Teks ini membahas tentang fatwa MUI yang menyatakan golput haram. Tulisan ini berargumen bahwa fatwa seharusnya mengenai keharaman terlibat dalam sistem sekuler, bukan golput. Sistem demokrasi sekuler saat ini tidak menerapkan syariat Islam sehingga tidak layak dimaklumi. Fatwa golput tidak relevan dan malah melegitimasi sistem yang merusak. Seharusnya MUI mengeluarkan fatwa untuk mengganti sistem dengan penerapan sy

1. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam
Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
December 28th, 2013 by farid
Jelang pemilu 2014 fatwa “keharaman” golput kembali jadi sorotan. Pro-kontra terus terjadi
baik dari sisi istidhlal (dasar penetapan hukumnya) maupun relevansinya bagi kemaslahatan
umat. Mengingat alih-alih menyelesaikan masalah, kondisi negri ini semakin hari semakin
terpuruk, meski lima tahun sudah fatwa ini dipertahankan dan diikuti seruan-seruan serupa dari
MUI diberbagai daerah. Sebagai contoh, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda
mengeluarkan fatwa haram golput atau tidak memilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Kalimantan Timur 2013-2018.
Dari sisi isi, fatwa MUI sebagai hasil Melalui forum Ijtima’ Ulama yang diselenggarakan pada
24 – 26 Januari 2009 lalu di Padang Panjang, Sumatera Barat, menyatakan bahwa, pertama:
Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil
yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi
umat dan kepentingan bangsa. Kedua: Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk
menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga: Imamah dan imarah
dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud
kemashlahatan dalam masyarakat. Keempat: Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa,
jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan
(fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima:
Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 1
(satu) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya
adalah haram.
Selanjutnya fatwa ini diikuti dengan dua rekomendasi, yakni: (1) Umat Islam dianjurkan untuk
memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar; (2)
Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan
pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.
Relevansi fatwa
Dari point-point di atas jelas, bahwa fatwa ini lebih ditunjukan kepada masyarakat. Padahal
kerusakan (fasad) yang terjadi di negeri ini adalah buah dari penerapan sistem demokrasi
sekuler. Dengan kata lain, seandainya seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pemilu itu
tidak menjamin negeri ini menjadi baik. Justru sebagian masyarakat (tidak seluruhnya)
menjadikan golput sebagai ungkapan protes terhadap kepemimpinan yang ada. Meski hal ini
tentu tidak menyelesaikan persoalan namun hal itu dianggap akan mengurangi legitimasi
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
1/6

2. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
kerusakan pengaturan yang dilakukan para pemimpin terpilih. Sebaliknya, “memaksa”
masyarakat berpartisipasi dalam pemilu berarti melegitimasi kerusakan kepemimpinan yang
ada. Karenya tak heran sejak fatwa ini dikelurkan muncul berbagai tanggapan penolakan.
Pengamat politik Indobarometer M. Qodari bahkan menilai, dengan fatwa tersebut MUI telah
melanggengkan bobroknya sistem politik di Indonesia. “Kalau mereka dilarang untuk golput, hal
itu justru menjustifikasi sistem politik yang tidak baik. Fatwa harusnya menganjurkan pada
kebaikan,” jelas Qodari (Detik.com, 26/1/2009).
Komentar tajam juga dilontarkan oleh pengamat politik dan ekonomi, Ichsanuddin Noorsy.
Menurut Noorsy, MUI tidak konsisten dalam berpijak mengeluarkan fatwanya. Sebab, Pemilu
yang dilakukan dengan basis individual atau demokrasi liberal merupakan pemikiran Barat.
Karenanya, Noorsy menambahkan, alasan dan argumen rasional MUI lemah. “Fatwa MUI kali
ini pun gagal merujuk al-Quran dan Hadis. Kalau fatwa ini mempertimbangkan kebaikan, berarti
MUI mengabaikan kebenaran ajaran dan kecerdasan masyarakat,” tegasnya. (Detik.com,
27/01/2009)
Betul saat ini fenomena golput terjadi-mana. Angka partisipasi masyarakat dalam pemilu dan
pilkada semakin menurun. Dalam pemilu 2009 angka golput (hak pilih yang tidak datang ke
TPS dan surat sura tidak sah) hampir mencapai 40 persen, yakni 67 juta suara dari sekitar 171
penduduk yang tecacat memiliki hak memilih.Bahkan dibeberapa daerah angka lebih besar
lagi. Pilgub Sumut 2013 misalnya, angka partisipasi hanya 48,5 persen. Dengan demikian,
angka golput mencapai 51,5 persen. Hal yang sama terjadi di Jawa Tengah, angka partisipasi
pemilihnya 52 persen.
