SlideShare a Scribd company logo
PROSPEK DAN IMPLEMENTASI
SURAT UTANG KOPERASI
Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan instrumen

utang yang sangat

penting bagi koperasi. SUK merupakan inovasi pembiayaan koperasi alternatif
jangka panjang di luar sektor perbankan. SUK juga dapat berperan sebagai alat
untuk menghimpun dana koperasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh koperasi,
dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan koperasi yang sangat besar
jumlahnya.

Penerbitan Surat Utang Koperasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat.
Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 44 ayat (1)
menyebutkan bahwa Koperasi dapat menghim pun dana dan menyalurkannya
melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:
a. Anggota Koperasi yang bersangkutan
b. Koperasi lain dan / atau anggotanya

Selain itu dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi teridiri modal
sendiri dan modal pinjamanan. Diantara modal pinjaman tersebut, surat utang
lainnya merupakan salah satu bentuknya. Selain UU Koperasi, didalam penerbitan
Surat Utang mengacu pada ketentuan penerbitan surat berharga yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengingat belum ada ketentuan
yang mengatur secara khusus penerbitan tentang Surat Utang Koperasi, kecuali
ketentuan tentang Persyaratan Penerbitan Dan

Perdagangan Surat Berharga

Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia, yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan SK Dir BI No.28/52/KEP/DIR tanggal
11 Agustus 1995.

SUK akan menjadi salah satu instru men keuangan yang sangat strategis untuk
meningkatkan kapitalisasi koperasi. Selama ini proses kapitalisasi di ko perasi
masih mengandalkan modal sendi ri melalui penghimpunan dana simpanan pokok
dan wajib bulanan yang dinilai sangat tidak memadai jumlahnya diban- dingkan
dengan kebutuhannya. Tidak adanya insentif yang jelas bagi penyimpan pada
Surat Utang Koprasi

Halaman 1
sebagian besar koperasi, seringkali menyebabkan orang malas menyimpan di
koperasi. Sehingga kapitalisasi di koperasi melalui cara-cara penghimpunan
simpanan pokok dan wajib terkesan berjalan lambat dibandingkan dengan
besarnya permintaan dana yang dibutuhkan koperasi.

Selain menghimpun modal sendiri, Koperasi juga menghimpun simpanan
harian dan simpanan berjangka dengan jangka waktu 1-3 bulan atau meminjam
dari

pihak ketiga. Dari hasil penghimpunan simpanan jangka pendek inilah,

selanjutnya koperasi meminjamkannya kepada anggotanya untuk jangka waktu
yang lebih panjang. Dengan struktur keuangan yang lebih mengandalkan sumber
dana jangka pendek dan menyalurkannya dalam jangka yang lebih panjang, maka
tentu menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi koperasi untuk mengelola
cash flownya. Struktur keuangan koperasi sebagaimana yang kita gambarkan
tersebut dapat kita jumpai pada hampir semua koperasi di tanah air. Kalau mau
menyehatkan koperasi, maka pengelolaan keuangan koperasi harus diubah dari
menghimpun dana jangka pendek menjadi menghimpun dana jangka yang lebih
panjang dan menyalurkannya dalam jangka yang lebih pendek. Saat ini banyak
sekali koperasi yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya masih banyak aset
koperasi yang belum didayagunakan. Contohnya adalah tagihan koperasi. Tagihan
koperasi merupakan aset yang sangat berharga, karena ia memiliki nilai ekonomi.
Cuma sayangny tagihan itu seolah-olah menjadi “asset mati” yang tidak ada
harganya. Kalau datang ke bank, belum tentu bank mau menghargai tagihan
koperasi. Padahal tagihan koperasi itu sesungguhnya bisa diubah menjadi aset
yang memiliki nilai ekonomi. Apalagi kalau tagihan itu lancar dan bersifat hard
cash, maka nilai ekonomi tagihan itu sangattinggi. Tagihan simpan pinjam yang
dijamin dengan gaji bulanan merupakan contoh hard cash yang bisa diandalkan
oleh koperasi.

Ide dasar penerbitan SUK adalah merubah asset tagihan (cesie) koperasi yang
dinilai kurang produktif menjadi lebih produktif. Mengapa disebut asset tagihan
tidak produktif karena selama ini asset tagihan koperasi sekalipun sangat lancar
tidak laku dijadikan jaminan kredit. Karena itu koperasi harus mencari jalan

Surat Utang Koprasi

Halaman 2
bagamana asset tagihan itu dapat didayagunakan supaya lebih optimal. Proses
pendayagunaan seperti itu dikenal dengan nama sekuritisasi asset atau suatu
proses menciptakan surat berharga dengan memanfaatkan asset tagihan sebagai
agunan surat berharga.

Skenario Penawaran SUK
Sebuah ilustrasi misalnya suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) A akan
menerbitkan SUK dengan underlaying cesie

koperasi

sebesar Rp 1 milyar.

Dengan asumsi setiap Rp 1,- cesie koperasi dapat digunakan untuk menjamin
penerbitan 200 % SUK, maka KSP tersebut dapat menerbitkan SUK sebe- sar Rp
500 juta. Dengan proses penerbitan SUK tersebut, maka KSP “A” sesungguhnya
telah melakukan sekuritisasi yaitu merubah asset tagihan yang dinilai kurang
produktif menjadi lebih produktif, dalam pengertian asset tagihan itu dapat
didayagunakan untuk mendapatkan dana segar sehingga kemampuan dan
kapasitas KSP A dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota lainnya
bertambah. Tentu saja proses sekuritisasi aset tidak tidak bisa dilakukan
sembarang koperasi, kecuali oleh koperasi yang sehat dan memiliki jaminan
dalam pengembalian utangnya kepada para kreditur.

Surat Utang dapat ditawarkan dalam dua bentuk penawaran. Pertam a,
Penawaran Terbatas (Private Placement), yaitu penawaran surat berharga hanya
terbatas kepada pihak-pihak tertentu atau yang ditunjuk oleh Penerbit Surat
Berharga. Kedua Penawaran Umum (Public Offering), yaitu penawaran surat
berharga dengan cara menawarkan kepada masyarakat secara terbuka dengan
mekanisme dan atau cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam
ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan pelaksanaannya.
terbatas menjadi pilihan,

Dalam hal penawaran

maka harus memperhatikan, mengikuti dan tidak

melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Pasar Modal (Paal 1 No. 15
(Penjelasan)) dan Peraturan Nomor IX.A.5 Lampiran dari Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar

Surat Utang Koprasi

Modal No. Kep-46/PM/1996/, yaitu :

Halaman 3
a. tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak, atau
b. tidak melalui media massa (surat kabar, majalah, televisi, radio, film dan
media elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang
dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak; atau
c. tidak dijual kepada lebih dari 50 (limapuluh) pihak

Namun demikian,
lingkungan gerakan

sepanjang Koperas i

melaksanakan penawaran untuk

koperasi seperti yang diatur dalam UU Perkoperasian

tersebut (baca penawaran terbtas) diatas pasal 44 ayat (1), maka penerbitan SUK
yang ber- laku untuk internal koperasi tidak dapat dianggap melanggara peraturan
Bappe- pam tersebut. Apalagi SUK tidak ditran- saksikan di pasar modal, maka
sesung- guhnya tidak ada larangan bagi koperasi untuk menerbitkan SUK yang
tidak diperjualbelikan secara publik. Selain itu, UU Perkoperasian juga tidak
membatasi jum- lah anggota koperasi. Dengan memperhatikan ketentuan diatas,
maka penawaran SUK yang paling baik dipilih adalah dengan cara penawaran
terbatas dengan mengikuti ketentuan UU

Perkoperasian. Artinya SUK hanya

ditawarkan kepada para anggota koperasi, koperasi lainnya atau anggota koperasi
lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Perkoperasian,
dalam hal mana koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dananya kepada
anggota, koperasi lainnya dan anggota koperasi lainnya.

