Ada tiga berita utama dalam dokumen tersebut: 1) Ada indikasi kerugian negara sebesar Rp334 milyar dari hasil audit KPU penyelenggaraan pemilu dan pilpres 2014 2) Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan bersedia mengganti dana program pengadaan mobil listrik dari BUMN senilai Rp32 milyar 3) Ada keluhan warga terhadap bau busuk yang ditimbulkan pabrik roti brownis ilegal di Banyuasin yang belum memiliki

1. Edisi 34/Th XIII/ 23-9 Juli 2015
www.harianwartanasional.com www.wartapasundan.com
Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim)
SuamidanAnakSitiFadilah
DitudingKecipratanUangKorupsi
>>BACASELENGKAPNYAHAL11 >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
DitemukanIndikasi
KerugianNegaradiKPU
SebesarRp334Milyar
JAKARTA, (WN) - Audit BPK terhadap
keuangan KPU dalam penyelenggaraan
PemiludanPilpres2014telahselesai.Laporan
kesimpulan hasilnya yang menyebutkan ada
indikasi kerugian lebih dari Rp 334 milyar,
disampaikan kepada pimpinan DPR.
Ikhtisar laporan BPK soal audit KPU
disampaikan Anggota I BPK, Agung
Firman Sampurna, Kamis (18/6/2015). Dia
diterima Ketua DPR Setya Novanto, Waka
DPR Taufik Kurniawan, Waka Agus
Hermanto, Ketua Komisi II DPR RI,
Rambe Kamarul Zaman dan Ketua Komisi
III DPR RI Aziz Syamsuddin di Gedung
Parlemen, Senayan, Jakarta.
“Dari pemeriksaan ditemukan ketidak-
patuhan ketentuan perundang-undangan
dengan jumlah signifikan. Totalnya sebesar
Rp 334.127.902.611,93,” ungkap Taufik.
Adapunpenyimpanganuangnegaratersebut
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11
DahlanMauGantiUangBUMN
UntukPengadaanMobilListrik
>>BACASELENGKAPNYAHAL11
MenyogokPetugas,Jalan
AnggaDirejaBolehDitutup
BANDUNG, (WN) - Jalan
Angga Direja di Kelurahan Ba-
leendah,KecamatanBaleendah,
Kabupaten Bandung, Jawa Ba-
rat yang merupakan satu satu-
nyaaksesjalanutamakeRumah
Sakit Al-Ihsan, akses jalan ke
PLN,danjugakeKantorKejak-
saan, selalu diblokir oleh para
Pedagang Kaki Lima (PKL).
Pemblokiran melalui “tumpah
ruah-nya” pasar dadakan ke
jalanan sangat menimbulkan
kerugian besar pagi pengguna
jalanraya.HalitudialamiDindin
(50) salah seorang pengguna ja-
lan,yangmaumembawaorang-
tuanyayangdalamkeadaansakit
kerasharusberputararahkearah
selatan dikarenakan tertutupnya
pintu utama masuk ke rumah
sakitAl-Ihsan.
Menurut warga sekitar,
(Ismael) mengatakan, pemblo-
kiranjalanbukankesalahanpara
pedagang,tetapikesalahanpara
oknum staff RT dan RW
mengutip uang kepada para
PKL per lapak berkisar 2 juta-3
jutapertahun, lainlagipengutip
uang kebersihan dan uang pe-
nyimpanan meja yang dipakai
untuk berjualan, ujarnya.
Sementara menurut Humas
Rumah Sakit Al Ihsan , Zaenal,
menuturkan memang sudah
berapakalikamilaporkankepada
pihak pemerintah tetapi sampai
saat ini belum terlihat respon
yang tegas dari pemerintah.
Hanya selebaran saja yang
sudah ada terpampang di
depan kantor rumah sakit Al
Ihsan, jalan Angga Direja.
Tetapi untuk melakukan
penggusuran atau pelarangan
tegas belum terlihat dari para
pemerintah, ujarnya.
