SSO-2014.ppt

PMTC-Bank Transparant /PFSO/10/2013 1

PMTC-Bank Transparant /PFSO/ 10/2013
Table of Contents
1. Introduction ( Pengantar )
2. Maritime Security Policy (Kebijakan Kam. Maritim)
3. Security Responsibilities (Tanggung jawab keamanan)
4. Ship Security Assessment (Penilaian keamanan kapal)
5. Security Equipment ( Peralatan/Perlengkapan Security )
6. Ship Security Plan (Rencana Keamanan Kapal)
7. Threat Identification, Recognition & Response
(Identifikasi Ancaman, Pengenalan dan Respon)
8. Ship Security Action ( Tindakan Keamanan Kapal )
9. Emergency Preparedness-Drill & Exercise
(Persiapan latihan darurat dan exerise)
10. Security Administration ( Administrasi Keamanan )
11. Security Training ( Pelatihan Sekuriti )
2

• PELATIHAN
SHIP SECURITY OFFICER
TUJUAN :
KURSUS MODEL INI DITUJUKAN UNTUK MEMBEKALI
PENGETAHUAN BAGI YANG DITUNJUK UNTUK
MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERWIRA
KEAMANAN KAPAL ( seperti yg difenisikan dalam seksi A/2.1.6
dan seksi A/12 ) ISPS CODE DAN KHUSUSNYA TUGAS DAN
TANGGUNG JAWAB YANG BERKENAAN DENGAN
KEAMANAN KAPAL UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN DAN
MEMPERTAHANKAN SHIP SECURITY PLAN (SSP) DAN
BERHUBUNGAN DENGAN COMPANY SECURITY OFFICER
(CSO) DAN PORT FACILITY SECURITY OFFICER ( PFSO ).
3

PMTC-Bank Transparant /PFSO/ 10/2013 4
PEDULI,
KESIAPSIAGAAN,
KEWASPADAAN
Awareness….!!!

PMTC-Bank Transparant /PFSO/10/2013
Introduction
Section - One
5

Introduction
1. Course overview (Sekilas kursus )
2. Competences to be achieved
Kompetensi yang akan dicapai
3. Current security threats and patterns
Ancaman keamanan dini dan polanya
4. Vessel and port operations and
conditions
Operasi dan kondisi Kapal dan
Pelabuhan

Setelah peristiwa tragis 11 September
2001 (World Trade Centre terbakar &
serangan markas Pentagon).
IMO menyiapkan upaya pengembangan
terkait dengan keamanan kapal dan
fasilitas pelabuhan.
Konferensi diplomatik London December
2002 menetapkan persyaratan baru pada
Konvensi Internasional Safety of Life at
Sea terkait keamanan maritim.
Sekilas kursus

“Internasional Ship and Port Fasility
Security (ISPS Code) adalah seperangkat
langkah-langkah untuk meningkatkan
keamanan kapal & fasilitas pelabuhan,
dikembangkan sebagai respons terhadap
ancaman yang dirasakan untuk kapal dan
fasilitas pelabuhan setelah serangan
11 Sept. di Amerika Serikat"
8
Langkah-langkah yang disepakati di bawah
ISPS Code diberlakukan
pada tanggal 1 Juli 2004.

 5 LANGKAH UNTUK IMPLEMENTASI
PERATURAN ISPS CODE.
langkah-langkah :
1. Penilaian Keamanan Kapal – dilaksanakan.
2. Rencana Keamanan Kapal – dikembangkan
3. Rencana Keamanan Kapal – disetujui + diimplemen-
tasikan.
4. Sistim Keamanan - diverifikasi.
5. Sertifikat Internasional untuk keamanan Kapal.
( International Ship Security Certificate-ISSC ).
9

PMTC-Bank Transparant /04/2010
Competences to be Achieved
10
 Kontribusi Manajer ship owners dan port facility
terkait penerapan ISPS- Code.
 Penguasaan terhadap wilayah terancam di-
lingkungan industri maritim.
 Persyaratan sebagaimanan tercantum pada
ISPS- Code.
 Tanggung jawab Negara anggota (Contracting
Government).
 Kewajiban perusahaan, Company Security
Officer (CSO), Ship Security Officer (SSO)
dan Port Facility Security Officer (PFSO).
 Deklarasi keamanan (Declaration of Security).

Sejak 11 Sept., dunia berubah. Ancaman
yang sekarang kita hadapi sangat ekstrim
dan tak terduga.
Potensi teroris menggunakan alat
transportasi untuk mengirimkan bahan
peledak atau merubah alat transportasi
tsb. menjadi bom, sehingga pentingnya
pelatihan-pelatihan keamanan yang dapat
membantu kita mempersiapkan diri dalam
menghadapi munculnya terorisme dengan
skala menghancurkan.
11

Current Security Threats &
Patterns(ancaman keamanan dini &
polanya).
a. Piracy and armed attacks
(pembajakan dan serangan bersenjata).
b. Terrorism (teroris).
c. Contraband smuggling (penyelundupan).
d. Stowaways and refugees
(penumpang gelap & pengungsian).
e. Cargo theft (pencurian muatan).
f. Collateral damage (kerusakan bersamaan).
12

Mencirikan sifat antar moda
transportasi
13
Kondisi operasi kapal dan
pelabuhan

Intermoda Transportation
14

Tiga Dominan wilayah Sasaran
 Respon cepat pihak terkait (kejadian 9/11).
 Jenis ancaman teroris terhadap angkutan
antar moda transportasi adalah fasilitas &
sistem.
16
1. Keterkaitan keamanan atas ancaman terorisme
terhadap angkutan antar moda

ISPS Code History
17

PMTC-Bank Transparant /04/2010 18
ISPS code and SOLAS Amendments 2002
1983 – Assembly Resolution A.545 (13)
Measures to prevent acts of piracy and
armed robbery against ships
1985 – Achille Lauro
1985 – 2001 Individual Initiatives by
USA, Canada, IMO & UK
WTC – 11 September 2001

October 1985
ACHILLE LAURO

MS Achille Lauro, 7 October 1985
4 org PLF membajak kapal Italia MS Achille Lauro
di lepas pantai Mesir, Didalangi Muhammad Zaidan,
pemimpin PLF. 1 orang tua laki-laki Yahudi Leon
Klinghoffer, dibunuh dan dibuang ke laut.

SUA (Suppression of Unlawful Acts /
Penekanan terhadap Perbuatan yang melawan
Hukum ) Convention and Protocol -
1988
 Penyitaan kapal dengan paksa;
 Tindakan kekerasan terhadap orang-orang
di atas kapal; and
 Penempatan perangkat dikapal yang
cenderung untuk menghancurkan atau
merusak
Protokol memperluas persyaratan Konvensi
untuk platform dan orang-orang yang terlibat
dalam eksplorasi minyak lepas pantai dan gas.