Penawaran SUK mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 13 /Per/M.KUKM KUKM/VII/
2006 Tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha
Kecil Dan Menengah (KUKM). Sesuai dengan Peraturan itu dijelaskan bahwa
SUK dapat ditawarkan dalam bentuk SUK Jumbo dan SUK Retail. SUK Jumbo
adalah sertifikat yang menunjukkan adanya sejumlah dana yang diterima berikut
ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh
tempo dan jadwal pembayarannya, yang dapat dipecah/dibagi dalam bentuk
Sertifikat Retail SUK. Sedangkan SUK Retail adalah bentuk pecahan dari SUK
Jumbo yang dapat diperjualkan melalui proses endorsemen, yaitu pemindahan hak
tagih dari pemegang SUK Retail kepada pihak lainnya.

Surat Utang Koprasi

Halaman 4
Misalkan KSP A”akan menerbitkan SUK Jumbo sebesar Rp 500 juta dan
dalam bentuk pecahan 500 lembar SUK Retail @ Rp 1 juta dengan bunga atau
jasa 18 % per bulan dan jangka waktu SUK 5 tahun dan sistem angsuran bulanan.
Dengan fitur SUK seperti itu, maka seorang pemegang SUK dapat memperoleh
pendapatan 18 % per bulan dan juga menerima angsuran per bulan sebesar Rp 500
juta : 60 bulan. Kalau Si Adi anggota KSP A”memegang SUK Retail sebanyak
10 lembar @ Rp 1 juta atau total Rp 10 juta, maka dalam satu tahun diperkirakan
Si Adi akan memperoleh yield dari SUK berupa bunga atau jasa sebesar Rp
180.000,-. Bandingkan kalau si Adi menabung uangnya di bank dengan bunga 4
% per tahun, maka ia hanya memperoleh jasa bunga sekitar Rp 40.000,- per tahun.
Seumpanya si Adi membutuhkan uang, maka si Adi dapat menjual SUK Retailnya
kepada pihak lainnya melalui proses endorsement tertentu.

SUK Retail atas unjuk dapat ditawarkan secara terbatas dalam bentuk pecahan
kecil-kecil sehingga memudah- kan investor kecil dapat membeli SUK. Misalnya
SUK Retail dapat ditawarkan dalam bentuk pecahan Rp 1 juta per lembar. Untuk
periode penawarannya katakanlah ditentukan 30 hari lamanya. Dalam waktu 30
hari tersebut, koperasi dapat menyebarkan prospektus dan mensosialisasikanya
kepada calon investor. Dengan adanya prospektus ini, calon pembeli SUK
mengetahui informasi mengenai kinerja kesehatan Koperasi Calon Penerbit SUK.

Manfaat SUK
Pertama, koperasi dapat mencipta- kan pasar uang dari lingkungan koperasi
itu sendiri melalui penawaran terbatas. Koperasi dapat menggali potensi para
investor yang memiliki kelebihan uang, yang saat ini mungkin masih ditabung di
bank. Koperasi cukup menawarkan SUK kepada calon investor yaitu anggotanya,
koperasi lainnya dan atau anggota koperasi lainnya. Kalau calon investor ini dari
kelompok ini berasal dari penabung kecil di bank, maka yang perlu dilakukan
oleh Koperasi adalah bagaimana menggeser minat menabung manjadi minat

Surat Utang Koprasi

Halaman 5
investasi. Untuk kasus ini koperasi dapat memainkan suku bunga SUK sebagai
daya tarik investasi.

Kedua, SUK dapat diperjualkan belikan secara mudah. Selain nilai
nominalnya kecil-kecil juga pengalihannya mudah dilakukan melalui proses
endorsemen yang sederhana. Proses endorsemen dapat dilakukan dengan
membubuhkan tanda tangan di punggung belakang lembar SUK.

Ketiga, koperasi akan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang yang
kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek sehinga struktur keuangan
koperasi menjadi lebih sehat. Selain itu perputaran uang koperasi juga bisa
dilipatgandakan sehingga akan memberi- kan multiplier efek dalam pelayanan
pinjaman kepada anggotanya.

Keempat, SUK akan menambah portofolio koperasi dalam penghimpunan
dana kepada pihak ketiga melalui simpanan berjangka, pinjaman bank, dengan
jumlah kapitalisasi yang sangat terbatas. Diharapkan dengan adanya SUK,
kesulitan koperasi menghimpun simpanan berjangka untuk yang masih berstatus
sebagai calon anggota dan telah melampaui jangka waktu 3 bulan dan memiliki
kesempatan menjadi kreditur SUK tanpa menimbulkan goncangan keuangan
koperasi dan tanpa melanggar aturan main masa calon keanggotaan koperasi.

Kelima, dengan adanya instrumen utang ini, maka koperasi-koperasi yang
memilki kelebihan likuidias dapat menginvestasikan uangnya di koperasi penerbit
SUK. Sehingga system interlending yang diharapkan dalam gerakan ko- perasi
dapat berlangsung secara baik.

Peluang Koperasi

Apakah koperasi memiliki peluang untuk melakukan sekuritisasi aset dan
kemudian menerbitkan SUK ? Tentu saja peluangnya sangat besar. Kita harus

Surat Utang Koprasi

Halaman 6
bisa menghitung seberapa besar
disekuritisasi.

tagihan KSP/USP Koperasi yang dapat

Data Kementerian Koperasi dan UKM (2005) menyebutkan saat

ini jumlah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam (KSP/USP
Koperasi) mencapai 38.083 unit terdiri dari 1.598 unit KSP dan 36.485 unit USP
Koperasi. Pinjaman yang disalurkan (baca : tagihan koperasi) sebesar Rp 14,650
triliun kepada 11,403 juta orang peminjam atau rata-rata RP 1,280 juta per
anggota.

Dengan asumsi penerbitan SUK ko- perasi akan didukung agunan tagihan
lancar sebesar 200 %, maka sesungguhnya koperasi memiliki kemampuan untuk
menerbitkan Rp 7,325 triliun untuk tahun pertama, dan tahun-tahun berikutnya
tinggal menghitung berapa asset tagihan lancar itu yang dapat digunakan
sebagaagunan untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi.

Apa yang akan menjadi daya tarik SUK ?
Pertama, Suku Bunga SUK dihargai sama dengan bunga pinjaman perbankan
saat ini katakanlah 18 % per tahun. Suku bunga ini jauh lebih tinggi dari suku
bunga deposito atau simpanan berjangka. Hal ini dimungkinkan karena suku
bunga pinjaman mikro dan kecil yang disalurkan oleh koperasi saat ini masih
mencapai 2- 3 % per bulan. Suku bunga SUK yang manarik diharapkan akan
elastis ter- hadap minat investasi.

Kedua, penerbitan SUK Retail dalam bentuk pecahan kecil-kecil meringankan
investor kecil yang mau membeli SUK Retail dibandingkan dengan investasi yang
nilainya besar-besar. Investor kecil dapat secara mudah membeli SUK Retail,
misalnya dalam kelipatan 10 lembar @ Rp 1 juta atau Rp 10 juta.

Ketiga, risiko rendah merupakan daya tarik investor. Koperasi yang memiliki
Non Performance Loan (NPL) rendah merupakan koperasi yang sehat. NPL
Koperasi yang rendah banyak ditemukan pada koperasi pegawai neger i atau
karyawan yang menerapkan angsuran dengan potong gaji. Koperasi yang menerapkan system tanggung renteng ter- bukti

Surat Utang Koprasi

mampu menurunkan non

Halaman 7
performance loannya (NPL) bahkan NPL nya bisa ditekan hingga nol persen.
Kalau kinerja keuangan koperasi sangat baik dan meyakinkan dan semua risiko
dapat dicover oleh koperasi, maka investor tidak perlu ragu-ragu membeli SUK.

Keempat, setiap calon investor disarankan setidak-tidaknya menguasi
informasi secara cepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kesehatan
Koperasi Penerbit SUK , yaitu :
1. Asset. Aset adalah total kekayaan asset koperasi terdiri dari aktiva lancar +
aktiva tetap dan aktiva lainnya. Asset minimum koperasi penerbit SUK
harus memenuhi kecukupan skala. Standard minimum aset KSP yang
dianggap layakan minimal Rp 100 juta.
2. Capital Aduquacy Ratio (CAR) merupakan alat keuangan untuk mengukur
kecukupan modal yang dimiliki oleh Koperasi. Cara mengukurnya yaitu
dengan

membandingkan

antara

Komponen

Modal

teridiri

dari

(Penempatan di bank + Pembiayaan yang diberikan + Aktiva Tetap +
Ruparupa aktiva) dobago dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) x
100 %. CAR yang baik disarankan lebih lebih dari 10 %.
3. ROE (Return on Equity) atau perbanidngan Sisa Hasil Usaha dengan
modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, wajib,
cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan, hibah. ROE lebih dari
10% dianggap layak.
4. Return on Asset (ROA) adalah perbandingan Sisa Hasil Usaha dengan
aset yang dimiliki. Aset adalah total kekayaan asset kopersi terdiri dari
aktiva lancar + aktiva tetap dan aktiva lainnya. ROA lebih dari 1 % berarti
layak.
5. Bad Debt Rate (BDR) adalah prosetase hutang bermasalah atau macet.
Prosentase BDR dibawah 5 % masih bisa ditoleransi oleh KSP.
6. Loan Deposit Ratio (LDR) adalah per- bandingan pinjaman diberikan
dengan pinjaman diterima. Prosentase LDR makin mendekati 100 %
menunjukan bahwa seluruh pinjaman diterima disalurkan kepada para
peminjam.

Surat Utang Koprasi

Halaman 8
7. SHU minimal positif adalah pendapatan dikurangi dengan biaya atau
beban koperasi. Apabila SHU positif berarti layak.
8. Penilaian jaminan dilakukan denganmenghitung nilai tagihan yang
ada,nilai asset tetap yang dimiliki pengurus,sistem penjaminannya
misalnya tanggung renteng, gaji/ pendapatan tetap, cash collateral dan atau
jaminan

resigudang.

Jaminan

yang

cukup

danlikuid

merupakan

pertimbangan dalampemberian pembiayaan.Informasi tersebut sangat
penting dikuasi oleh calon investor sebelum memutuskan

pembelian

SUK. Hal ini mengingat investasi SUK merupakan keputusan jangka
panjang, maka setiap calon investor harus melihat perspektif kemampuan
SUK untuk mengembalikan utangnya kepada para investor. Selain itu,
dengan mengusai informasi diatas, diharapkan para investor juga harus
dibiasakan dengan menerapkan prinsip kehatian- hatian dan sekaligu
mengenal koperasi penerbit SUK secara baik.

Percontohan SUK
Mengingat SUK merupakan instrument utang yang baru diperkenalkan oleh
pemerintah kepada koperasi, maka per- lu dibuat percontohan bagaimana caracara koperasi menerbit SUK. Dalam kaitan pembuatan percontohan, Kementerian
Koperasi dan UKM menyediakan Dana Sekuritisasi Aset dari APBN T. A. 2006
sebesar Rp 7,68 milliar. Dana tersebut digunakan untuk “membeli” SUK yang
diterbitkan Koperasi Penerbit SUK. Dana tersebut seakan-akan menjadi jaminan
bagi koperasi yang merespons kebijakan pemereintah yang berhasil membuat
cotoh penerbitan

SUK, maka pemerintah akan menjamin mensponspori

pembiyaannya. Dana tersebut berfungsi sebagai stimulan untuk mensponsori
penerbitan SUK dan sebagai pencipta pasar SUK. Dalam hal demikian,
pemerintah telah

mengambil prakarsa untuk mendorong keberanian koperasi

menerbitkan SUK. Dengan adanya percontohan ini berhasil, maka diharapkan
kita memiliki best practise penerbitan SUK. Sehingga best practise penerbitan
SUK dapat disosialisasikan kepada koperasi seluruh Indonesia. Dengan demikian

Surat Utang Koprasi

Halaman 9
diharapkan koperasi mulai mengenal instrumen utang sebagai salah bentuk alat
penghimpunan dana koperasi.

Dalam rangka membuat percontohan, maka diperlukan sponsor dari
pemerintah. Namun demikian pemerintah memiliki keterbatasan. Pertama,
pemerintah dapat menyediakan dana tetapi pemerintah tidak bisa bertindak
sebagai investor langsung atau menjadi pembeli langsung SUK. Untuk mengatasi
kendala ini, pemerintah telah menunjuk PT. Pos Indonesia melakukan
penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset.

Perandan fungsi utama PT. Pos

Indonesia adalah mewakilii Kementeraian Koperasi dan UKM untuk melakukan
pembayaran, pengumpulan setoran dan pengguliran dana serta membukukan dan
mencatat atas transaksi pembiayaan SUK.

Kedua, dipilihnya PT. Pos Indonesia sebagai penatalaksana Dana Sekuritisasi
Aset dengan maksud selain perusahaan ini memiliki fasilitas layanan keuangan
dalam bentuk layanan rekening giro pos juga dengan pertim- bangan PT. Pos
Indonesia memiliki kantor pelayanan dan kantor dan jaringa on line di seluruh
Indonesia sampai di tingkat kecamatan. Ketersediaan fasilitas jaringan dan kantor
layanan sampai di kecamatan ini yang dimiliki perusahaan ini diharapkan dapat
dimanfaatkan oleh koperasi sebagai outlet penjualan SUK dsampai di pelosok
tanah air.

Ketiga, peran koperasi sekunder sim- pan pinjam dalam penerbitan SUK
harus dilibatkan sejak awal. Dalam program penerbitan SUK kita perlu
mendorong peran koperasi sekunder simpan pinjam yang dinilai memiliki
pengalaman dan kemampuan dalam membiayai koperasi. Keterlibatan Koperasi
simpan pinjam sekunder ini sanngat penting terutama untuk mengintegrasikan
sistem simpan pinjam yang terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Kita berharap
di masa mendatang sistem keuangan koperasi dapat diintegrasikan dengan
pengembangan simpan pinjam usaha koperasi sekunder. Koperasi sekunder harus
dapat menjalankan fungsinya sebagai manajer investasi bagi KSP/USP Koperasi.
Koperasi Sekunder harus bisa digunakan sebagai wahana bagi berlangsungnya

Surat Utang Koprasi

Halaman 10
interlending antar koperasi. Dalam pengertian koperasi sekunder dapat
dimanfaatkan

sebagai tempat menabung bagi koperesi yang over likuid dan

menyalurkannya kepada koperasi yang kurang likuiditasnya. Terakhir dalam
kaitannya dengan penyalurannya Dana Sekuritisasi Aset maka PT. Pos Indonesia
telah menetapkan Induk Koperasi Simpan Pinjam-PNM (IKSP-PNM) dan Induk
Koperasi Syariah BMT-PNM (Inkopsyah-NM) sebagai pengelola SUK. Tugas
pokok dan fungsi Pengelola SUK adalah melakukan seleksi, menilai kelayakan,
menandatangani perjanjian penerbitan

SUK dengan Koperasi Penerbit SUK,

mencarikan sponsor pembiayaan penerbitan SUK dan melakukan penagihan serta
menanggug risiko atas risiko SUK. Untuk tahap awal ini, sponsor pembiayaan
penerbitan SUK disediakan melalui Dana Sekuritisasi Aset yang bersumber dari
APBN dan namun untuk tahap selanjutnya diharapkan koperasi simpan pinjam
sekunder simpan dapat menggali

sumber pembiayaan dari para anggota

koperasinya atau investor lainnya.

