Skenario kemenangan partai pada setiap pemiluSetiono Winardi
Diakui atau tidak oleh seluruh kader partai politik yang akan maju menjadi Calon Terpilih pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk mendapatkan kursi kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Pemilu untuk menentukan Kepala Daerah (Pilkada) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bahwa kader partai politik akan menggunakan politik uang (money politics), yang berasal dari kader partai yang akan maju menjadi calon terpilih di dalam Pemilu.
Menggunakan politik uang (money politik) akan berdampak terhadap kinerja yang akan dihasilkan oleh Calon Terpilih yang akan maju di Pemilu, karena orientasi Calon Terpilih yang maju di dalam Pemilu, apabila mendapatkan kemenangan maka mereka akan berkonsentrasi kepada “mengembalikan modal yang sudah dipergunakan untuk maju ke Calon Terpilih di dalam Pemilu”, sehingga niat awal di dalam menerima dan menjalankan kontrak politik menjadi tidak focus atau menjadi bias, dan amanat yang diberikan oleh masyarakat menjadi disalah gunakan.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
Skenario kemenangan partai pada setiap pemiluSetiono Winardi
Diakui atau tidak oleh seluruh kader partai politik yang akan maju menjadi Calon Terpilih pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk mendapatkan kursi kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), atau Pemilu untuk menentukan Kepala Daerah (Pilkada) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bahwa kader partai politik akan menggunakan politik uang (money politics), yang berasal dari kader partai yang akan maju menjadi calon terpilih di dalam Pemilu.
Menggunakan politik uang (money politik) akan berdampak terhadap kinerja yang akan dihasilkan oleh Calon Terpilih yang akan maju di Pemilu, karena orientasi Calon Terpilih yang maju di dalam Pemilu, apabila mendapatkan kemenangan maka mereka akan berkonsentrasi kepada “mengembalikan modal yang sudah dipergunakan untuk maju ke Calon Terpilih di dalam Pemilu”, sehingga niat awal di dalam menerima dan menjalankan kontrak politik menjadi tidak focus atau menjadi bias, dan amanat yang diberikan oleh masyarakat menjadi disalah gunakan.
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkup Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.pdf
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. Kepada
Yth. Ketua Majelis Syuro Partai Ummat
Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A
di
Y o g y a k a r t a.
Assalamu’alaikum w.w
Ba’da salam, sebagai Pendiri Partai Ummat bersama para sahabat lainnya marilah kita bersyukur
kepada Allah SWT. Atas terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.KH
Kep13.AH.11.01 Tahun 2021 tertanggal 20 Agustus 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum Partai
Ummat.
Atas nama pribadi yang diamanahkan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Ummat saya sampaikan
terima kasih dan penghargaan tak terhingga kepada segenap pihak khususnya para sahabat pengurus,
anggota, dan simpatisan Partai Ummat yang telah bekerja keras hingga terbitnya Pengesahan Badan
Hukum Partai Ummat tersebut, teriring do’a Allah SWT memberkahi ikhtiar dan ibadah kita, aamiin.
Selanjutnya memperhatikan dengan seksama dinamika internal partai, sekat-sekat informasi dan
komunikasi elitis yang tidak mengedepankan akhlakul karimah, seraya mempertimbangkan beragam
informasi dan aspirasi para sahabat Partai Ummat di berbagai daerah termasuk sahabat-sahabat
aktivis demokrasi yang istiqomah konsisten-konsekuen melawan feodalisme dan dinasti politik,
dengan ini saya AGUNG MOZIN menyatakan BERHENTI sebagai Pengurus dan Anggota Partai
Ummat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika dan moral.
Momentum terbitnya Pengesahan Badan Hukum Partai Ummat kiranya bisa menjadi kontemplasi
kerja-kerja politik kedepan. Hanya Kepada Allah kita bertawakal, semoga upaya saya dan para
sahabat lainnya yang telah mengantarkan Berdirinya Partai Ummat bisa dimaknai sebagai amanah
ummat yang harus dipertanggungjawabkan di hadirat Allah SWT. Hasbunallah wani’mal wakiil, ni’mal
maula wani’mannasiir. Allahu’alam.
Billahi fii sabililhaq, Fastabiqul Khairat
Wassalamu’alaikum w.w
AGUNG MOZIN
Tembusan:
Yth. Menantu sababatku M. Amien Rais: Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi