 Agustus 2002 ditempatkan di Kementerian
Negara Lingkungan Hidup. Dalam hal demikian, maka
yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Pengendali
Dampak Lingkungan dalam jenjang jabatan Pengendali
Dampak Lingkungan Muda dengan angka kredit sebesar
200.
c. Sdr. Sutrisno sesuai dengan Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan diangkat sebagai Staf
Asisten Deputi Urusan Pertanian dan Kehutanan Deputi
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi
terhitung mulai tanggal 1 April 1995, dan sampai dengan
tanggal 16 Oktober 2002 masih melaksanakan tugas di
bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
Pangkat/golongan ruang terakhir yang bersangkutan
adalah Penata, golongan ruang III/c, dengan masa kerja
kepangkatan terakhir 2 tahun 3 bulan. Yang bersangkutan
dapat diangkat menjadi Pengendali Dampak Lingkungan
Terampil dalam jenjang jabatan Pengendali Dampak
Lingkungan Penyelia dengan angka kredit sebesar 247.
d. Sdr. Muhsin adalah PNS pada Biro Umum dan
Kepegawaian. Berdasarkan surat pernyataan Kepala Biro
Umum, yang bersangkutan masih menduduki jabatan
tersebut sampai dengan tanggal 20 Agustus 2002. Pada saat
ini yang bersangkutan telah 3 tahun 6 bulan menduduki
pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. Dalam hal
demikian maka yang bersangkutan dapat diangkat oleh

11. 11
pejabat yang berwenang ke dalam jabatan Pengendali
Dampak Lingkungan Terampil sebagai Pengendali Dampak
Lingkungan Pelaksana dengan angka kredit sebesar 95.
5. PNS yang sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dengan
tingkat hukuman disiplin sedang dan/atau berat, tidak dapat
diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
Contoh: Sdr. Fery, MA adalah PNS yang sedang menjalani
hukuman disiplin tingkat sedang. Dalam hal demikian
yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk
disesuaikan (inpassing) dalam jabatan Pengendali
Dampak Lingkungan.
6. PNS yang setelah tanggal 16 September 2002 tidak melaksanakan
tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan, tidak dapat
diusulkan untuk penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan
Pengendali Dampak Lingkungan.
Contoh: Dr Indah adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan
pada unit kerja Pengendali Dampak Lingkungan
Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaran, dan telah
melaksanakan tugasnya selama 8 tahun 6 bulan. Pada
tanggal 18 Agustus 2002 yang bersangkutan diangkat
menjadi Kepala Biro Kepegawaian. Dalam hal
demikian, maka yang bersangkutan tidak dapat
diusulkan untuk disesuaikan (diinpassing) ke dalam
jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak
Lingkungan.
7. Pegawai Negari Sipil yang sedang menjalankan tugas belajar
lebih dari 6 bulan tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian
(inpassing) dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak
Lingkungan.
Contoh: Drs. Henry adalah PNS yang bekerja pada Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten
Bantul. Pada saat ini yang bersangkutan sedang
menjalani tugas belajar S-2 di Universitas Gajah Mada.
Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan tidak

12. 12
dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
8. PNS yang sedang dikenakan pemberhentian sementara tidak
dapat diusulkan untuk disesuaikan (di-inpasssing) dalam jabatan
dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
Contoh: Drs. Agus, MA adalah seorang PNS yang bekerja pada
unit Pengendali Dampak Lingkungan LIPI. Pada saat
ini yang bersangkutan sedang dalam status
diberhentikan sementara sebagai PNS. Dalam hal
demikian, yang bersangkutan tidak dapat disesuaikan
(diinpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit
Pengendali Dampak Lingkungan.
9. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara
(kecuali untuk cuti melahirkan anak) tidak dapat diusulkan
untuk penyesuaian (di-inpassing) dalam jabatan dan angka kredit
Pengendali Dampak Lingkungan.
Contoh:
a. Dra. Tisa Oktifiani, MA adalah seorang PNS yang bekerja di
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
Semarang. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani cuti
di luar tanggungan negara guna mengikuti suami tugas ke
luar negeri selama 2 tahun. Dalam hal demikian, maka yang
bersangkutan tidak dapat disesuaikan (di-inpassing) ke
dalam jabatan dan angka kredit Pengendali Dampak
Lingkungan.
b. Ir. Dama, Msc adalah PNS yang bekerja di unit
Pengendalian Dinas Kehutanan Provinsi D.I. Yogyakarta.
Pada saat ini yang bersangkutan sedang cuti di luar
tanggungan negara untuk melahirkan anak keempat. Dalam
hal dmikian, maka kepada yang bersangkutan dapat
diusulkan untuk disesuaikan/di-inpassing dalam jabatan
dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
10. PNS yang diangkat dan diberi tugas dan tanggung jawab di
bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan
setelah tanggal 16 Agustus 2002 tidak dapat disesuaiakan (di-
inpassing) ke dalam Jabatan Pengendali Dampak Lingkungan.