Penutup

SUK sebagai instrumen utang koperasi memilki prospek yang sangat baik.
Instrumen utang ini sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang sehat dan
memiliki asset tagihan tetapi mengalami kesulitan likuiditas. Instrumen utang ini
selain sebagai alat penghimpun dana (kapitalisasi) koperasi juga dapat berfungsi
sebagai wahana investasi yang mudah dimasuki oleh para anggota koperasi,
koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Dengan adanya SUK ini, maka
terbuka kesempatan bagi Koperasi Penerbit SUK untuk menggali sumber
pembiayaan di luar sistem perbankan. Cara yang sederhana yang dapat ditem- puh
koperasi untuk menerbitkan SUKadalah mendayagunakn aset tagihan ko perasi
yang selama ini dianggap tidak produktif menjadi lebih produktif melalui proses
sekuritisasi aset. Untuk memastikan kebijakan ini dapat direspons oleh Koperasi,
maka harus dibuatkan contoh dan kepastian sumber pembiayaannya. Dalam
rangka memberi contoh penerbitan SUK, maka pemerintah menerbitkan petunjuk
teknisnya dan dan dalam tahap perkenalan pemerintah telah mengambil prakarsa
menyediakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk sponsor

Surat Utang Koprasi

Halaman 11
pembiayaan penerbitan SUK. Diharapkan kalau untuk tahap berikutnya, maka
penerbitan SUK harus dapat didanai oleh dana para anggotanya, koperasi lainnya
atau anggota koperasi lainnya. Sedangkan pemerintah diharapkan dapat bertindak
sebagai pen- jaminnya.

Pengenalan SUK kepada koperasi telah

menambah

pilihan instrumen keuangan koperasi dan diharapkan instrumen utang ini dapat
berfungsi sebagai alat penghimpun dana secara masif yang saat ini sangat
dibutuhkan oleh koperasi.

Daftar Pustaka
1. yusufarif.blogspot.com/2008/05/surat-utang-koperasi.html
2. www.smecda.com/Files/infosmecda/Deputi/SUK.html
3. www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/.../surat_utang.html
4. pdffinder.net/SURAT-UTANG-KOPERASI.html

Surat Utang Koprasi

Halaman 12

More Related Content

What's hot

Konsep dasar logic programming
Konsep dasar logic programmingKonsep dasar logic programming
Konsep dasar logic programming
RiZki 'mmc' SaTria
 
Alat ukur & pengukuran listrik
Alat ukur & pengukuran listrikAlat ukur & pengukuran listrik
Alat ukur & pengukuran listrikfaqih12
 
Mosfet
MosfetMosfet
Menggunakan multimeter analog
Menggunakan multimeter analogMenggunakan multimeter analog
Menggunakan multimeter analog
IvanAdesmansyah
 
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikMakalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikSyahrul Ramazan
 
Dasar algoritma
Dasar algoritmaDasar algoritma
Dasar algoritma
Tenia Wahyuningrum
 
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrikMemperbaiki peralatan rumah tangga listrik
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik
EKO SUPRIYADI
 
4 pengukuran arus dan tegangan
4 pengukuran arus dan tegangan4 pengukuran arus dan tegangan
4 pengukuran arus dan tegangan
Simon Patabang
 
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3 informasi
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3   informasiDasar Telekomunikasi - Slide week 3   informasi
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3 informasi
Beny Nugraha
 
2. listrik dinamis
2. listrik dinamis2. listrik dinamis
2. listrik dinamis
asepsopian23
 
Wiring diagram penerangan
Wiring diagram peneranganWiring diagram penerangan
Wiring diagram penerangan
F. Miftahkur Avijanto
 
Makalah Hukum Pajak
Makalah Hukum PajakMakalah Hukum Pajak
Makalah Hukum Pajak
Tunggal Ika Saputra
 
Format lembar pengantar surat biasa
Format lembar pengantar surat biasaFormat lembar pengantar surat biasa
Format lembar pengantar surat biasa
Anugerah Dino Bhavati
 
Tranformator Tenaga
Tranformator Tenaga Tranformator Tenaga
Tranformator Tenaga Yudie Saputra
 
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan WiresharkMonitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
Hanif Yogatama
 
set associative mapping
set associative mappingset associative mapping
set associative mapping
smk negeri 42 jakarta
 
Pertemuan 1 Sistem Pengendali Elektronik
Pertemuan 1   Sistem Pengendali ElektronikPertemuan 1   Sistem Pengendali Elektronik
Pertemuan 1 Sistem Pengendali Elektronik
Ahmad Nawawi, S.Kom
 
04 bab 07 pengendalian motor listrik
04 bab 07 pengendalian motor listrik04 bab 07 pengendalian motor listrik
04 bab 07 pengendalian motor listrikEko Supriyadi
 
Bank soal antena ceria
Bank soal antena ceriaBank soal antena ceria
Bank soal antena ceria
Nivika Somantri
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
muizzon
 

What's hot (20)

Konsep dasar logic programming
Konsep dasar logic programmingKonsep dasar logic programming
Konsep dasar logic programming
 
Alat ukur & pengukuran listrik
Alat ukur & pengukuran listrikAlat ukur & pengukuran listrik
Alat ukur & pengukuran listrik
 
Mosfet
MosfetMosfet
Mosfet
 
Menggunakan multimeter analog
Menggunakan multimeter analogMenggunakan multimeter analog
Menggunakan multimeter analog
 
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga ListrikMakalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
Makalah Sistem Proteksi Tenaga Listrik
 
Dasar algoritma
Dasar algoritmaDasar algoritma
Dasar algoritma
 
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrikMemperbaiki peralatan rumah tangga listrik
Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik
 
4 pengukuran arus dan tegangan
4 pengukuran arus dan tegangan4 pengukuran arus dan tegangan
4 pengukuran arus dan tegangan
 
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3 informasi
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3   informasiDasar Telekomunikasi - Slide week 3   informasi
Dasar Telekomunikasi - Slide week 3 informasi
 
2. listrik dinamis
2. listrik dinamis2. listrik dinamis
2. listrik dinamis
 
Wiring diagram penerangan
Wiring diagram peneranganWiring diagram penerangan
Wiring diagram penerangan
 
Makalah Hukum Pajak
Makalah Hukum PajakMakalah Hukum Pajak
Makalah Hukum Pajak
 
Format lembar pengantar surat biasa
Format lembar pengantar surat biasaFormat lembar pengantar surat biasa
Format lembar pengantar surat biasa
 
Tranformator Tenaga
Tranformator Tenaga Tranformator Tenaga
Tranformator Tenaga
 
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan WiresharkMonitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
Monitoring Protokol ICMP (ping) dengan Wireshark
 
set associative mapping
set associative mappingset associative mapping
set associative mapping
 
Pertemuan 1 Sistem Pengendali Elektronik
Pertemuan 1   Sistem Pengendali ElektronikPertemuan 1   Sistem Pengendali Elektronik
Pertemuan 1 Sistem Pengendali Elektronik
 
04 bab 07 pengendalian motor listrik
04 bab 07 pengendalian motor listrik04 bab 07 pengendalian motor listrik
04 bab 07 pengendalian motor listrik
 
Bank soal antena ceria
Bank soal antena ceriaBank soal antena ceria
Bank soal antena ceria
 
Hukum perburuhan
Hukum perburuhanHukum perburuhan
Hukum perburuhan
 

Similar to Surat Utang Koprasi

Tugas koperasi perbedaan
Tugas koperasi perbedaanTugas koperasi perbedaan
Tugas koperasi perbedaan
Stiker Bekasi
 
