Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas kawasan-kawasan strategis di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008.
2) Terdapat beberapa kabupaten dan kota di Sulawesi Barat yang diusulkan menjadi lokasi program penataan bangunan dan lingkungan tahun 2012.
3) Diberikan penjelasan mengenai kawasan-kawasan strategis yang ada di beberapa kabup
1. Dokumen tersebut membahas kawasan-kawasan strategis di provinsi Sulawesi Tenggara yang diusulkan untuk program penataan bangunan dan lingkungan tahun 2012. Kawasan-kawasan tersebut terletak di kota Kendari, Baubau, serta kabupaten Konawe, Muna, Kolaka, dan Kolaka Utara.
Dokumen tersebut membahas tentang Posdaya di Kabupaten Solok. Posdaya dibentuk berdasarkan lokasi sekolah atau masyarakat lokal dan bertujuan untuk mensinergikan lembaga yang sudah ada serta membangun dan mengembangkan keluarga. Posdaya berperan dalam berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat.
Strategi pengembangan kawasan minapolitan di provinsi malukuJames Abrahamsz
Pembangunan Perikanan Berbasis Kawasan telah digulirkan dengan nama MINAPOLITAN, namun mengalami degradasi nilai karena kebijakan baru menggunakan pendekatan INDUSTRI. Menrcermati konsepnya sebenarnya sama, konsekuensi pendekatan INDUSTRI sangat berdampak pada disparitas yang akan terjadi antara pelaku industri dan pelaku usaha perikanan tradisional. Semoga upaya mereduksi disparitas yang menjadi nilai penting MINAPOLITAN tidak diabaikan dalam pendekatan INDUSTRI.
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2013 untuk sekolah di Kabupaten Gunungkidul mencakup rencana kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses dengan total anggaran Rp717.013.600. Dana akan digunakan untuk kegiatan penyusunan kriteria kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, penyusunan silabus dan RPP, serta pelatihan guru unt
1. Dokumen tersebut membahas kawasan-kawasan strategis di provinsi Sulawesi Tenggara yang diusulkan untuk program penataan bangunan dan lingkungan tahun 2012. Kawasan-kawasan tersebut terletak di kota Kendari, Baubau, serta kabupaten Konawe, Muna, Kolaka, dan Kolaka Utara.
Dokumen tersebut membahas tentang Posdaya di Kabupaten Solok. Posdaya dibentuk berdasarkan lokasi sekolah atau masyarakat lokal dan bertujuan untuk mensinergikan lembaga yang sudah ada serta membangun dan mengembangkan keluarga. Posdaya berperan dalam berbagai program seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan untuk memberdayakan masyarakat.
Strategi pengembangan kawasan minapolitan di provinsi malukuJames Abrahamsz
Pembangunan Perikanan Berbasis Kawasan telah digulirkan dengan nama MINAPOLITAN, namun mengalami degradasi nilai karena kebijakan baru menggunakan pendekatan INDUSTRI. Menrcermati konsepnya sebenarnya sama, konsekuensi pendekatan INDUSTRI sangat berdampak pada disparitas yang akan terjadi antara pelaku industri dan pelaku usaha perikanan tradisional. Semoga upaya mereduksi disparitas yang menjadi nilai penting MINAPOLITAN tidak diabaikan dalam pendekatan INDUSTRI.
Pelaksanaan PPSP Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi infosanitasi
Pelaksanaan Aktivitas Kunci Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap 3 dan 4, serta Fungsi Pokja Provinsi sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Program PPSP di daerah
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2013 untuk sekolah di Kabupaten Gunungkidul mencakup rencana kegiatan pengembangan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses dengan total anggaran Rp717.013.600. Dana akan digunakan untuk kegiatan penyusunan kriteria kompetensi lulusan, pengembangan kurikulum, penyusunan silabus dan RPP, serta pelatihan guru unt
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Undang-undang ini membagikan wilayah Indonesia menjadi daerah pemilihan untuk anggota DPR RI dengan jumlah kursi yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk di setiap provinsi. Daerah pemilihan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota.
Dokumen tersebut merupakan daftar pengalaman pekerjaan PT. Gafa Multi Consultants. Mencakup 16 pekerjaan yang dilaksanakan sejak tahun 2010, meliputi bidang lingkungan, tata ruang, sanitasi, dan pertanian. Lokasi pekerjaan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Nilai kontrak berkisar antara Rp. 463 juta hingga Rp. 2,6 miliar.
Tragedi terjadi di SMAN Jatiroto dimana tiga siswi mendapat pukulan dari seorang guru hingga terluka dan tak bisa berjalan. Orang tua murid membalas dengan menghajar sang guru. Peristiwa ini menunjukkan masih terjadinya kekerasan di sekolah meski tidak sampai fatal.
Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi geografis, demografi, hidrologi, dan potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya. Kota ini memiliki luas wilayah 2.678,51 km2 dan dibagi menjadi 5 kecamatan. Sebagian besar wilayahnya datar dengan ketinggian kurang dari 60 m dpl dan memiliki sungai-sungai besar seperti Kahayan, Rungan, dan Sabangau. Iklimnya tropis tanpa musim kemarau yang jel
Musbang UPK di empat desa menghasilkan pemetaan masalah dan solusi. Masalah utama meliputi pengelolaan desa dan UPK, pokmas, serta RTM. Solusi yang dihasilkan antara lain peningkatan SDM desa dan UPK, penyusunan peraturan desa, serta skim kredit yang lebih inklusif.
[/ringkasan]
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Laporan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Triw...Oswar Mungkasa
Laporan ini membahas kegiatan Pokja AMPL pada Triwulan 4 tahun 2012, mencakup 17 kegiatan utama seperti pertemuan evaluasi, workshop, dan konsultasi. Sekretariat Pokja AMPL melaksanakan administrasi, mengelola perpustakaan fisik dan digital, serta menerbitkan berbagai produk informasi. Jumlah koleksi perpustakaan bertambah 248 judul menjadi 6.287 judul.
Dokumen ini membahas konsep rencana taman nasional Pulau Pinang yang akan mengatur pengelolaan dan pembangunan taman nasional untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan pariwisata. Rencana ini menyarankan pendekatan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, serta mengatur zonasi untuk perlindungan sumber daya dan aktivitas wisata.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung, Bali. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, wilayah cakupan, pendekatan dan metodologi yang digunakan beserta jadwal pelaksanaan proyek penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut."
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxHasniarAnas
Dokumen ini memberikan informasi tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh Niaga di Kota Parepare melalui program Kotaku tahun 2020, mencakup survei lokasi, perencanaan infrastruktur sanitasi, jalan dan drainase, serta sosialisasi ke masyarakat.
Laporan ini membahas penyelenggaraan workshop penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pulau Jawa-Bali. Workshop ini bertujuan menyusun rencana terintegrasi untuk infrastruktur PUPR di Pulau Jawa-Bali dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional, sektoral, dan spasial. Laporan ini juga membahas latar belakang, tujuan, keluaran, dan metodologi penyusunan rencana induk tersebut.
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri memberikan pedoman pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah. Pedoman ini meliputi struktur organisasi dan fungsi Kelompok Kerja Sanitasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
Undang-undang ini membagikan wilayah Indonesia menjadi daerah pemilihan untuk anggota DPR RI dengan jumlah kursi yang dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk di setiap provinsi. Daerah pemilihan terdiri dari beberapa kabupaten dan kota.
Dokumen tersebut merupakan daftar pengalaman pekerjaan PT. Gafa Multi Consultants. Mencakup 16 pekerjaan yang dilaksanakan sejak tahun 2010, meliputi bidang lingkungan, tata ruang, sanitasi, dan pertanian. Lokasi pekerjaan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Nilai kontrak berkisar antara Rp. 463 juta hingga Rp. 2,6 miliar.
Tragedi terjadi di SMAN Jatiroto dimana tiga siswi mendapat pukulan dari seorang guru hingga terluka dan tak bisa berjalan. Orang tua murid membalas dengan menghajar sang guru. Peristiwa ini menunjukkan masih terjadinya kekerasan di sekolah meski tidak sampai fatal.
Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka RayaMellianae Merkusi
Dokumen ini memberikan gambaran umum kondisi geografis, demografi, hidrologi, dan potensi pengembangan wilayah Kota Palangka Raya. Kota ini memiliki luas wilayah 2.678,51 km2 dan dibagi menjadi 5 kecamatan. Sebagian besar wilayahnya datar dengan ketinggian kurang dari 60 m dpl dan memiliki sungai-sungai besar seperti Kahayan, Rungan, dan Sabangau. Iklimnya tropis tanpa musim kemarau yang jel
Musbang UPK di empat desa menghasilkan pemetaan masalah dan solusi. Masalah utama meliputi pengelolaan desa dan UPK, pokmas, serta RTM. Solusi yang dihasilkan antara lain peningkatan SDM desa dan UPK, penyusunan peraturan desa, serta skim kredit yang lebih inklusif.
