Dokumen tersebut merupakan analisis tingkat keamanan sistem informasi pada PT Telkom Indonesia. Telkom berupaya meningkatkan keamanan jaringannya dengan membangun Pusat Operasi Keamanan Siber untuk mengamankan jaringan Telkom Group 24 jam. Dokumen ini menganalisis aspek kebijakan, manajemen risiko, dan pengelolaan aset informasi dalam rangka meningkatkan keamanan informasi Telkom.

1. ANALISIS TINGKAT KEAMANAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI
PADA
PT. TELKOM INDONESIA
KELOMPOK 2
Disusun Oleh :
Defana Nurhafilah (43219110255)
Nadia Suparasari (43219110262)
Sabarina Purba (43219110263)
Suci Apriani (43216110551)
DOSEN : Yananto Mihadi Putra, SE, M.Si
Mata Kuliah :
Sistem Informasi Manajemen
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
S1 – AKUNTANSI
REGULER 2
MENTENG

2. ABSTRAK
keamanan informasi adalah upaya untuk mengamankan aset informasi dari segala ancaman yang
mungkin terjadi untuk mengurangi resiko negatif yang diterima. Semakin banyak informasi yang
disimpan di sebuah organisasi maka semakin banyak juga juga resiko yang akan terjadi seperti kerusakan,
kehilangan atau juga informasi yang bersifat pribadi bisa tersebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah suatu bentuk susunan proses yang dibuat
berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk merencanakan (Plan), mengimplementasikan dan
mengoperasikan (Do), memonitoring dan meninjau (Check), serta memelihara dan meningkatkan atau
mengembangkan (Act) terhadap keamanan informasi perusahaan. Keamanan informasi ditujukan menjaga
aspek kerahasian (Confidential), keutuhan (Integrity), dan ketersediaan (Availibity) dari informasi. Dalam
menerapkan keamanan informasi aspek SMKI dan teknologi keamanan informasi tidak dapat dipisahkan.
Artinya sebaiknya suatu organisasi tidak hanya menerapkan teknologi keamanan informasi saja tanpa
menerapkan SMKI.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) berusaha meningkatkan sistem keamanan jaringan
yang mereka operasikan. Telkom membangun pusat operasi keamanan cyber atau CSOC (Cyber Security
Operation Center). Telkom mengklaim sistem keamanan ini bekerja tanpa henti selama 24 jam penuh.
Organisasi ini secara definitif kami dedikasikan untuk menjaga keamanan jaringan Telkom Group.
ABSTRACT
Information security is an attempt to secure information assets from any threats that may occur to
reduce the negative risk received. The more information stored in an organization, the more risks that will
occur such as damage, loss or personal information can be spread to irresponsible parties.
Information Security Management System (SMKI) is a form of process arrangement created
based on business risk approach to plan, implement and operate (Do), monitor and review (Check), and
maintain and improve or develop (Act) to the security of company information. Information security is
aimed at maintaining the confidential aspects, integrity, and availability (availibity) of information. In
implementing information security aspects of SMKI and information security technology cannot be
separated. This means that an organization should not only apply information security technology without
implementing SMKI.
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) is trying to improve the network security system
they operate. Telkom built a cyber security operations center or CSOC (Cyber Security Operation

3. Center). Telkom claims this security system works non-stop for a full 24 hours. This organization is
definitively dedicated to maintaining the security of Telkom Group's network.
Kata Kunci :
Tingkat Keamanan, Perangkat system informasi.
Keywords :
Security Level, Information system device.

4. PENDAHULUAN
Penggunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi
kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi baik
kecil maupun besar. PT. Telekomunikasi
Indonesia Tbk (Telkom) merupakan perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak dalam bidang layanan komunikasi dan
jaringan terbesar di Indonesia.
ISO 27001 adalah suatu bentuk
kerangka keja standar internasional yang berisi
tentang standarstandar dalam area keamanan
informasi. ISO 27001 menyediakan kerangka
kerja dalam lingkup penggunaan teknologi dan
pengelolaan aset yang membantu organisasi
memastikan bahwa keamanan informasi sudah
efektif. Hal ini termasuk kemampuan akses data
secara berkelanjutan, kerahasiaan, dan integritas
atas informasi yang dimilikinya (Perera, 2008).
Dalam proses bisnis utama Telkom yang
sudah sangat luas, Telkom memiliki banyak
kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia dan terhubung langsung dengan
kantor pusat. Dari segi jaringannya maupun
perangkat, hingga perencanaan perangkat
tersebut banyaknya jaringan yang terhubung
dengan kantor pusat Telkom tersebut, akan
berdampak pada munculnya risiko keamanan
data yang dapat mengancam Telkom dalam
kegiatan operasionalnya, sehingga perlu
diadakan evaluasi atas keamanan informasi
dengan indeks KAMI pada Divisi Network of
Broadband Telkom untuk mengetahui kondisi
terkini keamanan informasi yang kemudian
dilanjutkan dengan membuat rekomendasi
perbaikan terhadap keamanan informasi tersebut
dengan harapan rekomendasi yang telah dibuat
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
rangka upaya meningkatkan kualitas keamanan
informasi Divisi Network of Broadband agar
dapat memberikan pelayanan yang lebih baik
dan dapat diandalkan
LITERATUR TEORI
Kajian tentang keamanan informasi telah
dimulai sejak manu-sia melakukan komunikasi.
Informasi bersifat rahasia baik pesan atau
dokumen telah tumbuh bersama teknologi untuk
memenuhi kebutuhan manusia. Kajian terkait
dengan ini sejak awal selalu terkait langsung
dengan perangkat keras, kemudian perangkat
lunak, namun karena ke-beradaan informasi
lebih bernilai dari segalanya, perilaku manusia
cen-derung untuk menguasai informasi.
Beberapa pertumbuhan kajian ten-tang
keamanan informasi diungkapkan dalam kertas
kerja ini, yang bertu-juan sebagai bahan
bandingan dalam pengajaran keamaman
komputer. Kajian ini dibantu oleh beberapa
pustaka yang menunjukkan adanya pertumbuhan
menarik tentang keamanan informasi.

5. PEMBAHASAN
Pada area tata kelola keamanan
informasi, pimpinan perlu mengharuskan semua
pelaksana menerapkan keamanan informasi
sesuai kebijakan dan prosedur organisasi;
menentukan dan mengalokasikan pembagian
tanggung jawab; melakukan proses pemisahan
tugas dengan otoritas yang sesuai; membuat
kebijakan standar kompetensi dan keahlian
pengelolaan keamanan informasi; melakukan
proses verifikasi latar belakang pada seluruh
kandidat sumber daya manusia sesuai standar
yang relevan dan proporsional; memberikan
program pelatihan dan pendidikan tentang
keamanan informasi; membuat standar identitas
data pribadi sesuai peraturan; membuat prosedur
kesepakatan transfer informasi dengan pihak
eksternal berupa kontrak formal yang berisi
syarat dan acuan untuk memastikan kesesuaian
keamanan dengan kebijakan dan standar pada
instansi; membuat prosedur analisis insiden
keamanan informasi sebagai pembelajaran
dengan melakukan penyelidikan akar
permasalahan; membuat kebijakan peninjauan
keamanan informasi secara berkala; melakukan
proses kontrol kontinuitas dengan verifikasi;
peninjauan; dan evaluasi keberlanjutan
keamanan informasi; melakukan peninjauan
dengan menganalisis dan menilai kepatuhan
prosedur keamanan informasi sesuai standar;
serta membuat prosedur menanggapi insiden
keamanan informas
Pada area pengelolaan risiko keamanan
informasi diperlukan membuat prosedur
terdokumentasi untuk mengelola risiko insiden
keamanan informasi selama periode tertentu
untuk mempertahankan bukti implementasi
SMKI; menentukan tanggung jawab dan
prosedur pelaporan manajemen risiko;
mendokumentasikan proses pengelolaan risiko
keamanan informasi secara resmi seperti yang
dikemukakan oleh Sarno & Iffano (2009) bahwa
pembagian tanggungjawab keamanan informasi
harus ditetapkan dengan jelas dan kebijakan
keamanan informasi harus menyertakan panduan
umum dalam pengalokasian peran dan
tanggungjawab di dalam organisasi; selanjutnya
Diskominfo direkomendasikan untuk
mendefinisikan kepemilikan aset yang terdaftar
dalam inventaris; mencatat dan melaporkan
setiap kelemahan atau batasan-batasan untuk
mengetahui risiko yang terkait; mengidentifikasi
inventaris aset-aset dalam bentuk SOP atau
prosedur tertulis; jenis aset menurut Panduan
Penerapan SMKI (2017) meliputi informasi,
software, hardware, layanan, orang beserta
kualifikasi, keterampilan serta pengalamannya,
dan barang tak berwujud (intangible) seperti
reputasi dan citra; rekomendasi selanjutnya
membuat prosedur penanganan aset yang
berguna untuk memudahkan penentuan
penanganan dan perlindungan; membuat
dokumen mitigasi risiko yang terkait dengan
asset organisasi; serta melakukan penempatan
dan perlindungan peralatan sebagai bentuk
pengamanan untuk mengurangi risiko

