Dokumen tersebut berisi laporan rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun anggaran 2016. Laporan tersebut mencakup uraian program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan.
DPA Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang merupakan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai target-target sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPA Tahun 2013 adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Banjar yang merupakan alokasi dana untuk melaksanakan program/kegiatan Tahun 2013 dalam mencapai target-target sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU)
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnejadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnejadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Sosial
1. :
:
:
5 7
0,00 1.237.060.400,00 1.372.201.400,00
0,00 44.400.000,00 44.400.000,00
0,00 6.985.000,00 6.985.000,00
0,00 94.440.200,00 94.440.200,00
0,00 85.507.500,00 85.507.500,00
0,00 0,00 135.141.000,00
0,00 5.911.900,00 5.911.900,00
0,00 23.280.000,00 23.280.000,00
0,00 41.690.800,00 41.690.800,001.13 . 1.13.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 135.141.000,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.141.000,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial ,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
Modal Jumlah
1 2 3 4 6 8 = 5 + 6 + 7
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
JUMLAH
LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
(KUANTITATIF)KODE URAIAN Tahun n
Belanja Pegawai Barang & Jasa
Organisasi 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Sub Unit Organisasi 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Tahun Anggaran : 2016
Urusan Pemerintahan 1 . 13 Urusan Wajib Sosial
2. 0,00 459.000.000,00 459.000.000,00
0,00 475.845.000,00 475.845.000,00
1.025.000,00 438.475.200,00 439.500.200,00
1.025.000,00 145.250.000,00 146.275.000,00
0,00 196.583.200,00 196.583.200,00
0,00 96.642.000,00 96.642.000,00
0,00 52.200.000,00 52.200.000,00
0,00 52.200.000,00 52.200.000,00
0,00 209.756.000,00 209.756.000,00
0,00 209.756.000,00 209.756.000,00
21.173.000,00 64.981.650,00 86.154.650,00
17.164.000,00 6.050.000,00 23.214.000,00
1.025.000,00 54.081.650,00 55.106.650,00
2.984.000,00 4.850.000,00 7.834.000,00
6.200.000,00 175.021.650,00 181.221.650,00
4.875.000,00 151.334.800,00 156.209.800,00
1.325.000,00 23.686.850,00 25.011.850,00
Pakpak Bharat
1.14 . 1.13.1 . 15 . 11 Sosialisasi dan penyuluhan penempatan tenaga kerja
luar negeri
Kabupaten
Pakpak Bharat
80 orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
0,00
1.14 . 1.13.1 . 15 . 10 Pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI Kabupaten 10 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 07 Inventarisasi dan Pengkodean Barang Milik Daerah Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 05 Audit Surveilance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2008
Kabupaten
Pakpak Bharat
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
0,00
1.13 . 1.13.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kabupaten
Pakpak Bharat
20 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00
1.13 . 1.13.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0,00
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
1 paket 0,00
dan
Transmigrasi
1.13 . 1.13.1 . 01 . 26 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/Luar
Daerah
Dinas Sosial
Tenaga Kerja
dan
Trasmigrasi
1 Tahun 0,00
1.13 . 1.13.1 . 01 . 22 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
Dinas Sosial ,
Tenaga Kerja
43 orang 0,00
Trasmigrasi
3. 25.500.000,00 4.060.928.000,00 4.086.428.000,00
0,00 106.572.200,00 106.572.200,00
15.000.000,00 3.800.748.250,00 3.815.748.250,00
6.675.000,00 106.312.700,00 112.987.700,00
3.825.000,00 47.294.850,00 51.119.850,00
3.300.000,00 210.820.600,00 214.120.600,00
1.825.000,00 131.825.800,00 133.650.800,00
1.475.000,00 78.994.800,00 80.469.800,00
1.625.000,00 56.085.750,00 57.710.750,00
1.625.000,00 56.085.750,00 57.710.750,00
1.225.000,00 87.413.000,00 88.638.000,00
1.225.000,00 87.413.000,00 88.638.000,00
15.875.000,00 552.099.750,00 945.974.750,00
1.625.000,00 100.435.050,00 102.060.050,00
0,00 53.058.150,00 53.058.150,00
2.875.000,00 28.143.600,00 31.018.600,00
1.625.000,00 51.684.750,00 53.309.750,00
5.475.000,00 26.162.100,00 409.637.100,00
1.625.000,00 162.982.900,00 164.607.900,00
1.625.000,00 81.283.450,00 82.908.450,00
1.025.000,00 48.349.750,00 49.374.750,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 11 Pemantapan kemampuan kesiapsiagaan
penanggulangan bencana
20 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 12 Peringatan hari disabilitas 40 orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 10 Sosialisasi program keluarga harapan Kabupaten
Pakpak Bharat
6 Kecamatan 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 09 Penataan TPU, Taman Bahagia dan Makam Tokoh
Pemekaran
Kabupaten
Pakpak Bharat
7 Paket 378.000.000,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 08 Peringatan Hari Lansia Kabupaten
Pakpak Bharat
160 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 07 Peringatan Hari Pahlawan Kabupaten
Pakpak Bharat
55 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 06 Operasional Taruna Siaga Bencana dan TKSK Kabupaten
Pakpak Bharat
28 Orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
378.000.000,00
1.13 . 1.13.1 . 21 . 05 Penghargaan Kepada Veteran dan Tokoh Pemekaran
Kab. Pakpak Bharat
Kabupaten
Pakpak Bharat
241 Orang 0,00
2.08 . 1.13.1 . 18 Program pengembangan usaha di daerah
transmigrasi
0,00
2.08 . 1.13.1 . 18 . 02 Pembinaan kelompok usaha perkebunan di kawasan
transmigrasi
4 Kelompok 0,00
1.14 . 1.13.1 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
1.14 . 1.13.1 . 17 . 09 Fasilitasi penempatan TKI ke Luar Negeri 15 Orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Kabupaten
Pakpak Bharat
30 Orang 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00
1.14 . 1.13.1 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Kabupaten
Pakpak Bharat
20 orang 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 17 Sosialisasi, pengawasan dan pengendalian bantuan
stimulan perumahan swadaya (BSPS)
Kabupaten
Pakpak Bharat
250 unit 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13 Survei dan Sosialisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten
Pakpak Bharat
200 KK 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah
Tidak Layak Huni
Kabupaten
Pakpak Bharat
204 Unit 0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
0,00
1.13 . 1.13.1 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Kabupaten
Pakpak Bharat
1 Tahun 0,00