>>BACASELENGKAPNYAHAL
Pabrik Roti Brownis Ilegal Dibekingi
Oknum BLH Banyuasin
>>BACASELENGKAPNYAHAL 11>>BACA SELENGKAPNYA HAL 11
JAKARTA, (WN) -
Mantan Menteri Badan
Usaha Milik Negara
(BUMN), Dahlan Iskan,
siap mengembalikan se-
luruh dana program pe-
ngadaan 16 mobil listrik
yangberasaldariBUMN.
”Saya bersedia meng-
ganti seluruh pengelu-
aran sponsorship mau-
pun CSR (Corporate So-
cialResponsibility)untuk
pengadaan mobil listrik,” kata
DahlandiJakarta,Selasa(16/6).
Mantan orang nomor satu di
BUMN ini mengaku siap
mengganti dana dari BUMN
jika memang ada aturan yang
melarang mencari sponsor-
ship dari sejumlah perusahaan
plat merah. “Bersedia meng-
ganti kalau memang proyek
tersebut tidak diperbolehkan
menggunakan dana sponsor-
ship atau CSR,” tandasnya.
Terkai kasus ini, Kejaksaan
Agung menetapkan Direktur
Utama PT Sarimas Ahmadi
Pratama, DasepAhmadi (DA),
dan Direktur Utama Perum
Perikanan Indonesia, Agus
Suherman (AS), sebagai ter-
sangka kasus dugaan korupsi
pengadaan 16 mobil listrik di 3
Badan Usaha Mililk Negara
(BUMN) senilai Rp 32 milyar.
“Jaksa Satgassus telah mene-
tapkan 2 tersangka atas nama
DA dan AS,” kata Tony Tri-
bagus Spontana, Kepala Pusat
Penerangan Hukum (Ka-
puspenkum)KejaksaanAgung
di Jakarta, Senin (15/6).
Penyidik menetapkan AS
sebagai tersangka berdasar-
kan surat perintah penyidikan
(sprindik) Nomor: Print–60/
F.2/Fd.1/06/2015, tanggal 12
Juni 2015, sedangkan Dasep
berdasarkan seprintdik no-
mor: Print–61/F.2/Fd.1/06/
2015, tanggal 12 Juni 2015.
Dasep Ahmadi merupakan
tersangka dari pihak swasta
yang mengerjakan proyek
pengadaan 16 mobil listrik di 3
BUMN. Sedangkan Agus Su-
herman menjadi tersangka atas
jawabatannya di Kementerian
BUMN ketika proyek itu
dikerjakan pada tahun 2011.
“Tersangka AS merupakan
mantan pejabat di Kemen-
terian BUMN yang meminta
atau memerintahkan 3
BUMN untuk membiayai
BANYUASIN, (WN) – Sejumlah
warga masyarakat di Desa Gasing,
Kecamatan Tanjung Lago, Banyu-
asin mengeluh bau busuk yang di-
timbulkan dari saluran pembuangan
Pabrik Roti Brownis Amanda milik
CV. Boga Utama yang dibuang
sembrangan di parit depan pabrik.
“Setiap pagi pabrik pembuat Roti
Brownis itu selalu mengeluarkan
aroma yang sangat busuk, seperti bau
bangkai.“Pokoknya bau benar pak,
pabrik itu tidak ada alat pengolahan
limbahnya. (sarana sistem recycle -
),” ujar Karyono, warga sekitar saat
wartawan meliput pabrik tersebut.
Saat wartawan mendatangi pabrik,
terlihat dari dari luar memang sangat
tidak layak untuk pabrik roti yang
dikonsumsi masyarakat. Karena
tidak ada Merk atau papan Plang
yang menandakan tempat itu tempat
usaha. Kendaraan juga tidak ada
yang terparkir di depan gedung
dengan pagar besi tertutup tersebut.
