SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
PERPAJAKAN I 
“ NPWP ” 
Kelompok I 
MATERI PEMBAHASAN
!
PENGERTIAN NPWP 
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang 
diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakannya. 
Fungsi NPWP 
 Sarana dalam administrasi perpajakan. 
 Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak (WP) dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 
 Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 
 Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan 
administrasi perpajakan
Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib 
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 
melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
(KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. 
 Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita 
kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup 
terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara 
tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
# 
 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai 
tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib 
mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. 
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 
pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh 
penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling 
lambat pada akhir bulan berikutnya. 
 Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat 
mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. 
Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP 
 Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya 
pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. 
 Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat 
kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga 
wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha 
dilakukan.
$ 
 Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP 
wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai 
PKP. 
 Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai 
PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun 
buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan 
yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir 
masa pajak berikutnya. 
TEMPAT PENDAFTARAN 
Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan 
usaha dilakukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha 
tertentu.
% 
PENDAFTARAN NPWP 
Tata cara Pendaftaran NPWP 
a) Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran 
dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
(KP4) setempat dengan melampirkan. 
b) Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 
bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan 
tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa 
bagi orang asing. 
c) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia 
atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi 
yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; 
d) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang 
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. 
Contoh Formulir Pendaftaran NPWP
PEMBERIAN NPWP 
3 cara pemberian Nomor PokokWajib Pajak untuk wajib pajak orang 
pribadi : 
a) Datang langsung ke KPP 
b) e-Registration melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak Keliling 
Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration Pojok Pajak/ 
Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor 
PokokWajib Pajak Melalui Pojok Pajak. 
c) e-Registration melalui internet 
Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui internet adalah 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 
173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak dengan Sistem e-Registration. 
PWPM 
(PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MASAL) 
 Untuk pemberian NPWP Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus 
sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan 
penghasilan di atas PTKP, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat 
Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP 
Lokasi. 
 Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi berfungsi 
sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib 
Pajak Orang Pribadi secara Massal. 
 Kemudian akan dilakukan proses seperti permohonan NPWP secara normal, 
dan terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak 
berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP diberikan kartu NPWP oleh 
KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.
' 
TERIMA KASIH
( 
)*!+,-,+.+!*.- 
•  /!  .! 

  !
0 
• 1 .! 
• 1 .!   


 
• !    
.
/.!0 
.
/.!0
1
1
2
! 
 .! )
   .
)
 	
 
 .! !
.
!
3 !
4 
5  .!)
 
 
.	
6
7$/+,8$67#0 
#7$ 
5  .!!
''7.. 
#7$
7 
5  .!!
''7. 
#7$ 
5  .!!
''7 
#7$

More Related Content

Viewers also liked (9)

Philosophical Presentation on God through eyes of Science ppt. by Rajendra Ojha
Philosophical Presentation on God through eyes of Science ppt. by Rajendra Ojha Philosophical Presentation on God through eyes of Science ppt. by Rajendra Ojha
Philosophical Presentation on God through eyes of Science ppt. by Rajendra Ojha
 
Multiple Intelligences 1
Multiple Intelligences 1Multiple Intelligences 1
Multiple Intelligences 1
 
P ph pasal 21
P ph pasal 21P ph pasal 21
P ph pasal 21
 
Purplent Advertisment
Purplent AdvertismentPurplent Advertisment
Purplent Advertisment
 
รางจืด
รางจืด รางจืด
รางจืด
 
Laju reaksi (Kimia XI IPA)
Laju reaksi (Kimia XI IPA)Laju reaksi (Kimia XI IPA)
Laju reaksi (Kimia XI IPA)
 
Kimia XI IPA Laju Reaksi
Kimia XI IPA Laju ReaksiKimia XI IPA Laju Reaksi
Kimia XI IPA Laju Reaksi
 
Isak 10 program loyalitas pelanggan
Isak 10 program loyalitas pelangganIsak 10 program loyalitas pelanggan
Isak 10 program loyalitas pelanggan
 
Singapore politics and economics
Singapore politics and economicsSingapore politics and economics
Singapore politics and economics
 

Similar to Perpajakan Materi uts (ved)

Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
MuhammadRanim
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
rr598phqsn
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
alverawaty
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
rizkadwiharyanti
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
Bayu Prasetyo
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
aulawendi
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
ArieWidodo14
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
richan14
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
Ariza Ekky
 

Similar to Perpajakan Materi uts (ved) (20)

Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.pptPerpajakan-Pertemuan-2.ppt
Perpajakan-Pertemuan-2.ppt
 
perpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managemperpajakan dalam hal taxation in managem
perpajakan dalam hal taxation in managem
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx2_KUP A - NPWP.pptx
2_KUP A - NPWP.pptx
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakantugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
tugas praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Npwp retno
Npwp retnoNpwp retno
Npwp retno
 
Pertemuan 2
Pertemuan 2Pertemuan 2
Pertemuan 2
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Booklet KUP
Booklet KUPBooklet KUP
Booklet KUP
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 
pendaftaran pajak online
pendaftaran pajak onlinependaftaran pajak online
pendaftaran pajak online
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajaknomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor pokok wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak
 
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdfMateri Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
Materi Edukasi Probis Coretax Dit P2Humas & IKPI.pdf
 
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
01 - Proses Bisnis Registrasi dalam implementasi coretax
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptxPPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
PPH BADAN ( MUH AKHYAR).pptx
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 

Recently uploaded

Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
jaanualu31
 
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan SosroSistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
mohhmamedd
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
HALIABUTRA1
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
langkahgontay88
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
galuhmutiara
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Riyadh +966572737505 get cytotec
 

Recently uploaded (18)

Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.pptKarakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
Karakteristik dan Produk-produk bank syariah.ppt
 
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh CityAbortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
Abortion Pills For Sale in Jeddah (+966543202731))Get Cytotec in Riyadh City
 
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdfSlide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
Slide-AKT-102-PPT-Chapter-10-indo-version.pdf
 
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan SosroSistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Sosro
 
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get CytotecAbortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
Abortion pills in Jeddah |+966572737505 | Get Cytotec
 
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121kasus audit PT KAI 121212121212121212121
kasus audit PT KAI 121212121212121212121
 
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptxBAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
BAB 18_PENDAPATAN57569-7854545gj-65.pptx
 
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanianpresentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
presentasi pertemuan 2 ekonomi pertanian
 
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuanganuang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
 
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsungSaham dan hal-hal yang berhubungan langsung
Saham dan hal-hal yang berhubungan langsung
 
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.pptsejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
sejarah dan perkembangan akuntansi syariah.ppt
 
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah okebsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
bsc ekonomi balance scorecard bahan tayang paparan presentasi sudah oke
 
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnisMemahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
Memahami Terkait Perilaku Konsumen untuk bisnis
 
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptxWAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK INDONESIA.pptx
 
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptxPSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
PSAK-10-Pengaruh-Perubahan-Valuta-Asing-IAS-21-23032015.pptx
 
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotecAbortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
Abortion pills in Dammam (+966572737505) get cytotec
 
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaanReview Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
Review Kinerja sumberdaya manusia pada perusahaan
 
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.pptPresentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
Presentasi Pengertian instrumen pasar modal.ppt
 

Perpajakan Materi uts (ved)

