Uploaded byrhyeablogku
PPT, PDF1,591 views

Tgs

Dokumen ini membahas Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, termasuk nilai-nilai dan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dijelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila, serta perbandingan dengan ideologi lain. Selain itu, dokumen ini menekankan sikap positif terhadap Pancasila untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

Embed presentation

Downloaded 10 times
BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA Standar Kompetensi 1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Kompetensi Dasar 1.1 Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyakat
UNTUK PERTEMUAN 1- 7 PETA KONSEP Pancasila Ideologi Negara Dasar Negara Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sebagai dasar negara Sikap positif terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Kata Kunci: Ideologi, Dasar Negara, Nilai-nilai Pancasila.
A.Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Perlunya Ideologi bagi suatu Negara.1 an Ideologi Ideologi Bhs Inggris : Idea [ gagasan, pengertian ] Bhs Yunani : Oida [ mengetahui ] Logos [ pengetahuan ] Pengetahuan tentang gagasan Arti Ideologi Pengetahuan tentang ide - ide Science of Ideas [ ajaran tentang pengertian dasar
:Beberapa Pengertian Ideologi Menurut Beberapa Ahli [. DESTUTT DE TRACY [Perancis Ideologi adalah Scence of ideas yaitu suatu program yang di harapkan dapat membawa perubahan Institusional dalam masyarakat Perancis.  KARL MARK Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan Kepentingan golongan/ kelas sosial tertentu dalam bidang politik, Sosiall dan Ekonomi. . GUNAWAN SETIARDJO Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan .seluruh Realitas yang di jadikan pedoman dan cita–cita hidup
. RAMLAN SURBAKTI Ada 2 pengertian .Ideologi secara Fungsional Yaitu Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama di anggap paling baik. Ideologi doktriner Pragmatis .Ideologi secara Struktural yaitu Sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang .di ambil oleh penguasa
 Jadi Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut sebagai bidang .kehidupan manusia Ciri-ciri Ideologi menurut NOTO NEGORO.  Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.  Mewujudkan asas kerohanian, pandangan dan pedoman hidup. .A . Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara Membentuk identitas/ ciri kelompok/bangsa Mempersatukan sesama kita dari berbagai .pandangan hidup Fungsi Mengatasi berbagai pertentangan/ konflik/ Ideologi .ketegangan sosial Pembentukan solidaritas/ kebersamaan
.c. Pengertian Dasar Negara Dasar Negara Pedoman hidup bernegara Landasan Yang mencangkup cita – kehidupan Cita, tujuan dan norma Bernegara. Negara. Suatu dasar untuk mengatur Penyelenggaraan Negara.
2. Latar belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara. a. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai Ideologi Negara Dan Dasar Negara BPUPKI Badan bentukan dari Di lantik pada Pemerintahan militer Tugasnya menyelidiki tanggal Jepang. Dan mengumpulkan 28 Mei 1945. Usul-usul bagi kemer dekaan Indonesia.
Sidang I 29 Juni 1945 – 1 Juni 1945  Muh. Yamin : 29 Juni 1945 Usul mengenai Dasar Negara secara lisan.  Ir. Soekarno : 1 Juni 1945 » Usul mengenai calon Dasar Negara » Lahir istilah Pancasila. Sidang Pembentukan panitia kecil : 1 Juni 1945 BPUPKI » Tugasnya menampung usulan yang masuk dan memeriksanya. Pembentukan panitia sembilan : 22 Juni 1945 » Sidang yang berhasil merumuskan calon Mukodimah hukum dasar [ Piagam Jakarta ] Sidang II 10 Juni – 16 Juni 1945 » Merumuskan rancangan Hukum Dasar
PPKI Badan bentukan Pemerintah Militer Jepang Dengan menjunjung tinggi rasa Di lantik Tgl persatuan dan kesatuan, akhirnya 9 Agustus sepakat untuk menghilangkan kata 1945 “ dengan kewajiban menjalankan syariat islam babi pemeluk- pameluknya. Pada tanggal 18 Agustua1945 menyandang sidang Hasil sidang: Mengesahkan rancangan hukum dasar dengan prembulunya [pembukaan] Memilih Presiden dan Wakil Presiden Untuk sementara waktu di bentuklan KNIP.
 Kesimpulan Dari Alinea Pembukaan UUD 1945: » Bagian pertama: Terdiri atas alenia I, II dan III. Yang menggambarkan keadaan Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. » Bagian kedua: Alinea IV, yang menggambarkan keadaan Indonesia Sesudah kemerdekaan, isinya: 1. Terbentuknya NKRI 2. Tujuan Negara 3. Ketentuan adanya UUD 4. Ketentuan bentuk Negara [Republik yang berkedaulatan rakyat] 5. Ketentuan adanya dasar Negara / Ideologi Negara Pancasila
B. Pancasila Dan Ideologi Lain.  Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu Dipertahankan Melalui pengamalan diberbagai bidang kehidupan.  Beberapa Ideologi Negara lain.  Liberalisme » Negara diumpamakan sebagai penjaga malam/ polisis lalulintas. » Rakyat mempunyaikebebasan untuk berbuat/ Bertindak asal tidak melanggar hukum. » Kepentingan dan hak WN lebih penting dari Pada kepentingan Negara. » Contoh Negara barat dan eropa [ AS, Inggris, Belanda, Spanyol ]
Sosialisme » Kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada kepentingan WN. » Kekuasaan Negara lebih besar dibanding kekuasaan WN. » contoh negera Rusia, Cina, Korea utara dan Vietnam.  Negara dengan Ideologi Pancasila.  Hubungan antara WN dengan Negara adalah seimbang.  Agama erat hubungannya dengan dengan Negara.
Hubungan Agama dengan Negara Liberal : Negara  Negara tidak mencam Puri agama WN  agama menjadi urusan Pribadi setiap WN  WN bebas beragama, Tetapi juga babas tidak Beragama. Nagara dg Ideologi Pancasila  agama erat hubungan Negara Sosialis : Nya dengan Negara  Kehidupan agama ter  Negara memperhatikan Pisah dengan urusan Kehidupan beragama Negara  Negara menjamin ke  WN Bebasan untuk memilih » bebas beragama Salah satu agama yang » bebas tidak beragama Diakui oleh pemerintah » bebas untuk  tidak adanya atheis propaganda Anti agama.
Negara sosialis: Negara Indonesia Diarahkan untuk WN senantiasa Untuk membentuk patuh dan taat WN yang bertanggung pada perintah Jawab, memiliki aklak mulia, dan takwa kepada Negara TuhanYME Negara liberal : Pengembangan Demokrasi
B. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara: 1. Nilai Pancasila Sebagai Ideologi. Nilai Material Nilai Vital Nilai Nilai Kebenaran kerohanian Nilai Estetis Nilai Etis Nilai Religius Nilai Pancasila Bersifat Obyektif dan Sebagai Subyektif. Ideologi Bersifat Universal.
Bersifat Obyektif » Mempunyai makna yang terdalam bersifat umum universal. Nilai » Tetep ada sepanjang masa. Pancasila » Pokok kaidah yang mendasar. Bersifat Subyektif » Timbul dari bangsa Indonesia. » Pandangan hidup bangsa Indonesia. » Nilai-nilai kerohanian, yang bersumber pada kepribadian bangsa.
2. Nilai–nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara. » Setiap mengambil keputusan berpedoman pada pancasila » Memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. » Sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa. -Kerangka pikir Nilai -Sumber nilai Pancasila -Orientasi dasar Sebagai » Paradigma pembangunan. -Sumber asas Dasar -Arah dan tujuan Negara. -Proses dalam suatu bidang » Landasan bagi pembangunan -Politik bidang: -Hukum -Sosial budaya -Ekonomi.
C. Sikap Positif Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.  Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam nenghadapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. 1. Karateristik Ideologi Pancasila: Ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sebagai Ideologi Negara, yang membedakan dengan Karateristik Ideologi lain. » Tuhan Yang Maha Esa. » Penghargaan kepada sesama umat manusia apapun perbedaannya. Karateristik » Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pancasila » Kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi. » Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Arti Pentingnya Pancasila Dalam Mempertahankan NKRI.  Pancasila sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan meupun pertentangan politik.  Tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dan dasar Ideologi Pancasila. 3. Upaya Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila  Mengapa Pancasila harus dipertahankan. » Sebagai dasar atau pondasi berdirinya NKRI. » Memenuhi keinginan semua pihak. » Depat mempersatukan bangsa Indonesia. » Berisikan sila-sila sesuai dengan keinginan/ kebutuhan bangsa Indonesia.