6. Pada area kerangka kerja keamanan
informasi diperlukan membuat mekanisme
pengelolaan kebijakan dan prosedur keamanan
informasi yang merefleksikan kebutuhan
mitigasi seperti yang dijelaskan pada ISO
27001:2009 bahwa penetapan kebijakan SMKI
harus sesuai dengan karakteristik organisasi
yang mencakup kerangka kerja untuk menyusun
sasaran dan menetapkan prinsip tindakan;
rekomendasi selanjutnya yakni menilai atau
mengidentifikasi insiden keamanan informasi;
membuat kesepakatan atau perjanjian tercantum
pada kontrak dengan pihak ketiga sesuai yang
dijelaskan oleh Sarno & Iffano (2009) bahwa
peraturan yang melibatkan akses pihak ketiga ke
fasilitas pemrosesan informasi organisasi harus
berdasarkan satu kontak formal yang berisikan
persyaratan keamanan untuk memastikan
kesesuaian dengan kebijakan dan standar
keamanan organisasi; selanjutnya menetapkan
proses pendisiplinan dengan membuat prosedur
resmi untuk menindaklanjuti konsekuensi, hal
itu berdasarkan teori yang dikemukakan oleh
Indrajit (2012) bahwa kebijakan keamanan
informasi berperan untuk mengurangi risiko atau
pelanggaran yang dapat terjadi karena adanya
penyalahgunaan sumber daya atau fasilitas
perusahaan yang terkait dengan manajemen
pengelolaan data dan Informasi, di samping itu
pendisiplinan bermanfaat mendidik pegawai
untuk mematuhi peraturan, prosedur, maupun
kebijakan yang ada sehingga dapat
menghasilkan kinerja yang baik (Rahmah &
Fatmah; 2019). Rekomendasi selanjutnya
membuat prosedur untuk mengontrol
pemasangan baru seperti yang disampaikan oleh
Sarno & Iffano (2009) bahwasannya manajer
harus memastikan bahwa persyaratan dan
kriteria untuk penerimaan sistem baru ditentukan
dengan jelas, disetujui, terdokumentasi, dan
diuji; selanjutnya melakukan pengujian pada
sistem baru untuk menanggulangi permasalahan
yang muncul; membuat kebijakan terkait
pengembangan perangkat lunak yang aman
sesuai standar platform teknologi yang
digunakan; peninjauan dan pengujian untuk
memastikan dampak perubahan operasi sistem;
membuat perencanaan keberlanjutan terkait
keamanan informasi pada kelangsungan layanan
TIK; menyelesaikan dan menganalisa insiden
keamanan informasi untuk mengurangi
kemudian terjadi lagi di masa depan;
memverifikasi kontrol secara berkala untuk
memastikan keefektifan dalam perbaikan;
melakukan auditing internal untuk mengevaluasi
keamanan informasi; membuat laporan
keamanan informasi melalui saluran manajemen
tepat secepat mungkin seperti halnya yang
dikemukakan oleh Sarno & Iffano (2009) bahwa
seluruh temuan dan dugaan apapun terkait
keamanan dalam sistem atau layanan seharusnya
disyaratkan untuk dicatat dan dilaporkan;
selanjutnya membuat SOP atau prosedur
penilaian perubahan untuk menerapkannya
(prosedur kontrol perubahan secara formal);
serta membuat kebijakan terkait peninjauan pada
jangka waktu berkala untuk memastikan
keefektifan keamanan informasi seperti halnya