• Konvensi ini adalah untuk penerapan
hukuman atau ekstradisi orang-orang
yang melakukan atau telah diduga
melakukan kejahatan-kejahatan seperti
yang ditetapkan dalam Perjanjian.
22
SUA (Suppression of Unlawful Acts)
Convention and Protocol - 1988

1.23
 The Achille Lauro was to
Security
 As The The Titanic was
to Safety

PMTC-Bank Transparant /PFSO/ 10/2013 1.24
 Undang-undang Maritim Internasional selalu ada
perubahan setelah bencana besar
– TITANIC (1912)  SOLAS I (1914)
– SEVERAL ACCIDENTS 76 & 77  MARPOL
Protocol 1978
– TEXACO CARIBBEAN  TSS systems
– ESTONIA  ISM on board of Ro-Ro’s
– EXXON VALDEZ  OPA90 & MARPOL 13F&G
– ERIKA  Accelerated phasing out of single
hull tankers
– AND SO ON ! ! ! ! !

Kejadian / Accident yang
terjadi hingga
mempercepat untuk
amendement SOLAS

USS COLE – October 2000
Bom bunuh diri menyerang kapal USS Cole, tgl
12/10/2000 di pelabuhan Yaman Aden. 17 pelaut
Amerika tewas, dan 39 terluka. Ini adalah serangan
paling mematikan terhadap sebuah kapal perang
angkatan laut Amerika Serikat sejak 1987. Org. al-
Qaeda claimed responsibility for the attack.

Bombing of Our Lady of Mediatrix in Ozamis
City in February 2002.

September 11- 2001
29

• Serangan 11 September 2001
 Serangkaian serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap
beberapa target di New York city dan Washington DC.
 11 September 2001 pagi, 19 orang pembajak dari kelompok militan
Islam Al Qaeda, membajak 4 pesawat yet penumpang
 2 pesawat ke World Trade Center di New York city, runtuh dalam
waktu 2 jam.
 Pesawat ke 3 ke Penthagon di Virginia
 Penumpang berusaha mengambil alih pesawat ke 4 penerbangan
nomor 93, jatuh di Pensilvania, gagal mencapai target
Washington DC.
Dalam peristiwa diatas lebih kurang 3.000 jiwa tewas dalam
serangan tersebut.
30

MT. LIMBURG – October 2002

 6 Oktober 2002, MT. LIMBURG, memuat
397.000 bbrl minyak mentah dari Iran,
Bendera Perancis disewa oleh Petronas
Malaysia.
 Setelah lepas pantai di Teluk Aden,Yaman,
sebuah perahu dgn bahan peledak
menabrak lambung kanan kapal dan meledak.
 1 org crew Bulgaria 38 thn bernama Atanas
Atanasov, dead, 12 crew lainnya terluka dan
terjadi pencemaran yang luas.

Bomb Bali
12/10/02
Ulah Amrozi cs

a. Meningkatkan upaya pelacakan dan
pemeriksaan terhadap pengiriman jenis barang
tertentu.
b. Skala prioritas pemeriksaan terhadap
terowongan, jembatan & wilayah terpencil.
c. Peningkatan kualitas keamanan sarana bus
sekolah, truk, kereta (atas dan bawah tanah)
serta alat transportasi lain.
35
2. Solusi Saat Ini

 Meng-optimalisasi metoda penelitian &
pendekatan modern guna penerapan keamanan.
 Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
 Meningkatkan performance melalui penerapan
teknologi baru guna mendukung kualitas respon
terhadap serangan teroris secara fokus
(mencegah & menghalau ancaman).
36
3. Solusi masa depan yang di-usulkan

Keterkaitan antara Kapal & Moda lain
Persyaratan
 Menyiapkan infrastruktur yang sesuai.
 Menggunakan teknologi terkini dan melakukan
penyesuaian secara teratur.
 Revisi peraturan yang mengakomodasi terkait
perpindahan (pertukaran).
 Persyaratan standar memuat muatan.
 Terpenuhi standar navigasi.
37

Maritime Security Policy
Section - Two
38

KEBIJAKAN keamanan bertujuan
untuk menyediakan lingkungan kerja
yang aman pada kapal, dengan
membangun dan mempertahankan
langkah-langkah keamanan yang
diperlukan untuk mencegah tindakan
melanggar hukum yang mengancam
keselamatan dan keamanan personil
dan kapal.

Familiarisasi terhadap Relevant International Conventions,
Codes, and Recommendations.
40
International Convention
 International Convention for the Safety of Life at Sea
(SOLAS), 74 and amendment.
 International Convention on Standards of Training.
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
78) and amendments.
 Convention relating to Maritime Safety & Security and
Ship- Port Interface (e.g. Collreg 72, LL 66, SAR 79).
 ISPS Code - International Ship and Port Facility
Security Code. .

Relevant International Conventions, Codes, and
Recommendations.
41
International Codes
 ISPS Code - International Ship and Port Facility Security
Code.
 SOLAS Amendments 2002 – XI-2 International Ship and Port
Facility Security Code.
 Part A : Mandatory Part B : Recommendatory.
 SOLAS Amendments 2002 – Chapter V implementation of
AIS.
 SOLAS Amendments 2002 – XI-1 (Ships identification
number/ IMO number – Continuous Synopsis Record).
 ILO Code - new seafarer identity and code of practices for
the security of all port areas.
Familiarisasi terhadap Relevant International Conventions,
Codes, and Recommendations.

 Koda terpisah dalam 2 (dua) bagian dokumen mencakup
persyaratan minimal bagi keamanan ships dan ports.
 Part A- Persyaratan wajib harus di-penuhi.
Untuk : Pemerintah, Kpl/Company, Fasilitas pelabuhan.
 Part B- Panduan untuk penerapan.
Pedoman : Latar belakang, Pemenuhan, Bantuan.
42
ISPS Code berlaku bagi :
 PELAYARAN INTERNASIONAL.
 Kapal penumpang
 Kapal barang s/d atau lebih 500 GRT
 MODU (Mobile off shore Drilling Unit).-
 Fasilitas pelabuhan (port facilities) yang melayani kapal
berlayar internasional.