» Melaksanakan sila-sila Pancasila. Usaha » Melaksanakan dalam kehidupan mempertahankan bermasyarakat. Pancasila » Melalui bidang pendidikan.
Uji Kompetensi I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 1. Pentingnya ideologi bagi suatu negara adalah ..... a. Meningkatkan pendapatan masyarakat b. Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Mendidik generasi muda untuk belajar politik 2. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk ..... a. Mengatur penyelenggaraan negara b. Mengadakan hubungan dengan bangsa lain c. Memahami Undang-undang Dasar negara d. Menyusun peraturan di daerah-daerah
3. Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Kalimat tersebut merupakan pendapat dari ..... a. Gunawan Setiardjo b. Notonegoro c. Karl Marx d. Destutt de Tracy 4. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang ..... a. Politik dan sosial budaya b. Ekonomi atau sosial budaya c. Pertahanan atau keamanan negara d. Politik atau sosial ekonomi
5. Pancasila sila satu menuntun manusia untuk ..... a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa b. Mempelajari agama atau kepercayaan orang lain c. Memperhatikan peribadatan orang lain d. Membantu tetangganya yang kekurangan 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan ..... a. Pertimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan b. Rujukan di dalam menghadapi masalah c. Panduan di dalam membuat program pembangunan d. Tujuan dari proses pembangunan
7. Penerapan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai ..... a. Kemanusiaan, nilai ketuhanan dan nilai keberadapan b. Kemanusiaan, nilai ketuhanan dan nilai kehormatan c. Ketuhanan, kekerabatan dan nilai keberadaban d. Ketuhanan, nilai keberadaban dan kemandirian 8. Pancasila sangat sesuai dengan kodrat manusia karena Pancasila mampu menjaga keserasian hubungan antara ..... a. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya b. Pemerintah daerah tokoh masyarakat dengan Tuhan c. Manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta d. Manusia yang satu dengan lainnya serta dengan Tuhan
9. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan ..... a. Politik diantara golongan dan kekuatan politik yang ada b. Suku bangsa yang satu dengan lainnya c. Daerah satu dengan daerah lainnya d. Pejabat satu dengan pejabat lainnya 10. Karateristik Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina ..... a. Kehidupan yang bahagia b. Perilaku yang taat c. Kerjasama yang harmonis d. Perbuatan yang takut
II. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1. Bagaimanakah rumusan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka menurut usulan lisan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945! 2. Sebutkan 3 alasan pentingnya ideologi bagi suatu negara! 3. Sebutkan 5 nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila! 4. Apakah yang dimaksud mempertahankan ideologi dan dasar negara pancasila? 5. Sebutkan 3 alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila
Daftar Pustaka:  Kamarin. Pendamping Siswa Canggih Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: CV. Geme Nusa.  dandang, sundawa dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
BAB II KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA Standar Kompetensi 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
Kompetensi Dasar 2.1 Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
Untuk Pertemuan 8-14 PETA KONSEP UUD 1945 P UUD 1945 (1945 -1949) e Hasil n Amandemen Konstitusi (1999 - yang Konstitusi y sekarang) pernah di RIS i gunakan di (1949 -1950) m Indonesia p a UUDS 1950 n Sikap positif (1950 -1959) g terhadap a pelaksanaan n UUD 1945 UUD 1945 Hasil (1959 - 1999) Amandemen
Kata Kunci: Konstitusi/UUD, UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, Amandemen, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan, dan Penyimpangan terhadap UUD.
A. Konstitusi-konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia. Undang-undang Dasar  Konstitusi Constitution Hukum Dasar  Menurut Sri Soemantri [1987 ], konstitusi memuat hal-hal pokok: 1. Jaminan terhadap HAM dan WN. 2. Susunan ketatanegaraan suatu Negara. 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menjadi pegangan dalam penyelengaraan Negara  Fungsi Konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam Negara.
 UUD Mempunyai Kedudukan Tertinggi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.  Periode berlakunya UUD. 1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 : UUD 1949 2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949 3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 : UUDS 1950 4. 5 Juli 1959 – Sekarang : UUD 1945 hasil Perubahan/ amandemen
 UUD 1945 [18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949] » Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. » Dimuat dalam berita RI No. 7 tahun 1946. » Terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang tubuh dan penjelasan. » Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal AP, 2 ayat AT. » Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. » Kepala Negara dijabat oleh Presiden, diangkat melalui pemilihan. » MPR adalah lembaga tertinggi Negara. » Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. » Menteri-menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden bukan kepada DPR. » Lembaga tinggi Negara: Presiden , DPR, DPA, BPK dan MA.
 Periode Konstitusi RIS [ 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ] 1. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. 2. Membentuk Negara “ Boneka “ seperti Negara Sumatra Timur, Pasunda dan jawa timur didalam Negara RI. 3. Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan II tahun 1948. 4. PBB menyelenggarakan KMB untuk mengatasi pertikaian Belanda dengan Indonesia tanggal 23 Agustus– 2 November1949 di Belanda. 5. Peserta KMB: Wakil RI, gabungan Negara Boneka [ BFO ] dan komisi PBB untuk Indonesia. 6. Salah satu isi KMB: didirikannya Negara RIS. 7. Mulai 27 Desember 1949 berlakunya konstitusi RIS. 8. Isi konstitusi RIS: Mukodimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan 197 pasal serta sebuah lampiran. 9. Pasal 1 ayat 1: RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.
10. Pada Negara RIS terdapat beberapa Negara bagian. 11. Wilayah Negara bagian beribukota di Yogyakarta. 12. Sistem pemerintahan adalah sistem parlementer. 13. Presiden tidak dapat di ganggu gugat, dimana sebagai kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. 14. Menteri-menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan. 15. Kepala pemerintahan di jabat oleh perdana Menteri. 16. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen [ DPR ] 17. Lembaga Negara terdiri dari: Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan.
 Periode UUDS 1950 [17 Agustus 1950 – 5 Juli1959 ] a. Muncul kesepakatan antara RI untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan. b. 15 Agustus 1950 ditetapkan UU Federal No 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 dan berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. c. Terdiri atas Mukodimah, Batang tubuh 6 bab dan 146 pasal. d. Pasal I ayat I : RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. e. Sistem pemerintahan adalah sistem parlementer. f. Presiden dan wakil presiden tidak dapat di ganggu gugat. g. Lembaga Negara terdiri dari: Presiden dan wakil presiden, Menteri, DPR, MA dan dewan pengawasan keuangan.
h. Konstituante (lembaga pembuat UUD) bersama pemerintah ,selekasnya menetapkan UUD RI pengganti UUDS. i. Anggota konstituante di pilih melalui pemilu 1955. j. Konstituante belum menghasilkan sebuah UUD faktor penyebab; » Pertentangan da antara partai-partai politik di badan Konstitusi dan di DPR serta badan pemerintahan. k. 22 April 1959 Presiden SOEKARNO menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. l. Demi keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5 Juli1959 SOEKARNO mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN isinya: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
