2. PEMBERDAYAAN UMKM
Dalam rangka perluasan
kesempatan berusaha bagi
wirausaha baru dan
penyerapan tenaga kerja serta
menekan angka pengangguran
Pemberdayaan UMKM, berkaitan
langsung dengan kehidupan dan
peningkatan kesejahteraan bagi
sebagian besar rakyat Indonesia
(pro poor).
3. Dalam UU No.20/2008 tentang UMKM,
didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah
upaya yang dilakukan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan
Masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim dan pengembangan
usaha terhadap UMKM sehingga mampu
tumbuh dan berkembang menjadi usaha
yang tangguh dan mandiri.
PENGERTIAN
4. Suatu kondisi yang diupayakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
untuk memberdayakan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah secara sinergis
melalui penetapan berbagai
peraturan perundang-undangan dan
kebijakan di berbagai aspek
kehidupan ekonomi agar Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
memperoleh pemihakan, kepastian,
kesempatan, perlindungan, dan
dukungan berusaha yang seluas-
luasnya.
PENUMBUHAN IKLIM USAHA
5. Pengembangan usaha
Merupakan paya yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia
Usaha, dan masyarakat untuk
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah melalui pemberian
fasilitas bimbingan pendampingan
dan bantuan perkuatan untuk
menumbuhkan dan meningkatkan
kemampuan dan daya saing Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. a. Menumbuhkan kemandirian,
kebersamaan, dan kewirausahaan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
untuk berkarya dengan prakarsa
sendiri;
b. Perwujudan kebijakan publik yang
transparan, akuntabel, dan
berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis
potensi daerah dan berorientasi
pasar sesuai dengan kompetensi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah;
PRINSIP PEMBERDAYAAN UMKM
7. PERAN PEMERINTAH DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM
Dalam UU No.20 Tahun 2008 tentang
UMKM. Disebutkan peran pemerintah
untuk memberdayakan UMKM.
a. Bersama Pemerintah Daerah
melaksanakan pengawasan dan
pengendalian kesempatan berusaha
(Pasal 13).
b. Bersama Pemerintah Daerah
melaksanakan kegiatan promosi
dagang (Pasal 14, ayat2).
c. Bersama Pemerintah Daerah
memfasilitasi pengembangan usaha
dalam bidang produksi dan
pengolahan, pemasaran, sumber daya
manusia, dan desain dan teknologi
(Pasal 16 ayat 1).
8. e. Memberikan insentif datam bentuk
kemudahan persyaratan perizinan,
keringanan tarif, dukungan sarana
prasarana, dan bentuk insentif lainnya
yang sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada
dunia usaha (Pasal 21 ayat 5).
f. Meningkatkan sumber pembiayaan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 22)
g. Bersama Pemerintah Daerah,
meningkatkan akses Usaha Mikro dan
Kecil terhadap sumber pembiayaan
(Pasal 23 ayat 1).
h. Bersama Pemerintah Daerah, dunia
usaha dan masyarakat memfasilitasi,
mendukung, dan menstimulasi kegiatan
kemitraan, yang saling membutuhkan,
mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan (Pasal 25 ayat 1).
9. UPAYA PEMDA BOLMONG DALAM
PEMBERDAYAAN UMKM THN 2020
1. PELATIHAN BARISTA
2. PELATIHAN PRODUK TURUNAN KOPI
3. PELATIHAN PEMBUATAN KAIN SERAT
DAUN NENAS
4. PROMOSI PRODUK UMKM
5. PEMBERIAN BANTUAN BAGI PELAKU
WIRAUSAHA
6. MEMFASILITASI PENGURUSAN HAKI DAN
SERTIFIKAT HALAL
7. KERJASAMA PEMASARAN PRODUK UMKM