Dokumen tersebut membahas tentang urbanisasi, permukiman kumuh, dan tata kelola yang efektif. Urbanisasi adalah fenomena wajar akibat pertumbuhan penduduk dan migrasi, namun perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi beban. Permukiman kumuh disebabkan kekurangan perumahan layak dan seringkali tidak memiliki status hukum. Pemerintah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyediakan perumahan lay

1. Urbanisasi, Permukiman Kumuh dan
Tata-Kelola yang Efektif
Catatan Pengantar untuk
Pra-Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Jakarta 18 September 2012
Wicaksono Sarosa
Kemitraan bagi Pembaruan Tata-Pemerintahan

2. Kerangka Bahasan
1. Pengantar catatan (kerangka
bahasan)
2. Melihat kembali ‘urbanisasi’
3. Melihat kembali
‘permukiman/perumahan
kumuh’
4. Apa yang bisa/harus dilakukan
5. Aspek tata-kelola (governance)
6. Penutup
--------------------
Catatan: sebagian pernyataan dalam presentasi ini bersifat
sangat ‘basic’ dan sudah kita ketahui bersama –
apalagi bagi staf Kemenpera. Namun penyaji tetap
memuatnya sekedar agar uraian bisa runtut dan
sekaligus dapat berfungsi sebagai pengingat

3. Urbanisasi
 Urbanisasi adalah fenomena wajar dan global
 Akibat (i) pertumbuhan penduduk kota secara natural,
(ii) perluasan kawasan perkotaan, (iii) migrasi dari desa
ke kota  yang terutama
 Terdapat faktor pendorong (kemiskinan dan
keterbatasan di perdesaan dll.) dan faktor penarik
(peluang pendidikan dan pekerjaan, gemerlap kota,
pilihan-pilihan, kebebasan dll.)
 Urbanisasi yang pesat seringkali terjadi seiring dengan
pertumbuhan ekonomi (kecuali dia Afrika, dimana
terjadi urbanisasi tanpa pertumbuhan ekonomi yang
signifikan  faktor pendorong yang lebih kuat)
 Informasi yang semakin meluas juga mendorong
urbanisasi

4. Urbanisasi
 Urbanisasi tidak bisa dihentikan sampai terjadinya
‘urbanization equilibrium’ – tetapi bisa dikelola,
dikurangi lajunya serta dikurangi dampak negatifnya)
 Jika dikelola dengan baik, urbanisasi dapat
berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi – baik
ekonomi kota (sektor formal perkotaan sangat tertolong
dengan adanya sektor informal  barang dan jasa
murah) maupun ekonomi perdesaan (kiriman uang ke
keluarga di desa)  tidak otomatis terwujud
 Jika tidak dikelola dengan baik, urbanisasi menjadi
beban pemerintah dan tidak membantu
mensejahterakan warga (pendatang tinggal di
permukiman kumuh serta tidak bisa bersaing dengan
penduduk asli kota  memindahkan kemiskinan dari
desa ke kota)

5. Urbanisasi dan Kebutuhan Papan
 Urbanisasi berakibat pada peningkatan kebutuhan akan
tempat tinggal (papan) di kawasan perkotaan – baik di
pusat/tengah kota maupun di kawasan pinggiran (urban
fringe areas, suburban)  baik rumah maupun
prasarana, sarana dan utilitasnya
 Pemerintah (khususnya pemerintah kota) umumnya
tidak mampu menyediakan tempat tinggal yang layak
bagi semua warga (asli maupun pendatang)
 Tapi pemerintah (nasional dan daerah bersama-sama)
bisa menciptakan kondisi sehingga pemenuhan tempat-
tinggal yang layak terpenuhi – baik melalui penyediaan
secara formal maupun swadaya

6. Urbanisasi dan ‘Gagap Budaya’
 ‘Budaya’ (dan kebiasaan-kebiasaan) di perdesaan
terkadang terefleksi di permukiman kumuh perkotaan
(yang baik – seperti sifat tolong-menolong dll. – maupun
yang buruk – seperti masih ada kebiasaan membakar
sampah sendiri dll.)
 Di sisi lain, terkadang orang pindah dari desa ke kota
untuk melepaskan diri dari aturan-aturan tradisional dan
memiliki ‘kesan yang salah’ bahwa tinggal di kota akan
membebaskannya dari aturan-aturan  ‘semau gue’
 Padahal, kota yang baik – karena kepadatan,
keragaman dan karakteristik lainnya – justru harus
memiliki banyak aturan-aturan (yang seringkali berbeda
dengan aturan-aturan tradisional)

7. Perumahan/Permukiman Kumuh
 Ada banyak cara membuat tipologi perumahan dan
permukiman kumuh:
Geografis: Kekumuhan: Legalitas:
Perdesaan Berat (rumah & Legal
Kawasan lingkungan sangat Semi-legal (ada
pinggiran kota tidak layak-huni, bagian-bagian
(suburban, urban kepadatan sangat yang ‘legal’ tapi
fringe areas) tinggi) ada juga yang
Pusat kota Sedang (sebagian tidak memiliki
rumah & lingkungan status hukum)
Ringan Ilegal

8. Perumahan/Permukiman Kumuh
Ada tipologi lain yang seringkali luput dari perhatian
(meminjam istilah Peter Lloyd):
Permukiman kumuh tanpa harapan (“slums of despair”)
Permukiman kumuh dengan harapan (“slums of hope”)
Faktor yang mempengaruhi ada-tidaknya ‘harapan’ adalah:
“Security of tenure” – kuatnya legalitas atau jaminan tidak
akan digusur
“Sense of ownership” yang tinggi (penyewa < ‘pemilik’)
Modal sosial yang kuat
Adanya harapan akan memudahkan perbaikan kualitas hunian
dan lingkungan oleh warga sendiri (difasilitasi pemerintah) 
tanda-tanda: warga secara bertahap memperbaiki rumahnya