 Periode UUD 1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) 1. Mengalami terjadinya beberapa penyimpangan, dengan kurun waktu: a Periode orde lama (1959 -1966) b Periode orde baru (1966 - 1999) 2. Pada masa pemerintahan orde lama:  Sering terjadi penyimpangan dilakukan oleh presiden dan MPR  Penyimpangan yang bertentangan dengan UUD 1945.  Penyimpangan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang Presiden  Lemahnya kontrol DPR terhadap kebijaksanaan Presiden.  Munculnya pemberontakanG 30 S PKI 1965.  Ir. Soekarno memberikan perintah kepada Letjen Speharto. Melelui surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR)  Isi Supersemar: mengambil segala tindakan yang di perlakukan bagi terjaminya Keamanan, Ketertipan, ketenangan, dan kesetabilan jalannya Pemerintah.
3. Pada Masa Pemerintahan Ode Baru.  Sebagai orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Dominasi kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR  UUD 1945 yang bersifat luwes (fleksibel) memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan.  Orde baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.
 Periode UUD 1945 (19 Oktober 1999– sekarang) a. Muncul adanya reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa orde baru. b. UUD 1945 telah mengalami 4 tahap perubahan (AMANDEMEN) yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. c. Perubahan tersebut menyangkut:  Kelembagaan Negara.  Pemilu.  Pembatasan kekuasaan Presiden dan wakil presiden  Memperkuat kedudukan DPR  Pemda  HAM
d. Setelah adanya perubahan, ada beberapa praktek ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung seperti:  Pemilihan Presiden dan wakil presiden.  Pemilihan kepala daerah (Gubernur, walikota dan bupati) e. Lembaga Negara setelah Amandemen: 1. Presiden. 5. BPK 2. MPR. 6. MA 3. DPR. 7. MK 4. DPD. 8. KY
B. Penyimpangan-penyimpangan Terhadap Konstitusi. 1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada awal kemerdekaan: a. Keluarnya maklumat Presideb No X pada tanggal 16 Oktober 1965 » Mengubah KNIP dengan kekuasaannya legislatif dengan ikut menetapkan GBHN. b. Keluarnya maklumat Presiden tanggal 14 November 1945 » Mengubah presidensial menjadi Parlementer. 2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama. a. Presiden mengeluarkan peraturan penetapan Presiden. b. Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS / 1960 menetapkan pidato Presiden 17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang tetap.’ c. Pimpinan lembaga Negara kedudukannya sama dengan menteri. d. Hak Budget tidak berjalan. e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru: a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan secara murni dan konsekuen. b. MPR mengeluarkan tap MPR No. IV / MPR / 1983 tentang REFERENDUM.
C. Hasil-hasil Perubahan UUD 1945 Perubahan UUD AMANDEMEN (agenda 1945 Reformasi) Pencabutan Penambahan Perbaikan 1. Latar belakang pemikiran perubahan UUD 1945 : 1) Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya membentuk UU. 2) Pasal-pasal terlalu fleksibel (luwes) 3) Kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal.
Menyempurnakan aturan dasar tatanan kenegaraan. Menyempurnakan aturan dasar jaminan Pelaksanaan kedaulatan. Menyempurnakan aturan dasar jaminan Perlindungan HAM. 2. Tujuan Menyempurnakan aturan dasar Amandemen Penyelengaraan Negara secara UUD 1945 Demokratis dan modern. Melengkapi aturan dasar dalam Peraturan wilayah dan pemilu. Menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Sesuai perkembangan jaman.
Kesepakatan Dasar Yang Penting Dalam Amandemen UUD 1945 -Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. -Tetap mempertahankanNKRI. -Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. -Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal normatif masuk ke batang tubuh SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999) ST MPR 2000 (7-18 Agustus 3. Sidang MPR 2000) dalam amandemen ST MPR 2001 (1-9 November UUD 1945. 2001) ST MPR 2002 (1-11 Agustus2002)
» Perubahan I : 9 pasal 16 ayat » Perubahan II : 27 pasal dalam 7 bab  Hasil perubahan » Perubahan III : 23 pasal dalam 7 bab Amandemen » Perubahan IV : 19 pasal ; UUD 1945  31 butir ketentuan  1 butir di hapuskan Sebelum Sesudah Bab 16 21 Pasal 37 73 Perubahan Ayat 49 170 yang Aturan peralihan pasal 4 pasal 3 Terjadi Aturan tambahan ayat 2 pasal 2 Penjelasan Di lengkapi Tidak ada
D. Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Perubahan.  Presiden dalam memberikan amnesti dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan  MPR lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara yang lain  DPR sebagai pembentuk UU  Presiden dan wakil presiden dipilih langsung Garis besar oleh rakyat dalam satu pasangan. Amandemen  Masa jabatan Presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali masa jabatan.  Mahkamah konstitusi terbungkus di lembaga penguji UU terhadap UUD  Presiden dalam mengangkat dan menerima duta dari Negara lain harus mendapat pertimbangan DPR.
 Menghargai upaya para mahasiswa dan politisi dalam perjuangan reformasi tatanan kehidupan bernegara.  Menghargai upaya MPR yang telah melakukan perubahan UUD 1945.  Menyadari manfaat hasil perubahanUUD 1945.  Sikap positif  Mengkritisi penyelengaraan negara bila tidak WN dalam sesuai amandemen UUD 1945 Amandemen  Mematuhi aturan dasar hasil perubahanUUD UUD 1945 1945  Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perubahanUUD 1945.
Uji Kompetensi I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 1. Dalam istilah sehari-hari konstitusi sering disamakan dengan ..... a. Hukum undang-undang b. Norma c. Undang-undang dasar d. Hukum 2. Pada waktu Indonesia berbentuk RIS UUD 1945 ..... a. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia b. Masih berlaku di wilayah Jakarta c. Masih berlaku di seluruh Indonesia d. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS
3. Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan ..... a. Pembubaran PKI b. Berlakunya kembali UUD 1945 c. Pembentukan kabinet Dwikora d. Pembubaran DPR 4. Menurut UUD RIS sitem pemerintahan adalah sistem parlementer, Presiden adalah kepala negara, tetapi ..... a. Merangkap kepala pemerintahan b. Merangkap perdana menteri c. Panglima tertinggi TNI d. Bukan kepala pemerintahan
5. UUD 1945 menyebutkan bahwa bentuk negara Republik yaitu negara yang dikepalai oleh ..... a. Panglima tertinggi TNI b. Presiden c. Perdana menteri d. Raja 6. Setelah perubahan UUD 1945, ada beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung, misalnya dalam hal pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas ..... a. Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut negara kita b. Adanya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah c. Pelaksanaan demokrasi langsung d. Pelaksanaan asas desentralisasi
7. UUD pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ..... a. Sesuai konstitusi negara b. Menurut Undang-undang dasar c. Presiden dan Wakil Presiden d. DPR dan Presiden 8. Pada masa orde lama pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti ..... a. Kedudukan menteri sejajar dengan DPR b. Sulit dibedakan antara menteri dengan anggota DPR c. Menteri mewakili partai politik di dalam parlemen d. Menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden
9. Negara dikatakan menganut sistem konstitusional apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada ..... a. Pendapat ahli hukum b. Kebijakan wakil rakyat c. Undang-undang dasar d. Kehendak para cendekiawan 10. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga ..... a. Mendorong terjadinya perpecahan b. Sulit untuk dipahami c. Mendorong berkembangnya korupsi d. Dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir)
II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 1. Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen! 2. Apakah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 3. Apakah yang dimaksud pemerintahan konstitusional! 4. Jelaskan tentang akibat penyimpangan konstitusional! 5. Sebutkan 2 contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru!
Daftar Puataka:  Kamarin. Pendamping Siswa Canggih Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: CV. Geme Nusa.  dandang, sundawa dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

