Dokumen tersebut membahas kasus Prita Mulyasari, seorang ibu yang mengirimkan keluhan pelayanan RS Omni lewat email kemudian dituntut dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kronologi kasus dimulai dari keluhan Prita pada 2008 hingga peninjauan kembali dan pembebasan Prita dari hukuman pada 2012. Dokumen juga membahas UU ITE dan pendapat kelompok mengenai kasus tersebut.

1. KELOMPOK 2
PTIK B 2013
D3 Statistika
Dosen:
Henning Titi C, S. Kom, M. Kom
Disusun Oleh:
1. Indah Setiawati (1312030024)
2. Puspita Khanela (1312030037)
3. Arning Susilawati (1312030063)

2. DESKRIPSI KASUS
Prita Mulyasari adalah ibu dengan dua anak yang ditahan sejak
13 Mei 2009 di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang
sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit
Internasional Omni, Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan.
http://defamatio.blogspot.com/2013/05/kasus-prita-mulyasari.html

3. Berikut ini kronologi terjadinya kasus ini :
15 Agustus 2008
Prita mengirimkan email yang berisi keluhan atas pelayanan yang diberikan
pihak rumah sakit ke customer_care@banksinarmas.com dan ke kerabatnya
yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”.
Emailnya menyebar ke beberapa milis dan forum online.
• 30 Agustus 2008
Prita mengirim isi emailnya ke surat pembaca Detik.com
http://defamatio.blogspot.com/2013/05/kasus-prita-mulyasari.html

4. • 5 september 2008
RS Omni mengajukan gugatan pidana ke Direktorat reserse
Kriminal Khusus.
• 11 mei 2009
Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan Perdata
RS omni. Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang
merugikan RS Omni. Prita divonis membayar kerugian materiil
161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional
dan 100 juta untuk kerugian imateril oleh Pengadilan Negeri
Tangerang.
http://defamatio.blogspot.com/2013/05/kasus-prita-mulyasari.html

5. Namun Prita mengajukan PK (Peninjauan
Kembali) ke Mahkama Agung. Mahkamah Agung (MA)
mengabulkan permohonan PK tersebut. Dengan
putusan PK ini. Prita bebas dari hukuman enam bulan
penjara dengan masa percobaan satu tahun. Putusan
PK dikeluarkan pada Senin (17/9/2012), oleh majelis
hakim agung yang dipimpin Djoko Sarwoko dengan
anggota Surya Jaya dan Suhadi.
http://doskow.blogspot.com/2012/11/awal-sd-akhir-kasus-prita-vs-rs-omni.html

6. UU ITE yang Dilanggar
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) pasal 27 ayat 3 yang berbunyi : “Setiap Orang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik”.
(http://ferrytriana.blogdetik.com/index.php/tag/prita-mulyasari/)

7. Tentang aturan pelaksanaan dari sistem elektronik tersebut, yaitu mengacu pada
pasal 16 ayat 1 dan 2 UU ITE:
“Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang
memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan
Peraturan Perundang-undangan;
b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan
keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik
tersebut;
c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa,
informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan
dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, keDalam
kaitannya dengan sistem elektronik, di dalam UU ITE ini disebutkan pula
(http://samardi.files.wordpress.com/2013/05/digital-foreniscs-prita.pdf)

8. PENDAPAT KELOMPOK
Berdasarkan keluhan-keluhan dari pasien yang bernama Prita Mulyasari
menurut kami wajar saja apabila Prita melakukan penuntutan terhadap RS
OMNI karena keluhannya juga tidak ringan, seharusnya RS OMNI dapat
mengatasi permasalahan tersebut sebaik mungkin untuk menjaga kualitas RS
yang berstandar internasional. Pasien Prita Mulyasari juga bersalah karena
telah melakukan pencemaran nama baik. Hukum belum bisa adil dalam
menerima pendapat dari Prita yang ada pada pasal 28 bukan, bukan hanya
Prita yang seharusnya diberi hukuman melainkan keduanya dengan tuduhan
RS OMNI tidak melakukan pelayanan terbaik sedangkan Prita meluapkan
emosinya dengan menulis di surat elektronik yang berisi pencemaran nama
baik. Wajar saja Prita menuliskan keluhannya kepada surat elektronik, karena
dari pihak RS saja tidak menanggapi dengan selayaknya jawaban, wajar saja
timbul kekesalan mendalam karena rasa tidak puas, merasa dipermainkan,
seandainya RS jujur setelah Prita mengajukan keluhan kepada RS, tidak
sampai hati Prita akan menulis di surat elektronik. Ini mengenai moral juga,
bahwa kejujuran itu sangat diperlukan agar nantinya terdapat kesetimbangan
hidup, damai dan tidak ada ricuh.