Namun ada pos penjagaan, yang
terlihatkosongkalaudilihatdarijalan.
Setelah didekati ada lobang persegi
yang memperlihatkan bahwa pos itu
ada yang jaga. Setelah menyerahkan
identitas, wartawan dipersilahkan
masuk dan kendaraan juga wajib
dimasukan ke dalam parkiran pabrik,
berjejerdengankendaraankaryawan.
Saat memasuki kawasan pabrik, ter-
cium aroma sedap roti, namun tak la-
ma,baubusukjugaterciumdariempat
kolam limbah yang terdapat di sam-
ping pabrik bagian belakang. Sayang-
nya, petugas mengahalangi ketika
wartawanhendakmengambilgambar.
Kepala Produksi CV Boga Utama/
Brownis Amanda, Tomi Kurniawan
mengatakan kalau pabrik roti yang
sudah beroprasi enam bulan ini telah
memiliki izin UPL/UKL gudang.
Namun untuk uzin pabrik dan izin
dari Badan Lingkungan hidup belum
ada. “Kalau izin BLH masih dalam
proses, kami sudah koordinasi de-
ngan dengan ibu Emi dan Widia yang
mengurus perizinan ini,” jelasnya.
Dia juga menegaskan, selama izin
masih dalam proses, pabrik roti yang
mereka jalankan sudah selama izin
masih dalam proses, pabrik roti yang
merekajalankansudahdiperkenankan
untuk beroperasi. “BPuT dan BLH
tidak mempermasalahkan hal itu,
apalagiibuEmiitujugaalumniUNSRI
satualmamaterdengansaya,”katanya.
Dia melanjutkan, untuk mengurus
perizinan ini pihak CV Boga Utama
menyerahkan kepada pihak ketiga
yang dinilainya berkompeten. “Yang
mengurusnya PT Green Develop-
men, dibawah naungan PPLH, (Pusat
Pendidikan Lingkungan Hidup, red).
Jadi, mereka sudah diel dengan BLH.
Kami tahunya beres saja,” jelasnya.
Kemudian terkait pengolahan
limbah, meski izinnya belum keluar,
dia mengaku pabrik roti ini telah
memenuhi standar. Limbah berat dari
bekas pencucian dan cangkanag telur
di endapkan dulu di 4 kolam limbahn
kemudian setiap dua hari sekali
Ramai Tolak Dana Aspirasi DPR
JAKARTA, (WN) - Jaksa Penuntut
Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) menyebut suami dan
anak mantan Menteri Kesehatan RI
Siti Fadilah Supari menerima
cipratan uang korupsi. Duit korupsi
diberikan dari pengadaan peralatan
medis dalam rangka penanganan
wabah flu burung TA 2006.
JaksaRismaAnsyarimenyebutusai
penunjukan PT Idofarma Global
Medika (IGM) sebagai penyedia barang, suami Siti Fadilah kecripatan uang.
“Bahwa PT IGM setelah dilakukan pembayaran pekerjaan pengadaan peralatan
medisdalamrangkapenangananwabahfluburungsisadanapelayanankesehatan
KETUA Umum LSM LP-TIPIKOR,
Jonatan Pasaribu, menilai dana aspirasi
senilai Rp 11,2 triliun yang akan di-
masukkan dalamAnggaran Pendapatan
Belanja Negara (APBN) tahun 2016 sa-
ngat rentan jadi bancakan di DPR.
“Mematok Rp 20 miliar bagi setiap
anggota dewan dengan total 560 anggota
dewan untuk merealisasikan Usulan Pro-
gram Pembangunan Daerah Pemilihan
(UP2DP)setiaptahunnya,takubahnyase-
bagai cara lama lain anggota DPR dalam
memintah jatah ke eksekutif, “ kata Jona-
tankepadaHarianWartaNasionalhariini.“
Lebihrawanlagi,kataJonatan,mematok
dana aspirasi amat berpotensi menuai
korupsi.“Bisauntukajangpraktikkorupsi.
