Laporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kurikulum 2013 tahun 2013 menyoroti beberapa hal penting, antara lain: (1) model monitoring dan evaluasi yang dilakukan; (2) skala implementasi Kurikulum 2013 per jenjang pendidikan; dan (3) hasil monitoring berdasarkan sumber data dari guru, kepala sekolah, siswa, pengawas sekolah dan komite sekolah. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi Kurikulum 2013 pada tahun pertama.

1. HASIL MONITORING DAN EVALUASI
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
TAHUN 2013
UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM PUSAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 18-20 DESEMBER 2013

2. Model Monitoring dan Evaluasi

3. Manajemen Monev Implementasi Kurikulum
membina
Unit Utama
Kemdikbud
Ruang Lingkup; Buku,
Pelatihan, Pendampingan,
Monev
Sekolah+Guru
UIK Pusat
memantau
melapor
Pendampingan
Sekolah+ Guru
Inti
LPMP: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
melapor
UIK Provinsi:
-Dinas Pend. Prov
-LPMP
memantau Dinas Pend. Kab/Kota
-LPTK
-Sekolah Pembina
melapor
UIK : Unit Implementasi Kurikulum
3

4. Proses Monev Kurikulum 2013
PENYUSUNAN
MATERI MONEV
PENENTUAN
PELAKSANA DAN
PELATIH
PELATIHAN
MONEV
PELAKSANAAN
MONEV
PELAPORAN
HASIL
MONEV
PENGOLAHAN
HASIL MONEV
PEMBAHASAN
HASIL MONEV
RUMUSAN KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI

5. Skala Implementasi
No
1
Jenjang
Satuan
Kelas
SD
I
Tahun
2013
2%
2014
100%
100%
100%
II
100%
III
IV
100%
2%
100%
100%
100%
V
100%
VI
2
SMP
VII
100%
4%
100%
100%
100%
VIII
100%
IX
3
SMA/SMK
X
XI
2015
100%
10%
100%
100%
100%
100%
-Skala implementasi SD tahun 2014 adalah 100 kali tahun 2013
XII
-Skala implementasi SMP tahun 2014 adalah 50 kali tahun 2013
-Skala implementasi SMA/K tahun 2014 adalah 10 kali tahun 2013
Perlu persiapan
100%
yang lebih
matang!!!
5

6. Sasaran Monitoring dan Evaluasi

7. Hasil Monitoring dan Evaluasi

8. Sumber: Guru

9. Buku Siswa
Ketersediaan buku siswa
25%
Data menunjukkan bahwa Ketersediaan Buku Siswa pada semua jenjang
pendidikan memadai; yang memberikan jawaban Sangat Sesuai dan Sesuai
adalah; SD; 97%, SMP; 94%, SMA; 84%, dan SMK 88%.

10. Buku Pedoman Guru
Kesesuaian isi dengan kurikulum
Isi Buku Pedoman Guru dapat dinyatakan sesuai dengan isi-pesan Kurikulum
2013,. Hal ini dapat dilihat jawaban yang didapat dari lapangan, yaitu;
SD; 93%, SMP; 91%, SMA; 85%, dan SMK; 72%.

11. Buku Pedoman Guru
Kebenaran/Akurasi Buku
Kebenaran dan keakuratan isi Buku Pedoman Guru dapat dinyatakan sesuai
dengan yang diperlukan guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas.
Fakta itu terlihat dari data berikut, yaitu;
SD; 97%, SMP; 90%, SMA; 89%, dan SMK; 87%

12. Sumber: Kepala Sekolah

13. Pelatihan
Materi pelatihan dengan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran
Dalam pandangan Kepala Sekolah materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan
guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 di kelas. Hal ini tergambar
dalam data yaitu;
SD; 93%, SMP; 90%, SMA; 87%, dan SMK 90%.

14. Proses Pembelajaran
Penerapan pendekatan saintifik di kelas
Penerapan Pendekatan Saintifik dalam proses pembelajaran di dalam kelas
mendapat dukungan dari Kepala Sekolah. Hal ini terbukti dari pernyataan Kepala
Sekolah sebagaimana data berikut.
SD; 88%. SMP; 88%, SMA; 90%, dan SMK; 94%.

15. Menurut Kepala Sekolah
Proses Pembelajaran
Pemahaman guru tentang konsep dan aplikasi penilaian otentik
Pemahaman guru tentang penggunaan pendekatan saintifik
Pemahaman Guru tentang Penilaian Otentik dan aplikasinya dalam proses
pembelajaran di dalam kelas dipahami oleh guru. Hal ini terbukti dari data yang
terkumpul yaitu;
SD; 83%. SMP; 97%, SMA; 85%, dan SMK; 94%.

16. Menurut Kepala Sekolah
Proses Pembelajaran
Pemahaman guru tentang remedi pendekatan saintifik
Pemahaman guru tentang penggunaan dan pengayaan
Pemahaman Guru tentang pembelajaran remedi dan pengayaan bagi peserta
didik yang memerlukannya dalam proses pembelajaran di dalam kelas telah
dipahami oleh guru. Hal ini ditunjukkan melalui data yaitu;
SD; 86%. SMP; 85%, SMA; 78%, dan SMK; 87%.