7. pada Panduan Penerapan SMKI (2017), bahwa
status dan perkembangan kegiatan implementasi
SMKI harus dikomunikasikan secara berkala
kepada pimpinan agar setiap masalah yang
memerlukan pengambilan keputusan pimpinan
dapat diselesaikan secara cepat dan tepat
termasuk pembenahannya.
Pada area pengelolaan aset informasi
diperlukan mengidentifikasikan terkait informasi
aset; melakukan pelabelan atau penandaan
informasi sesuai klasifikasi informasi sehingga
penanganan akan diberikan sesuai dengan
klasifikasinya; pengontrolan perubahan proses
bisnis pada organisasi, menurut Sarno & Iffano
(2009) pengontrolan perubahan dapat berupa
pengidentifikasian dan pencatatan perubahan,
penilaian dampak perubahan, prosedur
persetujuannya, sosialisasi perubahan, dan
prosedur tanggungjawab apabila terjadi
kegagalan perubahan; rekomendasi selanjutnya
yakni mengontrol pengelolaan system
operasional dengan melakukan langkah –
langkah dalam membuat, menguji, dan
menjalankan sistem secara konsisten untuk
meminimalkan kerusakan; selanjutnya membuat
standar persyaratan untuk sistem baru atau
penyempurnaan dengan cara menganalisis
kebutuhan keamanan dan memperhitungkan
risikonya; menentukan serta mengalokasikan
peran dan tanggung jawab sumber daya;
membuat prosedur tata tertib penggunaan asset
meliputi software, hardware, layanan, informasi,
dan sebagainya; membuat peraturan pemasangan
perangkat lunak; menyediakan akses pengguna
formal untuk menetapkan / mencabut hak akses
dan membuat prosedur penggunaan akses, hal
itu berdasarkan Panduan Penerapan SMKI
(2011) bahwa pemberian setiap hak akses baik
fisik maupun non-fisik harus dibatasi
berdasarkan tugas pokok dan fungsi pengguna.
Rekomendasi lain yakni membuat kebijakan
atau prosedur kontrol akses berupa pencatatan,
pemonitoran secara berkala, pembatasan, dan
menonaktifkan hak akses apabila telah berakhir.
Selanjutnya membuat ketetapan atau instruksi
waktu penyimpanan dan penghancuran data,
karena media system informasi jika sudah tidak
digunakan harus dibuang secara aman dan tidak
berbahaya (Sarno & Iffano; 2009); Diskominfo
sebaiknya menetapkan prosedur untuk
mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti
insiden kegagalan keamanan informasi guna
melakukan tindakan lanjutan; merancang
perlindungan fisik dan menentukan batasan
keamanan; salah satunya dengan membuat
penandatanganan ketentuan menjaga
kerahasiaan informasi bersama pihak ketiga;
memeriksa dan memverifikasi latar belakang
sumber daya manusia; hal tersebut sebaiknya
dilakukan pada saat lamaran kerja; melakukan
proses pelaporan keamanan informasi pada
saluran manajemen; membuat prosedur
pembuangan data yang tidak diperlukan;
membuat prosedur hak akses data informasi
pada saat pemutusan kontrak, berdasarkan
Panduan Penerapan SMKI (2017), jika user
menjalani mutasi atau tidak lagi bekerja di