Fakta-fakta diatas menunjukan bahwa sistem politik itu sudah tidak berjalan. Kalau
dikembalikan kepada sistem demokrasi yang menganut konsep kedaulatan dan kehendak
rakyat, maka seharusnya fakta diatas itu dibaca sebagai ungkapan protes
masyarakat.Kemungkinan masyarakat menghendaki sebuah perubahan yang lebih mendasar.
Dalam kacamata Islam perubahan mendasar itu adalah penerapan hukum-hukum Islam yang
dengannya kemaslahatan umat bisa diwujudkan. Bukan dengan mempertahankan sistem
demokrasi yang menyengsarakan rakyat dan membuat mereka tidak percaya terhadap
pemimpinnya.
Jadi seharusnya MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman terlibat dalam sistem sekuler
serta kewajiban menerapkan syariat bagi setiap orang yang terpilih menjadi pemimpin. Justru
fatwa inilah yang sejalan dengan fatwa MUI sebelumya tentang keharaman sekularisme dan
liberalisme.
Pijakan fatwa
Persoalan halal-haram dalam Islam bukanlah perkara sepele, menetapkan sesuatu yang
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
2/6

3. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
mubah menjad haram sama tercelanya dengan menetapkan suatu yang haram menjadi mubah.
Disamping itu, selain menyoal relevansinya dengan persoalan di tengah-tengah masyarakat,
yang lebih penting adalah mencermati pijakannya. Sebab fatwa pijakannya dalil, bukan
kepentingan, meski banyak orang menilai bahwa unsur politiknya yang justru lebih kental.
Dalam penetapannya fatwa tentang golput ini berpijak pada beberapa dalil Al-Quran hadis
Hadis, kaidah-kaidah fiqih dan pernyataan para fuqaha.
Dari Al-Quran, yaitu surat surat an-Nisa : 59 yang artrinya, “ Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu.”
Sementara dalil dari hadis Rasulullah Saw di antara hadis riwayat al-Bukhari yang artinya, “Jika
suatu perkara diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah waktunya;” dan hadis
riwayat Ahmad yang artinya, “Tidak halal bagi tiga orang yang bepergian kecuali mereka
mengangkat di antara mereka seorang pemimpin.”
Di antara kaedah fikih adalah kaedah yang artinya, “Apabila suatu kewajiban tidak dapat
dilaksanakan secara sempurna tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu
yang lain tersebut hukumnya juga wajib” dan kaedah yang artinya, “Sesuatu yang tidak
didapatkan semua (sebagaimana mestinya), seyogianya tidak ditinggalkan semuanya.”
Salah satu kutipan dari al-Mawardi artinya, “Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat
pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang
menduduki kepemimpinan tersebut hyukumnya adalah wajib menurut ijma`.”
Perkara yang Harus Dicermati
Penarikan kesimpulan berupa butir-butir fatwa di atas dari dalil-dalil ini ada beberapa hal yang
perlu dicermati.Pertama: Tentang wajibnya mengangkat kepala negara, sebagaimana menjadi
poin dari seluruh pijakan fatwa ini (baik dalil alquran, as-sunnah, kaidah fiqih dan ushul fiqh,
serta kutipan pendapat fuqaha sebagaimana disebutkan diatas) bukanlah pendapat baru
dalam Islam melainkan sudah menjadi kesepakatan fuqaha di masa lalu. Para sabahat sendiri
menangguhkan pemakaman Nabi saw. dari hari Senin sampai ke hari Rabu karena menjaga
kevakuman pemimpin. Perintah Al-Quran untuk taat kepada pemimpin menuntut keharusan
adanya pemimpin yang dipatuhi. Karena itu, para ulama dari dahulu, seperti al-Baghdadi
(w.429 H), al-Mawardi (w.450 H), Ibn Hazm (w.456 H), Ibn Khaldun (w. 708 H) sampai para
ulama belakangan semua menyatakan wajibnya mengangkat kepala negara untuk
menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan umat.