17. Menurut Kepala Sekolah
Proses Penilaian
Pemahaman guru tentang konsep dan aplikasi penilaian berbasis
Pemahaman guru tentang penggunaan pendekatan saintifik
portofolio
Pemahaman Guru tentang konsep dan aplikasi penilaian berbasis portofolio
dalam proses pembelajaran di dalam kelas telah dipahami oleh guru. Hal ini
ditunjukkan melalui data yang menggambarkan pemhaman guru yaitu;
SD; 83%. SMP; 85%, SMA; 76%, dan SMK; 86%.

18. Menurut Kepala Sekolah
Proses Penilaian
Pemahaman guru tentang konsep dan pendekatan saintifik
Pemahaman guru tentang penggunaanaplikasi penilaian diri
Pemahaman Guru tentang konsep dan aplikasi penilaian diri, menurut Kepala
Sekolah, cukup dipahami guru. Hal ini digambarkan melaui data yaitu;
SD; 74%. SMP; 85%, SMA; 64%, dan SMK; 80%.
Catatan untuk SMA: Guru masih memerlukan peningkatan pemahaman tentang
Penilaian Diri.

19. Manajemen
Jadwal pelajaran sesuai struktur kurikulum (Mata pelajaran dan beban
belajar)
Dalam konteks penjadwalan pelajaran, terdapat kecenderungan sudah sesuai
pada semua jenjang pendidikan, hal ini ditunjukkan dari temuan yang ada, yaitu;
SD; 89%, SMP; 97%, SMA; 82%, dan SMK; 96%

20. Sumber: Siswa

21. Buku Siswa
Keterbacaan
Menurut siswa (peserta didik) bahwa tingkat keterbacan buku sudah cukup baik,
terutama buku SMP. Hal ini dapat dilihat dari data, yaitu;
SD; 88%, SMP; 92%, SMA; 69%, dan SMK; 67%
Catatan utuk SMA/SMK; Matematika memang memiliki perubahan yang cukup
sigifikan, karna perubahan dengan dimasukkannya materi dari PISA dan TIMMS.

22. Buku Siswa
Kegrafikaan dan Kualitas Cetakan
Menurut siswa (peserta didik); kegrafikaan dan kualitas cetakan buku sudah
cukup baik Hal ini dapat dilihat dari data, yaitu;
SD; 89%, SMP; 91%, SMA; 73%, dan SMK; 72%

23. Buku Siswa
Ketersediaan Buku Siswa
Menurut siswa (peserta didik); ketersediaan Buku Siswa rata-rata sudah
mencapai di atas 90%. Hal ini sebagimana terlihat pada data, yaitu;
SD; 95%, SMP; 94%, SMA; 93%, dan SMK; 96%

24. Proses Pembelajaran
Cara guru menyampaikan materi (mudah dipahami, menarik, menyenangkan)
Menurut siswa (peserta didik); cara guru menyampaikan materi dipahami denga
udah, menarik dan menyenangkan selama proses pembelajaran berlangsung.
Hal ini dapat dilihat dari data, yaitu;
SD; 80%, SMP; 91%, SMA; 80%, dan SMK; 86%

25. Proses Pembelajaran
Guru memberi kesempatan siswa untuk mengamati, merumuskan
pertanyaan, mengumpulkan data/informasi, menolah data/informasi, dan
mengomunikasikan.
Menurut siswa (peserta didik); dalam melakukan proses pembelajaan guru telah
menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis pendekatan saintifik. Data
tersebut dapat dicermati melalui informasi berikut.
SD; 90%, SMP; 86%, SMA; 89%, dan SMK; 96%

26. Layanan Kesiswaan
Pelaksanaan layanan administrasi kesiswaan (seperti data siswa, data
perkembangan kesehatan, data prestasi, dan data minat).
Menurut siswa (peserta didik); dalam hal layanan kesiswaan secara administratif
yang diberikan sekolah, sudah memuaskan. Data tersebut dapat dinyatakan
sebagai berikut. (SD; Datanya belum terekam)
SMP; 85%, SMA; 80%, dan SMK; 92%

27. Sumber: Pengawas Sekolah

28. Pelatihan
Materi pelatihan proses pembelajaran
Menurut Pengawas; materi pelatihan Kurikulum 2013 yang disampaikan oleh
Instruktur Nasional sudah memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui data berikut.
SD; 95%, SMP; 90%, SMA; 90%, dan SMK; 91%

29. Proses Pembelajaran
Penerapan pendekatan saintifik di kelas
Menurut Pengawas; penerapan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran
di kelas telah memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui data berikut.
SD; 90%, SMP; 81%, SMA; 87%, dan SMK; 90%

30. Sumber: Komite Sekolah

31. Layanan Kesiswaan
Pelaksanaan layanan konsultasi dengan orangtua dan siswa
Menurut Komie Sekolah; sekolah telah memberikan layanan konsltasi kepada
orangtua dan peserta didik dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada data berikut.
SD; 79%, SMP; 90%, SMA; 93%, dan SMK; 86%

