Bahan Tayang Kebijakan PIS-PK di Masa Pandemi Covid-19.pdfayusthea1
materi kebijakan PIS PK pada pelatihan kesehatan yang dilakukan pada masa pandemi cobid 19, dimana meubah semua tatanan kehidupan di masyarakat mulaid ari pola hidup samapi dengan pola kerja di lingkungan sekita kita, maka dengan ini disampaikan penerapa kerja di masa pandemi covid 19 merujuk pada pedoman WHO dan kementerian kesehatan republik Indonesia
Bahan Tayang Kebijakan PIS-PK di Masa Pandemi Covid-19.pdfayusthea1
materi kebijakan PIS PK pada pelatihan kesehatan yang dilakukan pada masa pandemi cobid 19, dimana meubah semua tatanan kehidupan di masyarakat mulaid ari pola hidup samapi dengan pola kerja di lingkungan sekita kita, maka dengan ini disampaikan penerapa kerja di masa pandemi covid 19 merujuk pada pedoman WHO dan kementerian kesehatan republik Indonesia
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Slide 2 Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan.pdf
1. PERUBAHAN SOSIAL DAN
DINAMIKA PEMERINTAHAN
Bahan Kuliah untuk Mahasiswa
S1-Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Darma Agung
Oleh: Pangeran Anugrah, MIP.
2. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
(PKK)
PKK merupakan suatu gerakan dan sekaligus
suatu wadah bersama untuk menampung aspirasi
dan inisiatif masyarakat dalam usaha
menciptakan/ meningkatkan kesejahteraan
keluarga.
PKK mempunyai tujuan untuk mewujudkan suatu
keluarga yang sejahtera yaitu yang menikmati
ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan
hidup lahir maupun batin dalam tata kehidupan
masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-undang Dasar 1945.
3. MODERNISASI PEDESAAN
Everett M. Rogers, mendefinisikan modernisasi
sebagai suatu proses dimana individu-individu
mengalami perubahan dari cara hidup yang
tradisional ke cara hidup yang lebih kompleks dan
menggunakan teknologi modern serta adanya
perubahan gaya hidup mereka yang cepat.
• Schrool, menyebutkan bahwa modernisasi sesuatu
masyarakat ialah proses transformasi dari
masyarakat yang tradisional ke masyarakat dengan
teknologi dan organisasinya yang lebih maju.
• Neil J. Smelser , menyebutkan modernisasi
merupakan suatu yang sangat erat sekali
hubungannya dengan pembangunan ekonomi
4. Modernisasi di pedesaan sangat diperlukan
karena sebagian besar penduduk di indonesia
tinggal di pedesaan dan membutuhkan
peningkatan kualitas hidup mereka. Dengan
menggunakan teknologi modern maka
produktivitas pertanian akan meningkat dan
dapat pula meningkatkan taraf hidup
masyarakat pedesaan
5. KONSEP PEMBANGUNAN PEDESAAN
1. Pengertian Pembangunan dan Pembangunan
Pedesaan
Pembangunan diartikan sebagai suatu proses
perubahan yang yang terus-menerus, yang
merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah
tujuan yang ingin dicapai.
Pembangunan Pedesaan merupakan kegiatan
pembangunan yang mencakup seluruh aspek
kehidupan dan penghidupan masyarakat di pedesaan
dan terdiri dari berbagai sektor dan program yang
saling berkaitan dan dilaksanakan oleh masyarakat.
6. 2. Konsep dan Pendekatan Pembangunan
Pedesaan
Konsep Pembangunan Pedesaan merupakan
suatu gagasan untuk meningkatkan tingkat
ekonomi dan sosial atau kesejahteraan
masyarakat pedesaan.
7. Pendekatan yang digunakan dalam pembangunan
pedesaan adalah:
–komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai
aspek kesejahteraan dan aspek keamanan, dengan
mekanisme dan sistim pelaksanaan yang terpadu
antara berbagai kegiatan pemerintah dan berbagai
kegiatan masyarakat.
–Perpaduan sasaran dan regional dengan kebutuhan
essensial masyarakat.
–Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan ke
seluruh pedesaan, termasuk desa-desa di wilayah
kota/kelurahan.
8. –Satu kesatuan pola dengan pembangunan
nasional regional dan daerah pedesaan
dengan daerah perkotaan serta antar
wilayah pengembangan besar dengan
wilayah pengembangan sedang dan kecil.
–Menggerakkan partisipasi prakarsa dan
swadaya gotong royong masyarakat serta
mendinamisir unsur-unsur kepribadian
dengan teknologi yang tepat guna.
9. 3. Pelaksanaan Pembangunan Pedesaan
Pelaksanaan atau penyelenggaraan
pembangunan pedesaan secara fungsional
menjadi tanggung jawab departemen dalam
negeri dan secara operasional meliputi dan
menjadi kewajiban atau tanggung jawab
departemen/ lembaga non departemen.
10. 4. Mekanisme dan Sistem Pembangunan
Pedesaan
Kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang
tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan kreasi
yang lahir dari adanya rasa kesadaran
tanggung jawab masyarakat pedesaan sesuai
dengan hakekat pembangunan pedesaan yang
prinsipnya dilakukan masyarakat sendiri
dengan pengarahan, bimbingan pembinaan,
bantuan dan pengurusan dari pemerintah.