Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Biodata menunjukkan latar belakang pendidikan dan karir H. Suwedi yang berkaitan dengan pengalaman kerja di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Karimun, serta posisi terakhir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun."
[Ringkasan]
1. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869 yang didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.
2. Ekologi mempelajari faktor-faktor lingkungan sosial dan fisik yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, kondisi geografi, sumber daya al
Dokumen tersebut membahas tentang geografi Indonesia dan perkembangan wilayah kedaulatannya secara historis. Secara ringkas, wilayah kedaulatannya telah berkembang dari 3 mil laut pada masa Orde Lama hingga 200 mil laut saat ini berdasarkan UNCLOS 1982. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan menimbulkan tantangan dalam pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi informasi tentang latar belakang dan jabatan Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa beliau lahir di Subang pada 1954, pernah menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan seperti Direktur Jenderal dan Gubernur Lemhannas, serta saat ini menjabat sebagai Rektor IPDN Kemendagri.
Dokumen tersebut membahas tantangan globalisasi bagi Indonesia, termasuk dampak masuknya ideologi asing dan pengaruh budaya Barat, serta pentingnya meningkatkan kesiapan SDM dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan tersebut secara non-fisik.
Biodata menunjukkan latar belakang pendidikan dan karir H. Suwedi yang berkaitan dengan pengalaman kerja di berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Karimun, serta posisi terakhir sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Karimun."
[Ringkasan]
1. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869 yang didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara mahluk hidup dengan lingkungannya.
2. Ekologi mempelajari faktor-faktor lingkungan sosial dan fisik yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, kondisi geografi, sumber daya al
Dokumen tersebut membahas tentang geografi Indonesia dan perkembangan wilayah kedaulatannya secara historis. Secara ringkas, wilayah kedaulatannya telah berkembang dari 3 mil laut pada masa Orde Lama hingga 200 mil laut saat ini berdasarkan UNCLOS 1982. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan menimbulkan tantangan dalam pengawasan wilayah perbatasan darat dan laut.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi informasi tentang latar belakang dan jabatan Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, MS, MH. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa beliau lahir di Subang pada 1954, pernah menjabat beberapa posisi penting di pemerintahan seperti Direktur Jenderal dan Gubernur Lemhannas, serta saat ini menjabat sebagai Rektor IPDN Kemendagri.
Materi Penanganan Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme di NTT tgl 24 Okto 201...SatuanBinmasPolresSu
Dokumen tersebut membahas tentang tiga tokoh radikal Indonesia yang terlibat dalam gerakan radikalisme global, yaitu Muhamad Bahrunna'im yang bergabung dengan ISIS di Suriah, Bachrusyah yang juga bergabung dengan ISIS di Suriah, dan Salim Mubarok Attamimy yang aktif berhubungan dengan kelompok teroris.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kerjasama antara TNI dengan masyarakat dalam mempertahankan negara, melalui komunikasi yang tulus, humanis, memberdayakan, dan mempersatukan. TNI dituntut untuk selalu dekat dan sayang kepada rakyat, serta menjaga sikap yang baik agar mendapat dukungan rakyat.
Dokumen tersebut membahas berbagai pandangan ahli tentang modernisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara ringkas, modernisasi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan tinggi, lingkungan perkotaan, dan dukungan lembaga-lembaga sosial dan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, dan perkembangannya sejak dahulu hingga saat ini. Dokumen juga menyinggung tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti melemahnya nasionalisme dan semangat gotong royong.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, dan perkembangannya sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain tujuan PPKn untuk membentuk warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan dan semangat kejuangan, serta tantangan yang dihadapi saat ini seperti melemahnya nasionalisme.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Prof. Dr. Ermaya S. yang mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih. Profil ini memberikan gambaran umum tentang karir akademik dan kepemimpinan yang telah ditempuh oleh Prof. Dr. Ermaya S. selama bertahun-tahun.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan di bawah US$2 per hari atau hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Penyebab kemiskinan terkait dengan keterbatasan kesempatan kerja, upah buruh rendah, produktivitas rendah, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pendidikan. Untuk menanggulangi kemiskinan, dibutuh
Dokumen ini membahas tentang investasi sarana publik untuk kesejahteraan rakyat. Terjadi pergeseran peran, kewenangan, dan budaya global yang mempengaruhi penyediaan sarana publik. Ada beberapa kendala seperti tumpang tindih kewenangan, sumber pembiayaan, dan manajemen. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana publik se
Dokumen tersebut membahas analisis lingkungan strategik Indonesia pada tingkat global, regional, dan nasional dengan mempertimbangkan faktor geopolitik, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dokumen ini mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi seperti ideologi keagamaan, kriminalitas di Papua, dan peningkatan kualitas SDM."