32. Menurut Komite Sekolah
Layanan Kesiswaan
Keterlaksanaan layanan bantuan peminatan studi
Menurut Komie Sekolah; layanan sekolah yang diberikan kepada peserta didik
dalam memberikan bantun peminatan, khususnya di SMA dan SMK; sangat
memuaskan. Sementara itu layanan peminatan yang diberikan kepada SD dn
SMP berupa ekstrakurrikuler. Hal ini dapat dilihat pada data berikut.
SD; 65%, SMP; 86%, SMA; 95%, dan SMK; 82%

33. Menurut Komite Sekolah
Kerja sama dengan sekolah
Komunikasi orangtua dengan guru berkenaan perkembangan
siswa di sekolah
Menurut Komie Sekolah; komunikasi antara Sekolah dengan orangtua yang
berkaitan dengan perkembangan peserta didik (anak) di sekolah, berjalan
memuaskan. Hal ini dapat dilihat pada data berikut,
kecuali SD yang datanya belum masuk.
SMP; 89%, SMA; 83%, dan SMK; 87%

34. Menurut Komite Sekolah
Kerja sama dengan sekolah
Keterlibatan orangtua dalam aktivitas pembelajaran siswa di
rumah
Menurut Komie Sekolah; Dalam hal keterlibatan orangtua membantu putra-putrinya
belajar di rumah, hasilnya cukup memuaskan. Berdasarkan data tampak terjadi
perbedan yang cukup signifikan antara SMP dengan SMA dan SMK. Perbedaan
tersebut lebih disebabkan oleh tingkat kemandirian antar-peserta didik.
(Data SD belum masuk) SMP; 89%, SMA; 86%, dan SMK; 88%

35. RANCANGAN POS
IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
UNTUK TAHUN 2014
UNIT IMPLEMENTASI KURIKULUM PUSAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JAKARTA, 18 – 20 DESEMBER 2013

36. Rancangan Prosedur Operasional Standar

37. Prosedur Operasional Standar
Pengadaan Buku

38. CONTOH SWIM LANE POS PENGADAAN BUKU
(SD)
NO.
LANGKAH KEGI ATAN/
UNI T PELAKSANA
PUSAT
PROVI NSI
KAB./ KOTA
Penganggar an
BANSOS BUKU KE
SD SA SARAN
KURI K ULUM 20 13
M ULAI
A PBN
DEKONSENTRA SI
JUKNI S
DEKONSENTRASI
1
SATUAN PENDI DI KAN
DI NAS PENDI DI KA N
PROVI NSI
DAK/ A PBD
KA B/ KOTA
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI
DINAS PENDIDIKAN
KAB./KOTA
JUKNI S DA K
2
Penyiapan Nask ah Buk u
PUSKURBUK
( NA SKA H BUKU
SI SWA DA N GURU)
SPEC/ HTE NA SKA H
BUKU
DUMMY
3
4
PENGADAAN DAN
PENGIRIMAN BUKU
SEMESTER II
Penggadaan dan
Pendist r i busian
Pener im aaan
PEMBELIAN BUKU
SISWA KELAS I , II, IV, V
DAN BUKU GURU KELAS
I, II, IV, V DAN BUKU
AGAMA
SISWA KELAS I , II, IV,V,
DAN GURU AGAMA
SISWA KELAS I , II, IV, V
DAN BUKU GURU KELAS
I, II, IV,V, DAN BUKU
AGAMA
5
LAPORA N BA NSOS DA N
PENDI STRI BUSI A N
BUKU DI SD
LA PORA N KE UI K
PROVI NSI
LAPORAN BANSOS DAN
PENDISTRIBUSIAN BUKU
DI SD
LAPORAN KE UIK PUSAT
Pelapor an
TEMBUSAN
LAPORAN BANSOS
DAN
PENDISTRIBUSIAN
REKAP LAPORAN
BANSOS DAN
PENDI STRI BUSI AN
BUKU TI NGKAT
PUSAT
REKAP LAPORAN
BANSOS DAN
PENDISTRIBUSIAN
Lap o ran A k h ir Hasil
Tah u n 2 0 1 4
Selesai
38

39. CONTOH NARASI POS PENGADAAN BUKU (1)
1. Penganggaran
Penyediaan buku Siswa dan buku Guru untuk Sekolah Dasar Semester
I melalui bantuan sosial kepada sekolah sasaran (dana dekonsentrasi)
dan kekurangannya dipenuhi dengan dana BOS.
Untuk semester II dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)
Tahun Anggaran 2014, bagi Kabupaten/Kota yang tidak menerima
Dana Alokasi Khusus (DAK), pengadaannya dapat melalui APBD,
dalam hal ini BOS Daerah atau komponen lain yang sesuai.
2. Penyiapan Naskah Buku
Penyiapkan naskah buku oleh Puskurbuk untuk buku Siswa Kelas I, II,
III, IV dan buku guru kelas I, II, III, IV, guru agama dan guru PJOK
untuk semerter I dan II.
3. Pengadaan dan Pendistribusian
Dana untuk pembelian buku Siswa dan Guru semester I melalui
bansos yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (dana
dekonsentrasi) langsung ke sekolah sasaran.
Sekolah sasaran membeli buku sesuai dengan jumlah siswa dan guru
yang mengimplementasikan kurikulum 2013. Buku yang dibeli
mengikuti spesifikasi dan HET yang ditetapkan oleh Kemdikbud.
Untuk semester II mengikuti mekanisme DAK yang diatur dalam
Permendikbud tentang Juknis DAK Bidang Pendidikan 2014.
39