[/ringkasan]
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Laporan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL) Triw...Oswar Mungkasa
Laporan ini membahas kegiatan Pokja AMPL pada Triwulan 4 tahun 2012, mencakup 17 kegiatan utama seperti pertemuan evaluasi, workshop, dan konsultasi. Sekretariat Pokja AMPL melaksanakan administrasi, mengelola perpustakaan fisik dan digital, serta menerbitkan berbagai produk informasi. Jumlah koleksi perpustakaan bertambah 248 judul menjadi 6.287 judul.
Dokumen ini membahas konsep rencana taman nasional Pulau Pinang yang akan mengatur pengelolaan dan pembangunan taman nasional untuk melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan pariwisata. Rencana ini menyarankan pendekatan pengelolaan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, serta mengatur zonasi untuk perlindungan sumber daya dan aktivitas wisata.
1. Hasil Musrenbang Prov.SU mencakup kesepakatan forum SKPD Prov.SU Thn 2012, Pra Musrenbang, dan Musrenbang serta forum BAPPEDA Prov.SU yang membahas isu strategis dan renja kementerian tahun 2013.
2. Dokumen ini membahas evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2011-2012, sinkronisasi renstra dan renja SKPD, serta mengharapkan pelaksanaan Musrenbangda Tapanuli Tengah tahun 2012 dapat berjalan dengan baik.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat hikmat dan pengetahuan yang diberikan kepada tim penyusun Laporan Antara Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Sudut Pandang Sosial Budaya (Kawasan Banten Lama Di Kota Serang Dan Kawasan Baduy di Kabupaten Lebak) dapat selesai dengan baik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa kawasan yang termasuk dalam kawasan strategis adalah Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain, adalah kawasan adat tertentu, kawasan konservasi warisan budaya, termasuk warisan budaya yang diakui sebagai warisan dunia.
Berdasarkan kajian hukumnya, terkait dengan kawasan banten lama, kawasan strategis ini mendapat perlindungan dari RTRW Banten 2030, yakni PERDA No 2 Tahun 2011. Sedangkan KSP Masyarakat Adat Baduy, selain mendapat perlindungan dari RTRW tersebut juga terdapat perlindungan lainnya berupa Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Pada pasal 4 didalam peraturan daerah tersebut disampaikan bahwa “Segala peruntukkan lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Baduy diserahkan sepenuhnya kepada Masyarakat Baduy”. Yang artinya Penataan ruang didalam KSP Masyarakat Adat Baduy yang mencakup sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi/didasari/diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Baduy.
Pada penyusunan konsep pengembangan kawasan, diharapkan kawasan penyangga yang masuk dalam kesatuan kawasan strategis provinsi dikaji lebih dalam sehingga kualitas rencana tata ruang menjadi lebih baik.
Sesuai dengan kerangka acuan kerja (KAK), maka diharapkan Laporan Antara ini dapat memberikan proses untuk mengelurkan output atau keluaran (produk) berupa Arahan Zonasi, Pengaturan Perijinan, Insentif dan Disinsentif, dan pengaturan sanksi administratif di kedua KSP tersebut.
Kata kunci pada laporan ini adalah kawasan inti, kawasan penyangga, KSP, Baduy, dan Banten Lama.
Dokumen ini memberikan gambaran umum tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung, Bali. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, wilayah cakupan, pendekatan dan metodologi yang digunakan beserta jadwal pelaksanaan proyek penanganan kawasan permukiman kumuh tersebut."
Profil Skala Kawasan Niaga Kota Parepare 2021.pptxHasniarAnas
Dokumen ini memberikan informasi tentang rencana penanganan kawasan permukiman kumuh Niaga di Kota Parepare melalui program Kotaku tahun 2020, mencakup survei lokasi, perencanaan infrastruktur sanitasi, jalan dan drainase, serta sosialisasi ke masyarakat.