13. 13
Contoh: Sdr. Sjaffril Jas, M.Sc diangkat menjadi PNS dan
ditempatkan pada unit Pengendali Dampak
Lingkungan terhitung mulai tugas tanggal 1 Oktober
1992. Dalam hal demikian maka yang bersangkutan
tidak dapat disesuaikan (di-inpassing) ke dalam jabatan
dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan.
Untuk menjadi Pengendali Dampak Lingkungan, yang
bersangkutan dapat diangkat melalui pengangkatan
pertama kali.
11. PNS yang telah memperoleh gelar sarjana/S-1 tetapi belum
dilaporkan dan belum digunakan untuk mutasi kepegawaian,
maka yang bersangkutan tetap dapat diangkat ke dalam jabatan
dan angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan setelah ijazah
dimaksud dilaporkan ke unit Kepegawaian sebelum ditetapkan
Surat Keputusan tentang Penyesuaian (Inpassing).
Contoh: Sdr. Agus Tri Murjoko, pangkat Penata Muda Tingkat
I, golongan ruang III/b, bekerja pada unit Pengendali
Dampak Lingkungan dan diberi tugas di bidang
Pengendali Dampak Lingkungan terhitung mulai
tanggal 2 Januari 2000. Sambil bekerja yang
bersangkutan memperoleh ijazah S-1 (Sarjana Hukum)
pada tanggal 14 Januari 2001 dapat diusulkan untuk
disesuaikan (di-inpassing) dalam jabatan dan angka
kredit Pengendali Dampak Lingkungan dengan
ketentuan ijazah dimaksud segera dilaporkan kepada
pejabat kepegawaian sebelum Surat Keputusan
Penyesuaian (Inpassing) ditetapkan.
12. PNS yang bekerja di luar unit kerja Pengendalian Dampak
Lingkungan dan tidak sedang menjabat jabatan struktural atau
fungsional lainnya tidak dapat diusulkan untuk penyesuaian
(inpassing). Kepada yang bersangkutan dapat diangkat dalam
jabatan fungsional Pengendali Dampak Lingkungan melalui
mekanisme pengangkatan pertama kali.
13. PNS yang menduduki jabatan tertentu di luar Institusi/Unit
Pengendalian Dampak Lingkungan tidak dapat diusulkan untuk
penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan angka kredit
Pengendali Dampak Lingkungan. Kepada PNS yang demikian ini
dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan melalui mekanisme pindah jabatan

14. 14
IX. PENUTUP
Pelaksanaaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional
Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya melalui
penyesuaian (inpassing) diharapakan telah memperhatikan perubahan
struktur, tugas pokok dan fungsi unit kerja Pengendali Dampak
Lingkungan, sehingga pejabat fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan yang telah diangkat melalui penyesuaian (inpassing),
dapat terwadahi dalam struktur, tugas dan fungsi organisasi yang
sesuai dengan tugas dan fungsi pejabat Pengendali Dampak
Lingkungan yang bersangkutan.
Setelah masa waktu penyesuaian (inpassing) ke dalam jabatan dan
angka kredit Pengendali Dampak Lingkungan berakhir, seluruh tata
cara pengangkatan PNS ke dalam jabatan Pengendali Dampak
Lingkungan akan menggunakan tata cara pengangkatan pertama kali
dan tata cara pengangkatan pindah jabatan.
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,
ttd
NABIEL MAKARIM, MPA., MSM.
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang Kebijakan
Dan Kelembagaan Lingkungan Hidup,
Hoetomo, MPA.