  • 1. PERPAJAKAN I “ NPWP ” Kelompok I MATERI PEMBAHASAN
  • 2. !
  • 3. PENGERTIAN NPWP Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP Sarana dalam administrasi perpajakan. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
  • 4. Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta
  • 5. # Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarakan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan.
  • 6. $ Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. TEMPAT PENDAFTARAN Tempat pendaftaran dilakukan pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha dilakukan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha tertentu.
  • 7. % PENDAFTARAN NPWP Tata cara Pendaftaran NPWP a) Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan. b) Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing. c) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan : Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing; d) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa. Contoh Formulir Pendaftaran NPWP
  • 8. PEMBERIAN NPWP 3 cara pemberian Nomor PokokWajib Pajak untuk wajib pajak orang pribadi : a) Datang langsung ke KPP b) e-Registration melalui Pojok Pajak/ Mobil Pajak Keliling Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui e-Registration Pojok Pajak/ Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor PokokWajib Pajak Melalui Pojok Pajak. c) e-Registration melalui internet Tata cara pemberian NPWP dengan e-Registration melalui internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 173/PJ/2004 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem e-Registration. PWPM (PENDAFTARAN WAJIB PAJAK MASAL) Untuk pemberian NPWP Setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai dengan penghasilan di atas PTKP, Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat Daftar Nominatif dan atau mengisi e-NPWP, dan menyampaikannya ke KPP Lokasi. Penyampaian Daftar Nominatif dan atau e-NPWP yang telah diisi berfungsi sebagai permohonan pendaftaran Wajib Pajak oleh masing-masing calon Wajib Pajak Orang Pribadi secara Massal. Kemudian akan dilakukan proses seperti permohonan NPWP secara normal, dan terhadap orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak berdasarkan Daftar Nominatif dan atau e-NPWP diberikan kartu NPWP oleh KPP Lokasi sesuai domisili Wajib Pajak.
  • 11. 0 • 1 .! • 1 .! • ! .
  • 13. /.!0
  • 14. 1
  • 15. 1
  • 16. 2
  • 17. ! .! ) .
  • 18.
  • 19. ) .! !
  • 20. .
  • 21.
  • 22. !
  • 23. 3 !
  • 24. 4 5 .!) . 6
  • 27. 7 5 .!!
  • 28. ''7. #7$ 5 .!!
  • 30. #
  • 31. $% .
  • 32. 1 1
  • 33. 9 -1
  • 34. 1
  • 35. !
  • 36. 3 !
  • 37. - 1
  • 38. -: -
  • 39. .
  • 41. 9 - )
  • 42. -1
  • 43. 1
  • 44. 1
  • 45. 8
  • 46. 1
  • 47. .
  • 48. 1
  • 49. # ' $ $ ( $) $ •.
  • 50. .! 1 /0
  • 51. .! 1
  • 52. ; 6 9
  • 54. .! 1
  • 55.
  • 56. •.!
  • 57. $
  • 58. .!1
  • 59. ..
  • 60. 11
  • 62. 1 9 - 1 .! !
  • 63. 3 $
  • 64. ) - .! ) 7 ) - .! !
  • 65. #
  • 66. !
  • 67. # 1.! • ! 1 .
  • 68. .!
  • 69. ;
  • 70. 6 6774 • * +8.! 3
  • 71. 1 3 +8=- / + = -
  • 72. 0 • 1 .!
  • 73. / * . 0 *.
  • 74. +8= • 3 8 1
  • 75. .! +8= 6 3