40. CONTOH NARASI POS PENGADAAN BUKU (2)
4. Penerimaan
Buku diterima oleh siswa kelas I, II, III, IV dan buku guru kelas I, II,
III, IV, guru agama dan guru PJOK semester I pada bulan Mei 2014.
5. Pelaporan
Laporan hasil kegiatan Pembelian buku disusun oleh Pusat dan daerah
dengan rincian sebagai berikut:
• Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan
Pembelian buku dari penggunaan dana Bansos buku ke Dinas
Pendidikan Provinsi, dengan tembusan ke Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota.
• Dinas Pendidikan Provinsi membuat rekapitulasi laporan dari
semua Sekolah dan di sampaikan ke Direktorat Pembinaan
Sekolah Dasar.
• Batas waktu penyerahan laporan, sesuai dengan ketentuan jadwal
yang ditetapkan dalam panduan Bansos Buku.
• Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar membuat laporan
keseluruhan hasil pelaksanaan Pembelian buku dari 33 provinsi,
sesuai rekap laporan yang disampaikan oleh seluruh provinsi di
Indonesia.
40

41. Prosedur Operasional Standar
Pelatihan

42. CONTOH SWIM LANE POS PELATIHAN (BPSDMPK&PMP)
NO.
LANGKAH
KEGIATAN
UNIT
PELAKSANA
PUSAT
PROVINSI
KAB./KOTA
SATUAN PENDIDIKAN
Mulai
1
P enganggaran
APBN Pusat
P enentuan Nara
Sumber/Instruktur
Nasional
Pengembangan
Pedoman, Materi
Penentuan
Nara Sumber
Panduan,
Materi
Penentuan
Instruktur
Nasional (IN) oleh
PPPPT K/LP2KS
Panduan, Materi
Pelatihan,
Penentuan SI
Mengusulkan
Calon Instruktur
Nasional (I N)
Tdk Memenuhi
Memenuhi
Standar
Pemantapan
dan
Penyamaan
Persepsi
4
Sekolah Inti
(SI)
k
a
l
o
t
i
D
3
P enyiapan M ateri
P edoman dan M ateri
P elatihan
Koordinasi
Koordinasi
Koordinasi Pusat
2
APBD
APBD/APBN
Dekonsentrasi
Pelatihan I N
Provinsi/Region
PPPPTK/LP2KS
P elatihan Instruktur
Nasional
Ditolak
Tdk Lulus
Lulus
5
6
P elaporan
Pelatihan GS
di Tingkat
Provinsi
P elatihan Guru Sasaran
Aplikasi
Kurikulum
2013
Pelatihan GS
di Tingkat
Kab/Kota
Kompeten
Nara
Tdk
Analisis
Hasil
Pelatihan
(PAN)
Instruktur
Guru Sasaran
Rekom endasi u tk
NS Pelatihan2
Selanjutnya/Guru
Sasaran/Tim
Pendamping
Ditolak
Kompeten
Tdk Kompeten
Lapor an Akhir Hasil
PelatihanTahun 2014
LAPORAN KE UIK
PUSAT
Pelatihan GS
di Tingk.
Sat.Pendidikan
Ditolak
Kompeten/Amat Baik/Baik
Tdk Kompeten
Rekomendasi
utk NS
Pelatihan2 Guru
Sasaran/Tim
Pendamping
Rekomendasi
utk Tim
Pendamping
Didampingi
Selesai
*** Calon Pendamping
Mulai Penentuan
Calon Tim Pendamping
42

43. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(1)
A. Penganggaran
1. Tugas Pusat
a. Menyediakan anggaran untuk pelatihan (SD, SMP, SMA,
dan SMK).
b. Menyiapkan kurikulum pelatihan (Guru, Kepala Sekolah,
dan Pengawas Sekolah).
c. Menyiapkan model-model pelatihan (Instruktur Nasional,
Guru Inti, dan Guru Sasaran).
d. Melakukan koordinasi dan mapping terkait dengan sasaran
pelatihan dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
e. Penjadwalan pelatihan (Instruktur Nasional, Guru, Kepala
Sekolah, dan Pengawas Sekolah).
f. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan APBN dan
berdasarkan mapping sasaran.
2. Tugas Dinas Pendidikan Provinsi
a. Melakukan koordinasi dengan pusat.
b. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kab/kota.
c. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan APBD berdasarkan
mapping sasaran dengan menggunakan kurikulum dan
model pelatihan yang telah ditetapkan oleh pusat.
3. Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi.
b. Melakukan koordinasi dengan sekolah Pembina
penyelenggara pelatihan.
c. Melaksanakan pelatihan sesuai dengan APBD berdasarkan
mapping sasaran dengan menggunakan kurikulum dan
model pelatihan yang telah ditetapkan oleh pusat.
43

44. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(2)
B. Penyiapan Materi
1. Tugas Pusat
a.Mengembangkan Pedoman dan materi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk pelatihan
narasumber nasional, instruktur nasional, dan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah sasaran (SD,
SMP, SMA/K, dan PKLK), yang terdiri atas:
b.Pedoman Pelatihan;
c.Modul Pelatihan;
d.Buku Siswa;
e.Buku Pegangan Guru;
f.Video Model Pembelajaran;
g.Silabus;
h.Pedoman Pengisian Rapor untuk setiap jenjang sekolah sesuai pelatihan;
i.Peraturan-peraturan yang terkait dengan Implementasi Kurikulum 2013.
2. Tugas Dinas Pendidikan Provinsi
Menyiapkan materi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk pelatihan instruktur nasional (SD,
SMP, SMA/K, dan PKLK), sesuai standart dari Pusat yang terdiri atas:
a. Pedoman Pelatihan;
b. Modul Pelatihan;
c. Buku Siswa;
d. Buku Pegangan Guru;
e. Video Model Pembelajaran;
f. Silabus;
g. Pedoman Pengisian Rapor untuk setiap jenjang sekolah sesuai pelatihan;
h. Peraturan-peraturan yang terkait dengan Implementasi Kurikulum 2013.
3. Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Menyiapkan materi pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 untuk pelatihan guru/kepala
sekolah/pengawas sekolah sasaran (SD, SMP, SMA/K, dan PKLK), sesuai standart dari Pusat yang
terdiri atas:
a.Pedoman Pelatihan;
b.Modul Pelatihan;
c.Buku Siswa;
d.Buku Pegangan Guru;
e.Video Model Pembelajaran;
f.Silabus;
g.Pedoman Pengisian Rapor untuk setiap jenjang sekolah sesuai pelatihan;
h.Peraturan-peraturan yang terkait dengan Implementasi Kurikulum 2013.
44

45. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(3)
C.
Narasumber, Instruktur Nasional
1.Tugas Pusat
a. Menentukan Narasumber Nasional
Nara Sumber Nasional dapat terdiri dari unsur dosen, pengawas, kepala sekolah, guru, widyaiswara
dan penulis serta penelaah buku (buku siswa atau buku pegangan guru), yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
1)Memiliki latar belakang pendidikan akademik minimal S1 pada program studi yang relevan dengan
materi pelatihan yang akan diberikan.
2)Untuk Dosen diutamakan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) sertifikasi guru pada bidang studi
yang relevandengan materi pelatihan yang akan diberikan.
3)Untuk Pengawas, Kepala Sekolah, dan Guru harus sudah memiliki sertifikat pendidik pada bidang
studi yang relevan dengan materi pelatihan yang akan diberikan, sering menjadi narasumber pelatihan
guru pada tingkat nasional atau menjadi tim pengembang kurikulum tingkat nasional/provinsi.
4)Untuk widyaiswara harus sudah memiliki golongan minimal IV/b.
5)Untuk penulis dan/atau penelaah buku siswa dan/atau buku pegangan guru harus memiliki surat
tugas/surat keputusan sebagai penulis dan/atau penelaah buku dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
b. Menentukan Kriteria/Persyaratan Intruktur Nasional
Calon instruktur nasional dapat terdiri dari unsur Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, dan Wisyaiswara,
yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Memiliki latar belakang pendidikan akademik minimal S1 pada program studi yang
relevan dengan materi pelatihan yang akan diberikan.
2) Memiliki sertifikat pendidik pada bidang studi yang relevan dengan materi pelatihan
yang akan diberikan dan sering menjadi narasumber pelatihan guru pada tingkat
nasional.
3) Calon instruktur nasional harus memiliki pengalaman melatih guru dan berbasis
prestasi yang dimilikinya, misalnya:
4) Guru berprestasi;
5) Skor UKG tinggi;
6) Pelatih Nasional Binaan USAID, JICA, AUSAID;
7) National/Provincial Core Team Bermutu;
8) Tim Pengembang Kurikulum Provinsi dan Kabupaten;
9) Calon instruktur nasional wajib mengikuti pelatihan instruktur nasional implementasi
kurikulum 2013 untuk mata pelajaran yang relevan dengan materi pelatihan yang akan
diberikan oleh narasumber nasional dan dinyatakan lulus.
c. Menentukan Persyaratan Sekolah Inti
45

46. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(4)
Lanjutan: Narsumber,Instruktur Nasional
2. Tugas Provinsi
Menentukan Calon Instruktur Nasional
Instruktur Nasional direkrut secara proporsional
dari provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan
jumlah yang dibutuhkan dan diusulkan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Tugas Kabupaten/Kota
Menentukan Sekolah Inti yang memenuhi
standard dan secara proporsional sesuai dengan
jumlah yang dibutuhkan.
46

47. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(5)
47

48. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(6)
48

49. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(7)
49

50. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(8)
50

51. CONTOH NARASI POS PELATIHAN(9)
F. Sertifikat Pelatihan
Surat Tanda Tamat Pelatihan atau Sertifikat
Pelatihan implementasi Kurikulum 2013 bagi
narasumber nasional, instruktur nasional, dan
sasaran dapat diberikan jika semua data hasil
pelatihan sudah diinput dalam sistem manajemen
pelatihan.
G. Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ke Dinas
Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan
Provinsi ke Pusat. Pelaporan melalui input data
pada aplikasi manajemen pelatihan yang
disediakan oleh BPSDMPK-PMP Kemdikbud.
Analisis laporan di tingkat kabupaten/kota
disampaikan berdasarkan klaster dengan
menggunakan pathokan acuan normal (PAN)
H. Terkait dengan Pelatihan secara rinci terdapat
di dalam Pedoman Pelaksanaan Pelatihan
Implementasi Kurikulum 2013.
51