8. instansi hak aksesnya harus segera dinonaktifkan
maksimum dua hari setelah pemberhentian;
melakukan laporan penyalinan cadangan
informasi untuk menganalisa keteraturan
pencadangan; membuat peraturan perlindungan
rekaman; bentuk pengamanan dapat dilakukan
dengan membuat panduan penyimpanan dan
pemusnahan rekaman data; membuat
kesepakatan transfer atau pengiriman informasi
yang aman antara organisasi dan pihak eksternal
seperti yang terdapat pada Panduan Penerapan
SMKI (2017) bahwa kebijakan keamanan
informasi harus dikomunikasikan ke seluruh
karyawan dan pihak ketiga terkait melalui media
komunikasi yang ada agar dipahami dengan
mudah dan dipatuhi; menerapkan keamanan
peralatan dan aset di luar lokasi (kantor) dengan
mengadakan sosialisasi tentang risiko
penggunaannya di luar kantor; menerapkan
peraturan pada aset bahwa tidak boleh ke luar
lokasi tanpa izin; melakukan proses
pemeliharaan peralatan dengan cara melakukan
pemeliharaan peralatan sesuai jadwal service,
petugas tertentu yang melakukan perbaikan, dan
membuat catatan dari semua kerusakan (Sarno
& Iffano; 2009); Diskominfo juga sebaiknya
melakukan proses penempatan dan perlindungan
peralatan guna mengurangi risiko kerusakan dan
ancaman dari lingkungan sekitar; serta
kemungkinan diakses tanpa hak.
Pada area teknologi dan keamanan
informasi diperlukan menetapkan kebijakan
kontrol akses mengenai konfigurasi keamanan
sistem berdasarkan Panduan Umum TKTI
(2007) yakni setiap institusi pemerintahan harus
memiliki perencanaan arsitektur infrastruktur
teknologi; rekomendasi selanjutnya melakukan
proses peninjauan kepatuhan secara berkala
sebagaimana yang dikemukakan oleh Sarno &
Iffano (2009) bahwa sistem informasi harus
diperiksa secara berkala atas kesesuaiannya
dengan standar implementasi keamanan;
rekomendasi lain yakni melakukan proses
peninjauan jaringan, sistem, dan aplikasi secara
rutin untuk mengantisipasi setiap perubahan
yang mempengaruhi risiko; melakukan
pemrosesan informasi dengan redundansi yang
cukup untuk memenuhi ketersediaan seperti
pada Panduan Umum TKTI (2007), dijelaskan
bahwa diperlukan mekanisme yang
memungkinkan untuk menghindari
kemungkinan terjadinya redundansi TI;
selanjutnya melakukan peninjauan secara
berkala pada log untuk memonitoring aktifitas
dan pengkajian ulang; membuat standar atau
kebijakan penggunaan kontrol enkripsi untuk
melindungi dari terjadinya kehilangan atau
penyalahgunaan; menerapkan kebijakan
pengelolaan kunci enkripsi meliputi pengaktifan,
penyimpanan, pengaksesan, ataupun pembaruan
kunci; melakukan manajemen kata sandi seperti
yang dipaparkan dalam Panduan Penerapan
SMKI (2017), bahwa pengguna harus mengganti
password default yang diberikan saat pertama
kali mendapatkan hak akses dan segera
mengganti apabila diduga telah diketahui orang
lain; melakukan pengamanan khusus dengan

9. membatasi akses dan mengontrol dengan ketat;
melakukan pembatasan akses; melakukan
kontrol malware berdasarkan Panduan
Penerapan SMKI (2017) yang menjelaskan
bahwa seluruh computer harus dipasang
software antivirus dan di-update secara berkala;
membuat persyaratan terkait spesifikasi
keamanan; melakukan pemisahan lingkungan
pengembangan, pengujian, dan lingkungan
operasional untuk mencegah akses
pengembangan yang tidak tepat dan mengurangi
risiko akses yang tidak sah; rekomendasi lain
yakni Diskominfo sebaiknya melakukan
peninjauan independen secara rutin untuk
memberikan kepastian bahwa keamanan
informasi layak dan efektif serta telah sesuai
dengan kebijakan.
pengendalian keamanan system
informasi pada perusahaan TELKOM
INDONESIA
o Kebijakan pengamanan (security police)
mengarahkan visi dan misi manajemen
agar kelangsungan organisasi dapat
dipertahankan dengan mengamankan
dan menjaga integritas informasi yang
penting yang dimiliki perusahaan.
o Pengendalian akses sistem (System
Akses Control). Mengendalikan atau
membatasi akses user terhadap
informasi informasi dengan cara
mengatur kewenangan nya, termasuk
pengendalian secara mobile omputing
ataupun telenetworking . Mengontrol
tata cara akses terhadap informasi dan
sumber daya yang ada meliputi berbagai
aspek seperti :
▪ Persyaratan bisnis untuk kendali
akses
▪ Pengelolaan akses user (User
Access Management)
▪ Kesadaran keamanan informasi
(User Responsibilities)
▪ Kendali akses ke jaringan
(Network Access Control)
▪ Kendali Access terhadapp
system operasi (Operating
System Access Control)
▪ Akses terhadap aplikasi
(Application Access
Management)
▪ Pengawasan dan penggunaan
akses system (Monitoring
System Access dan Use).
▪ Mobile computing and
Telenetworking.
o Pengembangan dan pemeliharaan
system, memastikan bahwa system
operasi maupun aplikasi yang baru
diimplementasikan mampu bersinergi
melalui verifikasi dan validasi.
o Pengamanan fisik dan lingkungan,
mencegah hilangnya atau kerusakan
data yang disebabkan oleh lingkungan
fisik termasuk bencana alam dan
penurian data yang tersimpan dalam
media penyimpanan atau dalam fasilitas
penyimpanan informasi yang lain.

