Usaha mikro, kecil dan menengah didefinisikan berdasarkan kriteria aset dan omset tahunan. Usaha mikro memiliki aset maksimal Rp50 juta dan omset di bawah Rp300 juta, usaha kecil antara Rp50-500 juta aset dan Rp300 juta-Rp2,5 miliar omset, serta usaha menengah antara Rp500 juta-Rp10 miliar aset dan Rp2,5-Rp50 miliar omset.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
3. o Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan
perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
o Contoh usaha mikro:
1.Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak,
nelayan dan pembudidaya
2.Industri makanan dan minuman, industri meubelair
pengolahan kayu dan rotan,industri pandai besi pembuat
alat-alat
3.Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar
4.Peternakan ayam, itik dan perikanan
5.Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek
dan penjahit (konveksi)
USAHA MIKRO
4. o Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh
orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang
memenuhi kriteria usaha kecil.
o Contoh:
1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki
tenaga kerja;
2. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul
3. Peternakan ayam, itik dan perikanan;
4. Koperasi berskala kecil.
USAHA KECIL
5. Kriteria Usaha Mikro :
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha.
Penjualan Tahunan paling banyak/ < Rp.300.000.000,-
Kriteria Usaha Kecil
Kekayaan bersih > Rp.50.000.000,- s.d. Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan
bangunan.
Penjualan tahunan > Rp.300.000.000,- s.d. Rp.2.500.000.000,-
Kriteria Usaha Menengah
kekayaan bersih > Rp.500.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,-tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha
Penjualan tahunan > Rp.2.500.000.000 s.d. Rp.50.000.000.000
Sumber : Undang-undang no.20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KRITERIA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
6. KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Ukuran Usaha
Kriteria
Aset Omset
Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta
Usaha Kecil >50 juta – 500 juta >300 juta – 2,5 milyar
Usaha Menengah >500 juta – 10 milyar >2,5 milyar – 50 milyar
Sumber: UU No. 20 Tahun 2008
10. DOKUMEN PERSYARATAN
PELAKU USAHA
1. Surat Permohonan
2. Dokumen Penyelia Halal
KTP
3. Daftar nama produk dan bahan
4. Alur proses (narasi)
5. Pernyataan pelaku usaha
6. Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
Catt:
1 nomor pendaftaran hanya berlaku untuk 1 jenis
produk dengan output 1 sertifikat halal
DOKUMEN HASIL VERVAL OLEH
PENDAMPING
1. Instrumen verval
2. Formulir Rekomendasi hasil verval
02
03
SKEMA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL
Membuat NIB
(oss.go.id)
Mendaftar
SiHalal
(ptsp.halal.go.id)
Pendamping
melakukan verval
Ajukan
permohonan
Diverifikasi oleh
BPJPH
Sidang Fatwa
MUI
Ketetapan Halal
BPJPH
Sertifikat Halal
Pelaku Usaha
13. SURAT PERMOHONAN
PERNYATAAN PELAKU USAHA
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama pemilik Usaha : …………………………….
Nama Usaha : …………………………….
Alamat Usaha : …………………………….
Alamat tempat Produksi : …………………………….
Telepon : …………………………….
Email : …………………………….
Jenis produk : …………………………….
Dengan ini kami menyatakan,
1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan
kehalalan; dan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya.
Semua informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar.
Apabila dikemudian hari data dan informasi dalam akad/ikrar ini terbukti
tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan.
Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk
digunakan sebagaimana semestinya.
.................,....................
Nama Lengkap
Pelaku Usaha
SURAT PERNYATAAN
14. Matriks Penggunaan Bahan Dalam Produk (bisa dalam bentuk lampiran)
00190108161020
00230096380619
01231261100521
1 Kedelai v
No. Nama Bahan
Nama Produk
Susu Kedelai
2 Gula v
Nomor
Sertifikat Halal
v
5 Pandan v
3 Garam
4 Serai v
6 Air v
CONTOH ALUR PROSES PRODUKSI (NARASI)
1. Siapkan Kedelai
2. Rendam Kedelai selama 6-8 Jam
3. Cuci bersih kedelai dan hilangkan kulit arinya
4. Siapkan air bersih, pandan dan serai serta gula
5. Giling kedelai menggunakan blender disertai air secukupnya
6. Saring dan peras kedelai yang telah digiling untuk diambil saripatinya
7. Masak saripati kedelai beserta air bersih, pandan dan serai serta gula
8. Setelah matang, dinginkan dan saring susu kedelai kedalam wadah
9. Susu kedelai siap dikemas kedalam kemasan
10. Siap dipasarkan
DAFTAR NAMA PRODUK DAN BAHAN
15.
16. FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDAMPING PPH
Nama Pendamping : …………………………….
Nomor Registrasi : …………………………….
Lembaga Pendamping : …………………………….
Rekomendasi
1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan
produk;
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan
produk; dan
4. Pelaku Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan Sertifikat Halal.
Tempat, dd-mm-yy
Pendamping
FORMULIR REKOMENDASI PENDAMPING PPH
FORMULIR REKOMENDASI HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
PENDAMPING PPH
Nama Pendamping : …………………………….
Nomor Registrasi : …………………………….
Lembaga Pendamping : …………………………….
Rekomendasi
1. Bahan yang digunakan sudah memenuhi persyaratan kehalalan produk;
2. Proses produksi yang dilakukan telah memenuhi persyaratan kehalalan
produk;
3. Produk yang dihasilkan sudah dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan
produk; dan
4. Pelaku Usaha dapat direkomendasikan untuk diberikan Sertifikat Halal.
Tempat, dd-mm-yy
Pendamping
FORMULIR REKOMENDASI PENDAMPING PPH
17. Jenis Produk
Nomor pendaftaran berlaku untuk satu jenis produk dan satu
nomor sertifikat
Jenis Produk adalah pengklasifikasian berdasarkan ciri tertentu
yang dimiliki oleh produk makanan, minuman, obat, kosmetik,
produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang
gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan,
jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan dan jasa
penyajianJenis produk yang digunakan
saat ini BPJPH menggunakan jenis produk sesuai keputusan
LPPOMMUI Nomor: SK08/Dir/LPPOM MUI/IV/21
18. 1. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan
penetapan kehalalan produk dari MUI
2. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun
3. Sertifikat halal berbentuk digital dan
ditandatangani secara elektronik
4. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal
dengan cara mengunduh melalui aplikasi
SIHALAL
PENERBITAN SERTIFIKAT HALAL