52. Prosedur Operasional Standar
Pendampingan

53. CONTOH SWIM LANE POS PENDAMPINGAN (SMP)
NO.
1
LANGKAH
KEGIATAN
UNIT PELAKSANA
Penganggaran
PUSAT
PROVINSI
KAB./KOTA
APBN
Dekonsentrasi
Mulai
SATUAN PENDIDIKAN
Semua SMP Sasaran di
Kab/Kota membentuk
Bimtek TPK
Kab/Kota & GI
APBN Pusat
(RKAKL KEG.MUTU
SMP)
Block Grant
melalui SMP
Block Grant SMP
2
Penyiapan Materi
Pendampingan
3
Penyusunan
Panduan, Silabus,
Materi Bimtek
Penentuan Calon
Pendamping
Panduan, Silabus,
TPK Provinsi
(SK Gubernur)
TPK Kab/Kota
(SK Bupati/Walikota)
Guru Inti
4
Pelatihan Calon Pendamping
Bimtek
Tingkat Pusat
Tdk Lulus
Ditolak
Lulus
Bimtek Tingkat
Provinsi
Tdk Lulus
5
6
Lulus
Pelaksanaan Pendampingan
Pelaporan
Ditolak
Guru
Pendamping
Laporan
Pendampingan di
SMP Cluster Induk
Laporan
Pendampingan di
SMP Cluster Induk
Rekap Laporan
Pendampingan
Tingkat Provinsi
Rekap Laporan
Pendampingan
Tingkat Provinsi
Pendampingan
di SMP Cluster
Tembusan Laporan
Pendampingan di
SMP Cluster Induk
LAPORAN KE UIK
PROVINSI
Laporan Akhir Hasil
Pendampingan Tahun 2014
LAPORAN KE UIK PUSAT
Selesai
53

54. CONTOH NARASI POS PENDAMPINGAN (1)
A. Penganggaran
Penganggaran kegiatan Pendampingan implementasi Kurikulum 2013
pada tingkat SMP untuk tahun 2014 bersumber dari Dana APBN Pusat
(pada DIPA Direktorat Pembinaan SMP) melalui RKAKL Kegiatan
Peningkatan Mutu SMP dan Dana APBN yang di Dekonsentrasikan
melalui Dinas Pendidikan Provinsi pada 33 provinsi di Indonesia.
B. Penyiapan Materi Pendampingan
1.Penyusunan Panduan Pelaksanaan Pendampingan oleh Direktorat
Pembinaan SMP;
2.Penyusunan Draft Silabus dan Materi Pelatihan Petugas Pendamping
oleh Direktorat Pembinaan SMP bersama-sama dengan konsultan, dan
tim teknis Direktorat Pembinaan SMP;
3.Review Draft Silabus dan Materi Pelatihan Petugas Pendamping
oleh Direktorat Pembinaan SMP bersama-sama dengan konsultan, dan
tim teknis Direktorat Pembinaan SMP;
4.Finalisasi Draft Silabus dan Materi Pelatihan Petugas Pendamping
oleh Direktorat Pembinaan SMP bersama-sama dengan konsultan, dan
tim teknis Direktorat Pembinaan SMP;
5.Penyamaan persepsi Materi Pelatihan Petugas Pendamping untuk
nara sumber pelatihan, oleh Direktorat Pembinaan SMP bersama-sama
dengan konsultan, dan tim teknis Direktorat Pembinaan SMP.
54

55. CONTOH NARASI POS PENDAMPINGAN (2)
C. Penentuan Calon Pendamping
Calon Pendamping implementasi Kurikulum 2013 berasal dari unsur
Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Kabupaten/Kota dan Guru Inti,
dengan kriteria sebagai berikut:
1. Telah mengikuti Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013
yang diselenggarakan Pusat dan dinyatakan Lulus “Sangat
Baik” (SB);
2. Telah mengikuti Pelatihan Petugas Pendamping yang
diselenggarakan di tingkat Provinsi dan dinyatakan Lulus
“Sangat Baik” (SB) - (narasumber tingkat Provinsi berasal
dari TPK Provinsi yang sudah dilatih di Pusat dan dinyatakan
Lulus “Sangat Baik” (SB);
3. TPK Kabupaten/Kota berasal dari unsur praktisi pendidikan
untuk tingkat SMP yang disyahkan melalui Surat Keputusan
(SK) Bupati/Walikota;
4. Guru Inti berasal dari Guru Mata Pelajaran: Matematika; IPA;
IPS; PKn; Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; Seni Budaya;
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; atau Prakarya;
5. Memiliki wawasan yang cukup tentang pendidikan secara
umum dan Kurikulum 2013;
6. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
55