10. o Penyesuaian, memastikan implementasi
kebijakan keamanan selaras dengan
peraturan dan perundangan yang
berlaku, termasuk perjanjian kontrak
melalui audit system secara berkala.
o Keamanan personel atau SDM. Upaya
mengurangi resiko dari penyalahgunaan
fungsi dan wewenang akibat kesalahan
manusia, manipulasi data dalam
pengoperasian serta aplikasi oleh user.
Kegiatan ang dilakuakn diantaranya
adalah pelatihan-pelatihan mengenai
kesadaran informasi agar setiap user
mampu menjaga keamanan data dan
informasi dalam lingkungan kerja
masing-masing.
o Organisasi keamanan, memelihara
keamanan informasi secara global pada
suatu organisasi atau instansi,
memelihara dan menjaga keutuan
system informasi yang dilakukan oleh
pihak eksternal termasuk pengendalian
terhadappengolahan informasi yang
dilakukan oleh pihak ketiga.
o Pengendalian asset, memberikan
perlindungan terhadap asset perusahaan
yang berupa asset informasi berdasarkan
tingkat perlindungan yang ditentukan.
Perlindungan asset ini meliputi
accountability for asset dan klasifikasi
informasi.9. Pengelolaan kelangsungan
usaha, siaga terhadap resiko yang
memungkinkan timbulnya major failure
atau kegagalan system utama. Sehingga
diperlukan pengaturan dan pengelolaan
untuk kelangsungan peruses bisnis
dengan mempertimbangkan apek dari
business majemen
KESIMPULAN
keamanan sistem informasi adalah segala betuk
mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah
sistem yang ditujukan akan sistem tersebut
terhindar dari segala ancaman yang
membahayakan yang pada hal ini keamanannya
melingkupi keamanan data atau informasinya
ataupun pelaku sistem (user). Keamanan sebuah
sistem tidak terjadi begitu saja, tetapi harus
dipersiapkan sejak proses pendesignan sistem
tersebut. Sedangkan SistemInformasi itu adalah
gabungan dari berbagai proses yang
menjalankan suatu pekerjaan (task) dan
menghasilkan output atau hasil yang diinginkan.
Sistem Informasi digunakan sebagai alat atau
metode untuk membantu agar segala data atau
informasi dapat diolah menjadi sebuah outputan
yang lebih informatif dan dapat digunakan
sesuai yang diinginkan. Jika kita berbicara
tentang keamanan sistem informasi, selalu kata
Password yang dirujuk adalah pencegahan dari
kemungkinan adanya virus, hacker, cracker dan
lain-lain. Padahal berbicara masalah keamanan
sistem informasi maka kita akan
berbicarakepada kemungkinan adanya resiko
yang muncul atas sistem tersebut
.

11. DAFTAR PUSTAKA
Sinta Dwiyanti, (2019). Keamanan Informasi Dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada PT Telkom ;
Universitas Mercu buana
Yusriyah Rahmah, Widhy Hayuhardhika Nugraha Putra, Admaja Dwi Herlambang. (2020). Evaluasi
Tingkat Keamanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto
Menggunakan Indeks KAMI. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer : Vol. 4, No.
3, Maret 2020, hlm. 840-847 ; e-ISSN: 2548-964X
Endi Lastyono Putra, Bekti Cahyo Hidayanto S.Si, M.Kom, Hanim Maria Astuti S.Kom, M.Sc. (2013).
Evaluasi Keamanan Informasi Pada Divisi Network of Broadband PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Dengan Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI). JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 2, No. 1, (2013)
ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).