  • 76. ! ! 1
  • 77. 9 8 !* / ! *. 0 8 !!+ / ! ! + #7$ •
  • 78. 1 .!
  • 79. 1
  • 80.
  • 81. 1
  • 83. 1
  • 84. 1 ;
  • 85. $ 1 .! #7$
  • 86. $ ! • .!
  • 87. *
  • 88.
  • 89. • ;
  • 90. 9 8 8 8 !
  • 91. 8 .
  • 92. .! 8 ! • ;
  • 93. ! • . .!
  • 94. ) • )
  • 95. ! ) +*?-:**6*,)*
  • 97.
  • 98. 9@8
  • 99. 4!
  • 100. 777
  • 101. 9
  • 102. 1
  • 103. 1
  • 104. 1
  • 105. 8
  • 106. 9.
  • 107. @ 1
  • 108. .
  • 109.
  • 110. 1 1
  • 111. 1
  • 113. .
  • 114. ) 1
  • 115. 6 11
  • 117. .
  • 118. . .
  • 119. .
  • 120. .
  • 121. ) 1.
  • 122. .
  • 123. .
  • 124. 1
  • 125. 1
  • 126. 8
  • 127. 1
  • 128.
  • 129. ' %6
  • 130. 9 1
  • 131. .
  • 133. !
  • 135. • 1.
  • 136. 1 • 1 • 6
  • 138. 1
  • 140. )
  • 141. ;
  • 143. )
  • 144. • .
  • 146. 1 .
  • 147. 1
  • 148. • 6
  • 149. 1
  • 150. ,
  • 152. .
  • 153. 1
  • 155. 4 * + , $%+ $% $%+ )$ $ -. /-. -. $- / -. . . /-. -. /-. -. 0) 1 2 . . /-. -. /-. -. 3
  • 156. $) $%$$ -.
  • 157. 7 $% $ PAJAK PENGHASILAN (PPh) PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK /-. -. orang pribadi warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak badan bentuk usaha tetap (BUT). /-. -. ) % /-. -. % . . /-. -.
  • 158. /-. -. ) % /-. -. '$% / /-. -. /$ /-. -. 4 $ /-. -. % $% / $% . / $%%) $'$ $% $-)$.$ + )..$ .% $ )) /$. + $'$ $% / $% . / $%%) $'$ $% $ $%+ )$ $'$
  • 159. 1
  • 160. 1
  • 161. 1
  • 162. 8
  • 163. /$ 4- / -. - / -. ) $% - / -. $% • .$.$ -. $%+ )$ / . $% ')+ $'$ $ ) $'$ • .$.$ -. /.$ $%+ )$ $' • 3 -. $% %$.$ )+ 3 0 3 + ) 52 • - / $ .$ • ; 1 1
  • 166. /! @@ 0 • ! 1 .!
  • 167. # . . /-. -. # $ 4. )$ $% $%6 # -/ 4. )$ )' .7 $ .'$) -/8 -/ ) $ $% $% $ '$%8'$% $% /$.$ . . $% /.- $ / $%%) /8 . 9# %$ 8'%$ $$ '$) $% .$ $%$ $ $ 1# -/8-/ 4. )$ '%$ $$ '$) $% .$ $%$ $ $ $%$ /-. -. OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
  • 168. $ 1 * 9
  • 169. 8
  • 170. 1B
  • 171. B
  • 172. 1
  • 173. ! !
  • 174. 3 $ 1 /#0 @8@ 1
  • 175. 3
  • 176.
  • 177. C 1 C 1
  • 178. 1 C : 1
  • 179. # $ :
  • 180. 1
  • 181. 1 %
  • 182. 1
  • 183. ' ;
  • 184. ( -
  • 185. 1
  • 186. 4 1
  • 187. 8
  • 188. 1 7 3 1
  • 189. 1
  • 190. % ! !
  • 191. 3 $ 1 /#0 @8@ 1
  • 192. 3 1
  • 193. 1
  • 194. 1
  • 195. 1
  • 196. )
  • 197. # . 1
  • 198. 1
  • 199. 1 1 1 1
  • 200. $ /0
  • 201. 1
  • 202. B $ 3
  • 203. 1 1 3 1 .
  • 204. 1
  • 205. 1
  • 206. )
  • 207. ; $%+ )$ .$ -. 0 $2 : $%+ )$ $' $%+ )$ .$ -. 0 '$% / 2 : $%+ )$ $' 8
  • 208. + $%$ -. -. $% : 3 -. $%+ )$ $ -. - / -. ) $% - / -. ) $% - / -. ) $% + $%$ + $%$ /.$ + $%$ + $%$ ' $%+ $%$ $%+ )$ '
  • 209. ' ; ; ; ;; $%+ )$ $ -. 0 $% / 2 : $%+ )$ $' = : 0$%+ )$ /' = $% .$$.$ +2 8 $%+ )$ $ -. : $%+ )$ $' : $%+ )$ /' = $% .$$.$ + ; ; ; $%+ )$ $' : /$ $ $' + $%$ $%% )$ $' -)+ $ + $ $ /' .-$ // +$
  • 210. ( ; 0 2
  • 211. - / -. '$% / ) $% $ $%+ )$ $ -. 3 -. $%$ ?#???#???7?? @ ?#???#???7?? $%$ ?#???#???7?? @ ?#???#???7?? $%$ ??#???#???7?? @ ??#???#???7?? 9?@
  • 212. 4
  • 213. - / -. $ ) % $ $. + )+ / A@ # 3 $%% / $.$ $- ) $% $+ @ $% $%$ $ $+7 /). -. +$ -. ?? - / -. /$ ) $% $% //$. '$ /. $% ) $% . 1?@ -)+ .)+$ + $% ' %$%.$ / 3. $'$ $ $+ $ $ ) $$ ')+ 3 / @ )/ + $+ 3 $% /).#