Land application atau aplikasi lahan adalah pemanfaatan limbah cair dari industri kelapa sawit untuk digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit. Limbah cair mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman.
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Perencanaan Teknis IPLT - Unit Pengolahan PemekatanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang meliputi beberapa unit pengolahan seperti tangki imhoff, clarifier, kolam pemisahan lumpur, dan bak pengeringan. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip kerja, kriteria desain, dan contoh gambar setiap unit pengolahan lumpur tinja.
Land application atau aplikasi lahan adalah pemanfaatan limbah cair dari industri kelapa sawit untuk digunakan sebagai pupuk tanaman kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit. Limbah cair mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman.
Perencanaan Teknis Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL) Secara FisikJoy Irman
Pelatihan Penyusunan Rencana Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) terdiri dari beberapa modul, yaitu: Dasar-dasar Perencanaan Teknis SPAL-T, Perencanaan Teknis Unit Pelayanan, Perencanaan Teknis Unit Pengumpulan / Jaringan Perpipaan, Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah, Teknologi Pengolahan Lumpur, Konstruksi Bangunan, dan Rencana Anggaran Biaya. Masing-masing Modul terdiri atas beberapa sub-modul . Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Permenkes No. 32 tahun 2017 _ttg Standar Baku Mutu Kesehatan Kesling dan Per...Adelina Hutauruk
Permenkes No.32 tahun 2017 ini mencabut Permenkes No.416 tahun 1990 ttg Persyaratan Air (Air Bersih); Permenkes No. 61 tahun 1991 dan permenkes No.8tahun 2014 ttg SPA (sebagian)
Perencanaan Teknis IPLT - Unit Pengolahan PemekatanJoy Irman
Dokumen tersebut membahas tentang instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) yang meliputi beberapa unit pengolahan seperti tangki imhoff, clarifier, kolam pemisahan lumpur, dan bak pengeringan. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip kerja, kriteria desain, dan contoh gambar setiap unit pengolahan lumpur tinja.
Dokumen ini membahas tentang rincian teknis penyimpanan limbah B3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup ketentuan standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB, rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan, serta pemantauan dan pelaporan penyimpanan limbah B3.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaJoy Irman
Dokumen ini membahas proses pengolahan limbah cair secara kimiawi dengan menambahkan bahan kimia ke dalam air limbah untuk mengkondisikan air sebelum diolah oleh mikroorganisme. Proses kimia yang dijelaskan meliputi netralisasi, presipitasi, koagulasi dan flokulasi dengan menggunakan zat kimia seperti alum dan ferro sulfat. Dokumen ini juga membandingkan kelebihan dan kekurangan pengolahan kimia d
Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan limbah medis seperti pembuangan sembarangan dan pembakaran tanpa izin. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan pengelolaan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai."
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
Metode Storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air, yang tentunya mengacu pada baku mutu yang sesuai dengan peruntukannya. Materi mata kuliah pengolahan kualitas air.
Dokumen tersebut membahas metode penanganan kelongsoran dalam menjaga infrastruktur yang telah ada. Dibahas pula definisi dan jenis-jenis tanah longsor serta faktor-faktor penyebabnya. Metode penanganan kelongsoran penting untuk meminimalkan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam."
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
Peraturan ini menetapkan baku mutu air limbah domestik dan kewajiban pengolahan air limbah domestik. Air limbah domestik harus diolah sebelum dibuang dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu lebih ketat berdasarkan kajian ilmiah tentang daya tampung lingkungan dan teknologi pengolahan.
Dokumen tersebut membahas standar nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan sektor sanitasi, yaitu SNI untuk pengolahan limbah, pengelolaan sampah, dan drainase. Beberapa SNI untuk pengolahan limbah meliputi tata cara penimbunan tanah resapan, pemasangan perangkap bau, dan spesifikasi pipa beton. SNI untuk pengelolaan sampah mencakup tata cara pemilihan lokasi TPA, pengelolaan sampah di permukiman, dan spesifik
Dokumen tersebut membahas tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Dana BOK hanya digunakan untuk kegiatan tersebut dan tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
FORM-01-Formulir Pemeriksaan Bahan Baku Pangan dan Kemasan.pdfhernuwaluyo
Formulir pemeriksaan bahan baku pangan dan kemasan digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan bahan baku yang diterima dari pemasok. Formulir ini mencakup informasi tentang kode pemasok, nama barang, kode batch produksi, jumlah diterima, kondisi pengangkutan, kondisi bahan baku segar atau olahan, kondisi kemasan dan label, serta status penerimaan.
Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatanAgung Oktavianto
Peraturan ini mengatur tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memastikan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Alat kesehatan tertentu wajib diuji dan dikalibrasi sekali setahun, dan alat yang lulus akan diberi sertifikat dan label laik pakai.
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KA berisi tujuan dan lingkup studi AMDAL, deskripsi rencana usaha/kegiatan, dan deskripsi kondisi lingkungan awal. KA digunakan sebagai acuan untuk menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan sesuai peraturan.
Dokumen ini membahas tentang rincian teknis penyimpanan limbah B3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup ketentuan standar penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam NIB, rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan, serta pemantauan dan pelaporan penyimpanan limbah B3.
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaJoy Irman
Dokumen ini membahas proses pengolahan limbah cair secara kimiawi dengan menambahkan bahan kimia ke dalam air limbah untuk mengkondisikan air sebelum diolah oleh mikroorganisme. Proses kimia yang dijelaskan meliputi netralisasi, presipitasi, koagulasi dan flokulasi dengan menggunakan zat kimia seperti alum dan ferro sulfat. Dokumen ini juga membandingkan kelebihan dan kekurangan pengolahan kimia d
Notulen pertemuan lokakarya bulanan Puskesmas Rawat Jalan Segedong membahas rencana pelaksanaan berbagai program kesehatan seperti promosi kesehatan, kesehatan reproduksi, posyandu remaja, dan prolanis. Pertemuan juga membahas kinerja pegawai dan persyaratan penundaan vaksinasi. Rencana kegiatan massal sunatan direncanakan pada 22 Maret di Desa Peniti Dalam I.
Pelatihan ini membahas tentang:
1. Pengenalan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman beserta target dan tahapannya
2. Pembentukan Pokja Sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinasikan pembangunan sanitasi
3. Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota sebagai acuan rencana pembangunan sanitasi jangka menengah
Dokumen tersebut membahas tentang perizinan dalam pengelolaan limbah B3 di rumah sakit. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan limbah medis seperti pembuangan sembarangan dan pembakaran tanpa izin. Dokumen ini juga menjelaskan dasar hukum dan ketentuan pengelolaan limbah B3 serta sistem pengelolaan limbah rumah sakit yang sesuai."
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
Metode Storet merupakan salah satu metode untuk menentukan status mutu air, yang tentunya mengacu pada baku mutu yang sesuai dengan peruntukannya. Materi mata kuliah pengolahan kualitas air.
Dokumen tersebut membahas metode penanganan kelongsoran dalam menjaga infrastruktur yang telah ada. Dibahas pula definisi dan jenis-jenis tanah longsor serta faktor-faktor penyebabnya. Metode penanganan kelongsoran penting untuk meminimalkan kerusakan infrastruktur akibat bencana alam."
Permen lhk no.68 2016 ttg baku mutu air limbah domestikRizki Darmawan
Peraturan ini menetapkan baku mutu air limbah domestik dan kewajiban pengolahan air limbah domestik. Air limbah domestik harus diolah sebelum dibuang dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Pemerintah daerah dapat menetapkan baku mutu lebih ketat berdasarkan kajian ilmiah tentang daya tampung lingkungan dan teknologi pengolahan.
Dokumen tersebut membahas standar nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan sektor sanitasi, yaitu SNI untuk pengolahan limbah, pengelolaan sampah, dan drainase. Beberapa SNI untuk pengolahan limbah meliputi tata cara penimbunan tanah resapan, pemasangan perangkap bau, dan spesifikasi pipa beton. SNI untuk pengelolaan sampah mencakup tata cara pemilihan lokasi TPA, pengelolaan sampah di permukiman, dan spesifik
Dokumen tersebut membahas tentang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals. BOK bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif di Puskesmas. Dana BOK hanya digunakan untuk kegiatan tersebut dan tidak boleh disetorkan ke kas daerah.
FORM-01-Formulir Pemeriksaan Bahan Baku Pangan dan Kemasan.pdfhernuwaluyo
Formulir pemeriksaan bahan baku pangan dan kemasan digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan bahan baku yang diterima dari pemasok. Formulir ini mencakup informasi tentang kode pemasok, nama barang, kode batch produksi, jumlah diterima, kondisi pengangkutan, kondisi bahan baku segar atau olahan, kondisi kemasan dan label, serta status penerimaan.
Permenkes nomor 54 tahun 2015 tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatanAgung Oktavianto
Peraturan ini mengatur tentang pengujian dan kalibrasi alat kesehatan untuk memastikan alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar. Alat kesehatan tertentu wajib diuji dan dikalibrasi sekali setahun, dan alat yang lulus akan diberi sertifikat dan label laik pakai.