Laporan ini membahas penyelenggaraan workshop penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pulau Jawa-Bali. Workshop ini bertujuan menyusun rencana terintegrasi untuk infrastruktur PUPR di Pulau Jawa-Bali dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional, sektoral, dan spasial. Laporan ini juga membahas latar belakang, tujuan, keluaran, dan metodologi penyusunan rencana induk tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin dan materi tentang SPPN, perencanaan pembangunan, dan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
2. Dibahas pula proses perencanaan, syarat dokumen perencanaan, dan perbedaan RPJMN 2004-2009 dengan RPJMN 2010-2014.
3. Memberikan informasi mengenai sistem perencanaan pembangunan di
Resume Pelaksanaan New Site Development Kota PalopoBagus ardian
Dokumen tersebut membahas program New Settlement Development (NSD) di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Program NSD bertujuan untuk merehabilitasi dan memindahkan masyarakat dari kawasan kumuh ke lokasi baru yang layak huni. Pemerintah Kota Palopo telah menyiapkan lahan seluas 2,1 hektar di Kelurahan Sampoddo untuk lokasi NSD baru beserta persyaratan dan dokumen pendukungnya. Rencananya, sebanyak 120 keluarga a
Dokumen tersebut berisi tentang rencana kerja pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2012. Rencana ini mencakup analisis kondisi ekonomi makro dan lingkungan internal serta eksternal Provinsi NTB, serta program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
Sesuai hasil pertemuan dengan tim teknis Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional Ditjen Penataan Ruang, Laporan Pendahuluan ini terdiri atas beberapa bab yakni Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Pemahaman Terhadap RPI2-JM, Bab 3 Metodologi, Bab 4 TUJAKSTRA 5 KSN dan Sei Mangkei, Bab 5 Rencana Kerja dan Struktur Organisasi Pekerjaan, dan Bab 6 Inventarisasi Kebijakan Spasial dan Pembangunan.
Tim Konsultan telah melakukan presentasi/pemaparan pada tanggal 30 April 2014 dan berdasarkan masukan dari Satuan Kerja Pengembangan Wilayah Nasional, diharapkan konsultan dapat memberikan jadwal ‘krisis’ pengerjaan berdasarkan pengalaman 3 tahun yl. Untuk itu didalam Laporan ini akan disandingkan jadwal normal (sesuai KAK) yang telah diarahkan pada Kerangka Acuan Kerja dengan jadwal ‘krisis’ yang merupakan bagian dari strategi konsultan untuk menjawab tantangan yang selalu muncul pada penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Pekerjaan Umum pada Kawasan Strategis Nasional.
Tim Konsultan pada pekerjaan ini dipimpin oleh Bpk. Ir. Luthfy Aziz Lubis, MT, Bpk. Tiar Pandapotan Purba, ST, Ibu Vivin, ST, Ibu Linda, ST, MT, Bpk Wendy Laksmono, ST, Ibu Risa, ST, Ahli GIS dan Para Asisten dibawah manajemen PT. Prospera Consulting Engineers.
Kata Kunci pada pekerjaan ini adalah rencana; program; investasi; infrastruktur; pekerjaan umum; kebijakan spasial; kebijakan pembangunan.
Renacana struktur dan pola ruang di Wilayah Perencanaan Labang dan sekitarnya mengatur pembagian wilayah menjadi beberapa tema wilayah yang masing-masing memiliki fungsi utama seperti pariwisata, industri, pendidikan, dan permukiman. Rencana ini mengatur pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung untuk mendukung kegiatan utama di setiap tema wilayah.