Namun perlu digarisbawahi bahwa kewajiban ini merupakan fardhu kifayah (kewajiban kolektif),
bukan fardhu a’in yang membuat seluruh umat Islam wajib terlibat dalam proses
pengangkatannya. Karenanya para fuqaha kemudian membagi pemba’itan itu kedalam dua
hal. Yakni bai’at in’iqad(proses pengangkatan khalifah hingga ia sah menjadi pemimpin kaum
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
3/6

4. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
muslimin) yang hukumnya fardhu kifayah, dan bai’at tho’at (keta’atan terhadap pemimpin yang
sudah sah menjadi khalifah) yang hukumnya fardhu a’in bagi setiap indivivu muslim. Sehingga
penggunaan kaidah“mâlâ yatimmul wâjib illa bihi fa huwa wajib” dalam kontek keikutsertaan
seluruh warga negara dalam proses pemilu tidak tepat. Sebab, keta’atan terhadap pemimpin
seharusnya sudah bisa diwujudkan bila ada sebagian umat Islam yang melakukannya.
Itupun jika pemerintah yang diangkat pemimpin yang diangkat itu menerapkan syariah hingga
ia patut diata’ati. Bila tidak, seperti yang terjadi dalam sistem demokrasi saat ini, dimana
pemerintah yang ada diangkat bukan untuk menerapkan hukum Allah Swt, melainkan hukum
buatan akal manusia, maka kaidah “mâlâ yatimmul wâjib illa bihi” lebih tepat digunakan
dalam rangka mengganti sistem yang ada saat ini dengan sistem Islam, bukan malah
melegitimasi kerusakan yang ada.
Kedua: Kaidah yang menyatkan:
”‫“ﻣﺎ ﻻ ﯾدرك ﻛﻠﮫ ﻻ ﯾﺗرك ﺟﻠﮫ‬
“Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sebagaimana mestinya), seyogianya tidak
ditinggalkan sebagian (besarnyanya)”
Sebelum mengguanakan kaidah ini perlu kita dudukan terlebih dahulu bawah, pertama: kaidah
ini adalah kaidah fiqih bukan kaidah ushul seperti kaidah “mâlâ yatimmul wâjib illa bihi fa huwa
wajib”. Para ulam sendiri berbeda pendapat tentang penggunaan kaidah fiqih dalam
berijtihad. Sebab pada dasarnya kaidah fiqih adalah rowabith al-furu’ al-fiqhiyyah almutasyabihah (simpul dari beberapa hukum fiqih yang memeliki kemiripan). Sehingga
sebagian ulamanya menyebutnya dengan dhowabit fiqhiyyah (patokan atau setandar fiqih)
atau al-asyasbah wa an-nazhoir(sesuatu yang memiliki kemiripan dan persamaan). Dengan
kata lain kaidah fiqih keberadaannya setelah hukum-hukum fiqih, menggabungkan hukumhukum yang memiliki kemiripan dalam satu kaidah, bukan sebagai dasar fiqih. Ini adalah
pendapat Imam al-haromain al-juwaniy dari (Lihat: ghiyastul umam, lil Imam a-Juwaini, hal 260),
Ibnu daqîqil ‘Îd sebagai mana dinukil Ibnu Farhun (Lihat: ad-Dîbâj al-madzhab, libni farjhun almalikiy, juz 1 hal. 74), Ibnu Nujaim sebaigaiman dinukil al-hamawiy (lihat: ghamz uyunil bashoir,
lil Hamawiy, juz 1 hal. 38).