Dan sangat berbahaya. Belum lagi
pembagiandanakekonsituennyatidakse-
suai sasaran.Ya, bahaya to,” katanya.
Sebelumnya, Koalisi Tolak Dana
Aspirasi yang terbentuk dari beberapa
lembaga swadaya masyarakat, di
antaranyaFITRA,ICW,danFORMAPPI
melaksanakan aksi unjukrasa damai di
depan gedung DPR RI pada Kamis sore
(18/6). Dalam aksinya, mereka me-
nampilkan cara anggota dewan menilap
danaaspirasiyangseharusnyadigunakan
untuk pembangunan.
Aksi mereka dimulai dengan mem-
bentangkan poster di depan gerbang
Gedung DPR. Belasan anggota koalisi
masyarakat memegang satu poster
bernada penolakan.
Tertulis pada poster itu, ‘Dana Aspi-
rasi Persubur Korupsi’, ‘Dana Aspirasi
Pembangunan Semakin Timpang’, dan
‘Dana Aspirasi Anggaran Tidak Efektif
PemborosanAnggaran’.Tak lupa, setiap
poster mereka mencantumkan tanda
pagar (hastag) tolakdanaaspirasi sebagai
bentuk kampanye melalui sosial media.
Dalam keterangan pers, koalisi
tersebut menyayangkan langkah DPR
RI yang berkukuh ingin dana aspirasi
diloloskan. Padahal, bukan hanya
masyarakat yang menolak dana aspirasi
tersebut tapi juga dari internal DPR.
“Persoalan korupsi, penyalahgunaan,
serta tidak maksimalnya anggota dewan
dalam menjalankan fungsinya. Kami
meminta DPR RI membatalkan dan
menghentikan pembahasan usulan dana
aspirasi. Kedua, pemerintah melalui
Kementerian Keuangan kami minta
menolak usulan dana aspirasi DPR,”
ujar perwakilan koalisi Apung Widadi.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja
Usulan Program Pembangunan Daerah
Pemilihan,Totok Daryanto, mengklaim
bahwa pemerintah sudah menyetujui
dana aspirasi daerah pemilihan sebesar
Rp 11,2 triliun untuk masuk ke dalam
pagu anggaran Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanjaa Negara 2016.
“Saya tidak melihat penolakan, karena
JAKARTA, (WN) - Rencana
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI untuk
melancarkan wacana
dana aspirasi mendapat
tentangan dari berbagai
lembaga pemerhati
parlemen. Diantaranya
LSM Lembaga
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (LP-
TIPIKOR), Forum Indone-
sia untuk Transparansi
Anggaran (FITRA), Indo-
nesia Corruption Watch
(ICW), dan Forum
Masyarakat Peduli
Parlemen Indonesia
(FORMAPPI).
PT KSL Ditutup Terkait Masalah
Limbah, Direksi Pasrah
DIMANA, Sjahril langsung membeku-
kan Izin izin operasi lingkungan terhadap
PT Karya Sawit Lestari (KSL) yang
berlokasi di jalan Palembang-Betung
tepatnya berada di Desa Lubuk Karet
Kecamatan Betung, mengingat izin
lingkungan ini merupakan izin utama
yang harus di miliki perusahaan tersebut.
Menanggapi hal ini,Antony Manager PT
KSLyang di temui Harian Warta Nasional
di kantornya mengaku kecewa dan pasrah.
Antony yang berasal dari negeri jiran ini
tampakgusarmengatakan,maubagaimana
lagi, saya minta waktu dan kelonggaran
BANYUASIN, (WN) –
Sebuah kebijakan yang
cukup fenomenal, berani
dan patut mendapat
apresiasi kalangan
masyarakat karena baru
pertama kali dilakukan
Kepala Badan
Lingkungan Hidup (BLH)
Kabupaten Banyuasin
yang baru dilantik, yakni
Ir. Syahril Arif Rachman.