Lampiran I PerMen LH No 16 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan ANDALDewi Hadiwinoto
Dokumen ini berisi pedoman penyusunan Kerangka Acuan (KA) untuk penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). KA berisi tujuan dan lingkup studi AMDAL, deskripsi rencana usaha/kegiatan, dan deskripsi kondisi lingkungan awal. KA digunakan sebagai acuan untuk menentukan lingkup dan kedalaman studi AMDAL agar berjalan secara efektif dan sesuai peraturan.
Permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
Peraturan ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti transparansi informasi, kesetaraan pihak, dan kerjasama. Lampiran peraturan ini memuat tata cara keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan.
Dokumen ini adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Direktur UD. Jati Rizky Abadi untuk menyatakan kesanggupannya dalam mengelola lingkungan dari usaha pengerjaan kayu milik perusahaan tersebut, yang berlokasi di Desa Sidamangura, Kecamatan Mkusambi, Kabupaten Muna Barat. Surat pernyataan ini berisi komitmen untuk menjaga ke
Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang:
1. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup
2. Pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan
3. Penetapan kriteria dan standar mutu lingkungan hidup serta pen
Perjanjian ini membahas pendirian usaha bersama antara tiga pihak untuk bergerak di bidang tertentu. Perjanjian ini mengatur tentang nama dan tempat usaha, jangka waktu, kegiatan usaha, modal usaha, manajemen, pembagian keuntungan, dan penyelesaian perselisihan.
Download Full Version (Format MS Word DOC.): http://www.legalakses.com/contoh-contoh-surat-perjanjian-2/
DRAF PERATURAN PERUSAHAAN:
Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Karyawan, Jam Kerja, Gaji/Upah, Lembur, Penerimaan dan Penempatan Karyawan, PHK, Tata Tertib Perusahaan, Sanksi, Larangan Karyawan, Tunjangan Karyawan, dll.
Perjanjian kerja ini mengatur hubungan kerja antara perusahaan dengan karyawan. Perjanjian ini mencakup definisi istilah, jenis perjanjian kerja, hak dan kewajiban para pihak, upah dan tunjangan, jaminan kesejahteraan, serta ketentuan berakhirnya perjanjian.
Ind puu-7-2012-permen lh 16 th 2012 penyusunan dokumen lhDian Nandariardi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mengatur pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup untuk izin lingkungan, meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen lingkungan hidup wajib disusun untuk
Peraturan Menteri ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SP
Permeneg Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkun...infosanitasi
Peraturan ini mengatur tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) serta surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk usaha dan kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Peraturan ini menetapkan pedoman penapisan jenis usaha dan kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL, format peny
Kepmeneg Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003 tentang Upaya Pengelolaan Lingkung...infosanitasi
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2003 menetapkan pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) bagi usaha dan kegiatan yang tidak wajib menyusun analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL). Pedoman ini mengatur proses pengisian formulir UKL-UPL, pengajuan, evaluasi, dan penerbitan rekomendasi serta pemantauan pelaksanaan UKL-U
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang izin lingkungan bagi setiap usaha dan kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Izin lingkungan diperoleh melalui penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), penilaian Amdal, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.
Draft Raperbup penilaian dokumen lingkungan dan izin lingkungan kabupaten ban...Dianora Didi
Peraturan Bupati Bangka Tengah mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. Dokumen tersebut meliputi AMDAL, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH. Peraturan ini menetapkan ruang lingkup penilaian, penyelenggaraan KPA, klasifikasi usaha yang wajib memiliki dokumen lingkungan, dan pendanaan penilaian dokumen lingkungan hidup.
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala kegiatan, dan ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis us
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala proyek, serta ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis
[Ringkasan]
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 menetapkan jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Dokumen ini menjelaskan kriteria untuk menentukan jenis usaha dan kegiatan tersebut, seperti potensi dampaknya, skala kegiatan, dan ketidakpastian teknologi untuk menanggulangi dampaknya. Lampiran I berisi daftar jenis us
PermenLH No. 17 Tahun 2012 - Keterlibatan Masyarakat.pdfHeriHermawan66
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini menetapkan pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Pedoman tersebut mencakup prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat seperti keterbukaan informasi, kesetaraan, penyelesaian masalah secara adil, dan kerjasama. Pedoman lengkap tercantum dalam lampiran peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku 6 bulan setelah diundang
Dokumen tersebut membahas tentang DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Secara singkat, DELH dan DPLH digunakan untuk memastikan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap aspek lingkungan, dan sanksi diterapkan kepada kegiatan yang belum memiliki dokumen tersebut.