More Related Content

PPTX
Kedudukan fungsi_pancasila
byHerwan Santoso
 
PPTX
Handout guru
byakucintaalloh
 
PPT
Perilaku pancasila sbg ideologi dan dasar negara
byrhyeablogku
 
PPT
Hand out pegangan guru
byrhyeablogku
 
PPTX
Hand out siswa
byrhyea
 
PPT
Hand out siswa
byrhyeablogku
 
PPTX
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
byAanZaman
 
PPTX
Hand out guru
byrhyea
 
Kedudukan fungsi_pancasila
byHerwan Santoso
 
Handout guru
byakucintaalloh
 
Perilaku pancasila sbg ideologi dan dasar negara
byrhyeablogku
 
Hand out pegangan guru
byrhyeablogku
 
Hand out siswa
byrhyea
 
Hand out siswa
byrhyeablogku
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
byAanZaman
 
Hand out guru
byrhyea
 

What's hot

PPT
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
byAnnisa Suci Priyanti
 
PPT
11 ideologi pancasila(2)
byDaryanto Suteji
 
PPTX
makna dan fungsi pancasila
bymiftah_rahmat
 
PPTX
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara
byPahmi Agustian
 
DOCX
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
byOperator Warnet Vast Raha
 
DOC
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
bykrista2014
 
PPTX
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byMuhammad Yuhyil Izoma
 
PPTX
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byTony Hermawan
 
DOCX
makalah pancasila : makna dan fungsi pancasila
bymiftah_rahmat
 
PPTX
Ideologi dan Nilai Nilai PANCASILA
byOrlin Moria
 
PPTX
Pancasila Ideologi // Focus Independent School
byaneliayshea
 
DOCX
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka Republik Indonesia
byPhoto Setudio Planet solo grand mall
 
DOC
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
bydewi inne kumalasari
 
DOCX
Pancasila sebagai Ideologi Negara
byRiska Yuliatiningsih
 
PPTX
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
bynadiraslmh_
 
PDF
Materi dan soal lengkap cpns
byAprillia Susanti
 
DOCX
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
byWirodat Az
 
PPT
bab 1 boat guru
byLieya Pepey
 
DOC
Pengertian pancasila
byMulyana IslamicDefender'sFront
 
PDF
Makalah Pancasila
byuliecha
 
Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
byAnnisa Suci Priyanti
 
11 ideologi pancasila(2)
byDaryanto Suteji
 
makna dan fungsi pancasila
bymiftah_rahmat
 
Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara
byPahmi Agustian
 
Makalah pancasila sebagai ideologi negara
byOperator Warnet Vast Raha
 
Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara
bykrista2014
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byMuhammad Yuhyil Izoma
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byTony Hermawan
 
makalah pancasila : makna dan fungsi pancasila
bymiftah_rahmat
 
Ideologi dan Nilai Nilai PANCASILA
byOrlin Moria
 
Pancasila Ideologi // Focus Independent School
byaneliayshea
 
Makalah pancasila sebagai ideologi terbuka Republik Indonesia
byPhoto Setudio Planet solo grand mall
 
PANCASILA PEMBUKAAN UUD 45
bydewi inne kumalasari
 
Pancasila sebagai Ideologi Negara
byRiska Yuliatiningsih
 
SEJARAH LAHIRNNYA PACASILA
bynadiraslmh_
 
Materi dan soal lengkap cpns
byAprillia Susanti
 
pendidikan pancasila “PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL”
byWirodat Az
 
bab 1 boat guru
byLieya Pepey
 
Pengertian pancasila
byMulyana IslamicDefender'sFront
 
Makalah Pancasila
byuliecha
 

Similar to Tgs

PPT
BAB I TTG Ideologi & Nilai Pancasila.ppt
byahmadsyafrudin6
 
PPTX
Pancasila sebagai ideologi
byAnto Kolarov
 
PPTX
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byIrwan Saputra
 
PPT
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
bySMKN 1 WANAREJA - UNIVERSITAS MERCUBUANA
 
PPTX
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
bySawah Dan Ladang Ku
 
PPT
Ideologi pancasila
byAhmad Thoriq
 
PPT
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
byjulyaneria
 
PPTX
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
byYosaVitaloka
 
PPTX
Kedudukan dan fungsi pancasila
byfitrawaluyandi1
 
DOCX
FILSAFAT PANCASILA
byAstika Rahayu
 
PPTX
SEMESTER 1 PERTEMUAN KE 4 PENDIDIKAN PANCASILA
byfatmi2
 
PPTX
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
byZara Neur
 
DOC
Bahan perkuliahan ke 3
byYabniel Lit Jingga
 
PPT
Materi PKn Kelas VII
bydedyluqmanulhakim
 
PPTX
PANCASILA kelas delapan smp pkn pendidikan kewrganegaraan
bydarmawan802429
 
PPTX
PANCASILA sebagai ideologi bangsa dan negara
byMYusuf176003
 
PPT
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
byJulyan Eria
 
PPTX
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
byArya Dipa
 
DOC
Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
byAnthooel
 
PPT
Kajian bahan sem 1 siswa
bykeindahan_devie
 
BAB I TTG Ideologi & Nilai Pancasila.ppt
byahmadsyafrudin6
 
Pancasila sebagai ideologi
byAnto Kolarov
 
Pancasila sebagai ideologi terbuka
byIrwan Saputra
 
Menampilkan sikap positif terhadap pancasila sbg ideologi terbuka
bySMKN 1 WANAREJA - UNIVERSITAS MERCUBUANA
 