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMNMengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
Anas Ferdian
 
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BPpt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
RikzaAshilaDewi
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Hayyu Safitri
 
3. puteri nabalkis 1902120342
3. puteri nabalkis 19021203423. puteri nabalkis 1902120342
3. puteri nabalkis 1902120342
nadya faradini
 
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 20185. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
Novi Siti
 
6. uas rizka fajri
6. uas rizka fajri6. uas rizka fajri
6. uas rizka fajri
nadya faradini
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Imam Pamungkas
 
Lembaga keauangan bukan bank
Lembaga keauangan bukan bankLembaga keauangan bukan bank
Lembaga keauangan bukan bank
Geofrey Sander
 
Sejarah koperasi dan jenis jenisnya
Sejarah koperasi dan jenis jenisnyaSejarah koperasi dan jenis jenisnya
Sejarah koperasi dan jenis jenisnya
Angganggaa
 
Pengertian leasing
Pengertian leasingPengertian leasing
Pengertian leasing
Arif Mulyono
 
mengenal keuangan
mengenal keuanganmengenal keuangan
mengenal keuangan
aris gunawan
 
lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.pptlembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
ssuserf4eff02
 
Ekonomi koperasi
Ekonomi koperasiEkonomi koperasi
Ekonomi koperasi
anditaeka
 
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
Jihan Nabilah
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
elianilamsari
 
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan MikroSosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
risaraihan
 
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
Jihan Nabilah
 
7. ujian final blkl
7. ujian final blkl7. ujian final blkl
7. ujian final blkl
nadya faradini
 
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
nabilasafitr
 

Similar to Surat Utang Koprasi (20)

Tugas koperasi perbedaan
Tugas koperasi perbedaanTugas koperasi perbedaan
Tugas koperasi perbedaan
 
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMNMengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
Mengkaji UU Koperasi Yang Baru & Pengaruhnya Bagi Koperasi BUMN
 
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 BPpt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
Ppt Kelompok 11 Manajemen Koperasi dan UMKM _ESY 5 B
 
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
Tugas 10. hbl, hayyu safitri, hapzi ali, hukum perbankan dan asuransi, univer...
 
3. puteri nabalkis 1902120342
3. puteri nabalkis 19021203423. puteri nabalkis 1902120342
3. puteri nabalkis 1902120342
 
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 20185. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018
 
6. uas rizka fajri
6. uas rizka fajri6. uas rizka fajri
6. uas rizka fajri
 
Bank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnyaBank dan lembaga keuangan lainnya
Bank dan lembaga keuangan lainnya
 
Lembaga keauangan bukan bank
Lembaga keauangan bukan bankLembaga keauangan bukan bank
Lembaga keauangan bukan bank
 
Sejarah koperasi dan jenis jenisnya
Sejarah koperasi dan jenis jenisnyaSejarah koperasi dan jenis jenisnya
Sejarah koperasi dan jenis jenisnya
 
Pengertian leasing
Pengertian leasingPengertian leasing
Pengertian leasing
 
mengenal keuangan
mengenal keuanganmengenal keuangan
mengenal keuangan
 
lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.pptlembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
lembaga-penjamin-simpanan-lps.ppt
 
Ekonomi koperasi
Ekonomi koperasiEkonomi koperasi
Ekonomi koperasi
 
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
5.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan,...
 
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptxBAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
BAB V Lembaga Jasa Keuangan.pptx
 
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan MikroSosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikro
 
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
4.HBL,Jihan Nabilah Ekayono Putri, Hapzi Ali, Aspek Hukum Lembaga Pembiayaan ...
 
7. ujian final blkl
7. ujian final blkl7. ujian final blkl
7. ujian final blkl
 
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
HBL 12, Nabila Safitri, Hapzi Ali, Hukum Perbankan dan Asuransi, Universitas ...
 

Recently uploaded

materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
RaraStieAmkop
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
JaffanNauval
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
DwiAyuSitiHartinah
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
muhammadarsyad77
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
WiwikDewiSusilawati
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
kurikulumsdithidayah
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
muhammadarsyad77
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
ritaseptia16
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Meihotmapurba
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
EnoCasmiSEMBA
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
anselmusl280
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
HuseinKewolz1
 

Recently uploaded (13)

materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptxmateri perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
materi perkuliahan ppt pengendalian intern.pptx
 
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptxMAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
MAKALAH SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA.pptx
 
AUDITING II chapter25.ppt
AUDITING II                chapter25.pptAUDITING II                chapter25.ppt
AUDITING II chapter25.ppt
 
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdftantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
tantangan dan solusi perbankan syariah.pdf
 
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdfMateri Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
Materi Presentasi Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Pusat tanggal 6 Mei 2024.pdf
 
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.pptMateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
Mateko11_Adjoin invers matrikspptnya.ppt
 
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptxANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
ANALISI KESEMBANGAN PASAR UANG (KURVA-LM).pptx
 
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdfModul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK  2024.pdf
Modul Pembekalan PKD PILKADA SERENTAK 2024.pdf
 
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)MATERI AKUNTANSI IJARAH  POWER POINT (PPT)
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)
 
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt.           Makalah ini membahas tentan...
Pertemuan 12 Materi Pasar Monopoli.ppt. Makalah ini membahas tentan...
 
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuanganFinancial Planning Eno Perencanaan keuangan
Financial Planning Eno Perencanaan keuangan
 
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxBAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
 
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdfTabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
Tabungan perumahan rakyat TAPERA DJPP.pdf
 