56. CONTOH NARASI POS PENDAMPINGAN (3)
D. Bimtek Calon Pendamping
1.Direktorat Pembinaan SMP bersama-sama dengan narasumber pusat
melatih TPK Provinsi di tingkat Pusat;
2.Pelaksanaan pelatihan di tingkat pusat selama 6 (enam) hari = 60 JP (@ 45
menit);
3.TPK Provinsi yang sudah dilatih di Pusat dan dinyatakan Lulus “Sangat
Baik” (SB), selanjutnya menjadi narasumber tingkat provinsi masingmasing, dan bersama-sama tim pusat melatih calon pendamping yang
berasal dari TPK Kabupaten/Kota dan Guru Inti;
4.TPK Kabupaten/Kota dan Guru Inti yang dilatih di tingkat provinsi, harus
memenuhi kriteria peserta sebagaimana disebutkan pada butir C di atas;
5.Pelaksanaan pelatihan di tingkat provinsi selama 6 (enam) hari = 60 JP (@
45 menit);
6.TPK Kabupaten/Kota dan Guru Inti yang sudah dilatih di tingkat provinsi
dan dinyatakan Lulus “Sangat Baik” (SB), selanjutnya dapat menjadi Guru
Pendamping di sekolah sasaran/cluster;
7.Materi pelatihan calon pendamping di tingkat pusat maupun provinsi
adalah sama, yang meliputi:
a. Konsep Kurikulum 2013;
b. Kebijakan dan Skenario Pelaksanaan Pendampingan;
c. Penyusunan RPP;
d. Model-model Pembelajaran;
e. Penilaian dan Model Rapor SMP;
f. Simulasi Pendampingan;
g. Pelaporan Hasil Pendampingan;
h. Evaluasi Peserta Pelatihan (Pre-Test, Post-Test, dan Penilaian
Proses);
i. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan.
56

57. CONTOH NARASI POS PENDAMPINGAN (4)
E. Pelaksanaan Pendampingan
Pendampingan dilakukan oleh Guru Pendamping (TPK Kabupaten/Kota atau Guru
Inti) yang berasal dari 9 (sembilan) mata pelajaran, dengan mekanisme sebagai
berikut:
Pembentukan SMP Cluster:
1.Setiap Kabupaten/Kota harus mengelompokkan semua SMP di wilayahnya ke
dalam Cluster;
2.Setiap cluster beranggotakan 5 (lima) SMP, yang ditetapkan berdasarkan
keputusan/kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
3.Setiap cluster memilih/menyepakati tentang sekolah yang menjadi Cluster Induknya, dengan mempertimbangkan intake, daya dukung, dan SDM;
4.SMP Cluster Induk yang telah dipilih/disepakati, bertanggungjawab melakukan
koordinasi antar semua anggota cluster-nya;
5.Setiap cluster akan mendapatkan Dana Blockgrant Pendampingan yang berasal
dari APBN Dekonsentrasi sebesar Rp.22.000.000,- per-cluster;
6.Dana Blockgrant Pendampingan akan disalurkan melalui SMP Cluster Induk,
dan digunakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Pendampingan di SMP Cluster:
1.Pendamping yang berasal dari 9 (sembilan) mata pelajaran datang/mengunjungi
SMP Cluster Induk di Kabupaten/Kota masing-masing sesuai jadwal yang telah
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2.Semua guru sasaran yang berasal dari 9 (sembilan) mata pelajaran pada cluster
tersebut, sudah berkumpul di SMP Cluster Induk, dan siap menerima
pendampingan;
3.Pelaksanaan pendampingan di tiap-tiap cluster berlangsung selama 3 (tiga) hari;
4.Pendampingan dilangsungkan secara bergiliran dan/atau paralel pada semua
cluster yang terdapat di Kabupaten/Kota tersebut;
5.Pendampingan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun;
6.Pendampingan I dilaksanakan pada awal Semester I;
7.Pendampingan II dilaksanakan pada awal Semester II.
57

58. CONTOH NARASI POS PENDAMPINGAN (5)
F. Pelaporan
Laporan Hasil Pendampingan dibuat/disusun oleh Pusat dan
daerah, dengan rincian sebagai berikut:
1.SMP Cluster Induk membuat laporan pertanggungjawaban
kegiatan pendampingan serta penggunaan Dana Blockgrant
Pendampingan ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan
tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
2.Dinas Pendidikan Provinsi membuat rekapitulasi laporan
dari semua SMP Cluster Induk dan disampaikan ke
Direktorat Pembinaan SMP;
3.Batas waktu penyerahan laporan, sesuai dengan ketentuan
jadwal yang telah ditetapkan;
4.Direktorat Pembinaan SMP membuat laporan keseluruhan
hasil pelaksanaan pendampingan di 33 provinsi, berdasarkan
rekap laporan dari semua provinsi tersebut.
58

59. Prosedur Operasi Standar
Monitoring dan Evaluasi

60. CONTOH SWIM LANE POS MONEV (SD)
NO.
1
LANGKAH KEGI ATAN/
UNI T PELAKSANA
Pen ga ngga r an
PUSAT
Pen yi apan Mat er i Mo ne v
3
Pen en t uan Cal on Pet u gas
Mone v
4
SATUAN PENDI DI KAN
DANA
DEKONSENTRASI
Peny u sunan Panduan
dan Baha n/ Mat er i
Pelat ihan
Bi m t ek Cal on Pet uga s
Mone v
5
KAB./ KOTA
M u lai
APBN PUSAT (RKAKL
KEG. STANDAR I SI
DAN PROSES)
2
PROVI NSI
Pel ak sa naa n Mone v
Unsur Dit . PSD, PT,
Konsult an
Dinas Pendid ika n
Pr ov insi
Dinas Pendidika n
Kab/ Kot a
Bimt ek Pet uga s
Mone v
M onev di 3 .0 60 SD
pada 51 0 Kab/ Kot a
M on ev Sam pling
Gug us
6
Pel apor an
Lap o r an M onev d i
Gu gus
LAPORAN KE UI K
PROVI NSI
Lapor an Mon ev
di SD Pada 5 1 0
Kab/ Kot a
Rek ap Lapor an
Mon ev
Ti n gk at Pu sat
Rek ap Lapor an
Mon ev
Ti n gk at Pr ov i n si
LAPORAN KE UIK
PUSAT
Lapor an A khir Hasil
Monev
Tahun 2014
Se l esai
60