Kedudukan, fungsi dan peranan pancasila
bySawah Dan Ladang Ku
 
Ideologi pancasila
byAhmad Thoriq
 
Pancasila sebagai filsafat dan ideologi negara
byjulyaneria
 
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
byYosaVitaloka
 
Kedudukan dan fungsi pancasila
byfitrawaluyandi1
 
FILSAFAT PANCASILA
byAstika Rahayu
 
SEMESTER 1 PERTEMUAN KE 4 PENDIDIKAN PANCASILA
byfatmi2
 
Pancasila Sebagai Ideologi Nasional
byZara Neur
 
Bahan perkuliahan ke 3
byYabniel Lit Jingga
 
Materi PKn Kelas VII
bydedyluqmanulhakim
 
PANCASILA kelas delapan smp pkn pendidikan kewrganegaraan
bydarmawan802429
 
PANCASILA sebagai ideologi bangsa dan negara
byMYusuf176003
 
Persentasi Pancasila Sebagai Filsafat dan Ideologi Negara
byJulyan Eria
 
Tugas PKN Kelompok 5 ( SMPN 256 Jakarta )
byArya Dipa
 
Tugas Pancasila dan Kewarganegaraan
byAnthooel
 
Kajian bahan sem 1 siswa
bykeindahan_devie
 

Tgs

  • 2.
    BAB I PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA Standar Kompetensi 1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
  • 3.
    Kompetensi Dasar 1.1 MenjelaskanPancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.2 Menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara 1.3 Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 1.4 Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyakat
  • 4.
    UNTUK PERTEMUAN 1-7 PETA KONSEP Pancasila Ideologi Negara Dasar Negara Nilai-nilai Pancasila Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara sebagai dasar negara Sikap positif terhadap nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat Kata Kunci: Ideologi, Dasar Negara, Nilai-nilai Pancasila.
  • 5.
    A.Pancasila sebagai DasarNegara dan Ideologi Negara Perlunya Ideologi bagi suatu Negara.1 an Ideologi Ideologi Bhs Inggris : Idea [ gagasan, pengertian ] Bhs Yunani : Oida [ mengetahui ] Logos [ pengetahuan ] Pengetahuan tentang gagasan Arti Ideologi Pengetahuan tentang ide - ide Science of Ideas [ ajaran tentang pengertian dasar
  • 6.
    :Beberapa Pengertian IdeologiMenurut Beberapa Ahli [. DESTUTT DE TRACY [Perancis Ideologi adalah Scence of ideas yaitu suatu program yang di harapkan dapat membawa perubahan Institusional dalam masyarakat Perancis.  KARL MARK Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan Kepentingan golongan/ kelas sosial tertentu dalam bidang politik, Sosiall dan Ekonomi. . GUNAWAN SETIARDJO Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan .seluruh Realitas yang di jadikan pedoman dan cita–cita hidup
  • 7.
    . RAMLAN SURBAKTI Ada2 pengertian .Ideologi secara Fungsional Yaitu Seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama di anggap paling baik. Ideologi doktriner Pragmatis .Ideologi secara Struktural yaitu Sistem pembenaran, seperti gagasan dan formula politik atas setiap kebijakan dan tindakan yang .di ambil oleh penguasa
  • 8.
     Jadi Ideologiadalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut sebagai bidang .kehidupan manusia Ciri-ciri Ideologi menurut NOTO NEGORO.  Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.  Mewujudkan asas kerohanian, pandangan dan pedoman hidup. .A . Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara Membentuk identitas/ ciri kelompok/bangsa Mempersatukan sesama kita dari berbagai .pandangan hidup Fungsi Mengatasi berbagai pertentangan/ konflik/ Ideologi .ketegangan sosial Pembentukan solidaritas/ kebersamaan
  • 9.
    .c. Pengertian DasarNegara Dasar Negara Pedoman hidup bernegara Landasan Yang mencangkup cita – kehidupan Cita, tujuan dan norma Bernegara. Negara. Suatu dasar untuk mengatur Penyelenggaraan Negara.
  • 10.
    2. Latar belakangPancasila sebagai Ideologi Negara. a. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai Ideologi Negara Dan Dasar Negara BPUPKI Badan bentukan dari Di lantik pada Pemerintahan militer Tugasnya menyelidiki tanggal Jepang. Dan mengumpulkan 28 Mei 1945. Usul-usul bagi kemer dekaan Indonesia.
  • 11.
    Sidang I 29Juni 1945 – 1 Juni 1945  Muh. Yamin : 29 Juni 1945 Usul mengenai Dasar Negara secara lisan.  Ir. Soekarno : 1 Juni 1945 » Usul mengenai calon Dasar Negara » Lahir istilah Pancasila. Sidang Pembentukan panitia kecil : 1 Juni 1945 BPUPKI » Tugasnya menampung usulan yang masuk dan memeriksanya. Pembentukan panitia sembilan : 22 Juni 1945 » Sidang yang berhasil merumuskan calon Mukodimah hukum dasar [ Piagam Jakarta ] Sidang II 10 Juni – 16 Juni 1945 » Merumuskan rancangan Hukum Dasar
  • 12.
    PPKI Badan bentukan PemerintahMiliter Jepang Dengan menjunjung tinggi rasa Di lantik Tgl persatuan dan kesatuan, akhirnya 9 Agustus sepakat untuk menghilangkan kata 1945 “ dengan kewajiban menjalankan syariat islam babi pemeluk- pameluknya. Pada tanggal 18 Agustua1945 menyandang sidang Hasil sidang: Mengesahkan rancangan hukum dasar dengan prembulunya [pembukaan] Memilih Presiden dan Wakil Presiden Untuk sementara waktu di bentuklan KNIP.
  • 13.
     Kesimpulan DariAlinea Pembukaan UUD 1945: » Bagian pertama: Terdiri atas alenia I, II dan III. Yang menggambarkan keadaan Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. » Bagian kedua: Alinea IV, yang menggambarkan keadaan Indonesia Sesudah kemerdekaan, isinya: 1. Terbentuknya NKRI 2. Tujuan Negara 3. Ketentuan adanya UUD 4. Ketentuan bentuk Negara [Republik yang berkedaulatan rakyat] 5. Ketentuan adanya dasar Negara / Ideologi Negara Pancasila
  • 14.
    B. Pancasila DanIdeologi Lain.  Pancasila dipandang cocok bagi bangsa Indonesia, sehingga perlu Dipertahankan Melalui pengamalan diberbagai bidang kehidupan.  Beberapa Ideologi Negara lain.  Liberalisme » Negara diumpamakan sebagai penjaga malam/ polisis lalulintas. » Rakyat mempunyaikebebasan untuk berbuat/ Bertindak asal tidak melanggar hukum. » Kepentingan dan hak WN lebih penting dari Pada kepentingan Negara. » Contoh Negara barat dan eropa [ AS, Inggris, Belanda, Spanyol ]
  • 15.
    Sosialisme »Kepentingan Negara lebih diutamakan dari pada kepentingan WN. » Kekuasaan Negara lebih besar dibanding kekuasaan WN. » contoh negera Rusia, Cina, Korea utara dan Vietnam.  Negara dengan Ideologi Pancasila.  Hubungan antara WN dengan Negara adalah seimbang.  Agama erat hubungannya dengan dengan Negara.
  • 16.
    Hubungan Agama dengan Negara Liberal : Negara  Negara tidak mencam Puri agama WN  agama menjadi urusan Pribadi setiap WN  WN bebas beragama, Tetapi juga babas tidak Beragama. Nagara dg Ideologi Pancasila  agama erat hubungan Negara Sosialis : Nya dengan Negara  Kehidupan agama ter  Negara memperhatikan Pisah dengan urusan Kehidupan beragama Negara  Negara menjamin ke  WN Bebasan untuk memilih » bebas beragama Salah satu agama yang » bebas tidak beragama Diakui oleh pemerintah » bebas untuk  tidak adanya atheis propaganda Anti agama.
  • 17.
    Negara sosialis: Negara Indonesia Diarahkan untuk WN senantiasa Untuk membentuk patuh dan taat WN yang bertanggung pada perintah Jawab, memiliki aklak mulia, dan takwa kepada Negara TuhanYME Negara liberal : Pengembangan Demokrasi
  • 18.
    B. Nilai-nilai Pancasilasebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara: 1. Nilai Pancasila Sebagai Ideologi. Nilai Material Nilai Vital Nilai Nilai Kebenaran kerohanian Nilai Estetis Nilai Etis Nilai Religius Nilai Pancasila Bersifat Obyektif dan Sebagai Subyektif. Ideologi Bersifat Universal.
  • 19.
    Bersifat Obyektif » Mempunyai makna yang terdalam bersifat umum universal. Nilai » Tetep ada sepanjang masa. Pancasila » Pokok kaidah yang mendasar. Bersifat Subyektif » Timbul dari bangsa Indonesia. » Pandangan hidup bangsa Indonesia. » Nilai-nilai kerohanian, yang bersumber pada kepribadian bangsa.
  • 20.
    2. Nilai–nilai PancasilaSebagai Dasar Negara. » Setiap mengambil keputusan berpedoman pada pancasila » Memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. » Sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan berbangsa. -Kerangka pikir Nilai -Sumber nilai Pancasila -Orientasi dasar Sebagai » Paradigma pembangunan. -Sumber asas Dasar -Arah dan tujuan Negara. -Proses dalam suatu bidang » Landasan bagi pembangunan -Politik bidang: -Hukum -Sosial budaya -Ekonomi.
  • 21.
    C. Sikap PositifTerhadap Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.  Sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam nenghadapi dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. 1. Karateristik Ideologi Pancasila: Ciri khas yang dimiliki oleh pancasila sebagai Ideologi Negara, yang membedakan dengan Karateristik Ideologi lain. » Tuhan Yang Maha Esa. » Penghargaan kepada sesama umat manusia apapun perbedaannya. Karateristik » Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pancasila » Kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi. » Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  • 22.
    2. Arti PentingnyaPancasila Dalam Mempertahankan NKRI.  Pancasila sebagai acuan bersama, baik dalam memecahkan perbedaan meupun pertentangan politik.  Tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dan dasar Ideologi Pancasila. 3. Upaya Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila  Mengapa Pancasila harus dipertahankan. » Sebagai dasar atau pondasi berdirinya NKRI. » Memenuhi keinginan semua pihak. » Depat mempersatukan bangsa Indonesia. » Berisikan sila-sila sesuai dengan keinginan/ kebutuhan bangsa Indonesia.
  • 23.
    » Melaksanakan sila-silaPancasila. Usaha » Melaksanakan dalam kehidupan mempertahankan bermasyarakat. Pancasila » Melalui bidang pendidikan.
  • 24.
    Uji Kompetensi I. Berilahtanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 1. Pentingnya ideologi bagi suatu negara adalah ..... a. Meningkatkan pendapatan masyarakat b. Membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Mendidik generasi muda untuk belajar politik 2. Dasar negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk ..... a. Mengatur penyelenggaraan negara b. Mengadakan hubungan dengan bangsa lain c. Memahami Undang-undang Dasar negara d. Menyusun peraturan di daerah-daerah
  • 25.
    3. Ideologi adalahseperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup. Kalimat tersebut merupakan pendapat dari ..... a. Gunawan Setiardjo b. Notonegoro c. Karl Marx d. Destutt de Tracy 4. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang ..... a. Politik dan sosial budaya b. Ekonomi atau sosial budaya c. Pertahanan atau keamanan negara d. Politik atau sosial ekonomi
  • 26.
    5. Pancasila silasatu menuntun manusia untuk ..... a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa b. Mempelajari agama atau kepercayaan orang lain c. Memperhatikan peribadatan orang lain d. Membantu tetangganya yang kekurangan 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dasar, arah dan ..... a. Pertimbangan di dalam pelaksanaan pembangunan b. Rujukan di dalam menghadapi masalah c. Panduan di dalam membuat program pembangunan d. Tujuan dari proses pembangunan
  • 27.
    7. Penerapan nilai-nilaiPancasila di bidang sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam pengembangan aspek sosial budaya yang mendasarkan pada nilai-nilai ..... a. Kemanusiaan, nilai ketuhanan dan nilai keberadapan b. Kemanusiaan, nilai ketuhanan dan nilai kehormatan c. Ketuhanan, kekerabatan dan nilai keberadaban d. Ketuhanan, nilai keberadaban dan kemandirian 8. Pancasila sangat sesuai dengan kodrat manusia karena Pancasila mampu menjaga keserasian hubungan antara ..... a. Bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya b. Pemerintah daerah tokoh masyarakat dengan Tuhan c. Manusia dengan Tuhan, dengan sesama dan alam semesta d. Manusia yang satu dengan lainnya serta dengan Tuhan
  • 28.
    9. Sebagai ideologidan dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan bersama, dalam memecahkan perbedaan serta pertentangan ..... a. Politik diantara golongan dan kekuatan politik yang ada b. Suku bangsa yang satu dengan lainnya c. Daerah satu dengan daerah lainnya d. Pejabat satu dengan pejabat lainnya 10. Karateristik Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Di dalam persatuan itulah dapat dibina ..... a. Kehidupan yang bahagia b. Perilaku yang taat c. Kerjasama yang harmonis d. Perbuatan yang takut
  • 29.
    II. Jawablah pertanyaandi bawah ini dengan benar! 1. Bagaimanakah rumusan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka menurut usulan lisan Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945! 2. Sebutkan 3 alasan pentingnya ideologi bagi suatu negara! 3. Sebutkan 5 nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila! 4. Apakah yang dimaksud mempertahankan ideologi dan dasar negara pancasila? 5. Sebutkan 3 alasan bangsa Indonesia mempertahankan Ideologi Pancasila
  • 30.
    Daftar Pustaka:  Kamarin.Pendamping Siswa Canggih Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: CV. Geme Nusa.  dandang, sundawa dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
  • 31.
    BAB II KONSTITUSI YANGPERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA Standar Kompetensi 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia
  • 32.
    Kompetensi Dasar 2.1 Menjelaskanberbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 2.2 Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia 2.3 Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945 2.4 Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
  • 33.