Kedua: Meski kaidah ini sangat masyhur dan banyak digunakan dalam beristidlal secara
langsung, namun sulit kita temukan dalam kitab-kitab fiqih klasik. Yang ada adalah kaidah yang
hampir semaknanya denganya yakni kaidah:
”‫“إذا ﻛﺎن رﺿﺎ اﻟﺧﻠق ﻣﻌﺳور ﻻﯾدرك، ﻛﺎن ﻣﯾﺳور ه ﻻ ﯾﺗرك‬
ُ
ِ
“Bila keridhoan Kholik yang sulit itu tidak dapat dicapai, maka yang mudah darinya tidak boleh
ditinggalkan” Lafadz ini dinyatakan oleh Abi Thoyyib as-Su’lukiy (404 H)
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
4/6

5. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
”‫“اﻟﻌﺟز ﻋن ﺑﻌض اﻟواﺟﺑﺎت ﻻ ﯾﺳﻘط ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﮭﺎ‬
“Ketidakmampuan untuk melaksanakan sebagian kewajiban tidak menggugurkan kewajiban
lainnya” Dinyatakan oleh Imam al-mawardi (450H)
”‫“اﻟﻣﻘدور ﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﯾﺳﻘط ﺑﺳﻘوط اﻟﻣﻌﺟوز‬
“(kewajiban) yang mampu dilaksanakan tidaklah gugur bersama kewajiban lain yang tidak
dapat dilaksanakan”. Dinyatakan oleh Imam al-Haromain al-Juwainiy (478H) yang kemudian
lafadz beliu ini masyhur disingkat dengan:
”‫“اﻟﻣﯾﺳور ﻻ ﯾﺳﻘط ﺑﺎﻟﻣﻌﺳور‬
“Yang mudah tidak bisa gugur karena yang sulit”
‘Ala kulli hal, seandanya kaidah-kaidah ini bisa digunakan secara langsung dalam ber-istidlal
(meski sebagian ulama menolaknya sebagaimana dijelaskan di poin pertama), tentu kaidah ini
tidak bisa diterapkan dalam kasus pemilu.
Alasannya, mengangkat pemimpin hukumnya fardhu kifayah, dan itu bisa dilakukan oleh
sebagian kalangan kaum muslimin. Tidak harus seluruh umat Islam. Pelaksanaan kewajiban ini
telah tuntas dilakukan, bila yang dimaksud hanya sekedar adanya pemimpin. Namun bila yang
dimaksud adalah mengankat pemimpin yang amanah dan diangkat untuk menerapkan sistem
syariah, tentu tidak bisa dilakukakan saat ini mengingat sistem yang diterapkan bukan sistem
Islam, meski seluruh warga negara berpartisipasi dalam pemilu. Jadi ukurannya bukan hanya
sekedar individu pemimpin tapi sistem yang akan diterapkan setelah seseorang itu jadi
pemimpin.
Kewajiban ini tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebab menerapkan sistem yang tidak
sesuai dengan Islam hukumnya haram. Sementara setiap orang yang terpilih dalam pemilu itu
harus menerapkan seluruh perundang-undangan yang berlaku. Hal itu berarti melegitimasi
penerapan hukum yang bukan berasal dari Allah SWT.
Seorang pemimpin terpilih jelas ia tidak bisa hanya menerapkan hukum-hukum yang sesuai
dengan Islam dan meninggalkan sebagian yang lain yang jelas bertentangan dengan Islam
sehingga dikatakan ini yang maqdur(bisa dilakukan), sementara hukum Islam yang
lain ma’juz (belum bisa dilaksanakan). Tidak, sekali lagi bukan hanya itu. Ia wajib
melaksanakan seluruh perundangan baik itu sesuai dengan Islam atau bertentangan dengan
Islam. (Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir Indonesia)
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
5/6

6. 28/12/13
Hizbut Tahrir Indonesia » Blog Archive » Umat Membutuhkan Fatwa Haramnya Terlibat Dalam Sistem Sekuler, Bukan Haramnya Golput!
Baca juga :
1.
2.
3.
4.
Ismail Yusanto: Seharusnya Fatwa Haram Terlibat dalam Sistem Sekuler
Fatwa Haram Golput Sekjen PDIP: Mubazir, Kasihan Yang Bikin Fatwa
Tanggapan Hizbut Tahrir Indonesia Terhadap Fatwa MUI Tentang Golput
Live Interaktif Radio Bersama HTI di Malang: Mendudukkan Fatwa MUI GOLPUT
HARAM
5. Fatwa Haram Golput Langgengkan Bobroknya Politik Indonesia
m.hizbut-tahrir.or.id/2013/12/28/umat-membutuhkan-fatwa-haramnya-terlibat-dalam-sistem-sekuler-bukan-haramnya-golput/
6/6