9. Perumahan/Permukiman Kumuh
Penyebab timbulnya perumahan/permukiman kumuh:
Kurangnya ketersediaan rumah layak-terjangkau di lokasi
dekat sumber-sumber penghidupan
Kemiskinan (kumuh-miskin)
Ketiadaan sarana-prasarana-utilitas (karena memang tidak
disediakan oleh pemerintah – karena satu dan lain hal,
misalnya karena ilegal – atau karena terabaikan atau karena
pemerintah belum mampu)
Ketiadaan legalitas status penggunaan lahan atau ketiadaan
kepastian tidak akan digusur (tenure security)
Masyarakat abai/tidak peduli/tidak tahu akan pentingnya
menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan (termasuk
ownership kurang)
Dan lain-lain........

10. Perumahan/Permukiman Kumuh
Karakteristik perumahan/permukiman kumuh umumnya
ditandai (secara fisik) dengan ketiadaan satu atau lebih dari
kondisi di bawah ini:
Rumah yang permanen dan sehat di lokasi yang tidak rawan
bencana
Area huni yang layak sehingga tidak lebih dari tiga orang
yang berbagi kamar (serta kepadatan lingkungan yang wajar)
Akses ke air bersih yang relatif mencukupi (kualitas dan
kuantitas) serta terjangkau
Akses ke sanitasi yang layak
Kepemilikan/penggunaan lahan yang aman dan tidak rawan
penggusuran
UNESCAP & UN-Habitat, 2008

11. Perumahan/Permukiman Kumuh
Dimensi yang ada perumahan/permukiman kumuh:
Dimensi/Aspek Masalah Potensi
Fisik kumuh, kotor, tidak dekat tempat kerja atau
sehat, padat, kurang sumber penghasilan
ruang terbuka, dll.
Ekonomi miskin, sektor informal, ‘industrious’
terkadang ilegal
Sosial-budaya penduduk sementara kekeluargaan, saling
kurang merasa memiliki, tolong-menolong
budaya bersih kurang
Legalitas seringkali tidak memiliki terkadang sudah
status legal menghuni puluhan tahun
Politis rentan dimanfaatkan sbg jika punya pemimpin
komoditas politik, sering dapat menjadi ‘kekuatan
tidak punya hak pilih politis’

12. Beberapa ‘Caveats’
 Tidak semua penghuni perkampungan kumuh adalah
migran, dan tidak semua migran tinggal di permukiman
kumuh dan ilegal
 Tidak semua penghuni perkampungan kumuh dapat
digolongkan sebagai masyarakat miskin, dan tidak
semua masyarakat miskin tinggal di permukiman
kumuh
 Tidak semua penghuni perkampungan kumuh bekerja
di sektor ekonomi informal, dan tidak semua kegiatan
ekonomi informal terjadi di perkampungan kumuh
 Penghuni perkampungan kumuh umumnya ‘sibuk’
bekerja/mencari nafkah sepanjang hari  seringkali
sulit untuk diajak ‘rapat-rapat’ untuk perbaikan kampung
(namun ini tidak berarti mereka tidak bisa dikonsultasi
 justru harus dilibatkan)

13. Aspek Tata-Kelola
 Berhenti berusaha untuk menahan urbanisasi secara
paksa  gantikan dengan upaya-upaya yang
peningkatan kualitas kehidupan di perdesaan DAN
hadirkan kebijakan realistis dan program-program yang
dapat membantu proses urbanisasi dengan baik dan
mensejahterakan (siapkan para pendatang sebelum
berangkat ke kota, buka dan fasilitasi peluang-peluang
yang baik bagi pendatang sehingga bisa terjadi
peningkatan kesejahteraan  perlu kebijakan dan
strategi perkotaan nasional; pemerintah kota sendirian
tidak akan bisa menangani hal ini)
 Karena kemungkinan besar penyediaan perumahan
formal yang terjangkau tidak akan memadai  warga
akan membangun sendiri secara swadaya
 Upaya ini perlu didukung (semakin awal, semakin baik)

14. Penutup
Catatan tambahan:
Pemerintah sendiri tidak akan mampu menyediakan secara
langsung perumahan layak-terjangkau (yang berarti harus
disubsidi) – Singapore dan Hong Kong adalah pengecualian
yang sulit direplikasi
Pemerintah juga tidak bisa membiarkan swasta bekerja
sendirian dalam penyediaan perumahan (meskipun sudah
dengan berbagai macam subsidi)
Pemerintah tidak bisa “memaksa” kaum miskin keluar dari
kota  pemerintah pusat tidak bisa membiarkan pemerintah
kota menghadapi sendiri permasalahan urbanisasi
Perbaikan permukiman kumuh tidak bisa dilihat sebagai
“proyek” tersendiri  bagian dari kebijakan urbanisasi dan
pembangunan kota/lingkungan dan manusia

15. Penutup
Bekerjasama dengan semua pemangku-kepentingan, kita
semua bisa menyediakan hunian layak bagi semua warga
Pemerintah dapat membantu kaum miskin
Kaum miskin dapat membantu diri-sendiri secara bersama-
sama (termasuk membuat tabungan kolektif/komunitas,
mengembangkan rencana perbaikan kampung dan rumah,
terlibat dalam implementasinya)
Organisasi komunitas maupun non-pemerintah lainnya dapat
berperan dalam mendampingi warga
Kemitraan juga bisa diperluas dengan mengajak pelaku
usaha (korporasi)

16. Terima kasih
E-mail: wicaksono.sarosa@kemitraan.or.id
E-mail: wicak.sarosa@gmail.com
Blog: http://wicaksarosa.blogspot.com