Perubahan SOLAS Bab XI
terkait materi ISPS- Code
 Chapter XI-1
Tindakan khusus guna meningkatkan persyaratan
“keselamatan maritim” terkait organisasi yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan surveys and
inspections, enhanced surveys, ship identification
number scheme, dan persyaratan operasional.
( Peraturan 3 : No. Identifikasi kapal / IMO number ).
( Peraturan 5 : Dokumen riwayat hidup kapal ).
 Chapter XI-2
Tindakan khusus untuk meningkatkan “keamanan
maritim” tercakup pada International Ship and Port
Facility Security Code (ISPS Code).
(Peraturan 1 s/d 13).
43

Recommendations
 MSC/ Circs. 622 & 623 – Guidelines for administrations
& industry on combating acts of piracy & armed robbery
against ships. (Pedoman untuk Administrasi dan
Industri dlm memerangi tindakan pembajakan &
perampokan bersenjata thd kapal2.).
 MSC/ Circs. 754 on passanger ferry security, providing
recommendations on security measures for passanger
ferries on international voyages shorter than 24 hours,
and ports. (Rekomendasi langkah2 keamanan untuk
pelabuhan & Ferri penumpang yg pelayaran
Internasionalnya kurang d/p 24 jam ).

 Assembly Resolution A. 871 (20)
Pedoman alokasi tanggung jawab untuk mencari
penyelesaian secara sukses atas kasus penumpang
gelap.
 Assembly resolution A. 872 (20) on guidelines for the
prevention and suppression of the smuggling of drugs,
psychotropic subtances and precursor chemicals on
ships engaged in International Maritime traffic.
( Pedoman untuk pencegahan dan pemberantasan
penyelundupan obat-obatan psikotropika, zat dan bahan
baku kimia pada kapal-kapal yang terlibat dalam lalu
lintas Maritim Internasional ).
45

• Resolution A. 924 (22) – 2001
 Review of measures and procedures to prevent acts
of Terrorism which threaten the security of passanger
and crews and the safety of ships.
( Langkah-langkah dan prosedur untuk mencegah
tindakan terorisme yang mengancam keamanan
penumpang dan crew dan keselamatan kapal).
46

Government Legislation & Regulations
Non SOLAS Ship
Port Facility di-gunakan Non SOLAS Ship
Offshore Activities
47
Peraturan Maritim Nasional & pemenuhan persyaratan
(compliance) guna memastikan operasi kapal yang aman dan
efektip dan perlindungan lingkungan laut.
Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010
Perlindungan Lingkungan Maritim
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 33 Tahun 2003
ISPS – Code
Kep. DIRJENHUPLA No. KL.93/1/3-04
Penetapan RSO
KepMen Perhubungan :KM 03 thn 2004 – Penunjukan DIRJENHUPLA
sebagai DA pelaksana pengawasan kpl & Fasilitas Pelabuhan.

Threat of Maritime Security
48

Threat of Maritime Security

 Ship Security Plan
• Merupakan rencana (pedoman) penerapan tindakan keamanan
di- atas kapal.
• Melindungi SDM di-atas kapal, muatan, unit transportasi, ship's
stores terhadap resiko insident keamanan kapal.
 Company Security Officer
• Personil ditunjuk oleh ship owners/Company..
• Menyusun pedoman.
• Melaksanakan penilaian keamanan kapal (ship security
assessment).
• Updating ship security plan.
• Mengajukan SSP approval.
• Monitor implementasi SSP.
• Mewakili perusahaan terkait komunikasi dengan Port Facility
Security Officers (PFSO) dan Ship Security Officer (SSO).
50
Definitions

Ship Security Officer
• Personil di- atas kapal bertanggung jawab kepada Master di-
tunjuk oleh perusahaan terkait keamanan di-atas kapal.
• Menerapkan rencana keamanan kapal (ship security plan).
• Mewakili kapal terkait komunikasi dengan port facility security
officers (PFSO) dan company security officer (CSO).
• Mengusulkan perubahan SSP.
• Melaporkan kekurangan & ketidak sesuaian kepada CSO
• Memotivasi kesadaran terhadap keamanan kapal.
• Melaporkan kejadian keamanan
Port Facility Security Officer
• Personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terkait
keamanan pelabuhan.
• Pengembangan, penerapan, perbaikan (revisi) PFSP.
• Mewakili port facility terkait komunikasi dengan ship security
officers (SSO), company security officers (CSO) dan Port
Security Committee (PSC).
51

Port Facility Security Plan
• Merupakan rencana kemanan di-lingkungan port facility.
• Melindungi fasilitas pelabuhan dan kapal (port facility &
ships), personil, muatan, unit transportasi, ship's stores.
• Melindungi & meng-eliminasi resiko terjadinya insiden
keamanan (security incident).
Port Facility
• Merupakan area media interaksi dengan kapal.
• Termasuk pergerakan orang atau barang, jasa layanan
dari dan menuju kapal.
• Seluruh kegiatan demikian harus dilindungi thd adanya
barang berbahaya.
• Perusakan (pengambilan) obyek port facility (kapal) secara
tidak legal.
52

Declaration of Security (DoS)
 Sebuah kesepakatan antara personil bertanggung
jawab (SSO/ VSO dan PFSO).
 Atau antara sesama SSO & SSO pada kegiatan
vessel-to-vessel interface (STS).
 Kesepakatan di- maksudkan untuk menjamin
terselenggaranya pertukaran informasi keamanan.
 Selama kapal sandar di lingkungan fasilitas
pelabuhan ataupun selama kegiatan Ship-to-Ship
interface (STS).
53

Security Incident
• Merupakan suatu tindakan yang mengancam
keamanan kapal atau terminal.
Security Levels
• Tingkat Keamanan sebagaimana tercantum
pada ISPS- Code & secara internasional
setara dengan MARSEC Level.
54

Piracy

"Contracting Government"
• Negara peserta IMO.
• Bertindak sebagai Designated Authority (DA) –
(Direktur Jendral Perhubungan Laut).
56
Ship to Ship Activity
• Setiap kegiatan kapal tidak terkait dengan fasilitas
atau pelabuhan.
• Tetapi terkait dengan pemindahan barang atau
personil dari satu kapal ke kapal lainnya.

DESIGNATED AUTHORITY - DA
• Merupakan sebuah organisasi (beberapa
organisasi), atau administrasi (beberapa
administrasi).
• Berada di- lingkungan pemerintah.
• Bertanggung jawab melaksanakan
pengembangan, penerapan & pemeliharaan
Ship Security Plan (SSP) negara bendera
atau Port Facility Security Plan (PFSP).
57

Ship-to-Facility interface
• Interaksi terkait kegiatan pergerakan personil, barang,
persyaratan jasa layanan fasilitas menuju/ atau dari
kapal.
• Dampak yang terjadi ber-langsung cepat ketika terjadi
security incident.
Ship-to-Port Interface
• Interaksi terkait kegiatan pergerakan personil, barang,
terkait persyaratan jasa layanan pelabuhan menuju/
atau dari kapal.
• Dampak yang terjadi ber-langsung cepat ketika terjadi
security incident.
58

Handling Sensitive Security-related Information
&
Communications
• Kebijakan penetapan Informasi keamanan sensitip
(security-sensitive information).
• Pentingnya penyimpanan kerahasiaan.
59

Information
Jalur Informasi
 Seluruh kapal harus di-lengkapi dengan peralatan
& sistem komunikasi yang baik.
 Di-perlukan memiliki jalur komunikasi antara crew
dan perwira kapal, antara perwira kapal dengan
staf yang berada di- darat.
 Memiliki data informasi kapal yang berada di kantor
pusat (perusahaan).
 Data informasi di- maksud merupakan tanggung
jawab ship security officer (SSO) terhadap proses
updating.
60

Communications
Peralatan komunikasi dikapal.
• Tersedia daftar peralatan komunikasi dikapal.
On board
 Seluruh crew (tim keamanan) harus dilengkapi
radio/HT ketika melaksanakan dinas jaga.
 Master harus meyakini seluruh perangkat
komunikasi bekerja pada security frequency serta
memiliki cadangan jalur (emergencies).
 Crew lainnya dilarang memantau frekuensi kerja
keamanan di- maksud.
61

Pedoman Security Level
62
Security Level- One
• Melaksanakan kegiatan rutin kapal (laporan kondisi
kapal).
• CSO mempertimbangkan kapabilitas komunikasi
rahasia di-perlukan pada security level lebih tinggi
(e.g.; bahasa koda, panic/ emergency button on
BOATRACS, GMDSS, AIS equipment)

 Di tingkat normal, kapal dan pelabuhan kegiatan
operasional dilakukan secara normal.
 Langkah-langkah keamanan minimum selalu
dipertahankan di kapal dan di pelabuhan.
 Kegiatan kapal dan pelabuhan dilakukan sesuai
dengan rencana keamanan kapal dan pelabuhan.
 Pihak pelabuhan memastikan di bawah
pengawasannya untuk tetap menjaga area
pelabuhan 'tidak ada akses masuk'.
 Kapal dan otoritas pelabuhan saling mengawasi
operasi bongkar muat kargo, kontrol akses dan
kriteria keamanan minimum lainnya.
 Akses minimal di kapal tetap dijaga setiap saat
63

Security Level Two
• Peningkatan interval laporan kapal.
• Menyelenggarakan proses komunikasi
engine room-wheelhouse (security
emergency).

 Di tingkat 2, ancaman terhadap keamanan lebih tinggi
daripada tingkat normal.
 Operasional rutin dan kargo tetap berjalan ada peningkatan
dalam langkah-langkah keamanan di kapal dan pelabuhan.
 Look-outs in no access zone and waterside area is to be
increased by port and ship authorities.
 Access control is maintained all the time with escorting
the visitors and use of security equipments like metal
detector etc.
 Communication between port authority and ship
administration is always maintained in case of increase in
security level.
 Preparing a full or partial search operation of ship.
 A declaration of security is undertaken between port
state and ship administration.
65

Security Level Three
• Menyelenggarakan komunikasi (gagal
aman).
• Menyiapkan sistem pelaporan kondisi
kapal (e.g. apabila kapal gagal lapor
pada waktu tertentu (dikehendaki).
• Perusahaan menghubungi kapal
melalui AIS system).

Potential of Security Incident

 External Ship to Shore Communications
68
Masters menjamin kapal melaksanakan komunikasi
(kapal – darat) secara rutin sesuai pedoman pada setiap
tingkat keamanan (security level).
Security Level One
• Menyusun rencana komunikasi dengan kantor pusat
(perusahaan) termasuk situasi insiden keamanan
(e.g. menghubungi national response center,
company officials, local & federal authorities, lock
operators, vendors dan pihak lain di-perlukan).
• Lengkapi crew dengan perangkat komunikasi ganda
(e.g. radio, cellular phones,…)
• Buat laporan Notice of Arrival (NOA).
• Pemberitahuan khusus kepada “lock operators”

Security Level Two
• Tidak berubah
Security Level Three
• Melaksanakan komunikasi darurat lokal.
• Komunikasi berbasis publikasi informasi
ancaman kepada pemerintah.
• Terselenggaranya komunikasi antara SSO
(kapal) dengan CSO (perusahaan).
69

Information Security
• Merupakan informasi dan sistem yang di-
lindungi dari akses tidak dikenal.
• Penyalah gunaan, pembajakan, di- modifikasi,
diketahui orang lain.
• di- copy (di-rusak).
70
• Mengutamakan kerahasiaan, integritas.
• Penggunaan (penggandaan) data sehubungan
data elektronik, pencetakan dan format lain.

Confidentiality &
non-disclosure information
1) Pekerja kontrak sesuai peraturan organisasi
tidak membocorkan terkait dengan informasi
keamanan pelabuhan.
2) Menjaga data terkait security training, access
control systems, locations of security atau
communications equipment.
3) Tidak memberikan informasi kepada personil
tidak berkepentingan terkait kegiatan rutin
bisnis pelabuhan.
71

Confidentiality of Information
• Ship Security Plan – Port Facility Security Plan
harus di-lindungi dari penyebaran kepada
personil yang tidak memiliki kepentingan serta
pembajakan informasi.
72

Security Responsibilities
Section - Three
73

Contracting Governments
• Menetapkan Security Level (tingkat keamanan).
• Memberikan persetujuan terhadap SSP.
• Menyetujui perubahan SSP yang di-ajukan.
• Memeriksa persyaratan Bab XI-2 Bagian A dari Koda.
• Menentukan fasilitas pelabuhan di wilayah
teritorialnya.
• Menerbitkan Sertifikat Keamanan Kapal Internasional
(ISSC).
• Menerbitkan Statement of Compliance of Port Facility
Certificate.
• Menetapkan Recognize Security Organization (RSO).
74

Recognized Security Organization - RSO
• Membantu menyiapkan SSP dan PFSP.
• Pengesahan Rencana Keamanan Kapal (SSP) se-izin
contracting government.
• Verfikasi dan Sertifikasi kelengkapan kapal sesuai
Chapter XI-2 bagian A - ISPS- code.
• Melaksanakan Penilaian Keamanan Fasilitas
Pelabuhan (PFSA).
• SSP dan PFSP apabila tidak menggunakan bahasa
Inggris maka harus di-terjemahkan pada salah satu
bahasa (English, French or Spanish).
75

• Menunjuk personil sebagai Company Security
Officer dan Ship Security Officer.
• Menetapkan kewenangan Master secara tertulis
pada Ship Security Plan (SSP).
• Melaksanakan program kepedulian keamanan
(security awareness) pada seluruh pekerja.
• Melaksanakan best practices management.
• Melengkapi dokumen Ship Security Plan pada
seluruh armada kapal.
• Menjamin pedoman keamanan (SSP) selalu up-
date.
• Berkoordinasi dengan pihak terkait security.
76
Company

Ship
 Harus memenuhi persyaratan Ship Security Plan
(SSP) sesuai tingkat keamanan (security level ).
77
 Ship security plan (SSP) di- approve oleh
Administrasi.
 Perencanaan (plan) harus memenuhi
persyaratan 3 (tiga) tingkat keamanan sesuai
disebutkan pada Koda Keamanan.

Port Facility
 Merupakan lokasi di lingkungan kerja pelabuhan
tempat di- lakukannya kegiatan maritim komersil.
 Bagian pelabuhan tempat tambat, docks, bangunan
dan fasilitas lain digunakan untuk menaikan
(menurunkan) penumpang, crew, kendaraan dari
(menuju kapal).
 Fasilitas di-maksud harus memenuhi persyaratan
Maritime Transportation Security Act of 2002 dan/ atau
Chapter XI-2 of SOLAS 74 dan perubahannya dan/
atau IMO ISPS Code.
 Fasilitas harus melengkapi tindakan yang harus di-
lakukan pada setiap tingkat keamanan (security level)
di-syahkan oleh Administrasi.
78

Ship Security Officer
• Ditunjuk (penetapan) oleh perusahaan.
• Tugas dan tanggung jawab tercantum pada SSP.
• Melaksanakan pemeriksaan keamanan (security
inspections) secara teratur.
• Memelihara dan mengajukan usulan perubahan SSP.
• Melaksanakan koordinasi terkait aspek keamanan.
• Melaporkan kepada CSO atas ketidaksesuaian,
insiden keamanan, security equipment, tested,
calibrated dan pelaksanaan maintenance.
• Melaksanakan security drill & exercise.
79

Company Security Officer
• Di-tunjuk (penetapan) oleh perusahaan.
• Ber-tanggung jawab terhadap satu kapal (lebih) di-
lingkungan armada perusahaan.
• Perusahaan dapat menunjuk beberapa Company Security
Officer (CSO).
• Tanggung jawab Company Security Officer (CSO)
tercantum pada manual keamanan kapal (SSP).
• Memastikan deficiencies dan non-conformities ter-
identifikasi saat internal audits, tinjauan ulang, security
inspections dan verifications segera di-perbaiki.
• Memastikan ship security plan (SSP) telah up-date.
• Menyelenggarakan program drill & exercise dengan fungsi
terkait.
80

• Penunjukan Port Facility Security Officer (PFSO) oleh
entitas business terminal.
• Bertanggung jawab atas satu (lebih) port facility.
• Memiliki tanggung jawab tercantum pada Rencana
Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSP).
• Mengembangkan, memelihara, merevisi Rancangan
Keamanan Faslitas Pelabuhan (PFSP).
• Melaksanakan inspeksi keamanan secara teratur untuk
menjamin tindakan keamanan dapat diterapkan secara
terus-menerus.
• Melakukan koordinasi pelaksanaan Rancangan
Keamanan Fasilitas Pelabuhan dengan Port Security
Committe-Company Security Officer dan Ship Security
Officer.
81

• Melaksanakan evaluasi & analisa penerapan terkait
keamanan.
• Menyelenggarakan program drill & exercise dengan
fungsi terkait.
• Memastikan deficiencies dan non-conformities ter-
identifikasi saat internal audits, tinjauan ulang, security
inspections dan verifications segera di-perbaiki.
• Memastikan Port Facility Security Plan (PFSP) telah
up-date.
• Melakukan penilaian keamanan awal secara
komprehensip dengan memperhatikan penilaian
keamanan kapal yang relevan.
82

Ship Personnel w/ Specific Security
Duties
 Selain daripada SSO.
 Diantara crew kapal dapat di-tunjuk
untuk melaksanakan tugas keamanan
sehubungan dengan Ship Security Plan
(SSP).
83

Ship’s Crew
• Crew kapal yang memiliki tugas keamanan
khusus.
• Harus memahami tanggung jawab mereka
terkait keamanan kapal seperti yang
dijelaskan dalam ship security plan (SSP).
• Memiliki pengetahuan yang cukup dan
kemampuan untuk melaksanakan tugas.
84

Port Facility Personnel
W/ Specific Security Duties
 Selain daripada PFSO.
 Personil lainnya dapat ditunjuk
melaksanakan tugas terkait keamanan.
 Sebagaimana di-jelaskan pada Port
Facility Security Plan.
85

Other personnel Involve
 Personil lainnya di lingkungan kapal dan
fasilitas pelabuhan.
 Dapat berkontribusi terhadap
peningkatan keamanan maritim.
86

Ship Security Assessment
Section - Four
87

Ship Security Assessment
 Ship security assessment merupakan hal yang
esensial dan terintegrasi sebagai bagian proses
pengembangan updating (pembaharuan) Ship
Security Plan (SSP).
 Company Security Officer (CSO) memastikan
bahwa Ship Security Assessment (SSA) di-
laksanakan oleh personil yang memiliki
keterampilan melakukan evaluasi keamanan kapal.
 Sesuai persyaratan Recognized Security
Organization (RSO) dapat melaksanakan Ship
Security Assessment.
88

Assessment Tools
 Ship Security Assessment checklist.
 Diskusi terkait hasil analisa lapangan.
 Melaksanakan harmonisasi antara bukti
lapangan dengan Ship Security Plan (SSP).
89

Mencakup :
 Daftar persyaratan persiapan sebelum menuju TKP.
 Daftar prosedur dan kegiatan yang harus di-evaluasi pada
TKP.
 Diskusi terkait aspek keamanan sehubungan dengan
layout kapal.
 Pembagian tugas survey berdasarkan :
• Physical Security
• Structural integrity
• Personnel protection systems
• Procedural policies
• Radio & Telecommunication systems
90
On-scene Security Survey
(Survey Keamanan di tempat)

 Diskusi mengenai elemen penting sehubungan dengan
keamanan phisik di-atas kapal.
 Menetapkan struktur ter-integrasi yang signifikan anatara
kapal dan struktural lain.
 Membahas komponen dan sistem pengoperasian guna
melindungi personil kapal.
 Peran dan prosedur terbaik guna menghindari serta
mengurangi terjadinya insiden keamanan.
 Penggunaan teknologi informasi dan sistem komunikasi di-
atas kapal guna mempertahankan & menjaga keamanan
kapal.
 Mengidentifikasi wilayah lain yang memungkinkan dapat
mengganggu personil, property dan kegiatan kapal.
 Memiliki dan tersedia emergency plan terhadap rencana
contingency.
91