Similar to Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (20)
Pergub jatim 52 2014 jo 72 2013 baku mutu air limbah industriDewi Hadiwinoto
Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri pariwisata dengan membangun objek-objek wisata baru dan memperbaiki fasilitas yang ada. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Resep kastengel menggunakan bahan utama blueband, telur, keju parut dan tepung terigu. Adonan di mixer hingga kental lalu dicetak dan dioven selama 15 menit sambil diolesi kuning telur dan ditaburi keju parut.
Dokumen tersebut menjelaskan proses audit lingkungan hidup yang diwajibkan bagi usaha dan kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan lingkungan hidup. Prosesnya dimulai dari pengusulan audit oleh pejabat pengawas lingkungan hidup, kemudian evaluasi oleh tim khusus, pelaksanaan audit oleh auditor, penilaian laporan audit, dan penetapan tindak lanjut oleh Menteri Lingkungan Hidup.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup ini mengatur tentang audit lingkungan hidup yang wajib dilakukan secara berkala untuk jenis usaha dan kegiatan berisiko tinggi. Dokumen ini menjelaskan tata laksana audit lingkungan hidup mulai dari penetapan jenis usaha yang wajib audit, pelaksanaan audit, penyerahan laporan hasil audit kepada Menteri, hingga pengumuman laporan audit kepada publik.
Peraturan ini mengatur tentang Audit Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan mengenai kompetensi auditor lingkungan hidup, pelaksanaan audit lingkungan hidup, sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, dan pelatihan kompetensi auditor lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi.
Lampiran permen lh no 17 th 2012 keterlibatan masy dlm amdal dan izin lingkDewi Hadiwinoto
[Ringkasan]
1. Dokumen ini mengatur tentang keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Masyarakat terlibat melalui pengumuman rencana kegiatan, penyampaian saran dan pendapat, serta penilaian dokumen.
2. Pengumuman rencana kegiatan wajib dilakukan sebelum penyusunan dokumen awal, dan harus mencakup informasi tentang rencana kegiatan, lokasi, dampak potensial,
Dokumen tersebut menjelaskan pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang mencakup pengertian, lingkup rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta muatan yang harus ada dalam dokumen RKL-RPL seperti pendahuluan, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup."
Permen 16 th 2012 Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
1. SALINAN
PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR16 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Republik Indonesia tentang Pedoman
Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5285);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN
LINGKUNGAN HIDUP.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha
dan/atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
1
2. jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas
dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal atau UKL-UPL.
4. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya
disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan
mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha
dan/atau kegiatan.
5. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang selanjutnya
disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap
lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana
usaha dan/atau kegiatan
6. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan
komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat
rencana Usaha dan/atau kegiatan.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau
kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Penyusunan Dokumen Amdal adalah kegiatan
menuangkan kajian dampak lingkungan ke dalam
dokumen Amdal yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
9. Penyusunan UKL-UPL adalah kegiatan pengisian formulir
UKL-UPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.
10. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang
dilakukan oleh Pemrakarsa.
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman
penyusunan dokumen lingkungan hidup.
(2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. dokumen Amdal;
b. formulir UKL-UPL; dan
c. SPPL.
Pasal 3
(1) Dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b
merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin
lingkungan.
(2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang
tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL.
2
3. Pasal 4
Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf a terdiri atas dokumen:
a. Kerangka Acuan;
b. Andal; dan
c. RKL-RPL.
Pasal 5
(1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a memuat:
a. pendahuluan;
b. pelingkupan;
c. metode studi;
d. daftar pustaka; dan
e. lampiran.
(2) Penyusunan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan
Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 6
(1) Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
memuat:
a. pendahuluan;
b. deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
c. prakiraan dampak penting;
d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;
e. daftar pustaka;dan
f. lampiran.
(2) Penyusunan Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan Andal
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
memuat:
a. pendahuluan;
b. rencana pengelolaan lingkungan hidup;
c. rencana pemantauan lingkungan hidup;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang dibutuhkan;
3
4. e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan
ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
f. daftar pustaka; dan
g. lampiran.
(2) Penyusunan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan RKL-RPL
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Pasal 8
(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf b memuat:
a. identitas pemrakarsa;
b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program
pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan
ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
f. Daftar Pustaka; dan
g. Lampiran
(2) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian
formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 9
(1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c
berisi:
a. identitas pemrakarsa;
b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau
kegiatan;
c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang
terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan
dilakukan;
d. penyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup; dan
e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai
cukup.
(2) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana
4
5. tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 10
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup; dan
b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13
Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat
Penyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup,
dicabut dan dinyatakan tidah berlaku.
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BALTHASAR KAMBUAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 990 .........
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Inar Ichsana Ishak
5