    Untuk Pertemuan 8-14 PETA KONSEP UUD 1945 P UUD 1945 (1945 -1949) e Hasil n Amandemen Konstitusi (1999 - yang Konstitusi y sekarang) pernah di RIS i gunakan di (1949 -1950) m Indonesia p a UUDS 1950 n Sikap positif (1950 -1959) g terhadap a pelaksanaan n UUD 1945 UUD 1945 Hasil (1959 - 1999) Amandemen
  • 34.
    Kata Kunci: Konstitusi/UUD,UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, Amandemen, Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, Sistem Pemerintahan, dan Penyimpangan terhadap UUD.
  • 35.
    A. Konstitusi-konstitusi YangPernah Berlaku Di Indonesia. Undang-undang Dasar  Konstitusi Constitution Hukum Dasar  Menurut Sri Soemantri [1987 ], konstitusi memuat hal-hal pokok: 1. Jaminan terhadap HAM dan WN. 2. Susunan ketatanegaraan suatu Negara. 3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan. Menjadi pegangan dalam penyelengaraan Negara  Fungsi Konstitusi. Sebagai aturan dasar dalam Negara.
  • 36.
     UUD MempunyaiKedudukan Tertinggi Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.  Periode berlakunya UUD. 1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 : UUD 1949 2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 : Konstitusi RIS 1949 3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 : UUDS 1950 4. 5 Juli 1959 – Sekarang : UUD 1945 hasil Perubahan/ amandemen
  • 37.
     UUD 1945[18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949] » Disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. » Dimuat dalam berita RI No. 7 tahun 1946. » Terdiri atas 3 bagian yaitu Pembukaan, Batang tubuh dan penjelasan. » Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal AP, 2 ayat AT. » Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. » Kepala Negara dijabat oleh Presiden, diangkat melalui pemilihan. » MPR adalah lembaga tertinggi Negara. » Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. » Menteri-menteri Negara adalah pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden bukan kepada DPR. » Lembaga tinggi Negara: Presiden , DPR, DPA, BPK dan MA.
  • 38.
     Periode KonstitusiRIS [ 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 ] 1. Belanda ingin menjajah kembali Indonesia. 2. Membentuk Negara “ Boneka “ seperti Negara Sumatra Timur, Pasunda dan jawa timur didalam Negara RI. 3. Agresi Militer Belanda I tahun 1947 dan II tahun 1948. 4. PBB menyelenggarakan KMB untuk mengatasi pertikaian Belanda dengan Indonesia tanggal 23 Agustus– 2 November1949 di Belanda. 5. Peserta KMB: Wakil RI, gabungan Negara Boneka [ BFO ] dan komisi PBB untuk Indonesia. 6. Salah satu isi KMB: didirikannya Negara RIS. 7. Mulai 27 Desember 1949 berlakunya konstitusi RIS. 8. Isi konstitusi RIS: Mukodimah 4 alinea, batang tubuh 6 bab dan 197 pasal serta sebuah lampiran. 9. Pasal 1 ayat 1: RIS yang merdeka dan berdaulat adalah Negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi.
  • 39.
    10. Pada NegaraRIS terdapat beberapa Negara bagian. 11. Wilayah Negara bagian beribukota di Yogyakarta. 12. Sistem pemerintahan adalah sistem parlementer. 13. Presiden tidak dapat di ganggu gugat, dimana sebagai kepala Negara bukan Kepala Pemerintahan. 14. Menteri-menteri bertanggung jawab atas segala kebijakan. 15. Kepala pemerintahan di jabat oleh perdana Menteri. 16. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen [ DPR ] 17. Lembaga Negara terdiri dari: Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan Pengawasan Keuangan.
  • 40.
     Periode UUDS1950 [17 Agustus 1950 – 5 Juli1959 ] a. Muncul kesepakatan antara RI untuk kembali ke bentuk Negara kesatuan. b. 15 Agustus 1950 ditetapkan UU Federal No 7 tahun 1950 tentang UUDS 1950 dan berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. c. Terdiri atas Mukodimah, Batang tubuh 6 bab dan 146 pasal. d. Pasal I ayat I : RI yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. e. Sistem pemerintahan adalah sistem parlementer. f. Presiden dan wakil presiden tidak dapat di ganggu gugat. g. Lembaga Negara terdiri dari: Presiden dan wakil presiden, Menteri, DPR, MA dan dewan pengawasan keuangan.
  • 41.
    h. Konstituante (lembagapembuat UUD) bersama pemerintah ,selekasnya menetapkan UUD RI pengganti UUDS. i. Anggota konstituante di pilih melalui pemilu 1955. j. Konstituante belum menghasilkan sebuah UUD faktor penyebab; » Pertentangan da antara partai-partai politik di badan Konstitusi dan di DPR serta badan pemerintahan. k. 22 April 1959 Presiden SOEKARNO menyampaikan amanat yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. l. Demi keselamatan bangsa dan Negara, maka pada 5 Juli1959 SOEKARNO mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN isinya: 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
  • 42.
     Periode UUD1945 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999) 1. Mengalami terjadinya beberapa penyimpangan, dengan kurun waktu: a Periode orde lama (1959 -1966) b Periode orde baru (1966 - 1999) 2. Pada masa pemerintahan orde lama:  Sering terjadi penyimpangan dilakukan oleh presiden dan MPR  Penyimpangan yang bertentangan dengan UUD 1945.  Penyimpangan pemerintah terpusat pada kekuasaan seorang Presiden  Lemahnya kontrol DPR terhadap kebijaksanaan Presiden.  Munculnya pemberontakanG 30 S PKI 1965.  Ir. Soekarno memberikan perintah kepada Letjen Speharto. Melelui surat perintah 11 Maret 1966 (SUPERSEMAR)  Isi Supersemar: mengambil segala tindakan yang di perlakukan bagi terjaminya Keamanan, Ketertipan, ketenangan, dan kesetabilan jalannya Pemerintah.
  • 43.
    3. Pada MasaPemerintahan Ode Baru.  Sebagai orde baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Dominasi kekuasaan Presiden dan lemahnya kontrol DPR  UUD 1945 yang bersifat luwes (fleksibel) memungkinkan munculnya berbagai penyimpangan.  Orde baru bertekat untuk mempertahankan dan tidak merubah UUD 1945.
  • 44.
     Periode UUD1945 (19 Oktober 1999– sekarang) a. Muncul adanya reformasi setelah lengsernya Presiden Soeharto sebagai penguasa orde baru. b. UUD 1945 telah mengalami 4 tahap perubahan (AMANDEMEN) yaitu tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. c. Perubahan tersebut menyangkut:  Kelembagaan Negara.  Pemilu.  Pembatasan kekuasaan Presiden dan wakil presiden  Memperkuat kedudukan DPR  Pemda  HAM
  • 45.
    d. Setelah adanyaperubahan, ada beberapa praktek ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung seperti:  Pemilihan Presiden dan wakil presiden.  Pemilihan kepala daerah (Gubernur, walikota dan bupati) e. Lembaga Negara setelah Amandemen: 1. Presiden. 5. BPK 2. MPR. 6. MA 3. DPR. 7. MK 4. DPD. 8. KY
  • 46.
    B. Penyimpangan-penyimpangan TerhadapKonstitusi. 1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada awal kemerdekaan: a. Keluarnya maklumat Presideb No X pada tanggal 16 Oktober 1965 » Mengubah KNIP dengan kekuasaannya legislatif dengan ikut menetapkan GBHN. b. Keluarnya maklumat Presiden tanggal 14 November 1945 » Mengubah presidensial menjadi Parlementer. 2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde lama. a. Presiden mengeluarkan peraturan penetapan Presiden. b. Ketetapan MPRS No. 1/ MPRS / 1960 menetapkan pidato Presiden 17 Agustus 1959 sebagai GBHN yang tetap.’ c. Pimpinan lembaga Negara kedudukannya sama dengan menteri. d. Hak Budget tidak berjalan. e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955. f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
  • 47.
    3. Penyimpangan terhadapUUD 1945 pada masa orde baru: a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dan secara murni dan konsekuen. b. MPR mengeluarkan tap MPR No. IV / MPR / 1983 tentang REFERENDUM.
  • 48.
    C. Hasil-hasil PerubahanUUD 1945 Perubahan UUD AMANDEMEN (agenda 1945 Reformasi) Pencabutan Penambahan Perbaikan 1. Latar belakang pemikiran perubahan UUD 1945 : 1) Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif khususnya membentuk UU. 2) Pasal-pasal terlalu fleksibel (luwes) 3) Kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal.
  • 49.
    Menyempurnakan aturan dasar tatanan kenegaraan. Menyempurnakan aturan dasar jaminan Pelaksanaan kedaulatan. Menyempurnakan aturan dasar jaminan Perlindungan HAM. 2. Tujuan Menyempurnakan aturan dasar Amandemen Penyelengaraan Negara secara UUD 1945 Demokratis dan modern. Melengkapi aturan dasar dalam Peraturan wilayah dan pemilu. Menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Sesuai perkembangan jaman.
  • 50.
    Kesepakatan Dasar Yang Penting DalamAmandemen UUD 1945 -Tidak mengubah pembukaan UUD 1945. -Tetap mempertahankanNKRI. -Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. -Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal normatif masuk ke batang tubuh SU MPR 1999 (14-12 Oktober 1999) ST MPR 2000 (7-18 Agustus 3. Sidang MPR 2000) dalam amandemen ST MPR 2001 (1-9 November UUD 1945. 2001) ST MPR 2002 (1-11 Agustus2002)
  • 51.
    » Perubahan I : 9 pasal 16 ayat » Perubahan II : 27 pasal dalam 7 bab  Hasil perubahan » Perubahan III : 23 pasal dalam 7 bab Amandemen » Perubahan IV : 19 pasal ; UUD 1945  31 butir ketentuan  1 butir di hapuskan Sebelum Sesudah Bab 16 21 Pasal 37 73 Perubahan Ayat 49 170 yang Aturan peralihan pasal 4 pasal 3 Terjadi Aturan tambahan ayat 2 pasal 2 Penjelasan Di lengkapi Tidak ada
  • 52.
    D. Sikap PositifTerhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Perubahan.  Presiden dalam memberikan amnesti dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan  MPR lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara yang lain  DPR sebagai pembentuk UU  Presiden dan wakil presiden dipilih langsung Garis besar oleh rakyat dalam satu pasangan. Amandemen  Masa jabatan Presiden dan wakil presiden maksimal 2 kali masa jabatan.  Mahkamah konstitusi terbungkus di lembaga penguji UU terhadap UUD  Presiden dalam mengangkat dan menerima duta dari Negara lain harus mendapat pertimbangan DPR.
  • 53.
     Menghargai upayapara mahasiswa dan politisi dalam perjuangan reformasi tatanan kehidupan bernegara.  Menghargai upaya MPR yang telah melakukan perubahan UUD 1945.  Menyadari manfaat hasil perubahanUUD 1945.  Sikap positif  Mengkritisi penyelengaraan negara bila tidak WN dalam sesuai amandemen UUD 1945 Amandemen  Mematuhi aturan dasar hasil perubahanUUD UUD 1945 1945  Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perubahanUUD 1945.
  • 54.
    Uji Kompetensi I.Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang benar! 1. Dalam istilah sehari-hari konstitusi sering disamakan dengan ..... a. Hukum undang-undang b. Norma c. Undang-undang dasar d. Hukum 2. Pada waktu Indonesia berbentuk RIS UUD 1945 ..... a. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia b. Masih berlaku di wilayah Jakarta c. Masih berlaku di seluruh Indonesia d. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS
  • 55.
    3. Isi dekritpresiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan ..... a. Pembubaran PKI b. Berlakunya kembali UUD 1945 c. Pembentukan kabinet Dwikora d. Pembubaran DPR 4. Menurut UUD RIS sitem pemerintahan adalah sistem parlementer, Presiden adalah kepala negara, tetapi ..... a. Merangkap kepala pemerintahan b. Merangkap perdana menteri c. Panglima tertinggi TNI d. Bukan kepala pemerintahan
  • 56.
    5. UUD 1945menyebutkan bahwa bentuk negara Republik yaitu negara yang dikepalai oleh ..... a. Panglima tertinggi TNI b. Presiden c. Perdana menteri d. Raja 6. Setelah perubahan UUD 1945, ada beberapa praktik ketatanegaraan yang melibatkan rakyat secara langsung, misalnya dalam hal pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Hal-hal tersebut tentu lebih mempertegas ..... a. Prinsip kedaulatan rakyat yang dianut negara kita b. Adanya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah c. Pelaksanaan demokrasi langsung d. Pelaksanaan asas desentralisasi
  • 57.
    7. UUD pasal1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan ..... a. Sesuai konstitusi negara b. Menurut Undang-undang dasar c. Presiden dan Wakil Presiden d. DPR dan Presiden 8. Pada masa orde lama pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara, yang berarti ..... a. Kedudukan menteri sejajar dengan DPR b. Sulit dibedakan antara menteri dengan anggota DPR c. Menteri mewakili partai politik di dalam parlemen d. Menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden
  • 58.
    9. Negara dikatakanmenganut sistem konstitusional apabila kekuasaan pemerintahan didasarkan kepada ..... a. Pendapat ahli hukum b. Kebijakan wakil rakyat c. Undang-undang dasar d. Kehendak para cendekiawan 10. UUD 1945 (sebelum amandemen) mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga ..... a. Mendorong terjadinya perpecahan b. Sulit untuk dipahami c. Mendorong berkembangnya korupsi d. Dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir)
  • 59.
    II. Jawablah pertanyaan-pertanyaandi bawah ini dengan benar! 1. Sebutkan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen! 2. Apakah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959! 3. Apakah yang dimaksud pemerintahan konstitusional! 4. Jelaskan tentang akibat penyimpangan konstitusional! 5. Sebutkan 2 contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa orde baru!
  • 60.
    Daftar Puataka:  Kamarin.Pendamping Siswa Canggih Pendidikan Kewarganegaraan. Klaten: CV. Geme Nusa.  dandang, sundawa dkk. 2008. Contextual Teaching and Learning Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.