Dokumen tersebut merangkum prosedur penyelesaian sengketa hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota. Mekanisme penyelesaiannya meliputi penyusunan kronologi masalah, jawaban, bukti-bukti, saksi-saksi, dan hadir dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Tim penyelesaian wajib berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan bertanggung jawab atas penanganan bukti-

1. Sosialisasi Standard
Operating Procedures (SOP)
Penyelesaian Sengketa
Perselisihan Hasil Pemilihan
Oleh :
Nur Syarifah, SH, LLM
Kepala Biro Sekretariat Jenderal KPU

2. Dasar Hukum
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota
 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2015 tentang Tahapan, Kegiatan, dan
Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota

3. KPU PROVINSI/
KIP ACEH
KPU/KIP
KABUPATEN/ KOTA
TIM
KONSULTATIF &
PERSIDANGAN
TIM UMUM
(PERSIDANGAN
& PROTOKOL)
TIM ALAT BUKTI -
LEGES
TIM ALAT BUKTI -
PENATAAN
TIM UMUM – DISTRIBUSI
(DIDAMPINGI TIM KONSULTATIF)
1
2
3
4
8
9
10
7
11
1
2
TIM ALAT BUKTI -
PENGGANDAAN
5
6
TIM ALAT BUKTI -
VERIFIKASI
MEKANISME PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

4. Peranan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota
 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menerima salinan permohonan
Pemohon dari KPU;
 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota membentuk tim penyelesaian untuk
menghadapi Penyelesaian PHP Tahun 2015 yang terdiri dari Anggota
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota ;
 Tim Penyelesaian PHP KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan
koordinasi dengan mekanisme sebagai berikut :
i. Menyusun kronologis singkat permasalahan yang ada dalam
permohonan Pemohon;
ii. Menyusun Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti KPU Provinsi/KIP
Aceh;
iii. Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota disusun sebagaimana format yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi;
iv. Alat bukti disusun berdasarkan daftar bukti dan diberi kode alat
bukti

5. Peranan KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota
v. Draft Jawaban, Daftar Bukti, dan Alat Bukti yang telah
disusun, dikonsultasikan kepada Tim Penyelesaian PHP
KPU;
vi. Apabila terdapat perbaikan atau kekurangan dalam alat bukti,
KPU Provinsi/KIP Aceh dapat menyempurnakan draft
Jawaban, Daftar Bukti, serta menambah alat bukti dan
diserahkan kembali ke Tim Penyelesaian PHP KPU;
vii. KPU Provinsi/KIP Aceh wajib menjaga dan bertanggung
jawab terhadap Jawaban, Daftar Bukti, serta alat bukti yang
akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi;
viii. Melakukan koordinasi/konsolidasi dengan Tim Konsultatif
sebelum pelaksanaan sidang;
ix. Apabila akan menghadirkan Saksi, KPU Provinsi/KIP Aceh
menyusun daftar saksi berdasarkan obyek gugatan;

6. Peranan KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota
 Untuk mengetahui informasi sengketa PHP Tahun 2015,
KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota secara aktif membuka
dan mengecek email, serta berkoordinasi dengan Tim PHP
KPU.
 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyusun draft
kesimpulan sesuai dengan jawaban, keterangan saksi, dan
alat bukti sesuai dengan proses persidangan;
 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota menyerahkan draft
kesimpulan kepada Tim Konsultatif untuk diberikan
masukan dan arahan oleh Tim Konsultan Hukum;
 KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengikuti seluruh
proses persidangan sampai dengan adanya putusan.

7. Konsultan Hukum
Tim yang berfungsi untuk memberikan pelayanan berupa
konsultasi hukum kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota selama tahapan penyelesaian
perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

8. Peranan Konsultan Hukum
 Konsultasi yang diberikan kepada KPU Provinsi/ KPU
Kabupaten/Kota adalah terkait dengan jawaban, alat
bukti, kesimpulan yang diserahkan oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau
Kuasa Hukumnya.
 Konsultasi diberikan setelah mempelajari dan
mencermati pokok perkara / kronologis yang diberikan
oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
dan/atau Kuasa Hukumnya.

9. HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
 Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait;
 Menyusun kronologis perkara,
jawaban, kesimpulan;
 Menyiapkan daftar bukti dan alat
bukti;
 Menghadiri dan mengikuti sidang;
 Menghadiri pembacaan putusan;
 Menerima salinan putusan;

10. Tim Penyelesaian WAJIB menyiapkan daftar saksi yang akan
dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi
Tim Penyelesaian WAJIB mengetahui informasi sengketa PHP tahun
2015, dan secara aktif membuka dan mengecek email, serta
berkoordinasi dengan tim PHP KPU.
Anggota Tim Penyelesaian yang telah ditunjuk WAJIB menjaga dan
bertanggung jawab terhadap jawaban, daftar bukti, serta alat bukti ,
kesimpulan yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi
Untuk penggandaan jawaban, kesimpulan, alat bukti, daftar alat
bukti dan atk serta biaya leges, dibebankan pada anggaran
KPU Prov/KPU Kabupaten / Kota. KPU hanya akan menyiapkan
petugas kantor pos di homebase yang
HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

11. TANYA JAWAB (DISKUSI )

12. TERIMA
KASIH