Makalah ini membahas sejarah singkat timbulnya hak asasi manusia, pemahaman tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia pada tingkat global menurut berbagai konsep, masalah dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia serta pelanggaran hak asasi manusia.

1. HAK ASASI MANUSIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat Oleh : YAYU MEGA DINI - 18210611
Program Study Ekonomi Manjemen
Jurusan Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA

2. Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen : Sri Waluyo
Topik Makalah
HAK ASASI MANUSIA
Kelas : 2-EA32
Dateline Makalah : 21 April 2015
Tanggal Penyerahan Makalah : 21 April 2015
P E R N Y A T A A N
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam penyusunan
makalah ini saya buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.
Apabila terbukti tidak benar, saya siap menerima konsekuensi untuk mendapat
nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.
P e n y u s u n
N P M Nama Lengkap Tanda Tangan
18210611 Yayu Mega Dini
Program Sarjana Ekonomi Manajemen
UNIVERSITAS GUNADARMA

3. KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan saya
waktu, kesempatan dan juga ilmu dalam menyelesaikan makalah ini, dengan judul : “ Hak
Asasi Manusia” sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam
menyusun makalah ini, khususnya kepada dosen pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yaitu
Bapak Sri Waluyo yang telah memberikan ilmu kepada saya dan juga kepada teman-teman
yang telah membantu.
Saya berusaha menyusun makalah ini dengan segala kemampuan, namun saya menyadari
masih banyak kekurangan dalam penulisan makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran
membangun sangat saya butuhkan untuk dapat menyempurnakannya di masa mendatang.
Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan
semangat bagi Mahasiswa dan juga para pembaca untuk bersama-sama saling melindungi
azas Hak Asasi Manusia, demi tercapainya Masyarakat yang Adil dan Beradab di Negara kita
tercinta Republik Indonesia.
Bekasi, 15 April 2015
Yayu Mega Dini

4. DAFTAR ISI
PERNYATAAN .........................................................................................................................i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................iii
PENDAHULUAN .....................................................................................................................1
I. SEJARAH SINGKAT TIMBULNYA HAK ASASI MANUSIA….............................1
II. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA ...............................................2
III. HAK ASASI MANUSIA PADA TATARAN GLOBAL ............................................2
1. HAM Menurut Konsep Negara – Negara Barat ………………………………..…2
2. HAM Menurut Konsep Sosialis …...……………………………………………...3
3. HAM Menurut Konsep Bangsa – Bangsa Asia dan Afrika ……………………….3
4. HAM Menurut Konsep PBB………………………………………………………3
5. HAM Menurut Konsep Indonesia ...........................................................................4
IV. PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HAM di INDONESIA …………………5
1. Kegiatan – Kegiatan Pokok Penegakan Hukum dan HAM Meliputi Hal – Hal ….5
V. PELANGGARAN HAM ……………………………………………………………..6
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia …………………………………………………...6
2. Contoh – Contoh Kasus Pelanggaran HAM ………………………………………6
KESIMPULAN .........................................................................................................................7
REFERENSI ..............................................................................................................................8

5. HAK ASASI MANUSIA
PENDAHULUAN
Hak asasi adalah hak – hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak
asasi manusia meliputi hak hidup,hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik dan hak – hak
dasar lain yang melekat pada diri pribadi manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang
lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata – mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari
Tuhan Yang Maha Esa, yang dibawa sejak lahir. Hak – hak asasi ini menjadi dasar hak – hak
dan kewajiban – kewajiban yang lain.
Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali
sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah
ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia.
Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan
hak asasi manusia.
Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu
kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia.
Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka
ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.
I. SEJARAH SINGKAT TIMBULNYA HAK ASASI MANUSIA
Hak asasi manusia yang dikenal saat ini dalam berbagai piagam atau konstitusi
sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad ke 13 di Inggris. Pada masa raja Inggris
John Lackland (1199-1216) memerintah secara sewenang – wenang telah timbul protes
keras dikalangan para bangsawan. Protes tersebut melahirkan sebuah piagam agung yang
dikenal dengan nama Magna Charta. Di dalam piagam ini pengertian hak asasi belum
sempurna karena terbatas hanya memuat jaminan perlindungan terhadap hak – hak kaum
bangsawan dan gereja.
Pada tahun 1628 di Inggris pula terjadi pertentangan antara raja Charles I dengan
parlemen yang terdiri dari utusan rakyat (The Hause of Sommons) yang menghasilkan
petition of rights. Petisi ini membuat ketentuan bahwa penetapan pajak dan hak – hak
istimewa harus dengan izin parlemen, dan bahwa siapapun tidak boleh ditangkap tanpa
tuduhan – tuduhan yang sah. Perjuangan hak asasi manusia yang lebih nyata terjadi pada
tahun 1689 ketika Raja Willem III revolution. Revolusi ini besar mengawali babak baru
kehidupan demokasi di Inggris dengan suatu perpindahan kekuasaan dari tangan raja ke
parlemen.
Pemikiran John Locke mempengaruhi Montesquieu dan Rousseau, sehingga mereka
menentang kekuasaan mutlak Raja. Montesquieu menyusun teori trias politica, yaitu
konsepsi pemisahan kekuasaan antara legislative, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan
dalam hukum du contract social Rousseau menyatakan bahwa Negara dilahirkan bebas
yang tak boleh dibelenggu oleh manusia lain termasuk oleh Raja. Pandangan demikian ini
menmbulkan semangat bagi rakyat tertindas, khususnya di Perancis, untuk
memperjuangkan hak asasinya.

