Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas istilah dan konsep perikatan serta hukum perikatan menurut KUH Perdata, termasuk sumber hukum, pihak-pihak, syarat sah perjanjian, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, keberlakuan MoU dan LoI, serta pengertian akta otentik.
Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan menurut KUHP. Dokumen ini membahas tentang pengertian perjanjian, unsur-unsur sah perjanjian, dan contoh klausula penyelesaian sengketa dalam perjanjian.
Dokumen tersebut membahas istilah dan konsep perikatan serta hukum perikatan menurut KUH Perdata, termasuk sumber hukum, pihak-pihak, syarat sah perjanjian, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak, keberlakuan MoU dan LoI, serta pengertian akta otentik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Badan lainnya tentang kerjasama pertukaran informasi dan monitoring evaluasi guna peningkatan pelayanan pemilu berdasarkan undang-undang pemilu. Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan para pihak."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain untuk hal tertentu. Perjanjian hanya berlaku jika memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek perjanjian, dan sebab yang halal. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali
Teks tersebut membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma. Terdapat delapan asas yang dijelaskan secara singkat yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, kesetaraan, unconscionability, dan subsidaritas.
Dokumen tersebut membahas tentang perikatan yang diatur dalam KUHPerdata khususnya mengenai keabsahan perjanjian. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata adalah kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, serta objek perjanjian harus berupa barang-barang yang d
1. Kontrak dapat dibedakan berdasarkan sumber hukum, namanya, bentuknya, sifat kewajiban yang ditimbulkannya, dan sifat hak dan kewajiban para pihak. 2. Jenis kontrak meliputi kontrak bernama, tidak bernama, campuran, lisan, tertulis, timbal balik sempurna, tidak sempurna, sepihak, cuma-cuma, dan yang membebani hak dan kewajiban para pihak. 3. Unsur-unsur kont
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum kontrak, meliputi pengertian kontrak, asas-asas pembuatan kontrak, dan syarat-syarat sahnya kontrak. Tujuan pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami definisi kontrak, asas-asas dalam pembuatan kontrak, dan membedakan syarat-syarat sahnya kontrak.
Nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan Badan lainnya tentang kerjasama pertukaran informasi dan monitoring evaluasi guna peningkatan pelayanan pemilu berdasarkan undang-undang pemilu. Nota kesepahaman ini berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan para pihak."
Dokumen tersebut membahas mengenai hukum perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada orang lain untuk hal tertentu. Perjanjian hanya berlaku jika memenuhi empat syarat yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek perjanjian, dan sebab yang halal. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali
Teks tersebut membahas tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma. Terdapat delapan asas yang dijelaskan secara singkat yaitu asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, kekuatan mengikat, kesetaraan, unconscionability, dan subsidaritas.
Dokumen tersebut membahas tentang perikatan yang diatur dalam KUHPerdata khususnya mengenai keabsahan perjanjian. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain, syarat keabsahan perjanjian menurut KUHPerdata adalah kesepakatan dan syarat-syarat tertentu, serta objek perjanjian harus berupa barang-barang yang d
1. Kontrak dapat dibedakan berdasarkan sumber hukum, namanya, bentuknya, sifat kewajiban yang ditimbulkannya, dan sifat hak dan kewajiban para pihak. 2. Jenis kontrak meliputi kontrak bernama, tidak bernama, campuran, lisan, tertulis, timbal balik sempurna, tidak sempurna, sepihak, cuma-cuma, dan yang membebani hak dan kewajiban para pihak. 3. Unsur-unsur kont
3. 1. SEPAKAT
Pertemuan atau kesesuaian
kehendak para pihak
Kata sepakat dapat di ungkapkan
dalam berbagai cara yaitu:
•Secara lisan
•Tertulis
•Dengan tanda
•Dengan simbol
•Dengan diam-diam
4. 2. KECAKAPAN
Tidak Cakap Membuat Perjanjian:
Belum Dewasa
Merka yang ditaruh
dibawah Pengampuan
Perempuan yang
ditetapkan oleh
undang-undang
Menurut Pasal 1330 KUH Perdata :
Pada dasarnya Setiap orang adalah cakap untuk
membuat perjanjian (Pasal 1329 KUH Perdata).
5. 3. SUATU HAL TERTENTU
Suatu hal tertentu adalah
hal bisa ditentukan
jenisnya
Pasal 1333 KUHPerdata
menentukan bahwa suatu
perjanjian harus
mempunyai pokok suatu
benda yang paling sedikit
dapat ditentukan jenisnya
6. 4. KAUSA YANG HALAL
Kausa Hukum Yang Tidak
Terlarang
Menurut Pasal 1335 Jo 1337
KUHPerdata menyatakan bahwa
suatu kausa dinyatakan
terlarang jika bertentangan
dengan undang-undang,
kesusilaan, dan ketertiban
umum