 Identifikasi pelaksanaan tindakan keamanan, prosedur
dan kegiatan operasional.
 Identifikasi dan evaluasi terhadap “key ship
operations” yang harus dilindungi.
 Identifikasi kemungkinan ancaman terhadap “key ship
operations” terkait seberapa besar kemungkinan dan
kerugian yang di-derita bila terjadi.
 Identifikasi kelemahan (faktor SDM, infrastruktur,
kebijakan dan prosedur.
92

Hasil yang di harapkan (on scene survey)
 Guna memastikan kinerja penerapan tugas keamanan.
 Pengawasan terhadap access to the ship (optimalisasi
penggunaan systems).
 Pengawasan embarkasi dan dampaknya (personal effect,
baggage).
 Pengawasan terhadap kegiatan muatan, ship store/ spare
parts dll.
 Memantau deck areas termasuk area tertutup atas
kemungkinan adanya piracy dan arm robbery.
 Meyakini seluruh sumberdaya bekerja baik (komunikasi,
informasi, peralatan).
93

 Ship Security Assessment harus ter-
dokumentasi baik.
 Dilakukan tinjau ulang.
 Di-syahkan oleh RSO
 Disimpan oleh perusahaan sesuai jangka
simpan.
94
Ship Security Assessment (SSA)

Security Equipment
Section - Five
95

 Familiarization of Security Equipment on Board the
Ship
 Demonstration used of security equipment.
 Keterbatasan security equipment & systems.
 Testing, calibration, maintenance of security
equipment systems.
96
Security Equipment & Systems
a) Ship Security Alert System (SSAS).
b) Ship Security Alarm System (located in three areas).
c) Sampaikan apabila diketahui crew tidak familiar
dengan sistem tsb kepada SSO (untuk di-jelaskan).

Security Equipment
Perangkat yang terdapat dikapal
• - X-ray machine
• - Hand held metal detectors
• - Gas detectors
• - Sniffer equipment
• - Scenes of crime bag
• - Blast blanket
• - Plastic handcuffs
98
Sniffer Equipment
Plastic handcuffs

Security Equipment
99
 AIS (Automatic Identification
Systems)
 Ship Security Alert System
(SSAS)
 Locks
 Lighting
 Handheld Radio
 GMDSS Equipment
 Closed Circuit Televisions
(CCTV)
 Automatic Intrusion Detection
Device (Burglar Alarm)
 Metal Detectors
 Explosive Detectors
 Baggage Screening Equipment
 Container X-ray Devices
 General Alarm
 Long Range Acoustic Device
(LRAD)
 Razor Wire
 Electric Fencing
 Yacht Radar
 Netting
 Slippery Foam
 Security Glass Film
 Water and Foam Monitors
 Other anti-piracy Devices

GMDSS Equipment Handheld Radio
Automatic Intrusion Detection
Device

Metal Detector
Container X-ray Devices
Long Range Acoustic Devices

Razor Wire
Electric Fencing
Netting Security

Security Glass Film
Slippery Foam
X

Individual security equipment
 - Hand held radio
 - Torch
 - Whistle
 - Pepper spray (TBC)
 - Bull Horn (if required)
104

Limitation of Security Equipment
1. High technology.
2. Human factors.
3. Limitation of performance.
4. High cost.
5. Familiarization.
6. Different manufacturing.
7. Variable characteristic.
8. Needs training
105

Equipment Responsibilities
Tanggung jawab SSO – PFSO memastikan
1. Personil secara individu di-lengkapi perlengkapan yang
benar.
2. Kapal & Port Facility menerima perlengkapan keamanan
secara benar.
3. Seluruh peralatan keamanan di-jamin bekerja baik
4. Di-laksanakan perbaikan & perawatan peralatan keamanan.
5. Menyusun laporan terkait penggunaan peralatan keamanan.
6. Pelaksanaan testing security equipment & kalibrasi,
perawatan.
106

Tanggung Jawab Crew - Personil
 Memastikan dirinya adalah merupakan bagian
dari pada security equipment.
 Pertahankan perlengkapan dalam keadaan
bekerja baik.
 Laporkan apabila ada kehilangan atau
kerusakan guna penggantian.
107

What is Ship Security Alert System (SSAS)?
109
Legislation on board

The Ship Security Alert System (SSAS)
 Merupakan salah satu tindakan keselamatan.
 Persyaratan International Ship and Port Facility
Security Code (ISPS code).
 Meningkatkan security performance kapal.
Ship Security Reporting
Systems (SSRS)

Ship Security Alert System (SSAS)
a) Metode pengiriman alert messages kepada
maritime resque departments.
b) Sangat bermanfaat mencegah pembajakan di
kapal.

Long Range Identification and Tracking (LRIT)
112
on 19 May 2006 by the International Maritime Organization (IMO) as resolution MSC.202(81)

Persyaratan LRIT kapal melakukan pelayaran internasional.
 Semua kapal penumpang termasuk high-speed craft.
 Cargo ships, termasuk high speed craft 300 gross tonnage
dan lebih.
 Mobile offshore drilling units (MODU).
113
 Kapal tsb harus melaporkan posisi kepada Flag
Administration minimal 4 (empat) kali sehari.
 Kebanyakan kapal menggunakan perubahan existing
satellite communications systems secara otomatis terkait
laporan di-atas.
 Negara anggota dapat mensyaratkan informasi kapal
mengacu pada regulasi di-atas (IMO).

AIS
114

Automatic Identification Sistem (AIS) digunakan untuk
menukar data secara elektronik termasuk :
identifikasi, posisi, kegiatan atau keadaan kapal, dan
kecepatan, dengan kapal terdekat yang lainnya dan
stasiun VTS.
115
Persyaratan IMO – SOLAS mewajibkan penggunaan AIS
1. Pada pelayaran kapal internasional dengan Gross
Tonnage (GT) lebih dan sama dengan 300 GT.
2. Semua kapal penumpang tanpa memperhatikan
segala ukuran.

Port Facility Security Equipment
116

117

118
Security Labels

119

120

121

122
Deep Search Metal Detector

123
Automatic Barriers

Ship Security Plan
Section - Six
124

Actions Required by Different Security Levels
125
1. Prosedur tindakan dilakukan berdasarkan kriteria
pedoman kapal tercantum pada SSP.
2. Masing – masing tindakan harus dilakukan mengacu
pada security level (Marsec Level) berlangsung.
3. Persetujuan pelaksanaan tindakan melalui komunikasi
internal dan eksternal secara komprehensip.
4. Koordinasi dilakukan oleh SSO – PFSO – PSC – DA
(Designated Authority).
5. Penyesuaian security level kapal hanya dapat
dilakukan berdasarkan persetujuan DA.
6. Penyesuaian security level berdasarkan laporan data
lapangan.