Indonesia memiliki keragaman yang berpotensi menimbulkan konflik komunal. Setelah Orde Baru berakhir, terjadi 131 insiden kekerasan yang menyebabkan 16,113 korban jiwa. Pemerintah berupaya mencegah, menghentikan, dan memulihkan konflik melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan serta penegakan hukum.
Materi Penanganan Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme di NTT tgl 24 Okto 201...SatuanBinmasPolresSu
Dokumen tersebut membahas tentang tiga tokoh radikal Indonesia yang terlibat dalam gerakan radikalisme global, yaitu Muhamad Bahrunna'im yang bergabung dengan ISIS di Suriah, Bachrusyah yang juga bergabung dengan ISIS di Suriah, dan Salim Mubarok Attamimy yang aktif berhubungan dengan kelompok teroris.
Dokumen tersebut membahas pentingnya kerjasama antara TNI dengan masyarakat dalam mempertahankan negara, melalui komunikasi yang tulus, humanis, memberdayakan, dan mempersatukan. TNI dituntut untuk selalu dekat dan sayang kepada rakyat, serta menjaga sikap yang baik agar mendapat dukungan rakyat.
Dokumen tersebut membahas berbagai pandangan ahli tentang modernisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Secara ringkas, modernisasi adalah perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang dipengaruhi oleh faktor pendidikan tinggi, lingkungan perkotaan, dan dukungan lembaga-lembaga sosial dan politik.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, dan perkembangannya sejak dahulu hingga saat ini. Dokumen juga menyinggung tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini seperti melemahnya nasionalisme dan semangat gotong royong.
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia, mencakup latar belakang, tujuan, dan perkembangannya sejak masa Orde Baru hingga Reformasi. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain tujuan PPKn untuk membentuk warga negara yang memiliki jati diri kebangsaan dan semangat kejuangan, serta tantangan yang dihadapi saat ini seperti melemahnya nasionalisme.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Prof. Dr. Ermaya S. yang mencakup informasi tentang latar belakang pendidikan, jabatan, pengalaman kerja, dan prestasi yang telah diraih. Profil ini memberikan gambaran umum tentang karir akademik dan kepemimpinan yang telah ditempuh oleh Prof. Dr. Ermaya S. selama bertahun-tahun.
Desa Bhuana Jaya memiliki luas wilayah 3.905,7 Ha dengan topografi berbukit dan datar. Terdapat 4 dusun dan 23 RT, dengan jumlah penduduk 4004 jiwa pada tahun 2016. Mata pencaharian penduduk sebagian besar petani dan pekerjaan terkait. Fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, dan SMP.
Dokumen ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai pendapatan di bawah US$2 per hari atau hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Penyebab kemiskinan terkait dengan keterbatasan kesempatan kerja, upah buruh rendah, produktivitas rendah, ketidakadilan sosial, dan kurangnya pendidikan. Untuk menanggulangi kemiskinan, dibutuh
Dokumen ini membahas tentang investasi sarana publik untuk kesejahteraan rakyat. Terjadi pergeseran peran, kewenangan, dan budaya global yang mempengaruhi penyediaan sarana publik. Ada beberapa kendala seperti tumpang tindih kewenangan, sumber pembiayaan, dan manajemen. Diperlukan kerja sama semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk meningkatkan penyediaan dan kualitas sarana publik se
Dokumen tersebut membahas analisis lingkungan strategik Indonesia pada tingkat global, regional, dan nasional dengan mempertimbangkan faktor geopolitik, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dokumen ini mengidentifikasi beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi seperti ideologi keagamaan, kriminalitas di Papua, dan peningkatan kualitas SDM."
Indonesia memiliki keragaman yang berpotensi menimbulkan konflik komunal. Setelah Orde Baru berakhir, terjadi 131 insiden kekerasan yang menyebabkan 16,113 korban jiwa. Pemerintah berupaya mencegah, menghentikan, dan memulihkan konflik melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan serta penegakan hukum.
Similar to Peran-Serta-Masyarakat-Dalam-P4GN-oleh-Atiek-Surniati.ppt (20)
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
1. NAMA : Dra. ATIEK SURNIATI. S, MSi
N I P : 196111151986032010.
JABATAN : KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI
BIDANG KETAHANAN BANGSA
PENDIDIKAN : S.2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
ALAMAT KANTOR : BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS PROVINSI
JAWA TENGAH.
JL. AHMAD YANI 160 SEMARANG. TELP (024)
8314355.
ALAMAT RUMAH : JL. PANGGUNG MAS TIMUR NO, 74. A
SEMARANG - TELP (024) 3549300
3. ASET BANGSA
PENYALAHGUNAAN &
PEREDARAN GELAP
NARKOBA
PEMBINAAN LIBATKAN
POTENSI MASY. DAN
PEMERINTAH SCR SISTIMATIS
DAN SINERGIS
MERUSAK GENERASI MUDA,
KEHID SOSBUDEKPOL DAN
MENGHAMBAT PEMB NAS
4. NARKOTIKA
GOL I
Mempunyai Potensi Ketergan-
tungan sangat tinggi ;(Tanaman
Papaver Somniferum, Opium
Mentah, Opium Masak, Tanaman
Coca dan Tumbuhan Ganja)
GOL II Mempunyai daya ketergan-
tungan menengah, digunakan
utk pengobatan alternatif ter-
akhir utk terapi (morfin, phen-
tanyl, eksgonina dan petadine)
GOL II Mempunyai daya ketergan-
tungan rendah Utk Pengobatan
Codem dan Ethyl Morfin )
PSIKOTROPIKA Zat/Obat berkasiat sbg stimulan
susunan syaraf pusat (amphetamine,
ATS ), mem-punyai efak dan bahaya =
narkotika
BAHAN ADIKTIF LAINNYA
Bahan / Zat yg dpt menimbulkan ketergantungan An :
Alkohol, Kafein, nicotin, Zat sedatif ( Penenang ) serta
halusinogen
5. PENYALAH GUNA
( Psl 78 dan 79 )
GOL I : 10 TH + DENDA
GOL II : 7 TH + DENDA
GOL III : 5 TH + DENDA
PENGEDAR
( Psl 82 )
GOL I : ( ayat 1a) PIDANA MATI, SEUMUR HDP,
MAX 20 TH + DENDA
GOL II : ( ayat 1b ) MAX 15 TH + DENDA
GOL III : (ayat 1c) MAX 7 TH + DENDA
GOL I : PIDANA MATI, SEUMUR HDP, MAX 20 TH
GOL II : 15 TH + DENDA
GOL III : 10 TH + DENDA
PRODUSEN
( Psl 80 )
TERORGANISIR GOL I : (ayat 3 a) PIDANA MATI, SEUMUR HDP
MAX 5 TH /20 TH + DENDA
GOLO II : (ayat 36) PNJR MAX 15 TH +DENDA
6. FAKTOR INDIVIDU
FAKTOR
LINGKUNGAN
FAKTOR ZAT
DLM NARKOBA
• PENASARAN
•KESEPATAN
•TEKANAN/JEBAKAN
•PENGERTIAN YANG SALAH
•AJAKAN TEMAN
•LINGKUNGAN NARKOBA
•DPT PERCAYA DIRI/GAIRAH
•SEMAKIN TAMBAH DOSIS
•KETRGANTUNGAN FISIK/PSIKIS
•RASA SAKIT
7. 1.MENDIDIK DAN MEMBINA KADER/JAR. ANTI
NARKOBA DILINGK. SEKOLAH
2.(KAPA NARKOBA) KELOMPOK AKSI PELAJAR
ANTI NARKOBA
3.ATURAN SEKOLAH YANG JELAS DAN TEGAS.
4.BENTUK JARINGAN PENGAWAS ORTU/
APARAT
5.MEINTEGRASIKAN PENGETAHUAN TTG
NARKOBA DALAM MATA PELAJARAN
8. PERKEMBANGAN DI JAWA TENGAH
PERUBAHAN SIKAP HIDUP KALANGAN REMAJA
MENIRU KEHIDUPAN GLAMAUR YG DISEBAB KAN
OLEH TEKANAN EKONOMI, KEMAJUAN TEHNOLOGI
KOMUNIKASI, KEMUDAHAN TRANSPORTASI
TERJERUMUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA
TRANSAKSI DI JAWA TENGAH DI TEMPAT HIBURAN,
LINGKUNGAN KAMPUS, PENGINAPAN, DISKOTIK,
PEREDARAN MELALUI JALUR UDARA, DARAT DAN
LAUT
9. MODAL DASAR PENCIPTAAN KONDISI DINAMIS
AKUMULAI DARI KETAHANAN PRIBADI, KETAHANAN KELUARGA,
KETAHANAN LINGKUNGAN DAN NILAI BUDAYA LOKAL
DIDUKUNG OLEH FAKTOR AKHLAK, MORAL, DAN
WAWASAN KEBANGSAAN
TANTANGAN YG DIHADAPI BANGSA INDONESIA ADALAH
BAGAIMANA MEMBANGKITKAN KEMBALI RASA
KEBANGSAAN YG MEROSOT SBG AKIBAT MENONJOLNYA
NILAI-NILAI INDIVIDUALISTIK, MENONJOLNYA
PRIMODIALISME DAN MEREBAKNYA TEROR SERTA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA
10. LETAK GEOGRAFIS, GEOPOLITIK,
DEMOGRAFIS, SOSIAL, EKONOMI, DAN
POLITIK, ARUS INFORMASI DAN
GLOBALISASI, PERUBAHAN SOSIAL
MODERNISASI DAN PERUBAHAN GAYA
HIDUP, JML PENDUDUK INDONESIA
YANG CUKUP BESAR MERUPAKAN
PASAR POTENSIAL PEREDARAN
GELAP NARKOBA
KERAWANAN
DAN
KERENTANAN
NKRI
MERUSAK GENERASI MUDA
SBG ASET BANGSA,
TUMPUAN MASA DEPAN
DAN PENENTU KEMAJUAN
SERTA KEJAYAAN BANGSA
DIPERLUKAN
KETAHANAN
BANGSA
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. 1. Peran Remaja
• Pelatihan keterampilan
• Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang,
seperti: kegiatan olah raga, kesenian, dll.
• Pembangunan kegiatan komunitas yang
produktif, positif dan kreatif
19. 2. Peran Orang Tua
• Menciptakan rumah yang sehat,
serasi, harmonis, cinta, kasih sayang
dan komunikasi terbuka.
• Mengasuh, mendidik anak yang baik.
• Menjadi contoh yang baik.
• Menjadi pengawas yang baik.
20. 3. Peran Tokoh Masyarakat
dan Pemerintah
• Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan
pelaksanaan Undang-Undang.
• Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan
penyalahgunaan narkoba.
• Merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
• Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-
program pencegahan penyalahgunaan narkoba.
• Mendorong fasilitasi kegiatan yang mewadahkan para
generasi muda untuk dapat mandiri, kreatif dan terdorong
menyalurkan bakat-minatnya.
21.
22.
23. Demikian materi ini disampaikan dapat menjadi
bahan acuan bagi kita semua terhadap akan arti
pentingnya Bahaya Penyalahgunaan Narkoba
dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) dan semoga
dapat bermanfaat.