6. Pemerintahan raja yang sewenang – wenang dan kaum bangsawan yang feodalistik
menimbulkan kebencian di kalangan rakyat Perancis. Pada masa pemerintahan Raja
Louis XVI yang lemah, rakyat perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale,
yaitu dewan nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Pada masa pemerintahan Raja
Louis XVI yang lemah, rakyat Perancis baru berani membentuk Assemblee Nationale,
yaitu dewan nasional sebagai perwakilan bangsa Perancis. Masyarakat Perancis baru
berani mengubah strukturnya dari feodalistis menjadi lama (kerajaan) dihapuskan dan
disusunlah pemerintah baru.
II. PEMAHAMAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA
Di dalam mukadimah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang telah disetujui
dan diumuman oleh resolusi Majelis umum perserikatan bangsa – bangsa nomor 217 Z
(III) tanggal 10 desember 1984 terdapat pertimbangan – pertimbangan berikut:
1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat yang melekat dan hak – hak yang sama
dan tidak tersaingkan dari semua anggota keluarga kemanusiaan, keadilan dan
perdamaian di dunia.
2. Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah pada hak – hak asasi
manusia telah mengakibatkan perbuatan – perbuatan bengis yang menimbulkan rasa
kemarahan dalam hati nurani umat manusia dan bahwa terbentuknya suatu dunia
dimana manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan agama tertinggi
dari rakyat jelata.
3. Menimbang bahwa hak – hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya
tercipta perdamaian.
4. Menimbang bahwa persahabatan antara Negara – negara perlu dianjurkan.
5. Menimbang bahwa Negara – negara anggota PBB telah menyatakan penghargaan
terhadap hak – hak asasi manusia, martabat penghargaan seorang manusia baik laki –
laki dan perempuan serta meningkatkan kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang
lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas.
6. Menimbang bahwa Negara – negara anggota telah berjanji akan mencapai perbaikan
penghargaan umum terhadap pelaksanaan hak – hak manusia dan kebebasan asas
dalam kerja sama dengan PBB.
7. Menimbang bahwa pengertian umum terhadap hak – hak dan kebebasan ini adalah
penting sekali untuk pelaksanaan janji ini secara benar.
III.HAK ASASI MANUSIA PADA TATARAN GLOBAL
1. HAM Menurut Konsep Negara - Negara Barat
Istilah hak asasi manusia baru muncul setelah Revolusi Perancis, dimana para tokoh
borjuis berkoalisi dengan tokoh-tokoh gereja untuk merampas hak-hak rakyat yang
telah mereka miliki sejak lahir. Akibat dari penindasan panjang yang dialami
masyarakat Eropa dari kedua kaum ini, muncullah perlawananrakyat dan yang
akhirnya berhasil memaksa para raja mengakui aturan tentang hak asasi manusia.

7. Diantaranya adalah pengumuman hak asasi manusia dari Raja John kepada rakyat
Inggris tahun 1216. Di Amerika pengumuman dilakukan tahun 1773. Hak asasi ini
lalu diadopsi oleh tokoh-tokoh Revolusi Perancis dalam bentuk yang lebih jelas dan
luas, serta dideklarasikan pada 26 Agustus 1789. Kemudian deklarasi Internasional
mengenai hak-hak asasi manusia dikeluarkan pada Desember 1948. Terdapat berbagai
klasifikasi yang berbeda mengenai hak asasi manusia menurut pemikiran barat,
diantaranya :
- Ingin meninggalkan konsep Negara yang mutlak;
- Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas;
- Filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia;
- Hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan Negara.
2. HAM Menurut Konsep Sosialis
- Hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat;
- Hak asasi tidak ada sebelum Negara ada;
- Negara berhak membatasi hak asasi manusia apabila situasi menghendaki.
3. HAM Menurut Konsep Bangsa - Bangsa Asia dan Afrika
- Tidak boleh bertentangan ajaran agama sesuai dengan kodratnya;
- Masyarakat sebagai keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala
keluarga;
- Individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban
sebagai anggota masyarakat.
4. HAM Menurut Konsep PBB
Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946 disusunlah rancangan piagam hak - hak
asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa
-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk komisi hak asasi manusia
(Commission of Human Right). Sidangnya dimulai pada bulan januari 1947 di bawah
pimpinan Ny. Eleanor Rossevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948
Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik
hasil kerja panitia tersebut. Karya itu berupa UNIVERSAL DECLARATION OF
HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak Asasi Manusia, yang
terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48
negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen.
Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi
Manusia. Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh
Elenor Roosevelt dan secara resmi disebut “ Universal Decralation of Human
Rights”. Universal Decralation of Human Rights menyatakan bahwa setiap orang
mempunyai:
- Hak untuk hidup;
- Kemerdekaan dan keamanan badan;
- Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hokum;
- Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana;
- Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara;
- Hak untuk mendapat hak milik atas benda;
- Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;
- Hak untuk bebas memeluk agama;
- Hak untuk mendapat pekerjaan;
- Hak untuk berdagang;

8. - Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat
- Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
5. HAM Menurut Konsep Indonesia
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Yang
artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni
Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi
manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam
ketentuan falsafah Pancasila.
Bagi bangsa Indonesia melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan
dengan sebebas - bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan - ketentuan
yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hal ini
disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara
multak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang
lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka
yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara
kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan, kebahagiaan dan
kecerdasan serta keadilan.
Berbagai instrumen hak asasi manusia yang dimiliki Negara Republik Indonesia,
yakni:
- Undang – Undang Dasar 1945;
- Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di
Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda
-bedakan menjadi sebagai berikut :
a. Hak – hak asasi pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan
menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
b. Hak – hak asasi ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki
sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
c. Hak – hak asasi politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam
pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk
mendirikan partai politik.
d. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan (rights of legal equality).
e. Hak – hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya
hak untuk memilih pendidikan dan hak untukmengembangkan kebudayaan.
f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
(procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan,
penggeledahan, dan peradilan. Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi
Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran
Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998.

9. - Hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum;
- Hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana;
- Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu Negara;
- Hak untuk mendapat hak milik atas benda;
- Hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;
- Hak untuk bebas memeluk agama;
- Hak untuk mendapat pekerjaan;
- Hak untuk berdagang;
- Hak untuk mendapatkan pendidikan;
- Hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat;
- Hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.
VI. PERMASALAHAN DAN PENEGAKAN HAM di INDONESIA
Sejalan dengan amanat Konstitusi, Indonesia berpandangan bahwa pemajuan dan
perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi,
sosial budaya, dan hak pembangunan merupakan satu kesatuanyang tidak dapat di
pisahkan, baik dalam penerapan, pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya. Sesuai
dengan pasal 1 (3), pasal 55, dan 56 Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan
HAM harus dilakukan melalui sutu konsep kerja sama internasional yang berdasarkan
pada prinsip saling menghormati, kesederajatan, dan hubungan antar negaraserta hukum
internasional yang berlaku.
Program penegakan hukum dan HAM meliputi pemberantasan korupsi, antitrorisme, serta
pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Oleh sebab itu, penegakan
hukum dan HAM harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif dan konsisten.
1. Kegiatan - Kegiatan Pokok Penegakan Hukum dan HAM Meliputi Hal - Hal :
- Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dari 2004-
2009 sebagai gerakan nasional;
- Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga / institusi hukum ataupun lembaga
yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia;
- Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga Negara di
depan hukum melalui keteladanan kepala Negara beserta pimpinan lainnya untuk
memetuhi/ menaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten serta
konsekuen;
- Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi
manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika
masyarakat dapat berjalan sewajarnya;
- Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana,
Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi;
- Peningkatan penegakan hukum terhadao pemberantasan tindak pidana terorisme
dan penyalahgunaan narkotika serta obat lainnya;
- Penyelamatan barang bukti kinerja berupa dokumen atau arsip/lembaga Negara
serta badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan HAM;
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektifitas penegakan
hukum dan HAM;

10. - Pengembangan system manajemen kelembagaan hukum yang transparan;
- Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka
mewujudkan proses hukum yang kebih sederhana, cepat, dan tepat serta dengan
biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
V. PELANGGARAN HAM
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok orang
termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara
melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi
Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39
Tahun 1999 tentang HAM).
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia
Adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat.
Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM meliputi:
- Kejahatan genosida;
- Kejahatan terhadap kemanusiaan.
2. Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM
- Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih
pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.
- Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu
mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada
setiap mahasiswa.
- Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap
para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir
jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.
- Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu
jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak,
sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan
bakatnya.
- Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang
artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang.
- Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, bukti nya jika
masyarakat bawah membuat suatu kesalahan misalkan mencuri sendal proses
hukum nya sangat cepat, akan tetapi jika masyarakat kelas atas melakukan
kesalahan misalkan korupsi, proses hukum nya sangatlah lama.
- Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat
penganiayaan dari majikannya.
- Kasus pengguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda mudi yang
kawin.

11. KESIMPULAN
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap
individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat
bahwa “Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain”. Dalam kehidupan
bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang - undangan Negara RI dimana setiap
bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi
atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM
menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat
dalam Undang-Undang pengadilan HAM.
SARAN
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita
sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain
jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan dinjak-injak oleh orang lain.J adi dalam menjaga HAM kita harus mampu
menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.

12. REFERENSI
Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia . ELSAM , Agustus 2008
http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia
http://makalahhakasasimanusiaham.blogspot.com/
http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
pengantar pendidikan kewarganegaraan dan
http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia