Diskusi membahas tentang ekonomi kerakyatan dalam perspektif Islam. Ekonomi kerakyatan berarti sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat dengan prinsip kekeluargaan dan kedaulatan rakyat. Ekonomi kerakyatan mencakup partisipasi penuh rakyat dalam produksi dan pembagian hasil, serta kepemilikan rakyat atas produksi dan distribusi.

1. Diskusi Eksternal HM-Manajemen FEB-UMS
Di Hall fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta - 30 September 2013
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 1

2. • Poersoalan ekonomi menyangkut
kebutuhannya hidup (ma’isyah)
• di sediakan untuk mencukupi maisahnya
manusia.
• Supaya manusia selalu bersyukur, syukur
artinya adalah bertindak yang tepat .
• Kalau berbicara mengenai ekonomi, maka
tentu saja kembali pada Hudan = Petunjuk,
jangan kepada hawa = keinginan dirinya
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 2

3. Kalau menangani maisyah tidak mengindahkan
petunjuk, akan mengalami kesulitan.
 Maka manusia tidak hanya ditempatkan di
bumi, tetapi bumi seisinya, dibuat untuk
manusia tadi.
Tidak hanya bumi diberikan untuk kamu
manusia, tetapi, supaya yang diberikan itu
diolah untuk mencapai akherat (kampung
akherat dan masa depan).
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 3

4.  Manusia di dunia diberi kedudukan dengan kholifah
dan mulku (bisa diartikan;mulku sistem kekuasaaan,
kholifah sistem pergantian).
 Ada titik temu dengan pokok pikiran yang dibahas
tentang negara dan bangsa.
 Ketika mau mengolah bumi akan mendapatkan
hasil. Hasil itu gunanya memiliki kaitan dengan 3
persoalan; 1). Hasil itu untuk membayar zakat, 2).
Untuk nafkah = yaitu untuk kebutuhan keluarga,
dan 3). Jariah = digunakan untuk mengembangkan
kebaikan.
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 4

5.  Boleh hartamu digunakan untuk yang menjadikan
kebaikan itu berkembang. sedang isrof tidak boleh,
berlebihan tidak boleh, bakhil juga tidak boleh.
 Demikian Itu nanti kaitannya dengan negara-dibutuhkan
adanya anggaran belanja dan anggaran
pendapatan, untuk menghitung cukup tidaknya
harta tersebut.
 Maka orang supaya kona’ah, yaitu efisien, cukup
tidak seenaknya sendiri, tepat.
 Demikian itu kalau digunakan sesuai serta difahami
dalam satu konteks pengertian ilmu ekonomi, dunia
akan baik semua.
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 5

6.  Prinsip harta ada 3 saja; zakat, nafkah, jariah.
 Mungkin nanti ada istilah lain, dalam ilmu
ekonomi tidak ada istilah zakat, yang ada pajak.
 Zakat lebih besar dari pajak. Zakat bukan dari
keuntungan, sedangkan pajak dari keuntungan
hasil dari perdagangan (aplikasi dari Teori ilmu
ekonomi).
 Jadi Manusia itu tidak ada hidup di dunia yang
tidak terkait dengan perdagangan (tijaroh = tidak
ada yang hidup tanpa dagang).
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 6

7.  Ilmu Ekonomi memberi dan mengajarkan beberapa hal
tentang sikap efisien... apabila penerapannya baik... maka
kemakmuran tentunya akan tercipta; 1). Secara
perorangan, 2). Dunia Usaha, 3). Bangsa dan Negara.
 Salah satu fungsi dan tujuan didirikannya sebuah negara
adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi
bangsanya.
 kesejahteraan dan kemakmuran sebuah negara dapat
diukur melalui sejumlah indikator. Dua di antaranya
adalah PDB per Kapita dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 7

8. Pembangunan adalah upaya
menghilangkan Distorsi Mekanisme
pasar untuk meningkatkan efisiensi
yang ditimbulkan karena:
– Ketidak sempurnaan informasi
– Mobiltas faktor produksi tidak
sempurna
– Praktik Monopoli
– Distorsi Harga
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 8

9.  Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang
Dasar 1945, Negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk
melindungi segenap Rakyat Indonesia dan seluruh tanah
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia.
 Pengejawantahan dari amanat UUD 1945 tsb, khususnya
yang berkaitan dengan frasa “memajukan kesejahteraan
umum,” hakekatnya tugas semua elemen bangsa, yakni
rakyat di segala lapisan di bawah arahan pemerintah.
 harus dicapai dengan menerapkan prinsip “dari, oleh, dan
untuk rakyat.”
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 9

10.  Pemikiran mengenai pentingnya perekonomian
yang berpihak kepada rakyat menjadi dasar bagi
lahirnya Pasal 27 dan 33 Undang Undang Dasar
1945. Kedua pasal tersebut kemudian menjadi dasar
pertimbangan dilahirkannya U U Perkoperasian (UU
R I Nomor 25 Tahun 1992) dan U U Usaha Kecil dan
Menengah (UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2008). Dengan demikian, tampak jelas adanya
keterkaitan yang erat antara ekonomi kerakyatan
dengan koperasi dan usaha kecil dan menengah.
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 10

11. Ekonomi kerakyatan adalah Sistem Ekonomi
Nasional Indonesia yang berasas
kekeluargaan, berkedaulatan rakyat,
bermoral Pancasila, dan menunjukkan
kepemihakan sungguh-sungguh pada
ekonomi rakyat.
 membutuhkan syarat yang sudah tentu
harus dipenuhi; (i) kedaulatan di bidang
politik, (ii) kemandirian di bidang ekonomi,
dan (iii) kepribadian di bidang budaya.
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 11

12.  Ekonomi kerakyatan tidak lain adalah “demokrasi
ekonomi” sebagaimana dimaksud oleh penjelasan Pasal 33
UUD 1945, secara substansial, mencakup tiga hal berikut.
 1). adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat
dalam proses pembentukan produksi nasional, 2). adanya
partisipasi penuh anggota masyarakat dalam turut
menikmati hasil produksi nasional, 3). Pembentukan
produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus
berada di bawah pimpinan atau pemilikan anggota
masyarakat.
 Dalam sistem ekonomi kerakyatan, kedaulatan ekonomi
harus berada di tangan rakyat
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 12

13.  Jadi, pengertian ekonomi sebetulnya soal biasa saja, karena
setiap kehidupan harus diatur ekonominya, hanya manusia
terlampau jauh membuat garis...
 Setiap kehidupan harus diatur ekonominya.
 Islam melarang adanya penimbunan, harus mengatur sistem
distribusi “kaela ya kuna dhulatan bainal ‘aghniyaa’i minkum”
dilarang menimbun (Produk masyarakat hanya mengumpul pada
seorang, itu tidak boleh).
 Dengan jama’ah = mengatur sistem mengatur jaringan.
 Kebaikan yang akan diraih sesuai dengan kondisi kita semua
 Semua yang fasad dilarang (membikin kerusakan)
 Hidup kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatan
kita, benar dan jelas
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 13

14. Hidup kesempatan untuk bertanggung jawab
atas perbuatan kita, secara benar dan jelas
VIVAT ACADEMIA
VIVAT PROFESORES
JAYALAH BANGSA INDONESIA
Diskusi Eksternal HM-Mnj 30 September 2013 14