61. CONTOH NARASI POS MONEV (1)
A. Penganggaran.
Penganggaran kegiatan pendampingan implementasi
kurikulum 2013 pada Jenjang Sekolah Dasar tahun 2014
bersumber dari dana APBN pusat DIPA Direktorat
Pembinaan SD dalam RKAKL kegiatan Standar isi dan
proses dan dana APBN yang di dekonsentrasikan melalui
Dinas Pendidikan
B.Penyiapan Materi
Materi Monitoring dan Evaluasi disiapka oleh Direktorat
Pembinaan Sekolah Dasar yang terdiri dari :
1.Panduan Teknis Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi
2.Instrumen Monitoring dan Evaluasi untuk : (1) Pengawas
Sekolah, (2) Kepala Sekolah, (3) Guru, (4) Siswa, dan (5)
Komite Sekolah/Orang Tua Siswa.
61

62. CONTOH NARASI POS MONEV (2)
C. Penentuan Petugas MONEV
Petugas Monitoring dan Evaluasi berasal dari unsur pusat dan
daerah dengan rincian:
1.Petugas Monitoring dan Evalusi pusat berasal dari unsur
Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, dan Perguruan Tinggi.
2.Petugas Monitoring dan Evaluasi daerah berasal dari unsur Dinas
Pendidikan Provinsi dan Dinas pendidikan Kabupaten/Kota
Kriteria petugas monitoring dan evaluasi
1.Telah mengikutit pelatihan calon petugas monitoring dan
evaluasi
2.Memiliki wawasan yang cukup tentang pendidikan secara umum
dan kurikulum 2013
3.Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan
D. Bimtek Petugas MONEV
Materi Pelatihan calon petugas monitoring dan evaluasi meliputi;
(1) Konsep kurikulum 2013, (2) Manajemen Implementasi
Kurikulum 2013, (3) Kebijakan dan juknis Monitoring dan evaluasi
implementasi kurikulum 2013, (4) Instrumen monitoring dan
evaluasi Implementasi kurikulum 2013, (5) Simulasi pelaksanan
Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum 2013, dan (6)
Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum
2013.
62

63. CONTOH NARASI POS MONEV (3)
E. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum 2013 di
tahum anggaran 2014 dilaksanakan sebagai berikut:
1.
Petugas monitoring dan evaluasi dari Pusat bersama - sama
dengan petugas monitoring dan evaluasi provinsi ke Sekolah
sasaran implementasi kurikulum 2013, sebanyak 3.060 SD yang
tersebar di 510 kabupaten/kota
2.
Petugas monitoring dan evaluasi melakukan monitoring dan
evaluasi ke sumua gugus (SD Inti) yang tersebar di 33 provinsi.
3.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali
dalam setahun yaitu setelah pelaksanaan pendampingan
semester I dan setelah pelaksanaan pendampingan semester II.
4.
Monitoring dan evaluasi untuk Sekolah Dasar dilakukan pada
kelas I, II, IV, dan V.
F. Pelaporan
1.
2.
3.
4.
Model pelaporan monev implementasi kurikulum 2013 di susun
oleh direktorat Pembinaan Sekolah Dasar.
Laporan monitoring dan evaluasi terdiri dari soft copy dan hard
copy (print out).
Laporan petugas monitoring dan evaluasi tentang hasil kegiatan
monitoring dan evaluasi tiap sekolah dalam bentuk file (soft
copy) dilaporkan secara online, paling lambat 7 hari setelah
kegiatan monitoring dan evaluasi selesai dilaksanakan.
Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi secara nasional akan
dipublikasikan secara objektif dan transparan melalui media
yang relevan.
63

64. Diskusi Kelompok
1. Kelompok Pembina SD
2. Kelompok Pembina SMP
3. Kelompok Pembina SMA
4. Kelompok Pembina SMK
5. Kelompok POS Implementasi Kurikulum 2013
Tugas Diskusi Kelompok:
•Membahas Hasil Monev.
•Berdasarkan Temuan Memberikan Gagasan Konstruktif-ProgresifInovatif untuk Implementsi Kurikulum 2013 pada Tahap Selanjutnya
dalam Ruang Lingkup Buku, Pelatihan, Pendampingan, Proses
Pembelajaran, dan Manajemen Implementasi Kurikulum 2013 (dari
Pusat, Provinsi, Kab./Kota, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Guru,
Pesert Didik)
•Presentasi Hasil Akumulasi Gagasan Konstruktif-Progresif-Inovatif.

65. Terima Kasih