Rapat koordinasi dan fasilitasi para SKPD Provinsi, dan Kab/Kota membahas rencana kerja, koordinasi, dan dukungan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bank Sejahtera di Sulawesi Tenggara pada tahun 2011, berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan dan kebijakan tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan nasional. Rapat membahas berbagai program prioritas dan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan
Dokumen tersebut merupakan laporan pendahuluan penyusunan arahan zonasi, perijinan, insentif, disinsentif, dan sanksi administratif untuk kawasan strategis provinsi Banten yang meliputi Kawasan Banten Lama di Kota Serang dan Kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kabupaten Lebak. Laporan tersebut menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan kebijakan tersebut unt
2. PROVINSI #9 SULAWESI BARAT
Kota Mamuju
Lokasi studi Identifikasi dan
Inventarisasi Kawasan Strategis
Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tahun 2012 provinsi Sulawesi Tengah
berada di:
1. Kota Mamuju
2. Kabupaten Majene
3. Kabupaten Polewali Mandar
4. Kabupaten Mamasa
5. Kabupaten Mamuju Utara
3. Tabel Kawasan-Kawasan Strategis Wilayah Kalimantan
Dan Sulawesi Berdasarkan PP 26/2008
NO. PROVINSI PKN PKW PKSN KSN
- Parepare (II/C/1) - Kawasan Stasiun Bumi Sumber Alam Parepare (Provinsi
Sulawesi Selatan) (I/D/2)
- Kawasan Soroako dan Sekitarnya (Provinsi Sulawesi
Selatan) (I/D/2)
9 SULAWESI BARAT - Mamuju (I/C/1)
10 SULAWESI - Kendari (I/C/1) - Unaaha (II/C/1) - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka,
TENGGARA - Lasolo (II/C/1) dan
- Bau-Bau (I/C/1) Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara) (I /A/ 2)
- Raha (II/C/1) - Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa - Watumohai dan
- Kolaka (II/C/1) Rawa
Tinondo (Provinsi Sulawesi Tenggara) (I/B/1)
Sumber : Lampiran 2 & 10 PP 26/2008
Keterangan:
PKN : Pusat Kegiatan Nasional
PKW : Pusat Kegiatan Wilayah
PKSN : Pusat Kegiatan Strategis Nasional
KSN : Kawasan Strategis Nasional
I-IV: Tahapan Pengembangan
A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan
A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi
A/2 : Pengembangan Baru
A/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
B : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi Yang Berbasis Otonomi Daerah
C : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional
C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi
4. Kawasan Strategis Prov. Sulawesi Barat
USULAN PROGRAM PBL 2012
KAWASAN USULAN PROGRAM KEGIATAN TA 2012
NO PROPINSI KABUPATEN / KOTA
RTBL RENTI PRK RENTI TRADISIONAL RENTI RTH
IX Sulawesi 1 Kota Mamuju, Kawasan Kota
Barat Kab. Mamuju Mamuju Kawasan So'do Kawasan Karema
Kawasan Pantai
Lombang
2 Kab. Majene Kaw. Rangas Kawasan kota Majene
3 Kab. Polewali Kawasan Kawasan Mandatte
Mandar Balanipa, kota
lama Polewali
Kawasan Sidodadi
4 Kab. Mamasa Kawasan Puncak
Mussa' Perkampungan
tradisional Balla Pe'u
Kawasan Gereja
Tawalian
Kawasan Gedung
Sinode
5 Kab. Mamuju Kawasan Segitiga Kawasan Kalebamba Kawasan kota Pasang Kayu
Utara, dusun labuang
5. CAKUPAN LOKASI IDENTIFIKASI KAWASAN STRATEGIS SULAWESI BARAT
BERDASARKAN HASIL FGD DI HOTEL D’MALEO MAMUJU 14 SEPTEMBER 2011
KABUPATEN . MAMUJU KABUPATEN . MAJENE
PSD PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN PSD RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
1. Kawasan So’do Kawasan Kota Majene
2. Kawasan Pantai Lombang
PSD LINGKUNGAN PERMUKIMAN KABUPATEN . MAMASA
TRADISIONAL PSD LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL
Kawasan Sese BERSEJARAH
1. Kawasan Gereja Tawalian
PSD RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2. Kawasan Gedung Sinode
Kawasan Karema
KABUPATEN . POLEWALI MANDAR
PSD RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
KABUPATEN . MAMUJU UTARA 1. Kawasan Sidodadi
PSD LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL 2. Kawasan Mandatte
Kawasan Kalebamba
PSD PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASAN
PSD RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI Kawasan Kota Lama Polewali
KEBAKARAN (RISPK)
Kota Pasang Kayu PSD LINGKUNGAN PERMUKIMAN TRADISIONAL
BERSEJARAH
PSD RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 1. Kawasan kota polewali
Kawasan Kota Pasang Kayu
6. LOKASI PBL PSD RTH Kawasan Pantai Lombang, Kabupaten Mamuju
SULAWESI BARAT
9. MATRIKS PENILAIAN KAWASAN STRATEGIS PBL
PROVINSI SULAWESI BARAT, KABUPATEN MAMUJU, KOTA MAMUJU
IDENTIFIKASI KOTA MAMUJU
NO. KWS. SO'DO KWS. PANTAI KWS. KAREMA
INDIKATOR VARIABEL NILAI
(PRK) LOMBANG (PRK) (RTH)
tercantum di RTRW 20 20 20 20
Kesesuaian dengan
1 sudah menjadi program pengembangan 50 50 50 50
produk penataan ruang
sudah ada rencana rinci 30 30 30 30
Kesesuaian dengan tercantum di RPJMD/RPIJM 20 20 20 20
kebijakan dan strategi sudah menjadi target 50 50 50 50
2
pengembangan program sudah ada realisasi 30 30 30
daerah
tercantum pada masterplan sektoral 20 20 20 20
3 Sinergisitas sektoral terjalin kerjasama daerah dan sektoral 50 50 50
keterlibatan pembiayaan swasta 30
kesatuan pengembangan wilayah 20 20 20 20
Menunjang peran ibukota
4 kerjasama program 50 50
provinsi sebagai PKN
kontribusi sumberdaya (supply/demand) 30 30 30 30
mengembangkan sumberdaya lokal 20 20 20 20
Mendorong peningkatan mempermudah akses masyarakat ke 50 50 50 50
5
nilai tambah sumberdaya kunci
menumbuhkan kerjasama stakeholders 30 30 30
mengembangkan kearifan lokal 20 20 20 20
Meningkatkan
kerjasama program regional 50 50 50
6 konektivitas antar
pembentukan kelembagaan (penguatan 30
Kawasan/Lingkungan
masyarakat)
sharing program 20 20 20 20
7 Komitmen pemda sharing dana 50 50 50
kesiapan lokasi 30 30 30 30
akomodasi usulan swasta 20 20
8 Fasilitasi peran swasta memberikan stimulus pelaksanaan 50 50
memberi akses untuk kerjasama stakeholder 30
TOTAL NILAI 540 430 710
10. LOKASI PBL PSD RTH Kawasan Rangas, Kabupaten Majene
SULAWESI BARAT
11. LOKASI PBL PSD RTH Kawasan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar
SULAWESI BARAT
12. MATRIKS PENILAIAN KAWASAN STRATEGIS PBL
PROVINSI SULAWESI BARAT, KABUPATEN MAJENE DAN POLEWALI MANDAR
KABUPATEN
IDENTIFIKASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
MAJENE
NO.
KWS. MANDATTE KWS. SIDODADI KWS. KOTA
INDIKATOR VARIABEL NILAI
(RTH) (RTH) MAJENE (RTH)
tercantum di RTRW 20
Kesesuaian dengan produk sudah menjadi program pengembangan 50 50 50
1
penataan ruang
sudah ada rencana rinci 30 30 30
tercantum di RPJMD/RPIJM 20 20 20
Kesesuaian dengan kebijakan dan sudah menjadi target 50 50 50 50
2 strategi pengembangan program sudah ada realisasi 30 30 30 30
daerah
tercantum pada masterplan sektoral 20 20
3 Sinergisitas sektoral terjalin kerjasama daerah dan sektoral 50 50 50
keterlibatan pembiayaan swasta 30
kesatuan pengembangan wilayah 20 20 20 20
Menunjang peran ibukota provinsi kerjasama program 50 50 50 50
4
sebagai PKN
kontribusi sumberdaya (supply/demand) 30
mengembangkan sumberdaya lokal 20
Mendorong peningkatan nilai mempermudah akses masyarakat ke sumberdaya kunci 50 50 50
5
tambah
menumbuhkan kerjasama stakeholders 30
mengembangkan kearifan lokal 20 20
Meningkatkan konektivitas antar kerjasama program regional 50 50 50 50
6
Kawasan/Lingkungan pembentukan kelembagaan (penguatan masyarakat) 30
sharing program 20 20
7 Komitmen pemda sharing dana 50 50 50
kesiapan lokasi 30 30 30 30
akomodasi usulan swasta 20
memberikan stimulus pelaksanaan 50 50
8 Fasilitasi peran swasta
memberi akses untuk kerjasama stakeholder 30
TOTAL NILAI 500 480 320
13. REKAPITULASIPENILAIAN KAWASAN STRATEGIS PBL
PROVINSI SULAWESI BARAT
KWS. STRATEGIS/WIL. WILAYAH SKALA
NO. PROGRAM USULAN
ADM. ADMINISTRASI PENILAIAN
1 So'do Kota Mamuju Renti PRK
2 Pantai Lombang-lombang Kota Mamuju Renti PRK
3 Karema Kota Mamuju Renti RTH
4 Gedung Sinode Kab. Mamasa Renti Tradisional Bersejarah
5 Puncak Mussa Kab. Mamasa Renti Tradisional Bersejarah
6 Mandatte Kab. Polewali Mandar Renti RTH
7 Sidodadi Kab. Polewali Mandar Renti RTH
8 Kalebamba Kab. Mamuju Utara Renti RTH
9 Rangas Kota Majene Kota Majene RTBL & Renti RTH