Maintaining security of the ship/ port interface
126
1. Tindakan pencegahan terhadap (weapons, dangerous
substances & devices) yang digunakan oleh personil
tidak berkepentingan.
2. Identifikasi wilayah terbatas guna menghindari
kehadiran personil yang tidak memiliki izin masuk &
pencegahan kehadiran personil tidak dikenal keatas
kapal.
3. Prosedur antisipasi terkait instruksi Contracting
Governments sehubungan kondisi keamanan security
level -3.
4. Prosedur evakuasi dalam hal ancaman keamanan.

Stowaways
Search the Ship
Hand them

5. Prosedur terkait kegiatan audit & koordinasi kapal –
port facility
6. Prosedur pelaksanaan training – drill – exercise sesuai
perencanaan.
7. Prosedur tinjauan ulang mengenai plan dan
pemutakhiran.
8. Prosedur mengenai sistem pelaporan security
incidents.
9. Identifikasi terkait keamanan dilakukan oleh ship
security officer.
10.Pemantauan keamanan dilakukan oleh company
security officer selama 24- jam melalui media kontak
langsung.

Check ID
Security Monitoring
Treat them

Threat Identification,
Recognition & Response
( Identifikasi ancaman, pengenalan & respon )
Section Seven
130

Recognition and detection of weapons, dangerous
substances and devices – Mendeteksi & mengenal
berbagai jenis senjata & bahan campuran berbahaya.
131

Dangerous Substances and Devices

Perilaku Mencurigakan
1. Personil tidak dikenal melakukan pengambilan gambar
(vessels atau facilities).
2. Personil tidak dikenal memasuki wilayah (vessels atau
facilities).
3. Bisnis pribadi (food stands) status mengganggu disekitar
wilayah (facilities).
4. Personil tidak dikenal berada disekitar port facilities (jangka
waktu tertentu).
5. Personil dalam kendaraan melakukan pengambilan data
wilayah port facilities.
6. Kehadiran boat disekitar (vessels atau facilities).
7. Kehadiran pesawat udara mengitari wilayah port facilities.
133

Methods of physical searches and non-intrusive
inspections
135

Pada malam hari
apakah
Saudara dapat
mengenali
Senjata sungguhan ?

Execution and Coordination Searches
137

Recognition, on a non-discriminatory basis, of persons
posing potential security risks.
( Jangan ada diskriminasi periksa semua )
139

Techniques used to circumvent security measures
( Teknik-teknik pengelabuan ).
140

Crowd management and control techniques
141

Ship Security Action
Section - Eight
142

Actions required by different security levels
Prosedur minimal yang harus tercantum pada
Ship Security Plan (SSP)
 Access to the port facility.
 Restricted areas within the port facility.
 Handling of cargo.
 Delivery of ship’s stores.
 Handling unaccompanied (tidak di-jinjing oleh
pemilik) baggage.
 Monitoring the security of the port facility.
143

Actions Required by Different Security Levels
144
 Prosedur tindakan dilakukan berdasarkan kriteria
pedoman kapal tercantum pada SSP.
 Masing – masing tindakan harus dilakukan mengacu
pada security level (Marsec Level) berlangsung.
 Persetujuan pelaksanaan tindakan melalui komunikasi
internal dan eksternal secara komprehensip.
 Koordinasi dilakukan oleh SSO – PFSO – PSC – DA
(Designated Authority).
 Penyesuaian security level kapal hanya dapat
dilakukan berdasarkan persetujuan DA.
 Penyesuaian security level berdasarkan laporan data
lapangan.

Maintaining security of the ship/ port interface
145
 Tindakan pencegahan terhadap (weapons, dangerous substances
& devices) yang digunakan oleh personil tidak berkepentingan.
 Identifikasi wilayah terbatas guna menghindari kehadiran personil
yang tidak memiliki izin masuk.
 Tindakan pencegahan kehadiran personil tidak dikenal keatas
kapal.
 Respon terhadap ancaman keamanan termasuk pengawasan
pemenuhan persyaratan terkait kegiatan operasional kritis kapal
atau ship/port interface.
 Prosedur antisipasi terkait instruksi Contracting Governments
sehubungan kondisi keamanan security level 3.
 Prosedur evakuasi dalam hal ancaman keamanan.
 Tugas personil kapal yang bertanggung jawab atas keamanan dan
personil lain yang ditunjuk melaksanakan pengamanan.

Stowaways
Search the Ship
Hand them

 Prosedur terkait kegiatan audit mengenai aktivitas
keamanan.
 Prosedur pelaksanaan training – drill – exercise sesuai
perencanaan.
 Prosedur terkait aktivitas keamanan sehubungan kegiatan
koordinasi kapal dengan port facility.
 Prosedur tinjauan ulang mengenai plan dan pemutakhiran.
 Prosedur mengenai sistem pelaporan security incidents.
 Identifikasi terkait keamanan dilakukan oleh ship security
officer.
 Pemantauan keamanan dilakukan oleh company security
officer selama 24- jam melalui media kontak langsung.

Check ID
Security Monitoring
Treat them

Familiarization with the Declaration of Security
149
 Penerbitan Declaration of Security merupakan kesepakatan
antara ship dan port facility (ship & ship).
 Kesepakatan diperlukan guna melakukan tindakan sesuai
security plan masing-masing.
 DoS dapat diselesaikan apabila Ship Master (SSO)
memerlukan atau jika Contracting Government dari port
facility memerlukan hal yang sama.
 DoS diperlukan apabila :
• Security level lebih tinggi (perbedaan security level).
• Security kapal lebih tinggi dari port facility (STS).
• Ship/port interface (ship-to-ship activities) berdampak
pada meningkatnya resiko terhadap (persons, property
atau environment, muatan, penumpang).

Onboard Training

Reporting Security Incidents
151
 Dapat dilaksanakan melalui hard copy (paper
work).
 Ditujukan kepada contracting government.
 Diterbitkan oleh ship master.
 Re-play kepada Company Security Officer, Port
Facility Security Officer (apabila perlu).
 Pengiriman melalui Maritime security incident
“repot online Form”.

Evidence Analyze

 Part One
Type of incident
 Part Two
Incident Details
 Part Three
Ship details (if applicable & if known)
 Part Four
Building/ Structural Identifier (if applicable & if known)
 Part Five
Incident Narrative & Respect Taken

 Part Six
Other MIPs / OIPs Involve
 Part Seven
Has the Incident been previously reported?
 Part Eight
If applicable has incident been reported to …….
 Part Nine
Details of Person Completing Report
 Part Ten
Others relevant report

Execution of security procedures
155
Prosedur dilaksanakan sesuai kondisi security level
berlangsung terhadap seluruh kegiatan (aktivitas) kapal
ketika berada di wilayah port facility.
Kegiatan minimal yang tercantum pada Ship Security
Plan (SSP) adalah
 Access to the port facility.
 Restricted areas within the port facility.
 Handling of cargo.
 Delivery of ship’s stores.
 Handling unaccompanied (tidak di-jinjing oleh
pemilik) baggage.
 Monitoring the security of the port facility.

Delivery of ship’s stores

Execution of security procedures
157
 Persyaratan bagi Ship Security Officer melaksanakan security
inspections secara periodik.
 Daftar tindakan keamanan sesuai prosedur pada setiap tahap tiga
tingkat keamanan (security levels) diperlukan guna
• Meyakini kinerja seluruh armada terkait tugas keamanan
kapal.
• Pengawasan jalan penghubung ke kapal (access).
• Pengawasan terhadap embarkasi personil serta dampaknya.
• Pemantauan terhadap area terbatas (restricted areas) untuk
memastikan bahwa hanya personil yang memiliki otorisasi
dapat masuk.
• Memantau area dek dan lokasi terpencil di-atas kapal.
• Koordinasi aspek keamanan terkait kegiatan penanganan
muatan dan perbekalan kapal.
• Meyakini komunikasi keamanan siap digunakan.

Inspection by SSO

Emergency Preparedness - Drill
& Exercise
Section - Nine
159

Execution of Contingency plans
160
 Diskusi terkait tindakan yang harus dilakukan apabila
terjadi ketidaksetabilan keamanan.
 Diskusi terkait contingency plans
 Hijacking
 bomb threat
 Unidentified objects / explosives on vessel
 Damage to / destruction of facility
 Piracy and other depredations
 Stowaways

Security drills and exercises
161
 Drills and exercises harus di-test guna menilai
keterampilan personil yang melaksanakan tugas
keamanan pada seluruh maritime security level.
 Penilaian efektivitas terhadap penerapan PFSP.
 Kemampuan PFSO mengidentifikasi ketidaksesuaian
keamanan.
 Drill dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
 Exercise dilaksanakan setahun sekali maksimum 18
(delapanbelas) bulan sekali.

 Apabila kapal tambat di lingkungan
fasilitas dan pada hari tsb fasilitas
merencanakan drill pihak kapal tidak
harus berpartisipasi dalam hal kegiatan
drill yang di-selenggarakan oleh fasilitas.
 Drills harus dilaksanakan ulang dalam
waktu satu minggu setelah drill terakhir
apabila ketidak hadiran / pergantian
personil melebihi 25 % pada saat
pelaksanaan vessel security drill.-
162

• ASSESSMENT OF SECURITY DRILL &
EXERCISES
Pada akhir latihan petugas keamanan kapal
(SSO) akan meninjau latihan dan memastikan
bahwa setiap kesalahan yang dibuat atau
kekurangan yang diidentifikasi segera diberbaiki.
Semua personil yang terlibat harus memberikan
komentarnya mengenai efektivitas latihan
163

Full scale exercises
Functional exercises
Drills
Games
Tabletops
Workshops
Seminars
Capability
Planning/Training
Low Level
High Level
Low Level High Level
Discussions
Actual operations
Pelaksanaan Exercises
164

Security Administration
Section - Ten
165

Documentation and Records
(Catatan didokumentasikan).
166
1. Documentation & records seluruh aktivitas terkait security.
2. Reporting security incident.
3. Monitoring & control aktivitas keamanan.
4. Pelaksanaan security audit & inspection.
5. Laporan non conformities/penyimpangan-penyimpangan
terkait keamanan.
6. Palaporan penggunaan ship – shore access.
7. Catatan kehadiran petugas (tamu) ke kapal.
8. Catatan pelaksanaan dan evaluasi drill and exercise terkait
keamanan.
9. Catatan penerbitan DoS.
10.Continuous Synopsis Records (CSR)

Reporting Security Incidents
167
 Dapat dilaksanakan melalui hard copy (paper
work).
 Ditujukan kepada contracting government.
 Diterbitkan oleh ship master.
 Re-play kepada Company Security Officer, Port
Facility Security Officer (apabila perlu).
 Pengiriman melalui Maritime security incident
“report online Form”.

Evidence Analyze

 Part One
Type of incident
 Part Two
Incident Details
 Part Three
Ship details (if applicable & if known)
 Part Four
Building/ Structural Identifier (if applicable & if known)
 Part Five
Incident Narrative & Respect Taken

 Part Six
Other MIPs / OIPs Involve
 Part Seven
Has the Incident been previously reported?
 Part Eight
If applicable has incident been reported to …….
 Part Nine
Details of Person Completing Report
 Part Ten
Others relevant report
Marine Industry Participants
Offshore Industry Participants

Delivery of ship’s stores

Inspection by SSO

Security Training
Section Eleven
173

Familiarization with the Declaration of Security
174
1. Penerbitan Declaration of Security merupakan kesepakatan
antara ship dan port facility (ship & ship).
2. Kesepakatan diperlukan guna melakukan tindakan sesuai
security plan masing-masing.
3. DoS dapat diselesaikan apabila Ship Master (SSO)
memerlukan atau jika Contracting Government dari port
facility memerlukan hal yang sama.
4. DoS diperlukan apabila
• Security level lebih tinggi (perbedaan security level).
• Security kapal lebih tinggi dari port facility (STS).
• Ship/port interface (ship-to-ship activities) berdampak
pada meningkatnya resiko terhadap (persons, property
atau environment, muatan, penumpang).

Onboard Training

Cakupan Materi Training
176
1. Security awareness terkait security, safety, healthy,
environment.
2. Training fokus terkait peran & tugas di-lingkungan Port
Facility.
3. Security & penegakan hukum personil.
4. Terkait aktifitas muatan, proviands, ship’s store, spare
parts.
5. Peran & tugas personil yang tidak terkait langsung
terhadap aktifitas di- lingkungan kerja port facility.
6. Menghadapi suatu lingkungan yang tidak terdukung
oleh security yang memadai.
7. Implementasi drill & exercise.

Thank You
Mercy
177

SSO-2014.ppt

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to SSO-2014.ppt

Similar to SSO-2014.ppt (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SSO-2014.ppt