Surat Utang Koprasi

  • 1. PROSPEK DAN IMPLEMENTASI SURAT UTANG KOPERASI Surat Utang Koperasi (SUK) merupakan instrumen utang yang sangat penting bagi koperasi. SUK merupakan inovasi pembiayaan koperasi alternatif jangka panjang di luar sektor perbankan. SUK juga dapat berperan sebagai alat untuk menghimpun dana koperasi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh koperasi, dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan koperasi yang sangat besar jumlahnya. Penerbitan Surat Utang Koperasi memiliki dasar hukum yang sangat kuat. Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa Koperasi dapat menghim pun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. Anggota Koperasi yang bersangkutan b. Koperasi lain dan / atau anggotanya Selain itu dalam Pasal 41 menyebutkan bahwa modal koperasi teridiri modal sendiri dan modal pinjamanan. Diantara modal pinjaman tersebut, surat utang lainnya merupakan salah satu bentuknya. Selain UU Koperasi, didalam penerbitan Surat Utang mengacu pada ketentuan penerbitan surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), mengingat belum ada ketentuan yang mengatur secara khusus penerbitan tentang Surat Utang Koperasi, kecuali ketentuan tentang Persyaratan Penerbitan Dan Perdagangan Surat Berharga Komersial (Commercial Paper) melalui Bank Umum di Indonesia, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan SK Dir BI No.28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agustus 1995. SUK akan menjadi salah satu instru men keuangan yang sangat strategis untuk meningkatkan kapitalisasi koperasi. Selama ini proses kapitalisasi di ko perasi masih mengandalkan modal sendi ri melalui penghimpunan dana simpanan pokok dan wajib bulanan yang dinilai sangat tidak memadai jumlahnya diban- dingkan dengan kebutuhannya. Tidak adanya insentif yang jelas bagi penyimpan pada Surat Utang Koprasi Halaman 1
  • 2. sebagian besar koperasi, seringkali menyebabkan orang malas menyimpan di koperasi. Sehingga kapitalisasi di koperasi melalui cara-cara penghimpunan simpanan pokok dan wajib terkesan berjalan lambat dibandingkan dengan besarnya permintaan dana yang dibutuhkan koperasi. Selain menghimpun modal sendiri, Koperasi juga menghimpun simpanan harian dan simpanan berjangka dengan jangka waktu 1-3 bulan atau meminjam dari pihak ketiga. Dari hasil penghimpunan simpanan jangka pendek inilah, selanjutnya koperasi meminjamkannya kepada anggotanya untuk jangka waktu yang lebih panjang. Dengan struktur keuangan yang lebih mengandalkan sumber dana jangka pendek dan menyalurkannya dalam jangka yang lebih panjang, maka tentu menimbulkan kesulitan yang sangat besar bagi koperasi untuk mengelola cash flownya. Struktur keuangan koperasi sebagaimana yang kita gambarkan tersebut dapat kita jumpai pada hampir semua koperasi di tanah air. Kalau mau menyehatkan koperasi, maka pengelolaan keuangan koperasi harus diubah dari menghimpun dana jangka pendek menjadi menghimpun dana jangka yang lebih panjang dan menyalurkannya dalam jangka yang lebih pendek. Saat ini banyak sekali koperasi yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya masih banyak aset koperasi yang belum didayagunakan. Contohnya adalah tagihan koperasi. Tagihan koperasi merupakan aset yang sangat berharga, karena ia memiliki nilai ekonomi. Cuma sayangny tagihan itu seolah-olah menjadi “asset mati” yang tidak ada harganya. Kalau datang ke bank, belum tentu bank mau menghargai tagihan koperasi. Padahal tagihan koperasi itu sesungguhnya bisa diubah menjadi aset yang memiliki nilai ekonomi. Apalagi kalau tagihan itu lancar dan bersifat hard cash, maka nilai ekonomi tagihan itu sangattinggi. Tagihan simpan pinjam yang dijamin dengan gaji bulanan merupakan contoh hard cash yang bisa diandalkan oleh koperasi. Ide dasar penerbitan SUK adalah merubah asset tagihan (cesie) koperasi yang dinilai kurang produktif menjadi lebih produktif. Mengapa disebut asset tagihan tidak produktif karena selama ini asset tagihan koperasi sekalipun sangat lancar tidak laku dijadikan jaminan kredit. Karena itu koperasi harus mencari jalan Surat Utang Koprasi Halaman 2
  • 3. bagamana asset tagihan itu dapat didayagunakan supaya lebih optimal. Proses pendayagunaan seperti itu dikenal dengan nama sekuritisasi asset atau suatu proses menciptakan surat berharga dengan memanfaatkan asset tagihan sebagai agunan surat berharga. Skenario Penawaran SUK Sebuah ilustrasi misalnya suatu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) A akan menerbitkan SUK dengan underlaying cesie koperasi sebesar Rp 1 milyar. Dengan asumsi setiap Rp 1,- cesie koperasi dapat digunakan untuk menjamin penerbitan 200 % SUK, maka KSP tersebut dapat menerbitkan SUK sebe- sar Rp 500 juta. Dengan proses penerbitan SUK tersebut, maka KSP “A” sesungguhnya telah melakukan sekuritisasi yaitu merubah asset tagihan yang dinilai kurang produktif menjadi lebih produktif, dalam pengertian asset tagihan itu dapat didayagunakan untuk mendapatkan dana segar sehingga kemampuan dan kapasitas KSP A dalam menyalurkan pinjaman kepada anggota lainnya bertambah. Tentu saja proses sekuritisasi aset tidak tidak bisa dilakukan sembarang koperasi, kecuali oleh koperasi yang sehat dan memiliki jaminan dalam pengembalian utangnya kepada para kreditur. Surat Utang dapat ditawarkan dalam dua bentuk penawaran. Pertam a, Penawaran Terbatas (Private Placement), yaitu penawaran surat berharga hanya terbatas kepada pihak-pihak tertentu atau yang ditunjuk oleh Penerbit Surat Berharga. Kedua Penawaran Umum (Public Offering), yaitu penawaran surat berharga dengan cara menawarkan kepada masyarakat secara terbuka dengan mekanisme dan atau cara-cara yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) dan peraturan pelaksanaannya. terbatas menjadi pilihan, Dalam hal penawaran maka harus memperhatikan, mengikuti dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Pasar Modal (Paal 1 No. 15 (Penjelasan)) dan Peraturan Nomor IX.A.5 Lampiran dari Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Surat Utang Koprasi Modal No. Kep-46/PM/1996/, yaitu : Halaman 3
  • 4. a. tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak, atau b. tidak melalui media massa (surat kabar, majalah, televisi, radio, film dan media elektronik lainnya, surat, brosur serta barang cetak lain yang dibagikan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak; atau c. tidak dijual kepada lebih dari 50 (limapuluh) pihak Namun demikian, lingkungan gerakan sepanjang Koperas i melaksanakan penawaran untuk koperasi seperti yang diatur dalam UU Perkoperasian tersebut (baca penawaran terbtas) diatas pasal 44 ayat (1), maka penerbitan SUK yang ber- laku untuk internal koperasi tidak dapat dianggap melanggara peraturan Bappe- pam tersebut. Apalagi SUK tidak ditran- saksikan di pasar modal, maka sesung- guhnya tidak ada larangan bagi koperasi untuk menerbitkan SUK yang tidak diperjualbelikan secara publik. Selain itu, UU Perkoperasian juga tidak membatasi jum- lah anggota koperasi. Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka penawaran SUK yang paling baik dipilih adalah dengan cara penawaran terbatas dengan mengikuti ketentuan UU Perkoperasian. Artinya SUK hanya ditawarkan kepada para anggota koperasi, koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Perkoperasian, dalam hal mana koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dananya kepada anggota, koperasi lainnya dan anggota koperasi lainnya. Penawaran SUK mengikuti Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 13 /Per/M.KUKM KUKM/VII/ 2006 Tentang Pedoman Teknis Program Sekuritisasi Aset Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (KUKM). Sesuai dengan Peraturan itu dijelaskan bahwa SUK dapat ditawarkan dalam bentuk SUK Jumbo dan SUK Retail. SUK Jumbo adalah sertifikat yang menunjukkan adanya sejumlah dana yang diterima berikut ketentuan-ketentuan pembayaran kembali pokok, pembayaran bunga/jasa, jatuh tempo dan jadwal pembayarannya, yang dapat dipecah/dibagi dalam bentuk Sertifikat Retail SUK. Sedangkan SUK Retail adalah bentuk pecahan dari SUK Jumbo yang dapat diperjualkan melalui proses endorsemen, yaitu pemindahan hak tagih dari pemegang SUK Retail kepada pihak lainnya. Surat Utang Koprasi Halaman 4
  • 5. Misalkan KSP A”akan menerbitkan SUK Jumbo sebesar Rp 500 juta dan dalam bentuk pecahan 500 lembar SUK Retail @ Rp 1 juta dengan bunga atau jasa 18 % per bulan dan jangka waktu SUK 5 tahun dan sistem angsuran bulanan. Dengan fitur SUK seperti itu, maka seorang pemegang SUK dapat memperoleh pendapatan 18 % per bulan dan juga menerima angsuran per bulan sebesar Rp 500 juta : 60 bulan. Kalau Si Adi anggota KSP A”memegang SUK Retail sebanyak 10 lembar @ Rp 1 juta atau total Rp 10 juta, maka dalam satu tahun diperkirakan Si Adi akan memperoleh yield dari SUK berupa bunga atau jasa sebesar Rp 180.000,-. Bandingkan kalau si Adi menabung uangnya di bank dengan bunga 4 % per tahun, maka ia hanya memperoleh jasa bunga sekitar Rp 40.000,- per tahun. Seumpanya si Adi membutuhkan uang, maka si Adi dapat menjual SUK Retailnya kepada pihak lainnya melalui proses endorsement tertentu. SUK Retail atas unjuk dapat ditawarkan secara terbatas dalam bentuk pecahan kecil-kecil sehingga memudah- kan investor kecil dapat membeli SUK. Misalnya SUK Retail dapat ditawarkan dalam bentuk pecahan Rp 1 juta per lembar. Untuk periode penawarannya katakanlah ditentukan 30 hari lamanya. Dalam waktu 30 hari tersebut, koperasi dapat menyebarkan prospektus dan mensosialisasikanya kepada calon investor. Dengan adanya prospektus ini, calon pembeli SUK mengetahui informasi mengenai kinerja kesehatan Koperasi Calon Penerbit SUK. Manfaat SUK Pertama, koperasi dapat mencipta- kan pasar uang dari lingkungan koperasi itu sendiri melalui penawaran terbatas. Koperasi dapat menggali potensi para investor yang memiliki kelebihan uang, yang saat ini mungkin masih ditabung di bank. Koperasi cukup menawarkan SUK kepada calon investor yaitu anggotanya, koperasi lainnya dan atau anggota koperasi lainnya. Kalau calon investor ini dari kelompok ini berasal dari penabung kecil di bank, maka yang perlu dilakukan oleh Koperasi adalah bagaimana menggeser minat menabung manjadi minat Surat Utang Koprasi Halaman 5
  • 6. investasi. Untuk kasus ini koperasi dapat memainkan suku bunga SUK sebagai daya tarik investasi. Kedua, SUK dapat diperjualkan belikan secara mudah. Selain nilai nominalnya kecil-kecil juga pengalihannya mudah dilakukan melalui proses endorsemen yang sederhana. Proses endorsemen dapat dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan di punggung belakang lembar SUK. Ketiga, koperasi akan memperoleh sumber pendanaan jangka panjang yang kemudian disalurkan dalam jangka yang lebih pendek sehinga struktur keuangan koperasi menjadi lebih sehat. Selain itu perputaran uang koperasi juga bisa dilipatgandakan sehingga akan memberi- kan multiplier efek dalam pelayanan pinjaman kepada anggotanya. Keempat, SUK akan menambah portofolio koperasi dalam penghimpunan dana kepada pihak ketiga melalui simpanan berjangka, pinjaman bank, dengan jumlah kapitalisasi yang sangat terbatas. Diharapkan dengan adanya SUK, kesulitan koperasi menghimpun simpanan berjangka untuk yang masih berstatus sebagai calon anggota dan telah melampaui jangka waktu 3 bulan dan memiliki kesempatan menjadi kreditur SUK tanpa menimbulkan goncangan keuangan koperasi dan tanpa melanggar aturan main masa calon keanggotaan koperasi. Kelima, dengan adanya instrumen utang ini, maka koperasi-koperasi yang memilki kelebihan likuidias dapat menginvestasikan uangnya di koperasi penerbit SUK. Sehingga system interlending yang diharapkan dalam gerakan ko- perasi dapat berlangsung secara baik. Peluang Koperasi Apakah koperasi memiliki peluang untuk melakukan sekuritisasi aset dan kemudian menerbitkan SUK ? Tentu saja peluangnya sangat besar. Kita harus Surat Utang Koprasi Halaman 6
  • 7. bisa menghitung seberapa besar disekuritisasi. tagihan KSP/USP Koperasi yang dapat Data Kementerian Koperasi dan UKM (2005) menyebutkan saat ini jumlah koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam (KSP/USP Koperasi) mencapai 38.083 unit terdiri dari 1.598 unit KSP dan 36.485 unit USP Koperasi. Pinjaman yang disalurkan (baca : tagihan koperasi) sebesar Rp 14,650 triliun kepada 11,403 juta orang peminjam atau rata-rata RP 1,280 juta per anggota. Dengan asumsi penerbitan SUK ko- perasi akan didukung agunan tagihan lancar sebesar 200 %, maka sesungguhnya koperasi memiliki kemampuan untuk menerbitkan Rp 7,325 triliun untuk tahun pertama, dan tahun-tahun berikutnya tinggal menghitung berapa asset tagihan lancar itu yang dapat digunakan sebagaagunan untuk menerbitkan Surat Utang Koperasi. Apa yang akan menjadi daya tarik SUK ? Pertama, Suku Bunga SUK dihargai sama dengan bunga pinjaman perbankan saat ini katakanlah 18 % per tahun. Suku bunga ini jauh lebih tinggi dari suku bunga deposito atau simpanan berjangka. Hal ini dimungkinkan karena suku bunga pinjaman mikro dan kecil yang disalurkan oleh koperasi saat ini masih mencapai 2- 3 % per bulan. Suku bunga SUK yang manarik diharapkan akan elastis ter- hadap minat investasi. Kedua, penerbitan SUK Retail dalam bentuk pecahan kecil-kecil meringankan investor kecil yang mau membeli SUK Retail dibandingkan dengan investasi yang nilainya besar-besar. Investor kecil dapat secara mudah membeli SUK Retail, misalnya dalam kelipatan 10 lembar @ Rp 1 juta atau Rp 10 juta. Ketiga, risiko rendah merupakan daya tarik investor. Koperasi yang memiliki Non Performance Loan (NPL) rendah merupakan koperasi yang sehat. NPL Koperasi yang rendah banyak ditemukan pada koperasi pegawai neger i atau karyawan yang menerapkan angsuran dengan potong gaji. Koperasi yang menerapkan system tanggung renteng ter- bukti Surat Utang Koprasi mampu menurunkan non Halaman 7
  • 8. performance loannya (NPL) bahkan NPL nya bisa ditekan hingga nol persen. Kalau kinerja keuangan koperasi sangat baik dan meyakinkan dan semua risiko dapat dicover oleh koperasi, maka investor tidak perlu ragu-ragu membeli SUK. Keempat, setiap calon investor disarankan setidak-tidaknya menguasi informasi secara cepat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tingkat kesehatan Koperasi Penerbit SUK , yaitu : 1. Asset. Aset adalah total kekayaan asset koperasi terdiri dari aktiva lancar + aktiva tetap dan aktiva lainnya. Asset minimum koperasi penerbit SUK harus memenuhi kecukupan skala. Standard minimum aset KSP yang dianggap layakan minimal Rp 100 juta. 2. Capital Aduquacy Ratio (CAR) merupakan alat keuangan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki oleh Koperasi. Cara mengukurnya yaitu dengan membandingkan antara Komponen Modal teridiri dari (Penempatan di bank + Pembiayaan yang diberikan + Aktiva Tetap + Ruparupa aktiva) dobago dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) x 100 %. CAR yang baik disarankan lebih lebih dari 10 %. 3. ROE (Return on Equity) atau perbanidngan Sisa Hasil Usaha dengan modal sendiri. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, wajib, cadangan, sisa hasil usaha yang tidak dibagikan, hibah. ROE lebih dari 10% dianggap layak. 4. Return on Asset (ROA) adalah perbandingan Sisa Hasil Usaha dengan aset yang dimiliki. Aset adalah total kekayaan asset kopersi terdiri dari aktiva lancar + aktiva tetap dan aktiva lainnya. ROA lebih dari 1 % berarti layak. 5. Bad Debt Rate (BDR) adalah prosetase hutang bermasalah atau macet. Prosentase BDR dibawah 5 % masih bisa ditoleransi oleh KSP. 6. Loan Deposit Ratio (LDR) adalah per- bandingan pinjaman diberikan dengan pinjaman diterima. Prosentase LDR makin mendekati 100 % menunjukan bahwa seluruh pinjaman diterima disalurkan kepada para peminjam. Surat Utang Koprasi Halaman 8
  • 9. 7. SHU minimal positif adalah pendapatan dikurangi dengan biaya atau beban koperasi. Apabila SHU positif berarti layak. 8. Penilaian jaminan dilakukan denganmenghitung nilai tagihan yang ada,nilai asset tetap yang dimiliki pengurus,sistem penjaminannya misalnya tanggung renteng, gaji/ pendapatan tetap, cash collateral dan atau jaminan resigudang. Jaminan yang cukup danlikuid merupakan pertimbangan dalampemberian pembiayaan.Informasi tersebut sangat penting dikuasi oleh calon investor sebelum memutuskan pembelian SUK. Hal ini mengingat investasi SUK merupakan keputusan jangka panjang, maka setiap calon investor harus melihat perspektif kemampuan SUK untuk mengembalikan utangnya kepada para investor. Selain itu, dengan mengusai informasi diatas, diharapkan para investor juga harus dibiasakan dengan menerapkan prinsip kehatian- hatian dan sekaligu mengenal koperasi penerbit SUK secara baik. Percontohan SUK Mengingat SUK merupakan instrument utang yang baru diperkenalkan oleh pemerintah kepada koperasi, maka per- lu dibuat percontohan bagaimana caracara koperasi menerbit SUK. Dalam kaitan pembuatan percontohan, Kementerian Koperasi dan UKM menyediakan Dana Sekuritisasi Aset dari APBN T. A. 2006 sebesar Rp 7,68 milliar. Dana tersebut digunakan untuk “membeli” SUK yang diterbitkan Koperasi Penerbit SUK. Dana tersebut seakan-akan menjadi jaminan bagi koperasi yang merespons kebijakan pemereintah yang berhasil membuat cotoh penerbitan SUK, maka pemerintah akan menjamin mensponspori pembiyaannya. Dana tersebut berfungsi sebagai stimulan untuk mensponsori penerbitan SUK dan sebagai pencipta pasar SUK. Dalam hal demikian, pemerintah telah mengambil prakarsa untuk mendorong keberanian koperasi menerbitkan SUK. Dengan adanya percontohan ini berhasil, maka diharapkan kita memiliki best practise penerbitan SUK. Sehingga best practise penerbitan SUK dapat disosialisasikan kepada koperasi seluruh Indonesia. Dengan demikian Surat Utang Koprasi Halaman 9
  • 10. diharapkan koperasi mulai mengenal instrumen utang sebagai salah bentuk alat penghimpunan dana koperasi. Dalam rangka membuat percontohan, maka diperlukan sponsor dari pemerintah. Namun demikian pemerintah memiliki keterbatasan. Pertama, pemerintah dapat menyediakan dana tetapi pemerintah tidak bisa bertindak sebagai investor langsung atau menjadi pembeli langsung SUK. Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah telah menunjuk PT. Pos Indonesia melakukan penatalaksanaan Dana Sekuritisasi Aset. Perandan fungsi utama PT. Pos Indonesia adalah mewakilii Kementeraian Koperasi dan UKM untuk melakukan pembayaran, pengumpulan setoran dan pengguliran dana serta membukukan dan mencatat atas transaksi pembiayaan SUK. Kedua, dipilihnya PT. Pos Indonesia sebagai penatalaksana Dana Sekuritisasi Aset dengan maksud selain perusahaan ini memiliki fasilitas layanan keuangan dalam bentuk layanan rekening giro pos juga dengan pertim- bangan PT. Pos Indonesia memiliki kantor pelayanan dan kantor dan jaringa on line di seluruh Indonesia sampai di tingkat kecamatan. Ketersediaan fasilitas jaringan dan kantor layanan sampai di kecamatan ini yang dimiliki perusahaan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh koperasi sebagai outlet penjualan SUK dsampai di pelosok tanah air. Ketiga, peran koperasi sekunder sim- pan pinjam dalam penerbitan SUK harus dilibatkan sejak awal. Dalam program penerbitan SUK kita perlu mendorong peran koperasi sekunder simpan pinjam yang dinilai memiliki pengalaman dan kemampuan dalam membiayai koperasi. Keterlibatan Koperasi simpan pinjam sekunder ini sanngat penting terutama untuk mengintegrasikan sistem simpan pinjam yang terkesan masih berjalan sendiri-sendiri. Kita berharap di masa mendatang sistem keuangan koperasi dapat diintegrasikan dengan pengembangan simpan pinjam usaha koperasi sekunder. Koperasi sekunder harus dapat menjalankan fungsinya sebagai manajer investasi bagi KSP/USP Koperasi. Koperasi Sekunder harus bisa digunakan sebagai wahana bagi berlangsungnya Surat Utang Koprasi Halaman 10
  • 11. interlending antar koperasi. Dalam pengertian koperasi sekunder dapat dimanfaatkan sebagai tempat menabung bagi koperesi yang over likuid dan menyalurkannya kepada koperasi yang kurang likuiditasnya. Terakhir dalam kaitannya dengan penyalurannya Dana Sekuritisasi Aset maka PT. Pos Indonesia telah menetapkan Induk Koperasi Simpan Pinjam-PNM (IKSP-PNM) dan Induk Koperasi Syariah BMT-PNM (Inkopsyah-NM) sebagai pengelola SUK. Tugas pokok dan fungsi Pengelola SUK adalah melakukan seleksi, menilai kelayakan, menandatangani perjanjian penerbitan SUK dengan Koperasi Penerbit SUK, mencarikan sponsor pembiayaan penerbitan SUK dan melakukan penagihan serta menanggug risiko atas risiko SUK. Untuk tahap awal ini, sponsor pembiayaan penerbitan SUK disediakan melalui Dana Sekuritisasi Aset yang bersumber dari APBN dan namun untuk tahap selanjutnya diharapkan koperasi simpan pinjam sekunder simpan dapat menggali sumber pembiayaan dari para anggota koperasinya atau investor lainnya. Penutup SUK sebagai instrumen utang koperasi memilki prospek yang sangat baik. Instrumen utang ini sangat dibutuhkan oleh koperasi-koperasi yang sehat dan memiliki asset tagihan tetapi mengalami kesulitan likuiditas. Instrumen utang ini selain sebagai alat penghimpun dana (kapitalisasi) koperasi juga dapat berfungsi sebagai wahana investasi yang mudah dimasuki oleh para anggota koperasi, koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Dengan adanya SUK ini, maka terbuka kesempatan bagi Koperasi Penerbit SUK untuk menggali sumber pembiayaan di luar sistem perbankan. Cara yang sederhana yang dapat ditem- puh koperasi untuk menerbitkan SUKadalah mendayagunakn aset tagihan ko perasi yang selama ini dianggap tidak produktif menjadi lebih produktif melalui proses sekuritisasi aset. Untuk memastikan kebijakan ini dapat direspons oleh Koperasi, maka harus dibuatkan contoh dan kepastian sumber pembiayaannya. Dalam rangka memberi contoh penerbitan SUK, maka pemerintah menerbitkan petunjuk teknisnya dan dan dalam tahap perkenalan pemerintah telah mengambil prakarsa menyediakan dana yang bersumber dari APBN yang digunakan untuk sponsor Surat Utang Koprasi Halaman 11
  • 12. pembiayaan penerbitan SUK. Diharapkan kalau untuk tahap berikutnya, maka penerbitan SUK harus dapat didanai oleh dana para anggotanya, koperasi lainnya atau anggota koperasi lainnya. Sedangkan pemerintah diharapkan dapat bertindak sebagai pen- jaminnya. Pengenalan SUK kepada koperasi telah menambah pilihan instrumen keuangan koperasi dan diharapkan instrumen utang ini dapat berfungsi sebagai alat penghimpun dana secara masif yang saat ini sangat dibutuhkan oleh koperasi. Daftar Pustaka 1. yusufarif.blogspot.com/2008/05/surat-utang-koperasi.html 2. www.smecda.com/Files/infosmecda/Deputi/SUK.html 3. www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/.../surat_utang.html 4. pdffinder.net/SURAT-UTANG-KOPERASI.html Surat Utang Koprasi Halaman 12